(TeropongSenayan) Menggugat Tanggung Jawab DPR

12/12/2018

Dari tahun ke tahun volume atau nilai APBN terus mengalami peningkatan. Sebut saja, jika 2004 masih sekitar Rp 427 triliun, nanti pada APBN 2016 mencapai Rp 2.095 triliun. Secara kasar selama 12 tahun naik sebesar 700 persen! Sebuah angka yang sangat fantastis.

Bolehlah kita senang dan bangga. Bahwa negara kita memiliki anggaran yang besar. Serta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya. Ada perkembangan atau trend positif peningkatan volume anggaran negara.

Namun, ironinya kenaikan anggaran negara yang disusun ANTARA eksekutif dan legislatif tidak diikuti oleh kenaikan kesejahtaraan bagi sebagian besar rakyat. Bahkan jurang kaya dan miskin makin menganga,menekan kemampuan daya beli rakyat semakin melemah.

Sebagaimana diungkapkan oleh ekonom Hendri Saparini, selama empat tahun belakangan ini terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sebesar 60 persen. Artinya setiap tahun naik sekitar 12 persen.

Berdasarkan data BPS, selama delapan bulan terakhir angka kemiskinan bertambah sebesar 860 ribu jiwa. Data BPS tersebut membuktikan ke arah mana kebijakan pemerintahan Jokowi berpihak.

Jelas, tak bisa menimpakan hanya kepada eksekutif. Sebab, pihak legislatif juga terlibat dalam penyusunan dan persetujuan APBN. Ke dua lembaga negara ini harus bertanggungjawab terhadap meningkatnya penggunaan anggaran negara ini, agar ekonomi bergairah agar kemampuan daya beli masyarakat makin baik.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(TeropongSenayan) Menggugat Tanggung Jawab DPR