Berita Terkait

Kategori Berita

Tol Laut - Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, PELINDO, KAI, PELNI dan ASDP

12/12/2018

Komisi 5 pada 20 Mei 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Dirut KAI), Direktur Utama PT. Pelayaran Indonesia (Dirut PELNI), semua Direktur Utama dari PT. Pelabuhan Indonesia (Dirut PELINDO) dan Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Dirut ASDP) untuk menyampaikan aspirasi Dapil-dapil mereka terkait proyek unggulan Pemerintah yaitu Proyek Tol Laut.

Raker yang dimulai pukul 19:59 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Djemy Francis dari NTT 2. Raker dihadiri oleh 32 anggota Komisi 5 dan dinyatakan memenuhi kuorum.

Ketua Rapat membacakan agenda Raker hari ini yaitu:

Mengetahui perkembangan penyelesaian robohnya hanggar pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar.
Memberi dukungan terhadap program unggulan Pemerintah yaitu, Tol Laut.

Ketua Rapat membuka Raker dengan memaparkan bahwa ada beberapa masalah mengenai pembangunan Tol Laut, yaitu belum adanya parameter keberhasilan dan wilayah Indonesia Timur yang jauh tertinggal dibanding wilayah Indonesia Barat. Peran dan fungsi pelabuhan yang kini ada untuk mendukung Program Tol Laut belum jelas. Bagaimana infrastruktur untuk akses ke pelabuhan? Bagaimana dengan air? Atau BBM? Dan minimnya logistik di wilayah timur akibat minimnya fasilitas perhubungan darat.

Pemaparan Mitra

Berikut beberapa pemaparan dari Menhub, Ignasius Jonan:

Banyak bandara yang Master Plan-nya belum selesai. Ini menjadi tantangan sendiri.
Tidak benar bahwa saya memecat pejabat yang ada hubungan dengan Anggota Dewan. Saya tidak punya kemampuan untuk menyelidiki.
Dibanding dengan kementerian lain, daya serap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) peringkat ke-6.
Mengenai Kepala Bandara, itu dipindahkan karena ada permintaan dari Gubernur Sulawesi Tengah karena dirasa masih dibutuhkan di Palu. Jadi kami mengganti kepala bandara berdasarkan usul Gubernur.
Pembangunan Bandara Gorontalo agak terlambat karena Kepala Bandara kurang cocok dengan untuk pimpin pembangunan disitu. Maka dirotasi.
Menjawab tentang masalah genangan di bawah Underpass Makam Haji Sukoharjo, banjir pertama diakibatkan tingginya curah hujan dan adanya saluran yang mampet. Kami komunikasikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dan ini permintaan dari Bupati di Sukoharjo. Sudah banyak perbaikan yang dilakukan hingga sekarang.
Sehubungan dengan pembangunan Tol Laut, saya ingin menjelaskan kondisi geografis Indonesia dengan luas wilayah sebesar 7.8 Juta km2 dan luas laut sebesar 5.9 Juta km2. Persentase pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur kurang lebih hanya 10%.
Tolak ukur pembangunan Tol Laut yakni harga barang di Timur dan Barat kurang lebih sama. Jalur pelayaran di Timur sangat tipis (volume kurang) jika dibanding dengan Barat. Ada ketimpangan tingkat pertumbuhan infrastruktur transportasi di kawasan barat dan timur Indonesia.
Kita ada 112 Pelabuhan Komersial, 1.129 Pelabuhan Non-Komersial, 1.045 Terminal untuk Kepentingan Sendiri.
Rencana pembangunan Tol Laut pada 24 pelabuhan strategis oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PELINDO 1 s/d PELINDO 4 tanpa menggunakan APBN. Ke-24 pelabuhan strategis Jalan Tol Laut ini untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Pembangunan Sub-Feeder Tol Laut akan menggunakan APBN.
Agustus 2015 ini Kemenhub mulai memperkenalkan Surat Perintah Berlayar secara online. Layanan Vessel Traffic System (VTS) akan ditingkatkan sebagai bagian dari pembangunan poros maritim nasional.
Terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Kemenhub akan meningkatkan kualitas beberapa Sekolah Kelautan.
Angkutan barang dengan kapal terjadwal untuk ke wilayah timur sangat jarang. Banyak peti kemas dari barat ke timur ada isi, tapi dari timur ke barat kosong. Kemenhub mendorong operator untuk mengoperasikan kapal-kapal induk besar.
Saya akan usahakan sederhanakan lagi regulasi untuk pengembangan Tol Laut. Komponen pembangunan Tol Laut yakni:
- Prasarana dan sarana multimoda.
- Prasarana pelabuhan.
- Sistem manajemen.
- Pengembangan laut.
- Sarana angkutan laut.
Tidak akan ada proyek menahun atau yang bertahun-tahun tidak kunjung terselesaikan.
Subsidi angkutan laut tetap untuk kapal barang dalam menunjang Tol Laut akan kami fokuskan ke wilayah timur.
Ada permintaan dari Presiden untuk pelabuhan-pelabuhan yang sudah siap agar diserahkan ke PELINDO untuk dikomersialkan. Saat ini kami menginventarisasikan mana pelabuhan yang siap untuk dikomersialisasikan, tapi tarifnya harus murah.
Pembanguna Tol Laut akan menumbuhkan pusat pertumbuhan di luar Jawa sehingga terjadi pemerataan.

Pemantauan Rapat

Berikut ini merupakan respon fraksi-fraksi menanggapai pemaparan dari Mitra Rapat:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Rendy M. Affandy Lamadjido dari Sulteng. Rendy menggaris-bawahi kepentingan bersama mendorong dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan untuk menjadi pelabuhan penyanggah. Rendy menyoroti adanya pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang bilang tidak bisa ikut saya karena ada larangan dari Menteri Perhubungan (Menhub). Program Tol Laut tidak akan berhasil bila stakeholder tidak dilibatkan karena kemampuan Pemerintah terbatas. Rendy mengingatkan jika Pak Menhub mengeluarkan kebijakan, maka baiknya dikonsultasikan dulu dengan Komisi 5. Jangan sampai Menhub selesai jabatannya dulu baru dimulai pembangunan Tol Laut-nya.

Sudjadi dari Jateng 6. Sudjadi menyoroti pemaparan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai konsep Short Sea Shipping. Menurut Sudjadi Short Sea Shipping ini adalah janji-janji saja sejak jaman Majapahit.

Yoseph Umarhadi dari Jabar 8. Yoseph menegaskan perlunya komunikasi yang intens antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komisi 5 untuk membina kemitraan bersama. Yoseph minta penjelasan dari Menteri Perhubungan (Menhub) apa sebenarnya inti dari Program Tol Laut ini.

Sadarestuwati dari Jatim 8. Sadarestuwati menilai Program Tol Laut akan sukses bila ditopang dengan infrastruktur konektivitas yang memadai, terutama kereta api. Sadarestuwati saran perlu dilakukan studi kelayakan untuk pembangunan KRL di beberapa daerah di Jawa Timur.

Sadarestuwati minta klarifikasi ke Menteri Perhubungan (Menhub) mekanisme penggajian tenaga keamanan pelabuhan yang berasal dari TNI. Sadarestuwati dorong Menhub untuk memberikan sanksi bagi kapal-kapal yang mengangkut beban lebih dari kapasitas.

Damayanti Wisnu Putranti dari Jateng 9. Damayanti menyoroti kinerja PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Menurut Damayanti KAI tidak pro-rakyat karena penyewa tanah KAI teriak keberatan dengan tarif sewa yang naik 400%. Damayanti mengeluh ke Menteri Perhubungan (Menhub) bahwa ada lima gerbong Kereta Argo yang AC-nya rusak, tapi tetap beroperasi dan bahwa ia tidak boleh duduk di ruang VIP di stasiun karena ia bukan seorang Walikota. Damayanti menilai posisi Walikota tidak lebih tinggi daripada posisi Anggota DPR-RI.

Damayanti minta perhatian khusus Menhub atas tidak responsifnya Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) yang sudah dihubungi Damayanti untuk membahas temuan-temuan di Dapilnya. Damayanti minta klarifikasi kenapa Peraturan Menteri Perhubungan No.11 Tahun 2015 dicabut.

Fraksi Golkar: Oleh Ridwan Bae dari Sultra. Ridwan minta klarifikasi ke Menteri Perhubungan (Menhub) kabar yang Ridwan dengar bahwa bila salah satu pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ada hubungan dengan Komisi 5 pejabatnya akan dipecat.

Sehubungan dengan kebijakan Kemenhub untuk menghentikan pembangunan bandara atau pelabuhan yang tidak lengkap izin AMDAL atau Rencana Induknya, menurut Ridwan ada bandara yang dilanjutkan pembangunannya, sedangkan ada daerah yang tidak. Menurut Ridwan ada bandara dan pelabuhan yang belum ada AMDAL-nya tetapi sudah ada anggarannya.

Roem Kono dari Gorontalo. Roem minta penjelasan ke Menteri Perhubungan (Menhub) terkait temuan seringnya ada pergantian Kepala Bandara Djalaluddin di Gorontalo.

Markus Nari dari Sulsel 3. Markus minta Menteri Perhubungan (Menhub) memperkenalkan Direktur-Direktur Jenderal yang hadir. Markus menyoroti masalah ganti-ganti personil membuat Komisi 5 bingung karena dalam UU Aparat Sipil Negara (UU ASN) jelas sudah diatur. Markus menggaris-bawahi bahwa UU ASN dibuat supaya jelas jabatan orang dan juga adanya Uji Kelayakan (Fit and Proper Test). Markus mengingatkan ke Menhub bahwa kita bermitra dan kalau eksekutif ada masalah, ayo sama-sama kita bicarakan dan selesaikan. Markus menegaskan bahwa kalau kemitraan Menhub dengan Komisi 5 tidak jelas, nanti jadinya program Kemenhub yang bagus kita bilang tidak bagus. Markus menyoroti bahwa pada Kunjungan Kerja (Kunker) terakhir yang mendampingi Komisi 5 malah Eselon-3. Markus minta ke Menhub agar level Eselon-2 yang mendampingi pada Kunker berikutnya agar sesuai dengan wibawa Komisi 5.

Elion Numberi dari Papua. Elion minta penjelasan ke Menteri Perhubungan (Menhub) pembangunan Tol Laut itu dimulai dari Indonesia Barat atau Indonesia Tengah. Pada kesempatan ini Elion juga menyampaikan langsung aspirasi Dapilnya ke Menhub.

Salim Fakhry dari Aceh 1. Salim menyoroti bahwa jalur kereta api di Aceh dalam 11 tahun terakhir baru selesai dibangun 11 Km saja. Salim minta klarifikasi ke Menteri Perhubungan (Menhub) apakah pembangunan rel kereta ini akan dilanjutkan atau tidak.

Muhidin Mohamad Said dari Sulteng. Muhidin menilai suasana rapat dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kurang bagus dan khawatir ini tidak akan kondusif untuk 5 tahun ke depan. Muhidin himbau perlunya ada keterbukaan antara Komisi 5 dan Kemenhub.

Menurut Muhidin Program Tol Laut dilakukan untuk menyelesaikan masalah logistik dalam negeri. Muhidin menilai kita harus libatkan stakeholder-stakeholder yang bisa membantu Tol Laut jadi sebuah kesuksesan dan pendidikan menjadi sangat penting dan harus diprioritaskan oleh Kemenhub. Muhidin menyoroti bahwa di Sulawesi Tengah banyak pelabuhan yang terbengkalai. Kalau kita bisa berkomunikasi kan kita bisa saling kasih tahu dan belajar. Menurut Muhidin tidak bisa kita asal bangun pelabuhan saja, karena 24 pelabuhan strategis belum cukup memadai.

Fraksi Gerindra: Oleh Fary Djemy Francis dari NTT 2. Fary menegaskan bahwa Menteri Perhubungan (Menhub) harus pahami UU MD3 tentang hubungan Mitra dengan Komisi 5. Fary menilai hubungan antara anggota Komisi 5 dan jajaran di bawah Kemenhub tidak jalan dengan baik. Fary minta konfirmasi ke Menhub apakah ada larangan darinya.

Fary juga menyoroti pemakaian istilah Tol Laut. Menurut Fary arti kata Tol itu adalah tiap melewati bayar. Fary minta penjelasan ke Menhub apakah Tol Laut artinya tiap orang lewat perairan Indonesia harus bayar atau tidak.

Saiful Rasyid dari Kalsel 1. Menurut Saiful Program Tol Laut adalah salah satu sub-sistem program pembangunan kita untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto di kawasan Indonesia Timur. Dan menurut Saiful berbagai kementerian harus ambil andil untuk mensukseskan program Tol Laut ini dan akan sukses jika selaras pembangunannya dengan sektor lain. Namun belum tergambar dampak ke dwelling time dari pengembangan Tol Laut ini. Apakah dwelling time bisa dikurangi? Apakah Pemerintah sanggup subsidi kepada kapal-kapal yang terjadwal dengan tonase yang besar? Bisakah di pelabuhan-pelabuhan ini diberikan Pelayanan Satu Atap? Saiful ingin menyimak terobosan-terobosan Menteri Perhubungan (Menhub) yang bisa membuat Tol Laut lebih komprehensif.

Moh Nizar Zahro dari Jatim 11. Nizar apresiasi peningkatan target PNBP dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Nizar harap Kemenhub berhasil capai target ini. Nizar minta perhatian khusus Menteri Perhubungan (Menhub) atas kondisi pelabuhan-pelabuhan rakyat di Dapilnya di Madura. Nizar juga usul untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk Tol Laut karena Bappenas menyatakan kebutuhan untuk program ini sangat besar.

Bambang Haryo Soekartono dari Jatim 1 dan dari Komisi 6. Menurut Bambang penyebab mahalnya biaya logistik bukan angkutan laut. Ini termasuk masalah di Papua juga. Menurut Bambang 80% wilayah industri tidak terhubung dengan pelabuhan (poros maritim) sehingga transport darat sangat mahal. Ditambah, Bambang menilai PERTAMINA melakukan penipuan kepada transportasi laut dimana BBM untuk Non-Subsidi harga jualnya Rp.11.400. Bambang dorong Menhub untuk lebih libatkan stakeholder dalam pengambilan kebijakan.

Bambang juga minta perhatian khusus Menhub mengenai kereta api yang ke Mojokerto. Menurut Bambang kereta apinya sama sekali tidak jalan.

Ade Rezki Pratama dari Sumbar 2. Ade minta penjelasan ke Menteri Perhubungan (Menhub) perkembangan terakhir Program Tol Laut ini. Ade tidak ingin Program Tol Laut ini tidak memberi hasil bagi pengemudi angkutan.

Ade juga minta perhatian khusus Menhub mengenai sulitnya berkomunikasi dengan General Manager (GM) dan jajaran pengelola di bandara-bandara di Dapilnya. Ade harap adanya sosiasilasi yang lebih intensif kepada penumpang-penumpang pesawat untuk tidak main-main bicara tentang ‘bom’, dll.

Andi Iwan Darmawan Aras dari Sulsel 2. Andi Iwan menilai belanja modal yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berjalan sangat lambat. Andi Iwan minta ke Menteri Perhubungan (Menhub) Satuan Tiga yang lebih detil untuk menjabarkan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan Kemenhub agar pengawasan oleh Komisi 5 bisa lebih maksimal.

Andi Iwan menyoroti kasus ambruknya hanggar di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Andi Iwan minta verikasi ke Menhub apakah ini kesalahan pelaksana atau Kemenhub.

Fraksi Demokrat: Oleh Bahrum Daido dari Sulsel 3. Bahrum setuju perlunya dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk Program Tol Laut.

Willem Wandik dari Papua. Willem minta perhatian khusus Menteri Perhubungan (Menhub) mengenai infrastruktur di Papua. Willem dorong Menhub untuk jangan ada penyamaan definisi hambatan-hambatan untuk daerah di Indonesia karena dibandingkan dengan Papua variasinya sangat tinggi. Menurut Willem 13 Kabupaten di Papua menggunakan transportasi udara. Banyak masalah terkait dengan suplai logistik disana. Willem menilai perlu dukungan dari transportasi darat untuk suksesnya Program Tol Laut dan dorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk koordinasi erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU-PERA). Willem juga usul ke Menhub untuk menambahkan Merauke sebagai salah satu Pelabuhan Strategis.

Michael Wattimena dari Papua Barat. Michael kecewa beberapa Direktur Utama BUMN tidak hadir malam ini. Michael menilai untuk reshuffle sebelum 6 bulan itu terlalu dini untuk bikin kesimpulan. Oleh karena itu Michael mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) juga mempunyai pertimbangan yang sama menanggapi rotasi di jajaran Kemenhub.

Michael menyoroti bahwa baru 8 ahli waris keluarga korban Air Asia QZ-8501 yang mendapatkan yang menjadi hak mereka. Michael minta perhatian khusus Menhub untuk tindak-lanjuti situasi ini.

Michael menilai membawa kontainer dari Tanjung Priok ke Papua itu lebih mahal daripada Tanjung Priok ke Tiongkok. Menurut Michael angkutan darat itu sebenarnya makan dana lebih banyak daripada angkutan laut. Michael saran ke Menhub untuk menambah runway di bandara Soekarno-Hatta dan juga saran ke Direktur Utama PT.PELNI agar rute NTT-Maluku-Papua Barat-Papua diaktifkan kembali.

Fraksi PAN: Oleh Yasti Soepredjo Mokoagow dari Sulut. Yasti ingin berikan catatan khusus untuk Menteri Badan Urusan Milik Negeri (MenBUMN) karena direktur-direktur utamanya tidak hadir dalam Rapat Kerja hari ini. Yasti menyoroti rotasi di jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru-baru ini. Keresahan Yasti adalah rotasi jabatan yang dalam 6 bulan terakhir ada 1.600-an lebih yang dirotasikan. Yasti khawatir jangan-jangan ada bisikan setan atau ada ‘orang-orang dalam’ yang memfitnah sehingga terjadi rotasi staf. Menurut Yasti mutasi yang dilakukan Kemenhub menggangu penyerapan anggaran. Yasti menekankan bahwa Menteri Perhubungan (Menhub) tidak bisa bandingkan penyerapan 2014 dan 2015 karena jauh juga beda anggarannya. Yasti bahkan berani buktikan ke Menhub bahwa kalau mutasi terus terjadi penyerapan anggaran Kemenhub tidak akan lebih dari 50% dari target.

Menurut Yasti kebijakan-kebijakan Kemenhub terkait pembangunan bandara udara dan pelabuhan yang terhenti karena AMDAL itu merugikan. Yasti menilai kebijakan-kebijakan Kemenhub mengutamakan untuk mengejar laba. Menurut Yasti Kemenhub didirikan tidak untuk mengejar laba, tapi untuk mengurangi angka kecelakaan.

Yasti minta klarifikasi ke Menhub kapan sekolah-sekolah Kelautan dapat di BLU-kan. Yasti mendukung terobosan Surat Izin Online yang dikeluarkan oleh Kemenhub. Sehubungan dengan Program Tol Laut, Yasti menilai kecil intervensi dari Pemerintah terhadap dimulainya pembangunan Tol Laut ini karena Yasti tidak tahu kapan akan dimulainya. Yasti minta penjelasan ke Menhub kapan rencana implementasi Tol Laut akan dipresentasikan ke Komisi 5.

Yasti menyoroti kinerja Angkasa Pura 1 (AP1) dan Angkasa Pura 2 (AP2). Yasti menilai Direktur Utama AP1 dan Direktur Utama AP2 tidak layak lagi untuk bekerja karena kondisi runway sudah tidak layak lagi. Yasti mengingatkan Menhub pentingnya runway terhadap kesalamatan para penumpang dan kondisi runway Bandara Soekarno-Hatta sudah tidak mampu menopang lagi. Yasti juga minta perhatian khusus Menhub atas PELNI. Menurut Yasti sekarang umur kapal-kapal PELNI sudah lebih dari 25 tahu dan harus dimulai peremajaan kapal-kapalnya.

Ahmad Bakri dari Jambi. Haji Bakri menilai ada keresahan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk hubungan dengan DPR karena ketika Komisi 5 Kunjungan Kerja (Kunker) tidak ada yang didampingi oleh Kemenhub.

Haji Bakri minta verifikasi ke Menteri Perhubungan (Menhub) kapan bandara Jambi selesai. Haji Bakri menyesali lambatnya Angkasa Pura 2 dan desak Menhub untuk balikkan saja tugas ini ke Pemerintah.

Fraksi Nasdem: Oleh Ahmad HI M Ali dari Sulteng. Ahmad minta klarifikasi ke Menteri Perhubungan (Menhub) rendahnya penyerapan anggaran oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ahmad juga minta penjelasan kenapa Kepala Bandara Mutiara Palu dipindah ke Papua, lalu dikembalikan lagi ke Palu dalam 1 minggu karena Ahmad mendengar alasan dia dikembalikan ke Palu karena ada kedekatan dengan Anggota Dewan.

Ahmad kritik gaya Menhub. Ahmad menilai Menhub kaget mendengarkan masukan-masukan dari anggota-anggota Komisi 5 karena berada di antara orang-orang yang Menhub tidak kenal dan Ahmad tidak yakin mereka mendukung program Menhub. Ahmad desak ke Menhub bila gaya Menhub tidak lebih terbuka Menhub tidak akan didukung Komisi 5.

Ahmad menegaskan bahwa Dapilnya minta dibangun 3 bandara dan sampai hari ini masih menunggu anggaran. Menurut Ahmad alasan AMDAL dan Master Plan (Rencana Induk) jangan jadi alasan pemberhentian pembangunan yang sudah berjalan sampai sekarang.

Ahmad menilai paling sulit mengajak bicara orang-orang Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ahmad tegaskan bahwa kita ini bukan perampok. Kita ini Mitra Kerja.

Sahat Silaban dari Sumut 2. Sahat berharap bahwa rotasi yang dilakukan di jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) adalah untuk mengoptimalkan kinerja Kemenhub.

Fraksi Hanura: Oleh Fauzih H. Amro dari Sumsel 1. Fauzih menyoroti bahwa di Dapilnya kepala pelabuhan dan bandara menghindari anggota Komisi 5. Menurut Fauzih pola komunikasi Komisi 5 dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sangat penting. Fauzih menilai kemitraan Komisi 5 dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (KemenPU-PERA) amat beda. Menurut Fauzih bila komunikasi dari Kemenhub tidak baik, jangan harap komunikasi dari Komisi 5 akan baik. Fauzih menekankan bahwa Program Tol Laut bukan hanya kerjaan Kemenhub, tapi ada konektivitas dengan kementerian dan stakeholder lain.

Fauzih minta ke Menteri Perhubungan (Menhub) dibuatkan skema penyelesaian Program Tol Laut ini seperti apa. Fauzih dukung untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk Tol Laut agar kemitraan ini tidak hanya jadi wacana saja.

Respon Mitra

Berikut adalah beberapa respon Mitra Rapat menanggapi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 5:

Dari sisi saya, kalau jajaran Kemenhub mau komunikasi dengan Anggota Dewan, silahkan terbuka saja.
Kenapa harus ada AMDAL dan Rencana Induk untuk pelabuhan dan Bandara? Ini peraturan dari UU yang DPR buat. Saya hanya menjalankan UU yang dibuat oleh Komisi 5 dan Menteri Perhubungan saat itu.
APBN 2015 disetujui sebelum saya masuk. Saya berikan surat bahwa tidak boleh ada pembangunan yang melanggar peraturan. Kalau pembangunan yakin telah memenuhi peraturan, ya silahkan saja diteruskan. Saya sudah bilang AMDAL dan Pembangunan silahkan dilakukan secara parallel. Kedepannya, yang baru langsung disiapkan AMDAL-nya. Beberapa pembangunan ‘dibintangi’ oleh Kemenkeu bukan karena AMDAL saja, tapi karena banyak dokumen-dokumen lain juga. Kami akan kirimkan pembangunan-pembangunan yang ‘dibintangi’ Kemenkeu problemnya apa saja.
Untuk Sekolah Penerbangan, bila ada surat dari RT/RW bahwa tidak mampu, Kemenhub kasih subsidi 100%. Ini yang ingin kita lakukan. Karena sekarang subsidi untuk semuanya, mau miskin, mau kaya bayarnya sama untuk sekolah penerbangan.
Mengenai nama Tol Laut, ini nama pilihan dari Tim Transisi. Saya sendiri tidak pernah menggunakan nama ini. Tujuan konektivitas pendulum nusantara itu untuk meningkatkan pemerataan pembangunan.
Saya saran ada baiknya Komisi 5 mengundang Menteri BUMN untuk bicara tentang PT PELNI, PELINDO dan Angkasa Pura.
Pengadaan kapal PT.PELNI itu tidak bisa dianggarkan oleh Kementerian Perhubungan. Namun oleh KemenBUMN.
Kalau AC mati di gerbong, Kemenhub cuma bisa berikan peringatan. Tapi kalau ada kecelakaan, baru kami bisa tindak-lanjuti langsung.
Saya tekankan ke Angkasa Pura, kita ini bangun bandara itu yang paling penting runway-nya.
PELINDO 1 - 4 mau bikin holding company agar kemampuan kinerja lebih besar. Dan pelabuhan yang dimiliki bisa dikerjakan dengan sinkron.
Dwelling time tidak bisa ditekankan untuk turun bila verifikasi oleh Bea Cukai memang butuh dilakukan.
Untuk jembatan timbangan, kami hanya bisa kirim Surat Edaran ke Provinsi, karena Kemenhub tidak ada otoritas. Ini otoritasnya Pemerintah Daerah (Pemda).
Mengenai mutasi, saya tidak punya kebutuhan untuk like/dislike orang yang saya pimpin di Kemenhub. Ada inisiatif mutasi di Eselon-2 dari saya. Eselon-3 dilakukan oleh Eselon-1. Dan mutasi Eselon-1 saya usulkan ke Presiden. Dulu ada Eselon-2 yang tertangkap membawa sabu. Ya harus di rotasi. Dan sekali rotasi ada 20 orang bisa kena rotasi. General Manager (GM) Soekarno Hatta saya kembalikan ke Makassar karena dia harus memberesi runtuhnya hanggar pesawat disana.
Mengenai subsidi perintis, kami akan ajukan ini untuk angkutan penumpang sebesar mungkin. Sekarangpun sudah naik 2 kali lipat.
Pemilihan daerah dimana kita bangun pelabuhan mengikuti pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
Kami akan kirim Program Tol Laut jangka awal, menengah dst. Dan betul memang tidak mungkin semua dibiayai APBN.
Kalau ada pelabuhan yang potensinya kurang bagus menurut PELINDO, bisa tukar dengan Kemenhub karena tarif harus bisa terjangkau.
Di Sofifi, Maluku Utara, bahkan ada pelabuhan yang yang belum dipakai sama sekali karena ombaknya sangat kuat. Saya sedang cari tahu alasan kenapa pelabuhan ini dibangun dulu.
Saya sudah kirim surat ke Presiden tentang harga solar non-subsidi untuk angkatan laut agar mengikuti harga internasional.
Lintasan kereta api di Aceh akan terus dibangun.
Peraturan Presiden (PerPres) yang dikeluarkan kebanyakan untuk safety. Bila tidak diikuti peraturannya, kita berikan sanksi keras.
Safety taruhannya adalah posisi saya. Saya sangat keras mengenai ini.
Mengenai safety saya tidak mau pertaruhkan untuk apapun.
Sekian dari saya, kami akan kirim jawaban tertulis.

Kesimpulan

Komisi 5 dan Kemenhub sepakat untuk menindak-lanjuti temuan yang diperoleh Komisi 5 pada saat kunjungan kerja (kunker) ke daerah-daerah dan merealisasikan rekomendasi kunker tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Komisi 5 dan Kemenhub sepakat untuk meningkatkan mekanisme komunikasi dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan di bidang transportasi.
Terkait sektor unggulan program konektivitas laut, Komisi 5 mendorong Kemenhub untuk:
1. menyempurnakan regulasi penunjang antara lain Tatanan Kepelabuhan Nasional
2. meningkatkan koordinasi lintas sektor; dan
3. menentukan skala prioritas kegiatan
Komisi 5 mendesak Kemenhub untuk segera menyempurnakan strategi, implementasi, output dan outcome dari konsep konektivitas laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Komisi 5 mendesak Kemenhub untuk menyempurnakan konsep BLU sehingga menjamin siswa tidak mampu tetap dapat melanjutkan pendidikan pada sekolah yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komisi 5 sepakat membentuk Panitia Kerja Konektivitas Transportasi Laut.

Ketua Rapat menutup Raker Tol Laut pukul 02:01 WIB tanggal 21 Mei 2015.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Dirut-Dirut PELINDO, Dirut KAI, Dirut PELNI dan Dirut ASDP tentang Proyek Tol Laut kunjungi: http://chirpstory.com/li/267571.

wikidpr/mey

JejakParlemen