Berita Terkait
- Efektivitas debat kandidat capres dan cawapres dinilai kurang
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Tribun News) Partai Politik Masih Diperlukan Namun Perlu Direformasi
TRIBUNNERS - Partai politik tetap masih relevan dan dibutuhkan oleh demokrasi Indonesia, namun partai politik harus berefleksi dan berbenah secara serius.
Demikian ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), Benny Sabdo dalam peluncuran “Sekolah Politisi Muda” yang digagas oleh Yayasan SATUNAMA Yogyakarta di hotel Arya Duta, Tugu Tani, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Meski demikian, pengamat hukum tata negara ini mengkritisi selama ini keberadaan partai justru menjadi momok demokrasi. Ia mengatakan selama era reformasi yang belum tersentuh adalah partai.
"Saya menyerukan harus ada revolusi politik agar oligarki dan kartel politik dapat diminimalisasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan masifnya korupsi politik di bidang anggaran. Benny yang menulis tesis tentang “Hak Budget DPR” ini menjelaskan korupsi anggaran sudah menjadi persekongkolan jahat di cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif guna merampok APBN sejak era reformasi.
Selain itu, Benny memaparkan kuatnya restu petinggi partai dalam mengusulkan calon kepala daerah semakin menegaskan ada yang keliru, proses demokrasi dalam partai.
“Proses pengambilan keputusan di dalam partai cenderung didominasi sekelompok elite yang merasa memiliki partai,” urainya.
Menurutnya, penetapan calon kepala daerah yang dilakukan secara tertutup memungkinkan terjadinya transaksi di antara elit dan calon kepala daerah yang akan diusung partai.
“Cara-cara transaksi politik seperti ini jelas menafikan hakikat demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat,” katanya.
Sementara Kepala Sekolah Politisi Muda, Insan Kamil mengatakan program ini sebagai wujud refleksi-aksi bagi apa yang telah dilakukan SATUNAMA dalam turut ambil bagian dalam pengembangan hidup demokrasi yang lebih baik.
Ia menandaskan saat ini telah terjadi reduksi makna agung politik.
“Pengalaman berpolitik kita baik di tingkat nasional maupun local seakan menegaskan pengertian politik yang bernada negatif sehingga memunculkan a priori di kalangan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Yayasan SATUNAMA, FX Bimo Adimoelya menambahkan program pendidikan politik pada aktor demokrasi , yaitu partai dan politisi.
“Betapa pun kondisi partai hari ini, dalam sistem demokrasi, ia adalah lembaga yang mewakili rakyat dan merumuskan kebijakan publik,” katanya.
Menurutnya, di tangan politisi kebijakan yang menentukan hajat hidup rakyat Indonesia diramu.
Dalam acara ini turut hadir perwakilan partai, antara lain DPW Partai NasDem Jawa Timur, DPD Partai Gerindra Jawa Timur, DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, dan Pimpinan PDI Perjuangan Provinsi Lampung.