Berita Terkait
- (Tempo.co) AJI Dorong Pembentukan Dewan Rating Industri Penyiaran
- (Timlo.Net) DPR Tolak Draft Perpanjangan Ijin 10 Stasiun TV, Ini Alasannya
- (Selular.id) Biar “Happy Ending”, Komisi I DPR Janji Terus Kawal Revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000
- RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu
- Persiapan SEA GAMES ke-28 & Pembekuan PSSI: Rapat Komisi 10 dengan KONI, KOI dan Satlak PRIMA
- Cost Recovery - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas
- Capim KPK - Fit and Proper Test Komisi 3 terhadap Capim KPK atas nama Agus Raharjo
- Pariwisata Religi Aceh - Audiensi Komisi 10 dengan DPRD Aceh Utara
- Evaluasi Kinerja – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Askrindo, Jamkrindo, Jasindo, dan PNM
- Sengketa Lahan Register 1 Way Pisang - Audiensi Komisi 2 dengan Kepala Desa, DPRD, dan Masyarakat Lampung Selatan, serta BPN
- Pilkada Serentak – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu
- Program, Kinerja, dan Pengawasan BPOM - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Kepala BPOM
- Program dan Anggaran LPNK - Rapat Komisi 7 dengan LPNK
- RUU JPSK - Raker Komisi 11 dengan Menkumham, Wamenkeu, BI, OJK, dan LPS
- RUU Kewirausahaan Nasional – Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Pengusul RUU Kewirausahaan Nasional
- Kepegawaian Perangkat Desa – Audiensi Komisi 2 DPR-RI dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia
- Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM - Rapat Komisi 7 dengan MenESDM, Kepala SKK Migas dan Dirut PERTAMINA
- Prolegnas 2016 - Baleg Rapat Kerja dengan Menkumham dan DPD-RI
- RUU Pertanahan - Rapat Baleg dengan Panja RUU Pertanahan
- Anggaran Mitra Kementerian dan Bulog - Rapat Kerja Komisi 4 dengan KemenKP, KemenLHK, dan Kementan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Bulog
- Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015 - Rapat Komisi 7 dengan Dirut PERTAMINA
- Rencana Kerja dan Anggaran RAPBN 2016 - Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menpora
- RUU Larangan Minuman Beralkohol - Rapat Pleno Baleg
- Pendidikan Islam - Rapat Komisi 8 dengan PGSI dan Guru Madrasah
- Rancangan Peraturan Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Program Dana Aspirasi) - Rapat Pleno Baleg (Bagian Ketiga)
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
TVRI & RRI - Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dan Direksi TVRI & RRI
Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) adalah badan usaha milik negara yang juga stasiun televisi dan radio pertama di Indonesia. TVRI sedang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini dimulai sejak Desember 2013 dimana Komisi 1 DPR-RI menahan anggaran kerja TVRI karena dugaan penyelewengan anggaran oleh jajaran manajemen TVRI. DPR kemudian membuat keputusan sanksi yaitu memecat seluruh anggota Dewan Pengawas TVRI. Pada Februari 2015 TVRI kembali menjadi sorotan publik ketika Kejaksaan Agung menetapkan pelawak Mandra sebagai tersangka kasus korupsi di TVRI.
Pada 3 Februari 2015 Komisi 1 mengadakan rapat dengar pendapat dengan direksi TVRI dan RRI.
Pemantauan Rapat
Ini respon dari Fraksi terhadap pemaparan direksi TVRI & RRI:
Fraksi PDIP: Irine Yusiana Roba Putri dari Malut menegaskan pentingnya peran RRI karena siarannya bisa di akses sampai ke pelosok pedalaman Indonesia. Irine menanyakan langkah apa yang akan diambil untuk meningkatkan penyiaran ke seluruh pelosok. Irine juga menanyakan kendala mengapa jangkauan TVRI hanya 42% dari populasi Indonesia. Evita Nursanty dari Jateng 3 mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) untuk mendalami kabar bahwa pemerintah daerah (pemda) turut membantu dana operasional dari TVRI.
Fraksi Gerindra: Oleh Biem Triani Benjamin dari DKI 2. Biem fokus kepada RRI dan meminta breakdown dari programming siaran yang akan dilakukan. Biem mendengar bahwa siaran RRI di Batam menggangu penerbangan di Singapura sehingga diberhentikan. Biem ingin klarifikasi kebenaran dari berita tersebut.
Fraksi Golkar: Oleh Tantowi Yahya dari DKI 3. Tantowi menyayangkan bahwa anggaran Rp.1 Triliun yang dianggarkan oleh negara untuk TVRI sebelumnya tidak membawa hasil yang signifikan. Tantowi ingin krisis dan skandal di TVRI tidak terulang lagi.
Fraksi PKS: Oleh Mahfudz Siddiq dari Jabar 8 sebagai Ketua Komisi 1. Mahfudz menegaskan bahwa RUU Penyiaran dan RUU RTRI adalah prioritas Komisi 1 untuk masuk daftar Prolegnas 2015. Bahwa rencana Komisi 1 untuk menggabungkan TVRI dan RRI menjadi satu badan diharapkan menjadi titik awal yang baik untuk revitalisasi TVRI & RRI di 2015. Bahkan akan ada penyesuaian logo baru untuk TVRI & RRI. Mahfudz paham bahwa akan ada resistensi internal dari TVRI & RRI atas rencana penggabungan ini. Tetapi Mahfudz menambahkan bahwa TVRI & RRI tidak akan menjadi Badan Layanan Umum dari Kementerian Informasi jadi jajaran pegawai TVRI & RRI tidak perlu khawatir.
Fraksi Nasdem: Bachtiar Aly dari NAD 1 menegaskan bahwa inisiatif untuk mengintegrasi media nasional adalah bentuk rujukan dari krisis yang terjadi di TVRI & RRI. Bachtiar mendukung kenaikan anggaran TVRI & RRI dan berharap kesejahteraan dari anggotanya diperhatikan. Namun demikian, Bachtiar berharap akan ada peningkatan dari content. Bachtiar merasa jajaran manajemen TVRI kurang percaya diri dan minder untuk berkompetisi dengan stasiun televisi lain. Bachtiar menghimbau walaupun statusnya BUMN, TVRI & RRI jangan segan untuk kritisi pemerintah asalkan tidak masuk ke ranah pemberitaan konflik. Bachtiar menghimbau untuk mempertimbangkan ranah citizen & peace journalism dan menjunjung tinggi kode etik advertising. Supiadin dari Jabar 11 menanyakan strategi TVRI & RRI untuk menciptakan daya tarik untuk bisa berkompetisi. Supiadin juga minta diprioritaskan persiapan sumber daya manusia (SDM) dari TVRI & RRI.
Fraksi Hanura: Oleh Arief Suditomo dari Jabar 1. Arief menyorot kejanggalan alokasi anggaran TVRI yang proporsi untuk kebutuhan kepegawaian jauh lebih besar dibandingkan proporsi untuk program televisinya (content), khususnya pada saat prime time. Arief menanyakan kesiapan sistem pengukur tingkat kepuasan pemirsa (rating) dan juga strategi konkret TVRI dalam memperbaiki SDM-nya.
Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dengan Dewan Direksi TVRI & RRI , kunjungi http://bit.ly/TVRIRRIkom1.
wikidpr/sith