Usulan Penyertaan Modal Negara - Rapat Komisi 6 dengan PT. INKA & PT. BARATA

12/12/2018

Pada 26 Agustus 2015 Komisi 6 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) dan PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) untuk membahas mengenai usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2016 dari INKA dan Barata.

RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6 Azam Asman Natawijana. RDP dihadiri oleh [] dari [xx] anggota Komisi 6.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Direktur Utama Barata, Zakky Gamal Yasin:

Barata mengusulkan PMN sebesar Rp. 500 milyar.
Dibutuhkan karena potensi pasar industri Barata yang sangat besar.
Kegiatan usaha yang dilakukan Barata adalah core business industry dan core business construction. Kegiatan utama Barata meliputi Engineering Procurement and Construction, Manufaktur peralatan dan Industri Pengecoran.
Kompetensi Barata adalah di bidang perhubungan dan kemaritiman (industri kereta api dan kelautan), bidang energi (industri minyak dan gas) dan bidang pangan (industri irigasi dan agrobisnis).
Saat ini, Barata menyuplai komponen yang diperlukan oleh PT. Industri Kereta Api (PT. INKA), PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengekspor ke Kanada, Meksiko dan Amerika.
Rugi Barata di tahun 2014 adalah Rp.(-90) milyar, dikarenakan adanya normatif akuntansi terkait proyek di Lombok.
PMN yang diusulkan Barata akan digunakan untuk pengembangan pabrik foundry, yang merupakan tulang punggung dan bisnis utamanya; pengembangan precision foundry (unit forging dan machining center), dan juga akan digunakan untuk pengembangan pabrik industri agro.
Alokasi dari usulan PMN adalah foundry membutuhkan dana Rp. 200 milyar, forging Rp. 200 milyar, dan pabrik industri agro Rp.100 milyar.
Diproyeksikan bahwa penjualan dengan PMN pada tahun 2020 sebesar Rp.815 milyar berbanding dengan Rp.290 milyar jika tanpa PMN.
Sektor ekspor dari Barata ke Amerika, pada tahun 2017 terdapat potensi pasar 3.000 unit gerbong, namun baru bisa terpenuhi sekitar 2.000 unit saja. Kualitas produk yang diproduksi Barata tidak kalah dari Tiongkok yang merupakan pesaingnya, karena sudah dilakukan ekspor sejak 2002.
Barata akan terus mengembangkan sektor manufakturnya karena potensi industri foundry sangat baik untuk 20 tahun ke depan.

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Direktur Utama INKA, Ir. R. Agus H Purnomo:

INKA telah menerima PMN pada tahun 2006 sebesar Rp.200 milyar dan di 2007 sebesar Rp.47 milyar.
PMN yang diusulkan kembali karena INKA ingin mendorong visi Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan transportasi darat yang terintegrasi.
INKA merupakan satu-satunya perusahaan yang dapat dikatakan cukup memprihatinkan karena memiliki peralatan yang cukup tua. Namun, ke depannya, INKA akan bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya dalam usahanya untuk pengembangan.
Saat ini, INKA telah mendesain lokomotif-lokomotif dengan mesin dari Amerika, termasuk juga sudah ada railbus, kereta inspeksi, dsb. Selain itu, telah mendesain juga kereta LRT (Light Rail Transit) dan kereta bandara Soekarno-Hatta.
INKA mulai 2011 hingga 2013 labanya minus, namun di tahun ini diproyeksikan labanya positif. Keadaan minus di tahun 2011-2013 dikarenakan rendahnya penjualan serta tingginya bunga perbankan.
Menurut analisa INKA, permasalahan yang dihadapi ada beberapa hal: lemahnya modal kerja; Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Bea Impor yang masih tinggi; dan umur rata-rata fasilitas produksi yang sudah tua.
Namun demikian usulan solusi INKA adalah: perlu pendanaan murah melalui sinergi antar BUMN; pembebasan bea masuk komponen impor dan PPN; serta kebijakan pemanfaatan produk dalam negeri di setiap pengadaan yang ada di Indonesia.
Pada tahun ini, potensi pasar di Indonesia sangat besar dengan perkiraan Rp. 90 triliun serta memiliki peluang ekspor ke Bangladesh, Australia dan Myanmar.
Permintaan usulan PMN akan digunakan untuk mengembalikan kapasitas produksi, menangkap potensi dalam dan luar negeri. Alokasi PMN untuk investasi dan revitalisasi Rp.197 milyar, pembangunan workshop Rp.803 milyar.
Diharapkan dengan disahkannya usulan PMN untuk INKA akan berdampak menjadi multiplier effect yang besar ke industri dan masyarakat.

Pemantauan Rapat

Berikut tanggapan dari anggota Komisi 6 atas pemaparan Mitra Rapat:

Fraksi Golkar: Oleh Lili Asdjudiredja dari Jabar 2. Walaupun dulunya banyak menjual aset dan ruginya sebesar Rp.90 milyar, Lili masih mempunyai harapan untuk Barata. Lili menilai industri besi nasional tidak jelas arahnya dan mendorong Menteri Perindustrian (Menperin) untuk membuat kebijakan yang tepat untuk industri besi. Lili saran Menperin untuk mencontoh Tiongkok dimana pembuatan kereta api (KA) di Tiongkok perusahaannya dari Perancis, namun karyawannya dari Tiongkok. Lili saran ke Direktur Utama Barata untuk konsultasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk kebijakan proteksi atau perubahan regulasi fiskalnya. Lili juga minta penjelasan ke Direktur Utama Barata berapa jumlah pesanan dari PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA).

Fraksi Gerindra: Oleh Bambang Haryo Soekartono dari Jatim 1. Bambang mendukung upaya sinergi antar BUMN, tapi bukan bersinergi dengan harus melakukan impor. Menurut Bambang seharusnya Pemerintah lebih menunjang lagi PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA). Menimbang INKA merupakan satu-satunya industri kereta api di ASEAN, Bambang dorong Direktur Utama INKA (Dirut INKA) untuk bersinergi antar BUMN dan meminta proteksi dari Pemerintah. Menurut Bambang industri kereta api di Indonesia lebih dulu berkembang dibandingkan negara Asia lainnya. Namun jika dibandingkan dengan Jepang yang saat ini telah berhasil ada kereta tiap 2 menit sekali di stasiun, Indonesia sangat tertinggal sekali. Bambang saran ke Dirut INKA untuk jangan impor terlalu banyak kereta bekas dari Tiongkok atau Jepang, apalagi membeli komponen kereta api yang dikenakan pajak barang mewah sebesar 40%. Bambang apresiasi kinerja INKA yang menghasilkan laba. Bambang desak Dirut INKA untuk membenahi tenaga kerjanya agar lebih efisien lagi.

Bambang saran ke Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero) (Dirut Barata) untuk tidak berorientasi ekspor dulu karena potensi pasar di Indonesia masih besar.

Fraksi Demokrat: Oleh Azam Asman Natawijana dari Jatim 3. Dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN), Azam minta klarifikasi dari PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) dan PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) apa yang akan dicapai. Azam minta agar jawaban nantinya diserahkan secara tertulis dan dijelaskan secara detil apabila meminta perubahan regulasi dan dengan siapa atau apa saja bila berencana untuk bersinergi.

Wahyu Sanjaya dari Sumsel 2. Wahyu minta ke Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero) (Dirut Barata) roadmap Barata kedepannya. Wahyu juga minta penjelasan konteks menurunnya nilai aset Barata dari tahun ke tahun.

Wahyu minta klarifikasi ke Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) (Dirut INKA) yang mana prioritas kebutuhan INKA, Penyertaan Modal Negara (PMN) atau kebijakan Pemerintah yang mendukung industri. Wahyu saran ke Dirut INKA untuk standarisasi produk INKA agar memiliki keunggulan komparatif dan mengurangi volatilitas laba-rugi perusahaan. Untuk efisiensi, Wahyu dorong Dirut INKA untuk mencari alternatif pengembangan workshop yang lebih murah.

Fraksi PAN: Oleh Sungkono dari Jatim 1. Sungkono menilai kinerja keuangan PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) tidak memungkinkan untuk didukung. Sungkono tidak melihat adanya semangat efisiensi dan menunjukkan perilaku yang profit-oriented di Barata. Menurut Sungkono Barata memiliki banyak pesaing di bidangnya yang berkembang pesat. Sungkono khawatir jika Barata diberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) akan tidak efisien penggunaannya. Sungkono yakin masih ada yang disembunyikan dalam laporan kinerja keuangan Barata. Sungkono desak Direktur Utama Barata untuk menyampaikan evaluasi yang lebih konkrit dan komprehensif dalam waktu dekat ke Komisi 6.

Nasril Bahar dari Sumut 3. Nasril minta penjelasan ke Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) (Dirut INKA) rincian keuntungan yang diperoleh di 2014. Nasril juga minta ke Dirut INKA roadmap INKA kedepannya.

Fraksi PKB: Oleh Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dari Jabar 3. Neng Eem menyoroti pernyataan dari Menteri Perhubungan mengenai kualitas produk dari PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) yang dirasa kurang dari segi keselamatannya sehingga lebih memilih impor produk dari Jepang. Neng Eem minta klarifikasi dari Dirut INKA dan Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero) (Dirut Barata) strategi yang disiapkan mengatasi depresiasi Rupiah saat ini yang berdampak pada biaya produksi.

Fraksi PKS: Oleh Tifatul Sembiring dari Sumut 1. Tifatul minta ke PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) dan PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) agar materi kajian dan pemaparannya tidak diberikan satu jam sebelum rapat dimulai.

Fraksi Nasdem: Oleh Zulfan Lindan dari Aceh 2. Zulfan menilai PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) memiliki kelemahan di job order, prosedur operasional dan sumber daya manusia (SDM). Zulfan mengkritisi menterinya yang menurut Zulfan terlalu sibuk rapat sampai tidak terlalu mengawasi BUMN.

Zulfan desak Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero) (Dirut INKA) memberikan kepastian dan komitmen untuk menjadikan industri kereta api Indonesia mandiri, walaupun peluangnya INKA di pasar dunia besar.

Kesimpulan

RDP kali ini hanya mendengar pendapat dari para Mitra yang hadir, oleh karena itu tidak menghasilkan kesimpulan. Komisi 6 meminta untuk diberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan dari para anggotanya. RDP ditutup pada pukul 13:50 WIB.

Untuk melihat livetweet RDP antara Komisi 6 dengan INKA dan Barata tentang usulan PMN di 2016 silahkan kunjungi http://chirpstory.com/li/282053.

wikidpr/alq

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Usulan Penyertaan Modal Negara - Rapat Komisi 6 dengan PT. INKA & PT. BARATA

Pemaparan Mitra

Pemantauan Rapat

Kesimpulan