Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(VivaNews) DPR Evaluasi Pemekaran di Seram Bagian Timur
Terkait implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
VIVA.co.id - Dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 20014-2015, Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Seram Bagian Timur, Provinis Maluku. Kunjungan ini dalam rangka melakukan evaluasi, kemajuan yang sudah dicapai dan hambatan-hambatan apa terkait otonom baru di Kabupaten ini.
Kunjungan spesifik ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy dan berlangsung selama tiga hari (14-16 Juni) serta diikuti 7 (tujuh) orang anggota Komisi II.
Lukman mengatakan, terkait pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Seram Bagian Timur ini, Komisi II akan melakukan evaluasi apa saja kemajuan yang sudah dicapai dan hambatan atau masalah apa yang dihadapi, khususnya dalam hal infrastruktur, pelayanan publik, sektor ekonomi masyarakat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), aparatur, serta pemindahan aset dan dokumen.
Hal-hal yang menjadi perhatian Tim Kunker Komisi II, terkait implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apakah sudah berjalan dengan baik dan kalau pun ada kendala harus dicarikan jalan keluarnya,” kata Lukman.
Tim juga akan menggali informasi mengenai kualitas pelayanan publik dan proses rekrutmen pegawai baik calon pegawai negeri sipil maupun honorer terkait program reformasi birokrasi di lingkungan Pemda provinsi maupun kabupaten/kota. Di samping itu, tim juga akan meminta keterangan soal penyelesaian sengketa masalah pertanahan dan masalah perbatasan dengan provinsi dan atau kabupaten tetangga.
Anggota tim Komisi II yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker Spesifik F-PKB Lukman Edy, di dampingi Anggota F-PDI Perjuangan Komarudin Watubun, Diah Pitaloka, Anggota F-PG Tabrani Maamun, Anggota F-PKB Abdul malik Haramain, Anggota F-PKS Hadi Mulyadi, dan Anggota F-Nasdem Tamanuri.
Selain ke Provinsi Maluku, Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dipimpin Ketua Komisi II, Rambe Kamarul Zaman dan Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin Wakil Ketua Komisi II Mustafa Kamal dan M Riza Patria.