Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(VivaNews) Ketua Apindo Kritik Kinerja Pemerintah
"Penerimaan pajak itu arus utama kas APBN."
VIVA.co.id - Ketua Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani mengkritik kinerja pemerintah yang berada di dalam ruang lingkup lingkungan ekonomi serta hukum.
Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat saat ini terhadap kinerja ekonomi dan kepastian hukum mengalami kemerosotan. Salah satunya adalah terkait mengenai kebijakan fiskal.
"Ada target menaikan pajak bea, dan cukai sampai 38 persen. Target begitu tinggi, petugas pajak jadi agresif," kata Hariyadi di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu 18 Juli 2015.
Haryadi menuturkan, pihaknya telah mengingatkan kepada pemerintah untuk kembali meninjau target kenaikan pajak tersebut. Pasalnya, hal ini akan berpengaruh terhadap sektor riil dan jatuhnya kredibilitas dari pemerintah.
"Akan ada distorsi di sektor riil. Penerimaan pajak itu arus utama kas Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN)," ujar dia.
Dari sektor hukum, persepsi masyarakat terhadap kinerja dari instansi hukum seperti kejaksaan dan kepolisian masih cukup rendah. Dia mencontohkan, salah satu contoh kasus yang terjadi beberapa waktu lalu adalah penetapan 2 komisioner yudisial sebagai tersangka oleh pihak kejaksaan.
"Kita bingung, kejaksaan dan polisi kan di bawah Presiden. Tapi kenapa mereka heboh. Ini kan jadi enggak bener," tutur dia.
Untuk itu, dia menghimbau kepada pemerintah untuk segera membenahi permasalahan seperti ini. Pasalnya, mayoritas masyarakat Indonesia terbilang cukup cerdas dalam menyikapi hal tersebut.
"Tidak ada lagi tempat bagi orang-orang yang mempunyai agenda dengan transparansi publik," tegas dia.