Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(VoA Indonesia) Yunani Tutup Bank, Berlakukan Pengendalian Modal
Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras hari Minggu (28/6) mengatakan bank-bank di negara itu akan ditutup dan penarikan tunai dibatasi akibat kebuntuan utang yang semakin mendalam antara Yunani dan para pemberi pinjaman internasional.
Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, PM Tsipras menyalahkan negara-negara kreditor atas krisis yang mengancam keanggotaan Yunani dalam blok 19 negara mata uang euro. Ia tidak memberi rincian berapa lama bank-bank Yunani akan ditutup atau sejauh mana kontrol diterapkan atas uang para nasabah.
Pemimpin Yunani yang beraliran radikal kiri itu mengatakan penolakan Eropa terhadap permintaan Yunani bagi perpanjangan dana talangan hingga setelah penyelenggaran referendum tanggal 5 Juli.
Referendum itu akan menentukan apakah rakyat menerima langkah-langkah penghematan baru yang diminta oleh pemberi pinjaman adalah "tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya berdasarkan standar Eropa, mempertanyakan hak rakyat berdaulat untuk mengambil keputusan."
Batas waktu dana talangan berakhir hari Selasa, dengan Yunani meminta $ 8 milyar lebih supaya dapat membayar pinjaman jatuh tempo sebesar $ 1,8 milyar kepada Dana Moneter Internasional. Tapi pemerintah Yunani menolak keras permintaan para kreditor bagi langkah-langkah penghematan lebih lanjut, termasuk tambahan pemotongan pensiun.
Bank Sentral Eropa mengatakan tetap membuka jalur dana kredit darurat bagi bank-bank Yunani, meskipun para nasabah antri panjang di depan mesin-mesin ATM untuk menarik tunai tabungan mereka. Keputusan itu membuka jalur kelangsungan bantuan keuangan ke Athena, tetapi tidak memberi uang lebih banyak. Bank sentral Eropa mengatakan mungkin akan mempertimbangkan dananya, tetapi belum ada tanda-tanda penyelesaian dalam kebuntuan antara Yunani dan para kreditor.
Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis mengisyaratkan, pemerintah mungkin tidak akan membayar hutangnya sebesar $ 1,8 milyar kepada IMF. Ia mengatakan bank sentral Eropa, kreditur Yunani lainnya, meraih keuntungan dari obligasi Yunani pada tahun 2014 dan harusnya bisa mentransfer uang itu ke IMF untuk menutup pembayaran pinjaman.
Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan ia kecewa terkait kebuntuan pembicaraan antara Yunani dengan para kreditor, tetapi tidak menyebutkan bank sentral mengucurkan dana untuk membayar IMF.
"Saya tetap yakin pendekatan yang seimbang diperlukan untuk membantu memulihkan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan di Yunani, dengan reformasi struktural dan fiskal yang tepat, didukung pembiayaan yang tepat dan kebijakan berkesinambungan bagi hutang," kata Lagarde dalam sebuah pernyataan.
Di Washington, Gedung Putih mengatakan Presiden Barack Obama dan Kanselir Jerman Angela Merkel berbicara melalui telepon dan setuju bahwa "sangat penting" bagi Yunani untuk melanjutkan reformasi dan pertumbuhan ekonominya bersama blok 19 negara mata uang euro.
Presiden ECB Mario Draghi mengatakan bank sentral bekerja sama dengan Bank of Greece untuk menjaga stabilitas keuangan.
Namun, para nasabah Yunani khawatir pemerintah akan memberlakukan batas penarikan tunai seperti yang diumumkan oleh PM Tsipras. Para nasabah antri di depan mesin ATM selama akhir pekan untuk mengambil uang tunai. Beberapa mesin kehabisan uang, tetapi ATM-ATM lainnya diisi ulang.