Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Warta Ekonomi Online) BI: Perlu Konektivitas Antar-Wilayah Jawab Tantangan Ekonomi
WE Online, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengungkapkan tantangan terbesar perekonomian Indonesia dari sisi domestik adalah masalah infrastruktur. Menurutnya, penguatan infrastruktur konektivitas perlu terus dilakukan terutama untuk membangun akses yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
"Indonesia membutuhkan jaringan konektivitas fisik yang efisien dan berkualitas. Konektivitas fisik tersebut meliputi jalan, kereta api, pelabuhan, dan bandar udara, serta jaringan konektivitas digital yang andal dan efisien. Tersedianya infrastruktur yang memadai secara merata di nusantara yang berbiaya terjangkau dapat dengan segera menurunkan biaya logistik sehingga meningkatkan kemudahan usaha dan daya saing perekonomian secara keseluruhan," ujar Agus dalam diskusi bertajuk Memperkuat Modal Dasar Konektivitas di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (30/7/2015).
Oleh sebab itu, dia mengapresiasi usaha penguatan konektivitas fisik yang dilakukan pemerintah, antara lain pengembangan jalan nasional, penambahan jalan tol, jalur kereta api, serta pengembangan dan pembangunan pelabuhan di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga merencanakan untuk meningkatkan konektivitas digital melalui pengembangan jaringan pita lebar (bandwidth) yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
"Meskipun telah terdapat kesadaran akan adanya kebutuhan penguatan konektivitas di seluruh Indonesia serta usaha mencapainya, disadari bahwa tantangan untuk memperkuat infrastruktur konektivitas masih menghadang. Untuk itulah, diperlukan koordinasi yang semakin kuat antara berbagai elemen, termasuk Bank Indonesia dan pemerintah pusat maupun daerah untuk menemukan solusi terbaik untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada," ucapnya.
Adapun, diskusi di Palembang yang diselenggarakan oleh BI sebagai rangkaian acara diseminasi bukuLaporan Perekonomian Indonesia (LPI 2014). Buku LPI adalah publikasi rutin tahunan BI yang memuat secara komprehensif dinamika perekonomian nasional pada tahun yang bersangkutan.
Mengangkat tema Memperkokoh Stabilitas, Mempercepat Reformasi Struktural untuk Memperkuat Fundamental Ekonomi, buku LPI 2014 sebelumnya telah diluncurkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2015.
Sesuai dengan semangat untuk memetik pembelajaran dari perjalanan ekonomi di tahun sebelumnya diseminasi LPI menyertakan diskusi mengenai topik ekonomi yang menyertakan berbagai elemen terkait, seperti pemerintah pusat maupun daerah.