Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Warta Ekonomi Online) BKPM dan KEMENPERIN Dorong Industri Galangan Kapal
WE Online, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama mendorong perkembangan industri galangan kapal dalam negeri untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo.
Instruksi Presiden yang disampaikan saat berkunjung ke salah satu pelaku usaha galangan kapal di Pulau Batam segera ditindaklanjuti melalui pertemuan pada Jumat (25/9/2015) yang dihadiri oleh Kepala BKPM Franky Sibarani, Menteri Perindustrian Saleh Husin, serta para pemangku kepentingan (stakeholders) industri perkapalan Indonesia.
"BKPM tidak hanya berusaha mengundang investasi galangan kapal, namun juga investasi komponen galangan kapal," ujar Franky dalam keterangan resmi yang diterima, di Jakarta, Sabtu (26/9/2015).
Berdasarkan rapat dengar pendapat dengan pengguna perkapalan yang di antaranya berasal dari TNI, Polri, SKK Migas, Badan SAR Nasional, Badan Keamanan Laut, PT Pertamina, PT Garam (Persero), dan lainnya, proyeksi kebutuhan kapal sampai tahun 2016 bisa mencapai lebih dari 100 unit.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa permintaan akan pemakaian kapal di dalam negeri sangat tinggi. Oleh karena itu, harus didukung oleh ketersediaan industri galangan kapal dalam negeri agar roda perekonomian semakin terdorong.
Menurut Menperin Saleh Husin, saat ini hanya terdapat 250 perusahaan galangan kapal yang tersebar di Pulau Batam dan Pulau Jawa. Untuk itu, perlu dilakukan insentif di industri galangan kapal agar pertumbuhan investasi di bidang ini meningkat.
"Saat ini sedang dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan untuk menangani isu tersebut," tutur Saleh.
Saleh menjelaskan pihaknya akan menyiapkan peraturan pemerintah (PP) untuk memberikan insentif bagi pelaku industri galangan kapal khususnya yang berada di luar wilayah Batam.
"Di luar Batam masih kalah bersaing sehingga perlu insentif. Arahan pak Presiden ingin ke depannya pengadaan kapal lebih diprioritaskan yang berasal dari dalam negeri," katanya.
Sementara itu BKPM mencatat per 1 November 2014 - 20 September 2015, terdapat 37 izin prinsip (IP) proyek di sektor maritim khususnya perkapalan dengan nilai Rp3,9 triliun.