Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

WikiDPR | Usulan Prolegnas Prioritas 2016

12/12/2018



RUU Usulan untuk Prolegnas Prioritas 2016 per 17 November 2015 

Daftar: nama RUU - pengusul prioritas - keterangan

  1. RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - Komisi I, PKB - Penyusunan Komisi I, Luncuran 2015, Prioritas 2016
  2. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia - Komisi I - Penyusunan Komisi I, Luncuran 2015, Prioritas 2016
  3. RUU tentang Persandian dan Intersepsi - Komisi I - Penyusunan Komisi I
  4. RUU tentang Pertanahan - PKB, Aspirasi Prov. Jatim - Harmonisasi, Luncuran 2015
  5. RUU tentang Pemerintah Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU Pemerintahan Otsus Papua) - Nasdem
  6. RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum - Sekretariat bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, IPC - Kodifikasi UU Pemilu
  7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - Aspirasi Prov. Jatim
  8. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - PKB, Aspirasi Prov. Jatim, JKP3, LBH APIK - Pembicaraan Tk. I, Luncuran 2015
  9. RUU tentang Merek - Aspirasi Prov. Jatim - Aspirasi Prov. Jatim - Pembicaraan Tk. I (Pansus), Luncuran 2015
  10. RUU tentang Paten - Pembicaraan Tk. I (Pansus), Luncuran 2015
  11. RUU tentang Jabatan Hakim - Komisi III - Prioritas 2016
  12. RUU tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - Komisi III, Nasdem, PSHK - Prioritas 2016
  13. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual - Nasdem, Komnas Perempuan - Tidak ada dalam Prolegnas 2015-2019
  14. RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan - Gerindra
  15. RUU tentang Perkumpulan - PSHK
  16. RUU tentang Perubahan atas UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - PSHK
  17. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - JKP3, LBH, APIK
  18. RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD - IPC
  19. RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court) - IKAHI
  20. RUU tentang Sistem Peradilan Keluarga - LBH APIK - Tidak ada dalam Prolegnas 2015-2019
  21. RUU tentang Perubahan atas UU No 22 tahun 1954 tentang Undian - Aspirasi Prov. NTB - Tidak ada dalam Prolegnas 2015-2019
  22. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam - PKB, Aspirasi Prov. Jatim - Usul Inisiatif DPR, Luncuran 2015
  23. RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan - Penyusunan Komisi IV, Luncuran 2015
  24. RUU tentang Perubahan atas UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - Komisi IV, PKB - Prioritas 2016
  25. RUU tentang Perubahan atas UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman - Komisi IV, PKB - Prioritas 2016
  26. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan - Komisi IV, PKB - Prioritas 2016
  27. RUU tentang Perubahan atas No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan - Komisi IV - Prioritas 2016
  28. RUU tentang Kedaulatan Pangan - Aspirasi Prov. Jatim
  29. RUU tentang Peternakan - APINDO, Tidak ada dalam Prolegnas 2015-2019
  30. RUU tentang Jasa Konstruksi - Usul Inisiatif DPR, Luncuran 2015
  31. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat - IPC, Aspirasi Prov. Jatim - Pembicaraan Tk. I (Pansus), Luncuran 2015
  32. RUU tentang Jalan - Komisi V - Prioritas 2016
  33. RUU tentang Sumber Daya Air - Komisi V, Aspirasi Prov. NTB - Prioritas 2016, tidak ada dalam Prolegnas 2015-2016. RUU ini berdasarkan putusan MK
  34. RUU tentang Arsitek - Komisi V
  35. RUU tentang Sistem Transportasi Nasional - PKS, PKB
  36. RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan - PKB
  37. RUU tentang Perubahan atas UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - PSHK, Apindo - Tidak ada dalam Prolegnas 2015-2019
  38. RUU tentang Perubahan atas UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN - Komisi VI, PKB - Penyusunan Komisi VI, Luncuran 2015, Prioritas 2016
  39. RUU tentang Perubahan atas UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Komisi VI, PKB - Penyusunan Komisi VI, Luncuran 2015, Prioritas 2016
  40. RUU Perubahan UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal - Komisi VI - Prioritas 2016
  41. RUU Perubahan UU No 25 tahun 1992 tentang Koperasi / RUU tentang Perkoperasian - PKS, Aspirasi Prov. NTB, Kementerian Koperasi dan UKM, DPD - Prioritas 2016
  42. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol - Aspirasi Prov. Jatim, Aspirasi Prov. NTB - Pembicaraan Tk. I (Pansus), Luncuran 2015
  43. RUU tentang Pertembakauan - Aspirasi Prov. Jatim, Prov. NTB, INDEF, KADIN, APINDO - Harmonisasi, Luncuran 2015
  44. RUU tentang Kewirausahaan Nasional - PKS - Harmonisasi, Luncuran 2015
  45. RUU tentang Perubahan atas UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - Komisi VII, PKB, IPC - Penyusunan Komisi VII, Prioritas 2016
  46. RUU tentang Perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - Komisi VII, PKB, IPC - Penyusunan Komisi VII, Prioritas 2016, Tidak masuk dalam Prolegnas 2015-2019
  47. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan - Komisi VII - Prioritas 2016, Tidak masuk dalam Prolegnas 2015-2019
  48. RUU tentang Peneliti dan Penelitian Ilmu Pengetahuan - Komisi VII - Prioritas 2016
  49. RUU tentang Penyadang Disabilitas - PKB, Aspirasi Prov. Jatim, JKP3, IPC - Usul Inisiatif DPR, Luncuran 2015
  50. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah - PKS, Aspirasi Prov. Jatim - Penyusunan Komisi VIII, Luncuran 2015
  51. RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial - Komisi VIII - Prioritas 2016
  52. RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan - Komisi VIII - Prioritas 2016
  53. RUU tentang Tabungan Haji - Gerindra
  54. RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender - Komnas Perempuan, JKP3, LBH APIK - Penyusunan Komisi VIII
  55. RUU tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan - LBH APIK
  56. RUU tentang Kepalangmerahan - Aspirasi Prov. NTB
  57. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Aspirasi Prov. Jatim
  58. RUU tentang Perubahan atas UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri - Aspirasi Prov. Jatim, Aspirasi Prov. NTB - Penyusunan Komisi IX, Luncuran 2015
  59. RUU tentang Perubahan atas UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial - Aspirasi Prov. NTB - Penyusunan Komisi IX, Luncuran 2015
  60. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga - Komisi IX, Komnas Perempuan, JKP3 - Prioritas 2016
  61. RUU tentang Kebidanan - Komisi IX - Prioritas 2016
  62. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia - Komisi IX - Prioritas 2016
  63. RUU tentang Perubahan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - PKB
  64. RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan - PKB
  65. RUU tentang Sistem Perbukuan - Harmonisasi, Luncuran 2015
  66. RUU tentang Kebudayaan - Penyusunan Komisi X, Luncuran 2015
  67. RUU tentang Perubahan atas UU No 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam - Komisi X - Prioritas 2016
  68. RUU tentang Ekonomi Kreatif - Komisi X, Aspirasi Prov. NTB - Prioritas 2016, Usul DPD
  69. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan - Komisi XI - Penyusunan Komisi XI, Luncuran 2015, Prioritas 2016
  70. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia - Komisi XI - Penyusunan Komisi XI, Luncuran 2015, Prioritas 2016
  71. RUU tentang Jaring Pengamanan Sistem Keuangan (JPSK) - Kementerian Keuangan, Aspirasi Prov. NTB - Pembicaraan Tk. I, Luncuran 2015, Prioritas 2016
  72. RUU tentang Perubahan atas UU No 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kementerian Keuangan, Aspirasi Prov. Jatim & Prov. NTB - Pembicaraan Tk. I, Luncuran 2015, Prioritas 2016
  73. RUU tentang Penjaminan - Aspirasi Prov. NTB - Pembicaraan Tk. I (Baleg), Luncuran 2015, Prioritas 2016
  74. RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah - Komisi XI, Aspirasi Prov. Jatim & Prov. NTB - Prioritas 2016
  75. RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjami Simpnana - Komisi XI - Prioritas 2016
  76. RUU tentang Perubahan atas UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan - Komisi XI - Prioritas 2016, Tidak ada dalam Prolegnas 2015-2019
  77. RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan - PKB, Aspirasi Prov. Jatim & Prov. NTB, APINDO - Prioritas 2016
  78. RUU tentang Perubahan atas UU No 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar - PKB
  79. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - PAN 
  80. RUU tentang Pengampunan Pajak - APINDO - Tidak ada dalam Prolegnas 2015-2019
  81. RUU tentang Perubahan atas UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah -Aspirasi Prov. Jatim, Aspirasi Prov. NTB, APINDO
  82. RUU tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun - Harris Simanjuntak & Rahmat S Panjaitan

Catatan: 

- Daftar RUU yang berasal dari Prolegnas Prioritas 2015 sebanyak 23 RUU
- Daftar RUU baru usulan Anggota/Fraksi/Komis/Masyarakat sebanyak 19 RUU
- RUU Prioritas 2015 yang tidak diajukan di 2016 yaitu RUU tentang Perubahan Atas No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

PDF Daftar Prolegnas Prioritas 2016 dari Rapat Baleg 17 November 2015