Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Lanjutan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah, Tim Ahli Baleg dan DPD-RI

Tanggal Rapat: 25 Aug 2020, Ditulis Tanggal: 1 Sep 2020,
Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: Tim Pemerintah

Pada tanggal 25 Agustus 2020, Badan Legislatif DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah, Tim Ahli Baleg dan DPD-RI tentang Lanjutan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja (Bab III, Pasal 29 sampai dengan Pasal 35). Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dibuka dan dipimpin oleh Ibnu M dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan Jawa Timur 7 pada pukul 11:05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: TV Parlemen)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Tim Pemerintah
  • Tim Pemerintah menjelaskan bahwa yang terkait dengan sektor pertanian dalam RUU Ciptaker terdapat 6 undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (5 pasal diubah, 12 pasal dihapus), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 (5 pasal diubah), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 (9 pasal diubah), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 (2 pasal diubah, 1 pasal dihapus), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (20 pasal diubah), kemudian untuk undang-undang yang lain yang nanti dibahas pada berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
  • Selanjutnya untuk konsep dan manfaat RUU Ciptaker terhadap Pertanian yaitu Perlindungan Usaha Pertanian, dan Kesejahteraan Petani.
  • Terkait importasi, pemerintah memberikan pembelaan yang besar kepada masyarakat terutama masyarakat pertanian bagaimana bisa melindungi dari hasil-hasil pertaniannya tetapi disisi lain juga kita sadar kalau kita anti impor pasti orang yang akan membeli produk kita juga nanti akan anti produk kita, atas kesadaran itulah gagasan adanya RUU Ciptaker memberikan ruang yang baik dan bagaimana moral hazard bangsa kita bangun dengan memberikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bisa lebih 'luwes' dan dapat diterima oleh bangsa-bangsa yang lain, serta Indonesia tidak dikucilkan oleh bangsa-bangsa yang lain.
  • Saat ini, Indonesia sedang digugat oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat karena regulasi peraturan perundang-undangan Indonesia yang dianggap membatasi impor dari produk-produk mereka. Dalam sidang WTO, Indonesia masih dianggap belum compiler.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan