Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembiayaan dan Kesiapan Infrastruktur Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara - Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perhubungan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

Tanggal Rapat: 20 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 24 Mar 2020,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Menteri Perhubungan

Pada 20 November 2019, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perhubungan dan Menteri Perencanaan  Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengenai Pembiayaan dan Kesiapan Infrastruktur Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Lasarus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Kalimantan Barat 2  pada pukul 10:57 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri PPN/ Kepala Bappenas
  • Terdapat 2 alternatif luasan ibu kota baru yaitu luasan 180.965 Ha dan 254.000 Ha.
  • Ibu kota yang baru akan menjadi ibu kota negara “ The Best on Earth”, yang menggambarkan
    • Simbol Identitas Negara
      • Merepresentasikan identitas dan persatuan bangsa dalam kerangka nation and state building
      • Merefleksikan kebhinekaan Indonesia
    • Modern dan Berstandar Internasional
      • Pusat International University, research, and high-tech industries perekonomian lokal
      • Menerapkan konsep smart hospital dan smart office
    • Smart, Green, Beautiful, and Sustainable
      • Menerapkan konsep forest city
      • Mengembalikan/meningkatkan kualitas hutan IKN dan Kalimantan sebagai paru-paru dunia termasuk perlindungan mamalia besar seperti orang utan dan dugong
      • Memanfaatkan energi terbarukan
      • Smart grid untuk sambungan listrik
      • Infrastruktur fisik dan digital cerdas
      • Mengintegrasikan transportasi publik terintegrasi dengan moda non motorized
      • Menerapkan konsep smart water management, integrated drainage, drinkable top water, smart waste management
      • Menerapkan konsep intelligent city digital hub with integrated information system
      • Adaptif, tanggap dan responsive terhadap bencana (resilient)
    • Tata Kelola Pemerintah yang Efisien dan Efektif
      • Menerapkan konsep smart government dengan penggunaan sistem cloud storage yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah
      • Memanfaatkan peluang rekonstruksi birokrasi dan reformasi kepemerintahan
      • Masyarakat yang cerdas
    • Pendorong Pemerataan Ekonomi di Kawasan Timur
      • Mengembangkan high tech and clean industries
      • Mengembangkan sektor ekonomi berdaya saing global
  • Desain IKN harus disesuaikan dengan perjalanan generasi terkini (terutama generasi Z yang lahir setelah tahun 1995) karena generasi Z yang akan menempati IKN di Tahun 2045.
  • Penggunaan pembangkitan listrik energi terbarukan
    • Pemanfaatan energi terbarukan dan rendah karbon
    • Efisiensi dan konservasi energi, dengan melakukan sistem :
  • Permasalahan mengenai ibu kota negara adalah kekosongan UU Perkotaan karena UU ini akan memperkuat intervensi terhadap negara.
  • Rencana zonasi peruntukan lahan dan rencana kelembagaan pengelolaan kawasan, terbagi atas tiga zonasi
    • Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Zona terdalam) dengan luas 6.000 Ha. Kawasan ini dikelola oleh City Manager sebagai bentuk administrasi
    • Kawasan Ibu Kota Negara (Zona Tengah) dengan luas 40.000 Ha
    • Daerah Perluasan Ibu Kota Negara (Zona Terluar) dengan luas 254.000 Ha. Dipimpin Gubernur daerah khusus ibu kota sebagai bentuk administrasinya
  • Alternatif atas pemindahan instansi pusat dari ibu kota lama ke ibu kota baru
    • Alternatif 1 : Pemindahan seluruh instansi pusat ke Kalimantan Timur
    • Alternatif 2 : Pemindahan sebagian instansi pusat ke Kalimantan Timur, dengan memindahkan beberapa Ditjen ke berbagai daerah, tidak hanya ke Kalimantan dan akan dilakukan pembangunan tol langit agar semua dapat mudah terhubung
  • Tantangan dalam pemindahan ibu kota baru
    • Jumlah ASN sekitar 198.000 + TNI/Polri beserta keluarga dan pelaku ekonomi baru maka sekitar 1,5 juta penduduk kemungkinan perlu dipindahkan
    • Diperlukan strategi untuk pemindahan yang lebih smart
    • Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan suatu konfigurasi sistem yang lebih cerdas
    • Disruptor industri 4.0 untuk pemerintahan, seperti Internet of things, artificial intelligence, cloud computing, platform society, toll langit, cyber security
  • Konsep ibu kota baru adalah smart governance , maka jumlah orang yang akan dipindahkan tidak akan banyak sebagaimana jumlah aslinya.
  • Desain ibukota baru akan memberikan suasa kerja yang lebih fleksibel sehingga akan terasa seperti ‘bekerja sambil berlibur’, perlu dirancang kantor pelayanan publik semacam coworking space yang hijau, kokoh dan nyaman.
  • Perhitungan kebutuhan ruang berdasarkan atas Perpres 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
  • Asumsi kriteria Kementerian dan lembaga yang harus berada di Kalimantan Timur
    • Pertahanan dan keamanan ibukota dan perbatasan
    • Hubungan diplomatik
    • Sektor yang akan dikembangkan di IKN dan wilayah timur Indonesia di masa depan dan cukup besar untuk mendukung peran IKN sebagai magnet dan pusat pertumbuhan. Sektor prioritas adalah SDM Pendidikan Tinggi, Infrastruktur, Kebudayaan, Teknologi dan Riset, Pariwisata dan Industri Kreatif, Energi, Kehutanan
  • Penyediaan perumahan ASN/TNI/Polri mengacu pada standar PUPR, yang menerapkan green house dan smart eco-house pada rumah tapak dan hunian bertingkat.
  • Rencana penyediaan infrastruktur air minum, sanitasi, dan perumahan di lokasi IKN.
  • Dukungan infrastruktur untuk Kawasan Prioritas di Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024
    • Pengembangan Koridor Pertumbuhan Ekonomi  (Konektivitas wilayah, Kawasan Industri/KEK, Kawasan pariwisata, Sektor/Komoditas unggulan)
    • Dukungan Daerah Perbatasan : (Kab. Berau, Kab. Mahakam Ulu)
    • Pengembangan Perkotaan. Pengembangan sistem angkutan umum perkotaan Balikpapan dan Samarinda
    • Penyediaan Pelayanan Dasar
    • Dukungan Energi, Ketenagakerjaan, dan Telekomunikasi

Menteri PUPR
  • KemenPUPR sudah menentukan jadwal sayembara gagasan desain kawasan IKN.
  • Jadwal pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan bangunan khusus kawasan IKN tahap awal (2019-2024)
    • Tahun 2019-2021 akan dilakukan perencanaan kawasan.
    • Tahun 2019-2023 akan dilakukan pembangunan infrastruktur PUPR. Seperti membangun sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman (Air Minum, Sanitasi, Drainase), dan Perumahan.
    • Tahun 2020-2023 membangun bangunan khusus, seperti Istana Presiden, Wakil Presiden, Kompleks MPR, DPR, DPD dan K/L. Dan juga akan dibangun fasilitas kesenian, kebudayaan, olahraga, dan lain-lain.
    • Tahun 2024 akan dilakukan proses pemindahan IKN (secara bertahap).
  • Total perkiraan biaya kebutuhan pembangunan infrastruktur kawasan IKN 2020-2024 adalah Rp. 256 T dengan rincian per tahunnya
    • Tahun 2020 sebesar Rp0,9 triliun
    • Tahun 2021 sebesar Rp51,7 triliun
    • Tahun 2022 sebesar Rp76,9 triliun
    • Tahun 2023 sebesar Rp98,2 triliun
    • Tahun 2024 sebesar Rp28,8 triliun
  • Dalam pembangunan ini perlu mencerminkan identitas bangsa yang diterjemahkan dalam Urban Design secara filosofis dari pi;ar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

Menteri Perhubungan
  • Peranan prioritas Kemenhub dalam penyiapan ibu kota negara baru adalah di sektor transportasi
    • Meningkatkan konektivitas regional via darat, air, dan udara
    • Keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi (safety and security)
    • Infrastruktur yang tahan bencana
    • Pelayanan transportasi terpadu dan berkualitas
  • Sekitar 75 persen peran Kemenhub di penyiapan perumahan dan jalan
    • Integrasi sistem transportasi perkotaan ke perumahan dan permukiman yang memadai, aman, dan terjangkau (BRT, LRT, MRT, AGT)
  • Sekitar 50 persen peran Kemenhub di penyiapan Informasi, komunikasi, dan teknologi
    • Integrasi sistem transportasi dan sistem komunikasi
  • Sekitar 50 persen peranan Kemenhub di penyiapan energi
    • Mendukung penggunaan transportasi umum berbasis ramah lingkungan
    • Mendukung penggunaan charging station
  • Kemenhub telah membuat peta konektivitas multimoda ibukota baru, dengan menyediakan :
    • Kereta Api
    • Jalan Raya
    • Laut
  • Sebagai negara kepulauan, Kemenhub juga menyediakan konektivitas maritim
    • Pelabuhan Semayang sebagai pelabuhan utama penumpang
    • Pelabuhan KKT sebagai pelabuhan utama barang
    • Pelabuhan penyeberangan Karangau (penumpang)
    • Dermaga penyeberangan Pulau Balang
    • Dermaga penyeberangan ITCI
    • Dermaga penyeberangan Mentawir
    • Dermaga Somber (untuk angkutan barang)
    • Dermaga Kampung Baru (untuk speedboat)
    • Short sea shipping Semayang – Mentawir – Kariangau – Pulau Balang – Mentawir
    • Perlu penetapan jalur traffic separation scheme (TSS)
  • Dengan tujuan pembangunan smart, integrated, and sustainable transportation, maka urban transport dibuat dengan prinsip  less mobility, move treely, and less travel time.
  • Kemenhub akan menyediakan water transportation technology yang lebih canggih dan baik.
  • Bangunan bersifat compact dan terintigrasi serta berwawasan lingkungan, mudah dicapai dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan e-bus/MRT.
  • Tantangan dalam pengembangan infrastruktur
    • Kondisi geografis di sekitar IKN (Berbukit dan Perairan)
    • Gradien tanah lebih dari 3 persen
    • Perubahan cuaca yang tidak stabil
    • Belum optimalnya keterpaduan sarana/prasarana antar moda eksisting
    • Rencana teknologi sarana dan prasarana baru
    • Kesiapan SDM
    • Pembiayaan
  • Indikasi kebutuhan anggaran sektor infrastruktur transportasi
    • Studi perencanaan transportasi IKN, Rp. 30 M (FS, Masterplan, DED)
    • Pembangunan transportasi udara, Rp. 7,35 T (Pengembangan bandar udara Sepinggar dan AAP Samarinda)
    • Pembangunan transportasi laut, Rp. 1,37 T (1) Pengembangan terminal, pengembangan dan rehabilitasi dermaga, 2) Subsidi operasional, penetapan traffic separation scheme, 3) Pengembangan VTS, SBNP, Telkompel dan fasilitas lainnya)
    • Pembangunan transportasi kereta api, Rp. 209,6 T (Pembangunan stasiun, KA subway, KRL, jalur KA dan pengadaan kereta listrik)
    • Pembangunan transportasi darat, Rp. 4.07 T (Pembangunan terminal dan pembangunan halte, BRT, ITS, kelengkapan jalan, Bus air, pelabuhan penyeberangan)

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan