Rangkuman Terkait
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal Rapat: 29 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 16 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Nadiem Makarim – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek),
Pada 29 Januari 2020, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Syaiful Huda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Jawa Barat 7 pada pukul 15:40 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Nadiem Makarim – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek)
- Perpres struktur organisasi Kemendikbud yang baru merupakan salah satu arahan dari Presiden untuk efisiensi birokrasi dalam pembuatan rekonstruksi semakin ramping dengan memiliki 5 Dirjen.
- Keterpaduan pendidikan formal dan non-formal bahwa seluruh spirit esensi dari Mendikbud adalah merdeka belajar. Maka jalur-jalur alternatif non-formal seperti kursus lain merupakan hal yang sangat cocok dengan merdeka belajar yang menjadi aspirasi dari Mendikbud.
- Untuk anggaran kursus semakin naik. Pada awalnya hanya Rp300 Miliar menjadi Rp310 Miliar.
- Telah dilakukan kombinasi untuk pendidikan vokasi terpadu karena memastikan bahwa strategi industri esensi dari SMK sampai politeknik.
- Pendidikan program profesi guru disatukan di bawah Kemendikbud agar kualitas pendidikan dan pelatihan guru berada pada satu atap.
- Harus dilakukan pendidikan penguatan karakter, yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila melalui media massa agar anak-anak muda dapat terjaring.
- Pusat prestasi nasional ditugaskan untuk mengkurasi dari ekstrakulikeler, robotik, dan lain-lain yang bisa dimasukkan kepada CV dari anak tersebut. Jadi, bukan hanya angka dan ilmu melainkan prestasi ekstrakulikuler bisa menjadi kelebihan seorang anak. Harapan ke depan sebagai konseridasi untuk jalur SMA yang unggul ini merupakan menjadi pendidikan inklusif dengan pencapaian dari ekstrakulikuler bukan hanya dari angka saja.
- Dari sisi penggunaan budget, tidak terlalu banyak perubahan dari 2019 dan 2020. Anggaran Kemendikbud akan berfokus kepada SMK-SMK unggul dan revitalisasi sumber daya manusia.
- Alokasi DAK Fisik TA 2019:
- DAK Fisik (anggaran)
- Target Rp15,098 T
- Realisasi Rp11,143 T
- % realisasi 73,81%
- DAK Fisik (anggaran)
- Alokasi DAK Fisik TA 2020:
- DAK Fisik (anggaran): Rp18,334 T
- Pemanfaatan DAK Fisik TA 2020, yaitu:
- Rehabilitasi 31.009 ruang belajar untuk seluruh jenjang
- Pembangunan 6.473 Ruang Kelas Baru
- Pembangunan 7.773 toilet/jamban sekolah
- Pembangunan 278 ruang belajar inklusif
- Pembangunan 1.463 rumah dinas guru
- Pembangunan 2.789 Ruang Perpustakaan
- Pengadaan 4.776 alat kesenian tradisional
- Pengadaan 1.552 alat permainan edukatif PAUD
- Dukungan 2.055 alat praktik utama untuk dukungan vokasi
- Kemendikbud sudah menyiapkan dari sisi siklus perubahan iklim akan menjadi suatu hal musim hujan mejadi lebih tinggi dan kering akan lebih ekstrem mesti diantisipasi di Kemendikbud.
- Pokok-pokok kebijakan merdeka belajar: Kampus Merdeka
- Pembukaan program studi baru
- Sistem akreditasi perguruan tinggi
- Perguruan tinggi negeri badan hukum
- Hak belajar tiga semester di luar program studi
- Untuk membuka prodi baru, harus memiliki 2 pasangan organisasi dan untuk kriteria suatu organisasi seperti perusahaan, dll, harus bekerja sama di 3 bidang, yaitu bidang kurikulum, program praktek magang, ada penentangan kerja. Jika ada ketiga hal tersebut, maka kementerian akan mengizinkan.
Nadiem Makarim – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek)
- Perpres struktur organisasi Kemendikbud yang baru merupakan salah satu arahan dari Presiden untuk efisiensi birokrasi dalam pembuatan rekonstruksi semakin ramping dengan memiliki 5 Dirjen.
- Keterpaduan pendidikan formal dan non-formal bahwa seluruh spirit esensi dari Mendikbud adalah merdeka belajar. Maka jalur-jalur alternatif non-formal seperti kursus lain merupakan hal yang sangat cocok dengan merdeka belajar yang menjadi aspirasi dari Mendikbud.
- Untuk anggaran kursus semakin naik. Pada awalnya hanya Rp300 Miliar menjadi Rp310 Miliar.
- Telah dilakukan kombinasi untuk pendidikan vokasi terpadu karena memastikan bahwa strategi industri esensi dari SMK sampai politeknik.
- Pendidikan program profesi guru disatukan di bawah Kemendikbud agar kualitas pendidikan dan pelatihan guru berada pada satu atap.
- Harus dilakukan pendidikan penguatan karakter, yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila melalui media massa agar anak-anak muda dapat terjaring.
- Pusat prestasi nasional ditugaskan untuk mengkurasi dari ekstrakulikeler, robotik, dan lain-lain yang bisa dimasukkan kepada CV dari anak tersebut. Jadi, bukan hanya angka dan ilmu melainkan prestasi ekstrakulikuler bisa menjadi kelebihan seorang anak. Harapan ke depan sebagai konseridasi untuk jalur SMA yang unggul ini merupakan menjadi pendidikan inklusif dengan pencapaian dari ekstrakulikuler bukan hanya dari angka saja.
- Dari sisi penggunaan budget, tidak terlalu banyak perubahan dari 2019 dan 2020. Anggaran Kemendikbud akan berfokus kepada SMK-SMK unggul dan revitalisasi sumber daya manusia.
- Alokasi DAK Fisik TA 2019:
- DAK Fisik (anggaran)
- Target Rp15,098 T
- Realisasi Rp11,143 T
- % realisasi 73,81%
- DAK Fisik (anggaran)
- Alokasi DAK Fisik TA 2020:
- DAK Fisik (anggaran): Rp18,334 T
- Pemanfaatan DAK Fisik TA 2020, yaitu:
- Rehabilitasi 31.009 ruang belajar untuk seluruh jenjang
- Pembangunan 6.473 Ruang Kelas Baru
- Pembangunan 7.773 toilet/jamban sekolah
- Pembangunan 278 ruang belajar inklusif
- Pembangunan 1.463 rumah dinas guru
- Pembangunan 2.789 Ruang Perpustakaan
- Pengadaan 4.776 alat kesenian tradisional
- Pengadaan 1.552 alat permainan edukatif PAUD
- Dukungan 2.055 alat praktik utama untuk dukungan vokasi
- Kemendikbud sudah menyiapkan dari sisi siklus perubahan iklim akan menjadi suatu hal musim hujan mejadi lebih tinggi dan kering akan lebih ekstrem mesti diantisipasi di Kemendikbud.
- Pokok-pokok kebijakan merdeka belajar: Kampus Merdeka
- Pembukaan program studi baru
- Sistem akreditasi perguruan tinggi
- Perguruan tinggi negeri badan hukum
- Hak belajar tiga semester di luar program studi
- Untuk membuka prodi baru, harus memiliki 2 pasangan organisasi dan untuk kriteria suatu organisasi seperti perusahaan, dll, harus bekerja sama di 3 bidang, yaitu bidang kurikulum, program praktek magang, ada penentangan kerja. Jika ada ketiga hal tersebut, maka kementerian akan mengizinkan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional