Rangkuman Terkait
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan RKA-K/L Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2020 – Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
Tanggal Rapat: 29 Aug 2019, Ditulis Tanggal: 11 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
Pada 29 Agustus 2019, Komisi 5 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengenai Pembahasan RKA-K/L Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2020. Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Fary Djemy Francis dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dapil Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 14:58 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
- Rencana target kinerja pembangunan untuk perdesaan, daerah tertiggal, dan transmigrasi tahun 2020-2024, sebagai berikut:
- Mengetaskan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang
- Mendorong 5.000 desa tertinggal menjadi desa mandiri
- Revitalisasi 63 kawasan transmigrasi
- Revitalisasi 60 kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN)
- Mengetaskan 62 daerah tertinggal.
- Pagu anggaran per program tahun 2020, sebagai berikut :
- Program dukungan manajemen dan tugas teknik lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
(Sekjen) sebesar Rp212.198.626.000 - Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur (Inspektorat Jendral ) sebesar Rp51.396.100.000
- Program penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta informasi (Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi) sebesar Rp230.420.013.000
- Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa (pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa) sebesar Rp2.042.663.767.000
- Program pembangunan kawasan perdesaan (Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan) sebesa Rp121.518.278.000
- Program pengembangan daerah tertentu (Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu) sebesar Rp115.732.573.000
- Program pembangunan daerah tertinggal (Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal) sebesar Rp138.110.182.000
- Program penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman transmigrasi (Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi) Rp347.728.971.000
- Program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi (Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi) sebesar Rp238.036.385.000
- Program dukungan manajemen dan tugas teknik lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
- Backlog kebutuhan anggaran tahun 2020 sebesar Rp3.914.195.104. sesuai yang sudah ditetapkan Bappenas yang menjadi Tugas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam RPJMN tahun 2020-2024 untuk mengetaskan kemiskinan dua kali lipat dari sebelumnya dan adanya dukungan dari
lintas sektor Kementerian dalam pengentasan kemisikinan yang ada. - Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan pagu kebutuhan sebesar Rp.7.400.000.000.000 dan penyesuaian pagu indikatif sebesar Rp3.198.734.895.000.
- Pendapatan per kapita /bulan di perdesaan, sebegai berikut :
- Tahun 2014 mencapai 572.586
- Tahun 2015 mencapai 659.414
- Tahun 2016 mencapai 711.266
- Tahun 2017 mencapai 780.593
- Tahun 2018 mencapai 804.011
- Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki program produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades), 82,77% penduduk desa bekerja di sektor pertanian adanya Problematika, solusi dan dampak, sebagai berikut :
- problematika : skala ekonomi kecil, akses pasar yang sangat terbatas, tidak terintegrasi vertical, dan tidak tersedianya industry paska panen.
- Solusi : klustersasi produk unggulan desa, menciptakan integrasi vertical, dan pelibatan swasta untuk industry paska panen.
- Dampak Produktivitas ekonomi perdesaan bisa ditinggalkan, pengelolaan lebih efesien, dan biaya produk bisa ditekan dan produk bisa meksimal untuk masyarakat.
- Pengembangan Prukades didukung oleh PT Bratasena di Kabupaten Tulang Bawang, memberikan 1.000 sertifikat untuk petambak dari 2.500 target sertifikat hingga 2020, Write Off hutang petambak senilai Rp1,2 Triliun, dan pengalihan hutang petambak oleh perusahaan pada perbankan senilai Rp200 Miliar.
- Rasio Gini perdesaan pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sekitar 0,015 dibandingkan dengan tahun 2015. Rasio gini pedesaan lebih rendah dari perkotaan.
- Ada 145 total Bumdes dengan omset diatas 1 Miliar di Indonesia, dengan Jenis usaha Bumdes dengan omset diatas Rp1 Miliar kebanyakan berupa jasa keuangan yaitu sebesar 89% atau sekitar 129 Bumdes memiliki usaha berupa jasa keuangan (Simpan pinjam dan perkreditan), hanya sekitar 16 Bumdes (11%) yang usahanya bukan merupakan jasa keuangan, bisa berupa perdagangan, jasa fotocopy, jual beli gas LPG dan sebagainya.
- Adanya pengawasan dana desa, sebagai berikut :
- Mereformasi satgas dana desa : terdiri dari personil yang berpengalaman seperti eks ketua KPK, sks Jaksa, eks APP, perguruan tinggi, aktivis organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil.
- Kerjasama Polri dan Kemendagri : penandatanganan MuO terdiri dari sosialisasi regulasi, fasilitasi pengamanan, penanganan dan penegakan hukum pada pengelolaan dana desa termasuk pertukuran infromasi dan pembinaan.
- Kerjasama KPK, Kejaksaan dan BPKP : sebagai salah satu bentuk tindakan menekan penyalahgunaan dana desa, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan setempat akan melakukan random audit pada pemerintah desa.
- Forum perguruan tinggi untuk desa : sebnayak 79 perguruan tinggi telah tergabung dalam Pertides, dan kegiatan pendidikan atau riset pendampingan pemberdayaan peningkatan mutu jasa Pemdes.
- Membentuk POKJA masyarakat sipil : sebanyak 15 lembaga swadaya masyarakat (Lsm) bergabung dalam POKJA masyarakat sipil.
- Kerjasama dengan organisasi keagamaan : gereja masehi injil di Timor (GMIT), dan dewan Masjid Indonesia.
- Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan prioritaskan 5 tahun kedepan sesuai dengan intruksi Presiden untuk meningkatkan SDM dan meningkatkan ekonomi desa, dan akan focus membuat kluster-kluster ekonomi dan meningkatkan pariwisata di desa, karena dapat meningkatkan UKM-UMK di desa.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)