Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Anggaran Tahun 2019 dan Roadmap Kementerian Perdagangan - Raker Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perdagangan dan Kepala BPKN

Tanggal Rapat: 26 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 15 Apr 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Pada 24 Februari 2020, Komisi 6 DPR RI mengadakan Raker dengan Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tentang Evaluasi Anggaran Tahun 2019 dan Roadmap Kementerian Perdagangan. Raker dipimpin oleh Faisol Riza Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Jawa Timur 2 pada pukul 19:40 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Menteri Perdagangan :

  • Sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Presiden telah diberikan amanah oleh rakyat untuk memimpin bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Presiden telah menyampaikan visi dan dijabarkan dengan 9 misi
  • Realisasi anggaran Tahun 2019 adalah 89,91% atau Rp3.246.494.992.684 dan meningkat dibandingkan tahun 2018.
  • Langkah-langkah strategis kami adalah pengembangan dan penanganan pasar tujuan ekspor antara lain dengan mengamankan pasar ekspor di pasar utama, memperluas tujuan ekspor di pasar tradisional, mengoptimalkan peran perwakilan dagang di luar negeri.

Kepala BPKN :

  • Pertumbuhan ekonomi sangat didukung oleh konsumsi rumah tangga. Hampir 58% perekonomian Indonesia didukung konsumsi rumah tangga. Untuk itu ini jelas memerlukan dasar hukum atau regulasi terhadap hal ini program Pemerintah sangat perlu didukung dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga perdagangan dalam negeri dan terus meningkat.
  • Dalam strategi nasional perlindungan konsumen ada 9 sektor prioritas yang termuat dalam Perpres No 50 Tahun 2017 tentang strategi nasional perlindungan konsumen.
  • Upaya pembangunan konsumen tidak dapat dilepaskan dari dinamika internasional dan dinamika nasional. Semua hal tersebut memengaruhi dimensi hukum, kebijakan kelembagaan, transaksi logistik, dan pengelolaan perlindungan konsumen,
  • Berbagai kasus perlindungan konsumen di Indonesia belum memenuhi jalur pemulihan secara khusus. Antara lain, perumahan, travel, jasa keuangan, makanan dan minuman, kesehatan dan produk halal.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan