Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Strategis 5 Tahun Kedepan, Implementasi Pepres No 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Perkembangan Implementasi Kebijakan Konservasi Energi di Indonesia, Kesiapan Pemerintah dalam Pengembangan Energi Nuklir, Strategi Penyediaan Energi Listrik 4200 MW untuk 52 Smelter Pada Tahun 2022 dan Lain -Lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Tanggal Rapat: 27 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 23 Mar 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri ESDM

Pada 27 Januari 2020, Komisi 7 DPR RI mengadakan Raker dengan Menteri ESDM tentang Rencana Strategis 5 Tahun Kedepan, Implementasi Pepres No 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Perkembangan Implementasi Kebijakan Konservasi Energi di Indonesia, Kesiapan Pemerintah dalam Pengembangan Energi Nuklir, Strategi Penyediaan Energi Listrik 4200 MW untuk 52 Smelter Pada Tahun 2022 dan Lain -Lain. Raker dipimpin oleh Alex Noerdin. Fraksi Golkar dapil Sumatera Selatan 2 pada pukul 13:10 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri ESDM
  • Rencana Strategis 5 (lima) tahun ke depan Kementerian ESDM antara lain memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan Major Project.
  • Infrastruktur Ketenagalistrikan (Tambahan) kapasitas Pembangkit 27.277 MW, kapasitas Gardu Induk 38.607 MW, kapasitas Jaringan Transmisi 19.069 kms.
  • Pembangunan Kilang BBN Green Refinery RU III Plaju 20 MBOPD.
  • Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak GRR Tuban 300 MBOPD (2026), GRR Bontang 300 MBOPD (2026), RDMP Balikpapan 100 MBOPD (Tahap 1 2023 & Tahap II 2025), RDMP Balongan 100 MBOPD (Tahap 1 2022 & Tahap ll 2025), RDMP Cilacap 52 MBOPD (2025), RDMP Dumai 100 MBOPD (2026).
  • Opsi Pemerintah untuk menurunkan Harga Gas lndustri Tertentu yakni mengurangi bagian Negara serta efisiensi penyaluran gas, melalui pengurangan porsi Pemerintah dari hasil kegiatan KKKS Hulu Migas. Penurunan biaya transmisi: Aceh, Sumut, Sumsel, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Re-evaluasi biaya distribusi dan biaya niaga. Mewajibkan KKKS untuk memenuhi kebijakan DMO Gas. Memberikan kemudahan bagi swasta mengimpor gas untuk pengembangan kawasan-kawasan industri yang belum memiliki/terhubung dengan jaringan gas nasional.
  • Program Konservasi Energi dan Potensi Penghematan terdiri dari Penerapan Sistem Manajemen Energi (Audit Energi di lndustri dan Bangunan, Pelaporan Online Manajemen Energi (POME), Penerapan Teknologi Efisien), Penerapan Standar dan Label Hemat Energi, Awareness & Sosialisasi Hemat Energi, Insentif dan Disinsentif, Pembiayaan Efisiensi Energi (ESCO, KPBU).
  • Upaya Tindak Lanjut Konservasi Energi Revisi PP No.70/2009 tentang Konservasi Energi yang mencakup Memberikan payung hukum usaha jasa konservasi energi (Energy Service Company ESCO), Memperluas cakupan perusahaan wajib manajemen energi dari pengguna 6.000 TOE menjadi 4.000 TOE (sektor Industri, Transportasi dan Pembangkit) dan 6.000 TOE menjadi 500 TOE (sektor bangunan). Pelaksanaan survey dan audit energi secara intensif. Pengembangan kebijakan Insentif dan Disinsentif. Pengembangan model pembiayaan Efisiensi Energi (ESCO, KPBU). Program pengawasan konservasi energi.
  • Kesiapan Pemerintah dalam pengembangan energi nuklir PP 79 Tahun 2014 tentang KEN. Dalam prioritas penggunaan energi nasional, pemanfaatan energi nuklir dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.
  • Prioritas Penyediaan Energi Listrik Nasional Mengutamakan PLT EBT minimum 23% tahun 2025. PLTU menggunakan Clean Coal Technology (CCT). Pemanfaatan sumber energi primer setempat.
  • Pokja Persiapan Pengembangan PLT Nuklir Tugas dan Fungsi : Membangun kerja sama internasional terkait studi pengembangan PLTN, Melakukan analisis multi kriteria terhadap implementasi PLTN mencakup kepentingan mendesak, skala besar, jaminan pasokan, keseimbangan pasokan energi, pengurangan emisi karbon, faktor keselamatan, dan skala keekonomian dengan melibatkan pandangan stakeholder. Menyusun roadmap implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas pengembangan energi nasional.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan