Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RDPU dengan DPP Real Estate Indonesia, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Badan Pertahanan Nasional

Tanggal Rapat: 11 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 6 May 2019,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pada 11 Maret 2019 Komisi 2 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPP REI, IPPAT, dan BPN dibuka oleh Herman Khaeron dari Demokrat daerah pemilihan Jawa Barat 8 pukul 14.30 WIB

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia
  • kami setuju dengan RUU tersebut tetapi ada tambahan atau perubahan dari kami, pada pasal 326 dan 327 itu kami sangat setuju. Kemudian kami meminta ada batasan untuk PK, biasanya PK itu lebih dari 1.
  • Tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan hak atas tanah, yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya, kecuali untuk pengembangan kawasan oleh pengembang yang memiliki persyaratan berikut ini:
    • Pengembang adalah Pelaku Pembangunan berbentuk badan usaha yang melakukan pengembangan/pemanfaatan tanah dikuasainya dan bukan melakukan spekulasi (dengan membiarkan tanah dalam jangka lama tidak dilakukan perencanaan, persetujuan Pemda dan pembangunan fisik sesuai tujuannya/bukan tindakan spekulasi)
    • Pengembang yang memiliki izin dari pemerintah, memiliki rencana induk yang disetujui pemerintah, melakukan pengembangan atau pengelolaan kawasan budidaya secara bertahap sejalan dengan rencana induknya.
    • Sisa tanah yang belum dikembangkan merupakan persediaan (inventory) untuk pengembangan/pengelolaan kawasan kemudian, sesuai rencana, ketersediaan infrastruktur dan pasar, serta bukan merupakan tanah yang terlantar.
    • Pelaku Pembangunan Pengembang membangun lalu menyerahkan 40% lahan yang dikembangkan buat fasilitas umum dan sosial (fasos fasum) kepada pemerintah daerah dan instansi pemerintah terkait pembangunan.
  • Kami melakukan tambahan di pasal 570 agar lebih spesifik.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan