Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RDPU dengan DPP Real Estate Indonesia, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Badan Pertahanan Nasional

Tanggal Rapat: 11 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 6 May 2019,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pada 11 Maret 2019 Komisi 2 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPP REI, IPPAT, dan BPN dibuka oleh Herman Khaeron dari Demokrat daerah pemilihan Jawa Barat 8 pukul 14.30 WIB

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia
  • kami setuju dengan RUU tersebut tetapi ada tambahan atau perubahan dari kami, pada pasal 326 dan 327 itu kami sangat setuju. Kemudian kami meminta ada batasan untuk PK, biasanya PK itu lebih dari 1.
  • Tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan hak atas tanah, yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya, kecuali untuk pengembangan kawasan oleh pengembang yang memiliki persyaratan berikut ini:
    • Pengembang adalah Pelaku Pembangunan berbentuk badan usaha yang melakukan pengembangan/pemanfaatan tanah dikuasainya dan bukan melakukan spekulasi (dengan membiarkan tanah dalam jangka lama tidak dilakukan perencanaan, persetujuan Pemda dan pembangunan fisik sesuai tujuannya/bukan tindakan spekulasi)
    • Pengembang yang memiliki izin dari pemerintah, memiliki rencana induk yang disetujui pemerintah, melakukan pengembangan atau pengelolaan kawasan budidaya secara bertahap sejalan dengan rencana induknya.
    • Sisa tanah yang belum dikembangkan merupakan persediaan (inventory) untuk pengembangan/pengelolaan kawasan kemudian, sesuai rencana, ketersediaan infrastruktur dan pasar, serta bukan merupakan tanah yang terlantar.
    • Pelaku Pembangunan Pengembang membangun lalu menyerahkan 40% lahan yang dikembangkan buat fasilitas umum dan sosial (fasos fasum) kepada pemerintah daerah dan instansi pemerintah terkait pembangunan.
  • Kami melakukan tambahan di pasal 570 agar lebih spesifik.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Sirmadji

    Sirmadji mengatakan ada penjelasan yang terlupa tadi seperti ada penjelasan yang REI sudah setuju tapi padahal di DPR dan pemerintah dalam panja nya masih belum selesai membahas jadi dari REI itu harusnya memberikan alasan yang bagus kenapa penjelasan itu perlu. Sirmadji juga berkata ada keluhan dari anggota REI yang lain mengadu kepada kita karena REI banyak juga yang mengalami kelambatan akibat PTSN ini dan apa semua REI atau sebagian saja yang mengalami hal ini. Sirmadji menambahkan ini untuk pembuatan akta tanah kenapa lama jadi kita bisa tahu juga apa yang membuat lama karena disini juga ada BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar bisa memperbaiki kinerjanya juga, karena masalah lisensi ini lambat, jadi apakah harus ada waktu yang cepat atau bagaimana solusinya jangan takut dengan BPN disini.

  • Gerindra / Azikin Solthan

    Azikin mengatakan memang akhir-akhir ini hampir semua anggota berkonsentrasi didapil masing-masing dalam rangka menangani persoalan pertanian itu harus serius karena tidak dipungkiri banjir yang dialami kita itu akibat pengaturan pertanahan belum benar.

  • Demokrat / Herman Khaeron

    Herman mengatakan perlu tidak diatur disini terkait berapa lama pengaturan sertifikat izinnya jangan sampai disini cukup-cukup tapi ketika keluar UU itu langsung mengeluhkan kenapa menjadi begini. Herman menambahkan banyak aspek dalam pandangan kami itu belum diatur secara benar karena jika kita lihat tanah kita ini tidak berubah lalu terkait untuk standarisasi perizinan itu perlu diatur, harusnya kita bisa mencontoh luar negeri seperti belanda. Herman juga berkata untuk pengembang yang vertikal itu kami bahas terus di dalam panja.

  • Partai Amanat Nasional / Yandri Susanto

    Yandri mengatakan kita harus samakan persepsinya dahulu antar pembuat UU (pemerintah dan DPR) dan REI ini sehingga tidak ada spekulasi yang berbeda. Yandri menambahkan disini banyak pasal-pasal yang kita endapkan dan banyak yang kita perdebatkan juga dengan pemerintah.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Mardani Ali Sera

    Mardani mengatakan kita ini sudah mengalami deindustrialisasi mau gak mau harus ada aturan yang menambah industrialisasi ini karena memang problem kita itu adalah di lapangan pekerjaan jadi kita mengatur pertanahan ini juga bukan hanya diatas tanah tapi dibawah tanah juga.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia
  • REI ini merupakan asosiasi properti yang tergabung ada sekitar 60% perusahaan properti di Indonesia menjadi anggota kita, kenapa kita sebutkan mendaftar karena di kita itu kebanyakan orang asing dan mereka memakai nama orang Indonesia.
  • Jika masalah kita ada di pertanahan itu katanya, bagaimana bisa soalnya kita jual aja gak laku-laku. Kami mau PMA itu bisa diatur oleh UU tersendiri tidak boleh disini karena itu pihak asing.
  • Waktu bisa diatur dan flexibel nya agar bisa lebih efektif, pengembang yang vertikal itu harus juga dimasukkan jangan hanya yang vertikal dan kalo misalnya dinyatakan minimal 1% pasti itu harga akan sama rata jadi paling tidak kita bicara ada minimalnya.
  • Terkait kenapa dokumen yang harus disimpan seumur hidup itu ya karena itu merupakan dokumen seumur hidup dan akan menjadi bukti bagi penerima hak selanjutnya jadi dalam setiap sebelum melakukan transaksi kan pasti telah dilakukan pengecekan terhadap barangnya makanya kita dukung dengan pernyataan jadi agar tidak menimbulkan kekhawatiran.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI

kita mengharapkan kedepan ini untuk kepemilikan tanah harus melalui proses yang sebenarnya dan kita diperintah juga menginginkan tentu ada batasan waktu untuk menetapkan perizinan tanah itu dan didalam SK nya pun sudah kita batasikemudian kewajaran waktu juga kita perhatikan termasuk menelantarkan atau tidak.


Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Jadi maksud kami adalah perluasan Pendaftaran-pendaftaran itu adalah memenuhi standar dan sesuai prosedur dan dikantor kami juga ada pesan ratusan orang-orang tetapi belum kami baca ini karena memang kita harus bisa melihat prosedurnya.


Kesimpulan

tidak ada kesimpulan

Penutup

RDPU dengan DPP REI, IPPAT, dan BPN ditutup oleh Herman Khaeron dari Demokrat daerah pemilihan Jawa Barat 8 pukul 16.30 WIB

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan