Rangkuman Terkait
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi Undang-Undang ASN
- Pembahasan RUU Jasa Konsultan - Audiensi Badan Legislasi DPR-RI dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 - Raker Baleg dengan Para Menteri Koordinator
- Penyusunan RUU Penanggulangan Bencana - Raker Baleg dengan Tenaga Ahli
- HIMPSI Mengajukan RUU Profesi Psikologi ke Baleg
- RUU Penyadapan – Rapat Kerja (Raker) Baleg dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Pengesahan RUU Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2019 - Rapat Baleg dengan Menkumham dan DPD
- RUU Penyadapan - Baleg rapat dengan Tenaga Ahli
- Peraturan Bersama, Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Masukan atas Ikhtisar Pemeriksaan 5 Tahunan – Rapat Pleno Baleg dengan Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Penyampaian Hasil Panja atas Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU Migas - Baleg DPR-RI Rapat Pleno dengan Komisi 7 sebagai Pengusul RUU MIgas
- Hasil Kajian Tim Ahli atas Harmonisasi RUU Praktik Pekerja Sosial - Baleg RDP dengan Tim Ahli
- Pembahasan RUU Praktik Pekerjaan Sosial – RDP Baleg dengan Pengusul RUU Praktik Pekerjaan Sosial
- Permasalahan Honorer Melalui Revisi RUU ASN – RDP Baleg dengan MenPAN-RB
- Kajian RUU BUMN – RDP Baleg dengan Tenaga Ahli
- Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Pengusul
- Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU Kekarantinaan Kesehatan - Rapat Baleg dengan Menkes, Kemenhub, Kemenkumham
- Kajian RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Tenaga Ahli
- Pandangan atas Pengharmonisasian RUU Perkelapasawitan - RDPU Baleg DPR-RI dengan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
- RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Pengusul
- RUU ASN – Raker Baleg dengan Perwakilan dari KemenpanRB dan Kemenkeu
- RUU Masyarakat Adat - RDPU Baleg dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)
- Revisi UU ASN – Audiensi Baleg dengan DPRD Langkat, DPRD Bontang, dan Forum Honorer K2
- Masukan dari Pakar terhadap RUU Masyarakat Adat – RDPU Baleg dengan Prof. Maria Sumardjono
- Harmonisasi RUU Serah Simpan Karya Cetak, Rekam, dan Elektronik – Rapat Pleno Baleg terkait Pandangan Fraksi
- Masukan RUU Masyarakat Adat - RDPU Baleg dengan Prof. Ahmad Sodiki (Pakar)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi UU Pendidikan Kedokteran
Tanggal Rapat: 6 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 14 Feb 2020,Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: Pengusul Revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran
Pada 6 Februari 2020, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI menerima audiensi dari Pengusul revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
Audiensi dibuka dan dipimpin oleh Rieke Diah dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat 7 pada pukul 13.55 WIB. Audiensi bersifat terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Pengusul Revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran
- Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) yang menjadi satu-satunya syarat kelulusan dianggap menjadi masalah bagi mahasiswa kedokteran. Karena selama mengulang UKMPPD, banyak mahasiswa yang masih diharuskan membayar SPP, sementara sudah tidak ada lagi proses pembelanjaran.
- Saat ini terdapat 3000 mahasiswa yang belum mengikuti uji kompetensi. Adapun uji kompetensi ini dilaksanakan empat kali dalam setahun, dan keberadaan mahasiswa yang tidak lulus uji kompetensi ini tentu saja menyulitkan mereka yang ingin segera berpraktik sebagai dokter.
- Salah satu poko revisi undang-undang ini adalah mengenai pendidikan akademik profesi yang terdiri dari penugasan dan pengembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi serta penguasaan kompetensi klinis untuk berpraktik.
- Pendidikan kedokteran selama ini sudah terintegrasi dengan tiga ranah, yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga antara akademik dan profesi tidak dapat dipisahkan.
- Beberapa tujuan pendidikan kedokteran adalah sebagai berikut: (i) Memberi Kepastian hukum pendidikan kedokteran, (ii) Mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan, (iii) Mewujudkan peningkatan mutu, (iv) menghasilkan dokter yang kompeten, serta (v) memenuhi keberadaan dokter di Indonesia.
- Saat ini tersebar 97 Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia. Adapun Fakultas Kedokteran ini paling banyak tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan di Indonesia Timur masih snagat minim.
- Program magang juga menjadi hal penting untuk diperhatikan. Karena kegiatan magang ini merupakan kelanjutan dari rotasi klink dengan penambahan kewenangan di bawah supervisi, sehingga peserta tidak menerima honorarium.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi Undang-Undang ASN
- Pembahasan RUU Jasa Konsultan - Audiensi Badan Legislasi DPR-RI dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 - Raker Baleg dengan Para Menteri Koordinator
- Penyusunan RUU Penanggulangan Bencana - Raker Baleg dengan Tenaga Ahli
- HIMPSI Mengajukan RUU Profesi Psikologi ke Baleg
- RUU Penyadapan – Rapat Kerja (Raker) Baleg dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Pengesahan RUU Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2019 - Rapat Baleg dengan Menkumham dan DPD
- RUU Penyadapan - Baleg rapat dengan Tenaga Ahli
- Peraturan Bersama, Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Masukan atas Ikhtisar Pemeriksaan 5 Tahunan – Rapat Pleno Baleg dengan Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Penyampaian Hasil Panja atas Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU Migas - Baleg DPR-RI Rapat Pleno dengan Komisi 7 sebagai Pengusul RUU MIgas
- Hasil Kajian Tim Ahli atas Harmonisasi RUU Praktik Pekerja Sosial - Baleg RDP dengan Tim Ahli
- Pembahasan RUU Praktik Pekerjaan Sosial – RDP Baleg dengan Pengusul RUU Praktik Pekerjaan Sosial
- Permasalahan Honorer Melalui Revisi RUU ASN – RDP Baleg dengan MenPAN-RB
- Kajian RUU BUMN – RDP Baleg dengan Tenaga Ahli
- Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Pengusul
- Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU Kekarantinaan Kesehatan - Rapat Baleg dengan Menkes, Kemenhub, Kemenkumham
- Kajian RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Tenaga Ahli
- Pandangan atas Pengharmonisasian RUU Perkelapasawitan - RDPU Baleg DPR-RI dengan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
- RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Pengusul
- RUU ASN – Raker Baleg dengan Perwakilan dari KemenpanRB dan Kemenkeu
- RUU Masyarakat Adat - RDPU Baleg dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)
- Revisi UU ASN – Audiensi Baleg dengan DPRD Langkat, DPRD Bontang, dan Forum Honorer K2
- Masukan dari Pakar terhadap RUU Masyarakat Adat – RDPU Baleg dengan Prof. Maria Sumardjono
- Harmonisasi RUU Serah Simpan Karya Cetak, Rekam, dan Elektronik – Rapat Pleno Baleg terkait Pandangan Fraksi
- Masukan RUU Masyarakat Adat - RDPU Baleg dengan Prof. Ahmad Sodiki (Pakar)