Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 — Sidang Bersama DPD-RI dan DPR-RI

Tanggal Rapat: 16 Aug 2019, Ditulis Tanggal: 14 May 2020,
Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Presiden Republik Indonesia→Joko Widodo

Pada 16 Agustus 2019, DPD-RI dan DPR-RI mengadakan Sidang Bersama dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Sidang Bersama ini dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPD-RI, Oesman Sapta, pada pukul 10:10 WIB. 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Ketua DPD-RI → Oesman Sapta Odang
  • Agenda Tunggal Sidang Bersama ini adalah mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. 
  • Sidang Bersama ini merupakan amanat dari Pasal 228 dan Pasal 293 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
  • Seluruh rangkaian Sidang Bersama ini juga diikuti oleh para Gubernur/Wakil Gubernur dan DPRD provinsi seluruh Indonesia, para Bupati dan Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD di setiap Daerah. 
  • Tahun ini rangkaian kegiatan peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia mengambil Tema SDM Unggul Indonesia Maju. Semoga, dalam usia yang ke-74 Republik Indonesia ini, kita semua tetap dalam semangat yang sama dalam mewujudkan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Sebagaimana yang telah kita lalui bersama, kita baru saja melaksanakan Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan secara serentak. Kita patut bersyukur meskipun baru pertama kali, namun agenda tersebut berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) serta mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari seluruh Rakyat Indonesia. 
  • Tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 81% adalah wujud apresiasi sekaligus cermin atas tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut membangun demokrasi dan tentu saja hal itu juga tidak terlepas dari peran para penyelenggara Pemilu. Termasuk di dalamnya adalah para petugas Pemilu tahun 2019 yang telah wafat dalam tugasnya menjaga demokrasi. Oleh karena itu, selain untaian doa, mari kita wujudkan cita-cita mereka. Atas beberapa kekurangan yang ada, marilah kita perbaiki bersama-sama. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus menikmati buah demokrasi dan buah dari demokrasi itu adalah terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah komitmen DPR-Rl dan DPD-RI sebagai lembaga perwakilan Rakyat dan Daerah. Kami meyakini bahwa Kebhinekaan yang Ika hanya akan menjadi fakta jika pembangunan dilaksanakan secara merata dan Indonesia akan tetap menjadi Indonesia jika murahnya sandang, pangan, dan papan itu terjadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. 
  • Terkait dengan hal itu, kita juga patut gembira bahwa pemerintahan Presiden Jokowi telah istiqomah dalam menjalankan visi dan misinya. BBM satu harga, pembangunan infrastruktur, hingga keberhasilannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun (sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan hingga menjadi 9,66 % pada tahun 2018) adalah prestasi yang patut diapresiasi.
  • Dengan prinsip “desa maju, wong cilik gumuyu", kami juga mengapresiasi atas telah tersalurkannya anggaran dana desa hingga mencapai Rp 257 triliun. Dan dengan keyakinan bahwa Indonesia akan maju jika daerah-daerahnya maju, maka kami mendorong agar dalam 5 tahun ke depan, alokasi dana desa tersebut dapat terus ditingkatkan. Termasuk dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung perekonomian nasional. 
  • Di sisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembentukan regulasi khusus terkait dengan pembangunan daerah kepulauan sebagai salah satu solusi dalam menghilangkan kesenjangan. Kami mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan. 
  • Terkait hal itu semua, DPD-RI sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dengan fungsi pengawasan yang ada, kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). 
  • DPD-Rl merasa perlu melakukan hal ini guna memastikan bahwa seluruh daerah yang ada agar tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
  • Selain isu demokrasi, keadilan, dan pemerataan pembangunan, hal strategis lainnya adalah ke-berdikari-an ekonomi. Diperlukan niat dan nyali yang besar untuk mewujudkan ekonomi berdikari sebagai kekuatan utama dalam membangun bangsa. 
  • Kita bergembira karena pemerintah telah berhasil mengambil alih 51 % saham PT. Freeport. Kami juga bersyukur karena DPD-RI juga telah berhasil memfasilitasi pertemuan antara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua dengan PT. Freeport terkait pembayaran pajak air permukaan. Ke depan, segala upaya kita dalam rangka membangun kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hingga kedaulatan politik sebagai bangsa harus menjadi perhatian kita semua. 
  • Kenaikan harga minyak 8 tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang perlunya mengembangkan energi alternatif, dalam hal ini pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
  • Energi Baru dan Terbarukan bukan saja memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan industri saja. Lebih dari itu, hal tersebut juga membuka peluang investasi jangka panjang di Indonesia. 
  • Selain itu, pembangunan PLTN ini juga merupakan langkah strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan ekspor sumber daya alam dalam bentuk semi finishing product atau finishing product. Sebagai contoh, rencana pengembangan bauksit menjadi alumunium di Kalimantan Barat memerlukan energi skala besar, stabil, murah, dan bebas polusi. Hal tersebut hanya akan dapat dipenuhi jika kita membangun energi baru dan terbarukan melalui Pembangkit Tenaga Nuklir dan mengakhiri secara bertahap penggunaan energi fosil. Untuk itu, DPD mendukung pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dan kabupaten/kota lain di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil kajian dan riset Tim Kerja Penyiapan Pembangunan PLTN dan Komersialisasinya, bahwa Kabupaten Bengkayang layak untuk dijadikan percontohan, bahkan hasil riset menyatakan 87 % masyarakat Provinsi Kalimantan Barat setuju pembangunan PLTN tersebut guna mendukung industrialisasi dan mensejahterakan masyarakat. 
  • Di sektor pangan, kami mengajak agar semua pihak dapat mengawal RUU Kedaulatan Pangan. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat harus selalu terpenuhi. Dan di waktu yang sama, kita juga harus pastikan kesejahteraan para petaninya. Jika Petani sejahtera, maka negara akan aman sentosa. 
  • Khusus mengenai kedaulatan politik, kami akan selalu mendukung politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan oleh pemerintah.
  • Posisi Indonesia yang telah berhasil menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020 harus dapat menjadi alat dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
  • Dalam hubungan internasional, DPD dan DPR terus bersinergi melakukan komunikasi politik dengan parlemen sedunia. Komunikasi politik tersebut dilakukan melalui forum-forum antar parlemen seperti AIPO, IPU, AIPA dan lain-lain. 
  • Pada kesempatan ini, DPD-RI menyampaikan terima kasih kepada Dewan Federasi Rusia yang telah memberikan kesempatan kepada DPD-RI untuk menyampaikan pidato dihadapan Sidang Paripurna-nya pada bulan Oktober 2018 yang lalu, sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1956. 
  • Selain berbagai keberhasilan dan beberapa pemasalahan diatas, dalam era globalisasi ini negara kita juga memiliki tantangan berat yang lain. Tantangan berat tersebut adalah merebaknya dua paham besar, yakni Liberalisasi dan Paham Radikal. Atas nama kebebasan dan demokrasi, dua paham ini telah bergerak secara radikal ke anak-anak ibu pertiwi melalui berbagai media. Dua paham tersebut telah masuk ke masyarakat kita dengan mempertentangkan antara Pancasila dan Agama. 
  • Pancasila sebagai solusi bijak yang telah menjadi konsensus final kita dalam bernegara, telah dikaburkan oleh mereka. Sungguh ini merupakan tantangan besar buat kita semua. Jika kita lengah, tidak mustahil Indonesia akan tereduksi. Namun kita harus selalu optimis. 
  • Pancasila sebagai filsafat kita dalam bernegara harus terimplementasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif di semua lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan elit hingga masyarakat yang bersandal jepit. Mulai dari anak-anak dan  remaja, hingga kalangan yang sudah dewasa. Nation and Character Building harus menjadi bagian dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Dunia pendidikan kita harus selalu melahirkan generasi yang Berjiwa  Indonesia, Berjiwa Pancasila. 
  • Sangat relevan pesan dari Bung Karno yang mengatakan bahwa: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Pesan itu juga mengingatkan kita tujuan dari pendiri bangsa, yakni: Indonesia dibangun oleh Satu untuk Semua, Semua untuk Satu, Semua untuk Semua. 
  • Mari kita syukuri keberagaman ini. Mari kita jaga dan lestarikan keberagaman ini. Mari kita kembangkan semua potensi ini. 
  • Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menampilkan putra-putri terbaik kita. Mereka semua telah berhasil mengibarkan Sang Merah Putih di tiangtiang prestasi kebanggaan bangsa. 
  • Turut hadir dalam Sidang Bersama ini sebanyak 1671 teladan dari seluruh Indonesia yang berasal dari 17 kementerian dan lembaga. Mereka adalah: 
    • 773 teladan terdiri dari Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Duta Bahasa Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
    • 330 teladan terdiri dari Kepala Desa dan Lurah dari Kementerian Dalam Negeri; 
    • 170 teladan terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial; 
    • 45 teladan terdiri dari Petani dan Penyuluh Pertanian dari Kementerian Pertanian 
    • 52 teladan terdiri dari Penyuluh Kehutanan SWadaya Masyarakat, Kelompok Tani Hutan, Kader Konservasi Alam, Kelompok Pecinta Alam, Izin Usaha dan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, Hak Pengelola Hutan Desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
    • 34 teladan terdiri dari Transmigran dan Pembina Pemukiman Transmigrasi Teladan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 
    • 16 teladan terdiri dari Pegawai Berprestasi Penerima Penghargaan Karya Dhika dari Kementerian Hukum dan HAM; 
    • 20 teladan terdiri dari Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam dari Kementerian Agama; 
    • 15 teladan terdiri dari Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Penyuluh Perikanan, Pengawas Perikanan Teladan, Analisis Pasar Hasil Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
    • 10 teladan terdiri. dari Teladan Kepariwisataan dari Kementerian Pariwisata; 
    • 5 teladan terdiri dari Olahragawan Berprestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga; 
    • 50 teladan terdiri dari Arsiparis dari Arsip Nasional; 
    • 34 teladan terdiri dari KSKP 2019 Bidang Sosial, Ekonomi, Teknologi Informasi, Kependudukan dan Pertanian dari Badan Pusat Statistik; 
    • 25 teladan terdiri dari Pengelola dan Pelaksana Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga Teladan dari BKKBN; 
    • 5 teladan terdiri dari Peserta Terbaik dari Parlemen Remaja; 
    • 3 teladan terdiri dari Reporter Teladan RRI dari Radio Republik Indonesia; dan 
    • 84 teladan terdiri dari Perpustakaan Nasional Pustakawan Berprestasi, Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan, Perpustakaan SLTA. 
  • Kini sampailah kita pada puncak agenda Sidang Bersama Kita akan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Republik lndonesia. Kepada Presiden RI kami persilakan.

Presiden Republik Indonesia → Joko Widodo
  • Pada kesempatan yang berbahagia ini Jokowi ingin mengajak kita semua untuk meneguhkan semangat para pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Tetapi, Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok nusantara.
  • Indonesia Maju bukan hanya karya Presiden dan Wakil Presiden bukan hanya karya lembaga eksekutif lembaga legislatif ataupun yudikatif saja. Tetapi keberhasilan Indonesia juga karya pemimpin agama, budayawan dan para pendidik. Keberhasilan Indonesia adalah juga karya pelaku usaha, buruh, pedagang, inovator maupun petani, nelayan dan UMKM, serta karya seluruh anak bangsa Indonesia.
  • Kecepatan kita dalam meraih cita-cita adalah peran besama. Peran PDIP Golkar dan Nasdem, PKB dan PPP Perindo, PSI dan Hanura, PBB dan PKPI. Dan jangan lupa juga peran Gerindra, PKS dan Demokrat serta PAN, Partai Berkarya dan Partai Garuda.
  • Presiden yakin jika kita sepakat dengan satu visi Indonesia Maju kita mampu melakukan lompatan kemajuan, lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain. Sebagai Kepala Negara yang merangkap Kepala Pemerintahan. Sebagai Presiden dalam sistem Presidensial yang dimandatkan konstitusi, Jokowi mengajak kita semua untuk optimis dan kerja keras. Presiden-lah yang memimpin lompatan kemajuan kita bersama.
  • Saat ini kita berada dalam dunia baru dunia yang jauh berbeda dibanding era sebelumnya. Globalisasi terus mengalami pendalaman yang semakin dipermudah oleh revolusi industri jilid ke-4. Persaingan semakin tajam dan perang dagang semakin memanas. Antar negara berebut investasi, antar negara berebut teknologi, berebut pasar, dan berebut orang-orang pintar. Antar negara memperebutkan talenta-talenta hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya.
  • Dunia tidak semata sedang berubah tetapi sedang terdisrupsi. Di era disrupsi ini kemapanan bisa runtuh ketidakmungkinan bisa terjadi. Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat, banyak jenis pekerjaan lama yang hilang. Tetapi juga makin banyak jenis pekerjaan baru yang bermunculan. Ada profesi yang hilang, tetapi juga ada profesi baru yang bermunculan. Ada pola bisnis lama yang tiba-tiba usang dan muncul pola bisnis baru yang gemilang dan mengagumkan. Ada keterampilan mapan yang tiba-tiba tidak relevan dan ada keterampilan baru yang meledak yang dibutuhkan.
  • Arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka harus dimanfaatkan dan sekaligus diwaspadai. Pengetahuan dan pengalaman yang positif jauh lebih mudah sekarang ini kita peroleh. Tetapi kemudahan arus komunikasi dan interaksi juga membawa ancaman: ancaman terhadap ideologi kita Pancasila, ancaman terhadap adab sopan santun kita, ancaman terhadap tradisi dan seni budaya kita, serta ancaman terhadap warisan kearifan-kearifan lokal bangsa kita.
  • Dalam bidang pertahanan-keamanan kita juga harus tanggap dan siap. Menghadapi perang siber. Menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Serta menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita.
  • Indonesia tidak takut terhadap keterbukaan. Kita hadapi keterbukaan dengan kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap ideologi lain yang mengancam ideologi bangsa. Kewaspadaan terhadap adab dan budaya lain yang tidak sesuai dengan kearifan bangsa kita. Kewaspadaan terhadap apapun yang mengancam kedaulatan kita.
  • Indonesia tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan yang kita miliki. Karena itu tidak ada pilihan lain, kita harus berubah. Cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan. Strategi baru harus diciptakan. Cara-cara baru harus dilakukan. Kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya. Sekali lagi, kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya.
  • Dalam kompetisi global yang ketat berebut pengaruh berebut pasar berebut investasi. Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibanding negara-negara tetangga. Investasi harus membuka lapangan kerja baru harus menguntungkan bangsa kita. Langkah demi langkah tidak lagi cukup, lompatan demi lompatan yang kita butuhkan. Lambat asal selamat tidak lagi relevan, yang kita butuhkan adalah cepat dan selamat.
  • Dalam situasi dunia yang penuh persaingan misi untuk ikut membangun tatanan dunia yang lebih baik tidak boleh diabaikan. Kontribusi pada perdamaian dunia harus kita lanjutkan. Kontribusi pada kesejahteraan dunia harus kita tingkatkan. Inisiatif kolaborasi dan kerjasama pembangunan dunia harus kita kembangkan. Kemanusiaan harus tetap menjadi ruh politik luar negeri Indonesia.
  • Dunia yang kita huni bersama tidak selamanya mulus dan stabil. Tidak semuanya selalu pasti dan tidak selalu terduga sebelumnya. Kita sedang menghadapi dinamika ekonomi global yang terus bergejolak dan menghadapi perubahan geopolitik. Krisis ekonomi melanda beberapa belahan dunia, krisis iklim mengancam dunia kerusakan lingkungan menjadi ancaman kita bersama.
  • Ring of fire yang melingkari wilayah Indonesia bisa menghadirkan bencana tanpa kita duga sebelumnya. Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah rentan bencana. Gempa bumi tanah longsor gunung meletustsunami, kebakaran hutan, banjir. Oleh karena itu sikap sigap dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting.
  • Kapasitas kita dalam mengelola risiko menghadapi gejolak ekonomi global mengelola bencana yang tidak terduga harus kita perkuat. Pembangunan kita harus sensitif terhadap berbagai risiko. Infrastruktur harus disiapkan mendukung mitigasi risiko bencana. Masyarakat juga harus waspada dan sadar risiko.
  • Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain. Kita butuh terobosan-terobosan jalan pintas yang cerdik yang mudah yang cepat. Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi.
  • Kita butuh inovasi-inovasi yang disruptif yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang. Yang membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan. Yang membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan. Yang mengubah kesulitan menjadi kemampuan. Yang mengubah tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa.
  • Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguasaan teknologi kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam. Memang negara kita ini kaya Bauksit, batubara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi tidak cukup di situ. Kalau kita melakukan hilirisasi industri kita pasti bisa melompat lagi.
  • Kita bangun industri pengolahan bauksit sehingga impor alumina tidak perlu dilakukan. Kita bangun hilirisasi industri batubara menjadi (Dimethyl Ether) DME sehingga kita bisa mengurangi impor jutaan ton LPG setiap tahunnya. Kita bangun hilirisasi industri nikel menjadi ferro nikel sehingga nilai tambah nikel kita akan meningkat 4 kali lipat.
  • Kita harus berani memulai dari sekarang beberapa lompatan kemajuan sudah kita lakukan. Kita sudah mulai dengan program B20, akan masuk ke B30 campuran solar dengan 30 persen biodiesel. Tapi kita bisa lebih dari itu kita bisa membuat B100. Kita sudah memproduksi sendiri avtur hingga tidak impor avtur lagi. Tapi kita bisa lebih dari itu, kita bisa ekspor avtur, kita juga ingin produksi avtur berbahan sawit. Kita sudah mulai membuka ruang pengembangan mobil listrik tapi kita ingin lebih dari itu, kita ingin membangun industri mobil listrik sendiri.
  • Kita harus berani melakukan ekspansi tidak hanya bermain di pasar dalam negeri. Produk-produk kita harus mampu membanjiri pasar regional dan global, itu yang harus kita wujudkan. Pengusaha-pengusaha dan BUMN-BUMN kita harus berani menjadi pemain kelas dunia. Itu yang harus kita lakukan. Talenta- talenta kita harus memiliki reputasi yang diperhitungkan di dunia internasional itu yang harus kita siapkan. Sekali lagi kita harus semakin ekspansif, from local to global.
  • Jika kita, kita semua, segera serius berbenah bersama, Presiden Jokowi yakin kita akan mampu melakukan lompatan-lompatan kemajuan secara signifikan. Momentumnya adalah sekarang tatkala kita antara 2020 hingga 2024, berada di puncak periode bonus demografi. Jika kita lebih fokus mengembangkan kualitas SDM dan menggunakan cara-cara baru maka Presiden Jokowi yakin bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan.
  • Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus kita dukung untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran agar mampu menghadapi perubahan. Persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang, membutuhkan kualitas SDM yang tepat. Kita butuh SDM yang berbudi pekerti luhur dan berkarakter kuat. Kita butuh SDM yang menguasai ketrampilan dan menguasai ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan.
  • Pendidikan harus berakar pada budaya bangsa memperjuangkan kepentingan nasional dan tanggap terhadap perubahan dunia. Keluarga dan lembaga pendidikan menempati peran sentral dalam pendidikan anak-anak kita. Budi pekerti sopan santun toleransi dan kedisiplinan termasuk kebiasaan mengantri dengan sabar dan teratur harus kita tanamkan sejak dini. Biasa mandiri percaya diri gotong royong dan saling peduli harus kuat ditanamkan dalam pendidikan dasar kita. Mencari sumber belajar sendiri, berpikir kritis, dan tidak mudah terhasut problem solving harus sudah tertanam kuat pada pendidikan menengah kita.
  • Ketrampilan vokasional yang akan dibutuhkan pasar the emerging skills harus sudah dilatihkan sejak pendidikan menengah ini. Untuk tingkat pendidikan tinggi kita harus berani mencanangkan target tinggi. bahwa SDM lulusan pendidikan tinggi kita harus kompetitif di tingkat regional dan global. Pertama, SDM kita harus kompetitif dalam karakter yaitu pekerja keras jujur kolaboratif solutif dan enterpreneurship. Kedua, SDM kita harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang menguasai the emerging skills yang mampu mengisi the emerging jobs dan inovatif dan membangun the emerging business.
  • Namun, untuk mencetak SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur harus didahului oleh SDM sehat dan kuat. Kita turunkan angka stunting sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang premium. Kita perluas akses kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur dasar ke seluruh pelosok tanah air. Kita tingkatkan kualitas kesehatan dengan pengembangan inovasi dan budaya hidup sehat.
  • Jokowi sangat menyadari bahwa strategi tersebut membutuhkan ekosistem politik, ekosistem hukum, ekosistem sosial yang kondusif. Kita butuh untuk terus melakukan deregulasi penyederhanaan dan konsistensi regulasi. Kita harus terus melakukan debirokratisasi penyederhanaan kerja, penyederhanaan proses yang berorientasi pada pelayanan. Kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah dan yang rumit menjadi sederhana.
  • Reformasi perundang-undangan harus kita lakukan secara besar-besaran Presiden Jokowi mengajak kita semua pemerintah DPR DPD dan MPR juga Pemda dan DPRD untuk melakukan langkah-langkah baru. Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku yang formalitas yang ruwet yang rumit yang basa- basi yang justru menyibukkan yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan.
  • Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita menakut-nakuti kita yang justru menghambat inovasi. Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas.
  • Namun demikian, kita juga harus tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi, harus kita atur secara terukur.
  • Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi!!
  • Sekali lagi, inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara. Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya. Regulasi harus memberikan rasa aman. Dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia Maju.
  • Oleh karena itu ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak UU, PP, Permen atau pun Perda yang dibuat. Tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa bisa dilindungi. Presiden mengingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smart phone kita.
  • Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun.
  • Sekali lagi manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun. Demikian pula ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana. Tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur ketat. Tetapi tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan-terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan. Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil.
  • Realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat, seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat. Kemudian ukuran akuntabilitas pemerintahan jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan. Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat.
  • Pemanfaatan teknologi terbaru telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit, untuk mempermurah hal-hal yang dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama.
  • Penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja harus pula disertai dengan penyederhanaan organisasi. Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer, dan oleh kecerdasan buatan Artificial Intelligence, harus mulai dilepas. Oleh karena itu jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas.
  • Dan tentu saja peningkatan kualitas dan kultur aparat mulai dari aparat negara, birokrat, TNI dan Polri dan pejabat BUMN, juga harus segera berubah Harus segera berubah! Kita tidak kompromi aparat yang mengingkari Pancasila. Kita tidak kompromi aparat yang tidak melayani yang tidak turun ke bawah. Sebaliknya kita cari kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme, yang melakukan smart shortcut dan yang sepenuh hati melayani rakyat.
  • Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini Presiden Jokowi memohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibukota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan