Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Panja dan Implementasi UU Perfilman - Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan APROFI

Komisi/AKD: Komisi 10, Tanggal Rapat: 15/Feb/2016,  Ditulis Tanggal: 27/May/2016

Mitra Kerja: APROFI Panja dan Implementasi UU Perfilman - Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan APROFI

Pada 15 Februari 2016, Komisi 10 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) tentang Implementasi UU Perfilman.

Rapat dibuka oleh Abdul Kharis Almasyhari dari Jawa Tengah 5 pada pukul 15.17 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan dari APROFI

  • APROFI berdiri tanggal 17 Oktober 2013 dan sudah memiliki SK dari  Menkumham.
  • Film merupakan industri yang sangat kompleks dan belum banyak dipahami oleh masyarakat awam. Film merupakan industri yang sangat kompleks dari proses pengembangan, praproduksi, produksi dan pasca produksi, distribusi dan pemasaran, dan eksebisi.
  • Tidak memliki distributor untuk industri film Indonesia dikarenakan kondisi pasar yang semakin lama semakin mengecil, Data produksi film layar lebar Indonesia lulus sensor tahun 2014 meningkat. Film import tahun 2014 berapa pada angka 260, angka itu turun dibanding tahun 2013 yang berada pada angka 287 film.
  • Komposisi jumlah penonton impor dan nasional sangat jomplang dan disominasi oleh film impor. Jumlah Bioskop terdapat 1117 layar, 196 bioskop dan dikuasai oleh XXI sekitar 73 persen dan hanya 13 persen total penduduk Indonesia yang mempunyai akses ke bioskop, dan film Indonesia hanya 20-30 persen jam tayang di bioskop Indonesia.
  • Semua film asing masuk ke Indonesia melalui importir dan distibutor lokal, film Indonesia tidak memiliki distributor. APROFI harus menanggung beban untuk production cost dan juga promosi film.
  • Distributor juga menjadi institusi permodalan dalam produksi film, melalui kegiatan akuisisi film. Pembukaan jalur distribusi akan memacu iklim kompetisi yang sehat.
  • Untuk produksi film Indonesia lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah sebesar 64 persen diiringi penurunan jumalah penonton 32 persen.
  • Sepuluh film Indonesia dengan pencapaian penonton tertinggi tahun 2014 didomnasi oleh film-film yang berproduksi sebesar Rp3 miliar & 99 persen pengembalian modal produser film berasal dari bioskop karena maraknya bajakan.
  • Belum tersedia penjualan digital & tidak adanya transparansi data penonton film Indonesia dan Asing sehingga sulit untuk melakukan analisa pasar.
  • Kualitas film Indonesia rendah karena sedikitnya sekolah film jenjang S1 dan sulitnya akses permodalan, 5-7 tahun terakhir perkembangan pesat industri film asia di Vietnam, India dan Cina.
  • Daftar film Indonesia yang bekerjasama dengan Asing diantaranya Opera Jawa (UK & Austria), Sang Penari (Perancis), Killers (Jepang).
  • APROFI menyetujui pembukaan DNI di sektor film karena untuk meningkatkan kapasitas pasar terhadap fim lokal.
  • Perlu dilakukan penguatan terhadap Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang mencakup aspek kapasitas organisasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan, agar dilakukan revisi UU Perfilman. Harus ada pembagian tugas antara BPI dengan Pusat Pengembangan Perfiman (Pusbang Film) agar tidak tumpang tindih.
  • Publik harus mempunyai pilihan dalam bentuk apresiasi film, hanya ada sepuluh sekolah tentang perfilman dan itu hanya ada di tiga kota. Hal ini sangat penting untuk menunjang kesuksesan film dan sepuluh sekolah film di Indonesia itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kualitas film.
  • Dengan menonton film, kita berdialog secara langsung dan itu merupakan dialog-dialog seperti di otak kita, dengan demikian, apresiasi dan pendidikan menjadi dua hal yang sangat penting.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terkait pemaparan mitra, APROFI :

Fraksi PDIP : Oleh Sofyan Tan dari Sumut1. Sofyan berpendapat bahwa tidak bisa membedakan perfilman itu sebagai kebudayaan atau sebagai bisnis dan pendidikan, bangsa Indonesia ini belum merata dan masih berpenghasilan rendah. Sofyan juga berpendapat bahwa bangsa Indonesia ini suka meniru, kalau ada yang sukses usahanya langsung ditiru. Sofyan menanyakan adakah strategi bioskop yang dibuka sampai ke desa atau kabupaten, dan Jepang itu merupakan negara yang bernasionalis tinggi, bagaimana dengan Indonesia, apa ada kekhawatiran jika film di desa nanti akan dikuasai dan budaya asing masuk ke desa.

Oleh Wayan Koster dari Bali. Wayan bertanya kepada APROFI, asal investasi negara Cina.

Oleh Asdi Narang dari Kalteng. Asdi melihat ketua APROFI, Sheila Timothy tidak mendukung DNI. Asdi berpendapat bahwa SDM kurang dan sekolah minim, hanya ada di beberapa kota saja bagaimana Indonesia menghadapi MEA dan dunia. Menurut Andi, bagaimana pro dan kontra DNI bisa dijalankan, kalo DNI merugikan bangsa Indonesia buat apa.

Fraksi Golkar : Oleh Popong Otje Djunjunan dari Jabar1. Popong menanyakan mengenai DNI, bagaimana pandangan tentang rencana pemerintah mengenai DNI dan berikan penjelasan sekilas tentang pentingnya pendidikan formal tentang film.

Popong memberitahukan pada saat UU dibuat dan UU tersebut jadi, PP itu menjadi domain pemerintah. Menurut Popong, kalau ingin curhat dipersilahkan, tetapi maksud Komisi 10 DPR-RI adalah membantu pesan APROFI bisa tersampaikan kepada pemerintah.

Oleh Mujib Rohmat dari Jateng 1. Menurut Mujib, Perlu adanya pendiskusian lebih lanjut tentang orientasi perfilman Indonesia dan merekomendasi Panja untuk memperbaiki UU Perfilman Indonesia.

Mujib memberikan penjelasan yang dimaksud dengan hulu adalah regulasi untuk semua pihak. Yang harus dipikirkan bagaimana regulasi ini menjadi terbaik yang bisa menguntungkan Indonesia dalam jangka pendek. Mujib mengatakan, dulu UU Perfilman disahkan terlalu cepat oleh pemerintah tetapi PP tidak keluar, sekarang pemerintah meminta DNI film dibuka tetapi pranata belum siap. Mujib menambahkan bahwa berjalanlah diatas aturan bukan dugaan dan ketika memutuskan sesuatu tolong persiapkan aturannya. Mujib memberikan pesan kepada APROFI untuk yakinkan pemerintah untuk memberikan dugaan kepada APROFI serta berpikiran yang tidak positif terhadap Komisi 10 DPR-RI.

Fraksi Gerindra : Oleh Nuroji dari Jabar 6. Nuroji menanyakan tentang apakah betul pembukaan pasar akan mempengaruhi film lokal, karena sekarang saja belum dibuka, sudah beberapa negara film-filmnya sudah masuk, contoh film Turki dan Korea. Nuroji menuturkan apakah benar dengan DNI kebutuhan pasar akan meningkat. Dalam UU No 33 belum dijalankan seutuhnya dengan liberalisasi film dikhawatirkan film lokal tidak punya pasar, bagaimana mungkin  dengan dibukanya peran asing, film lokal akan mendapat pasar, bukannya malah sebaliknya akan “dikeroyok” oleh film-film asing.

Fraksi Demokrat : Oleh Teuku Riefky Harsya dari Aceh 1. Teuku berharap dengan industri perfilman yang bagus akan membuka lapangan kerja dan menambahkan devisa negara dan jangan sampai dengan menambahnya jumlah film tetapi penontonnya malah menurun. Menurut Teuku, ini dinamakan sebagai neolib yang artinya membuka sesuatu yang kita belum tahu. Teuku juga bertanya sejauh mana pemerintah melakukan langkah strategi mengatasi kekhawatiran rakyat.

Teuku berkata bahwa mitra Komisi 10 DPR-RI banyak berhubungan dengan perfilman, dalam rapat dengan mitra, Komisi 10 DPR-RI meminta memperkuat industri film, dan usulan untuk kebudayaan akan ditambahkan lagi.

Fraksi PAN : Oleh Lucky Hakim dari Jabar 6. Lucky berkata banyak teman-teman kru film yang kerja dari pagi sampai pagi kembali dan Lucky bertanya apakah kru film sudah sejahtera atau belum. Lucky memberikan pendapat agar Komisi 10 mengusulkan dalm UU jika setiap produksi harus ada asuransi. Lucky berpendapat bahwa tidak ada jaminan bikin film mahal akan balik modal dan semua orang yang mau sukses dalam bisnis bioskop ini harus datang ke Jakarta.

Oleh Anang Hermansyah dari Jatim 5. Anang menanyakan tentang pendapatan pelaku industri film, kalau royalti film tidak ditata, film akan stuck. Anang melihat bahwa membutuhkan bioskop banyak, tetapi penduduk terbesar terdapat di pulau Jawa dan apa iya mau dibuka di desa-desa. Menurut Anang, pembukaaan DNI ini strateginya hanya untuk segelintir orang saja, kita tidak ingin pembukaan DNI ini tidak ada perubahan untuk industri perfilman Indonesia dan membuka seratus persen DNI itu terlalu bahaya.

Fraksi PKS : Oleh Abdul Kharis Almasyhari dari Jateng 5. Abdul secara pribadi menolak DNI, namun dalam panja akan diomongi kembali. Abdul juga berpendapat untuk membenahi industri film dengan baik, jangan sampai industri ini milik asing.

Abdul memberikan penjelasan bahwa Komisi 10 DPR-RI ingin melindungi pelaku film agar anak bangsa mau maju dan ingin memperjuangkan APROFI. Panja ini dibentuk salah satunya untuk merevisi UU Perfilman, UU yang dianggap merugikan industri perfilman akan direvisi. Komisi 10 DPR-RI akan mengundang APROFI kembali saat pembahasan UU Perfilman. Dengan UU ini Abdul berharap akan ada pasal tentang eksibisi. Karena dalam bernegara itu ada tahapannya, Komisi 10 DPR-RI ingin mewakili APROFI dalam hal ini.

Fraksi PPP: Oleh Elviana dari Jambi. Sebagai wakil rakyat, Elviana menginginkan segala yang di produksi tidak merugikan rakyat. kalau DNI film dihapus, orang-orang film Indonesia nanti hanya menjadi kuli. Dengan adanya DNI sebenarnya orang-orang film merasa terlindungi. Elviana menanyakan bagaimana kiat APROFI untuk menggenjot produksi film, apakah ada hambatan untuk memproduksi film budaya, dan apa hubungan DNI dengan peningkatan film budaya kita.

Fraksi Hanura : Oleh Dadang Rusdiana dari Jabar 2. Dadang ingin tahu definisi film yang berkualitas itu seperti apa dan berkenaan dengan jam tayang itu menjadi perdebatan masalahnya di sisi apa. Dadang menanyakan sejauh mana pendidikan perfilman itu berdampak pada perfilman.

Respon Mitra

Berikut beberapa respon dari Mitra terhadap masukan dan pertanyaan dari fraksi-fraksi di Komisi 10:

  • APROFI sudah ikut DNI sejak jaman Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan sudah meneliti ini bertahun-tahun. Kesimpulan yang ditulis ini bukan hanya sekadar pandangan buta semata.
  • APROFI terdiri dari produser film independen seperti Mira Lesmana dan Hanung Bramantyo. APROFI memastikan keputusannya akan mempengaruhi industri film yang akan datang. APROFI bersama sembilan asosiasi lain dan memiliki 300 anggota, keputusan ini merupakan keputusan bersama. APROFI senang film diperhatikan.
  • Suara kami bukan hanya dari APROFI saja, juga mewakili asosiasi editor,penulis dll. Film yang APROFI buat adalah film-film Indonesia. APROFI terdiri dari produser yang berintegritas dan tidak pernah diperhatikan.
  • Dengan film budaya yang kuat bisa membangun nasionalisme bangsa, film juga punya kekuatan soft power yang luar biasa. Seperti contoh film Tabula Rasa yang memiliki pesan multikulturalisme.
  • Kantong budaya ini tidak mendapat tempat karena kondisinya adalah monopili. Film industri yang sehat tidak hanya dengan komersil saja dan film budaya yang kuat akan membangkitkan rasa nasionalisme.
  • Film Indonesia yang ditayangkan di bioskop hanya 20-30 persen. Itulah kenapa DNI harus dibuka. Top Box Office pada 2014 yaitu biaya produksinya diatas tiga sampai lima milyar rupiah. Dan penulis Indonesia hanya menulis seminggu, yang riset dari Google, karena tidak memiliki anggaran.
  • Ketua APROFI, Sheila Timothy merupakan salah satu produser yang menyatakan kualitas tidak bisa dikompromikan, kalau film asing proses riset bisa sepuluh tahun, di Indonesia riset selama dua bulan sudah mahal. Contoh Pixar, melakukan riset lima sampai sepuluh tahun dan itu berdampak dengan ceritanya yang masuk akal. Industri film yang maju mereka punya waktu cukup untuk masuk ke karakternya.
  • Soal pembukaan DNI apakah akan membuka pangsa pasar, belajar dari Vietnam lima tahun belakangan ini dan saat pembukaan bioskop baru di Palu mendapat antusias dari masyarakat.
  • Market film lokal sebenarnya berada di kelas menengah kebawah, market untuk kalangan atas sudah terpengaruh film luar. Di India, mayoritas bioskop milik Meksiko tetapi film India banyak diminati. Di India, 13 menit kerja dan artinya siapapun dapat mengakses bioskop. Kedua, AS kemudian diikuti Cina. Dan posisi Indonesia adalah 72,8 menit kerja.
  • APROFI ingin mendukung film dengan berbahasa daerah seperti bahasa Batak, Sunda dan Minang. Setelah reformasi produksi film meningkat dan film sebagai produk budaya.
  • Perbedaan film Indie dan Komersil adalah pembiayaanya, produser film belum tentu pemilik uang dan Thailand memiliki investor. Saat berjualan, dan disukai, posisi pengembalian uang akan tinggi, dan jadinya berjualan film komersil.
  • Film horror hanya 30-40 persen dari jumlah produksi Indonesia dan sisanya 60 persen film Indonesia adalah drama. Pandangan film horor menjadi mayoritas produksi film Indonesia adalah salah.
  • Kalau berkompetisi dengan Hollywood sangat berat, dan APROFI merasa senang bila eksibisi sampai ke daerah kecil. Investasi harus tetap memikirkan profit.
  • Film sangat tergantung dengan eksibisi berbeda dengan musik yang tergantung dengan panggung.
  • Untuk SIUP tidak hanya dari Kemendikbud, akan tetapi juga dari Mendagri, BKPN dan Production Company.
  • Pihak Jepang tertarik membuat film filosofi kopi 2 tetapi terhalang dengan DNI, DNI ini membonsai film Indonesia. Keinginan kami, pada saat revisi UU Perfilman mendengar seluruh pihak dan perlu adanya sosialisasi karena UU Perfilman 2009 sudah kami review ternyata sudah disahkan. Pembukaan DNI akan menaikkan standar kinerja pekerja Indonesia.
  • Terkait revisi UU Perfilman, ingin stakeholder perfilman dilibatkan jangan terburu-buru memutuskan.
  • Cina mendapatkan investasi dari Amerika Serikat melalui Hongkong.

Kesimpulan Rapat

  1. Panja Perfilman Nasional Komisi 10 DPR-RI mengapresiasi paparan Asosiasi Produser Film Nasional (APROFI) terhadap :

          (i) Struktur organisasi APROFI 2013-2016

          (ii) Mata rantai industri film

          (iii) Kondisi unum industri film di Indonesia

          (iv) Eksibisi film Indonesia

          (v) Distribusi film Indonesia

          (vi) Produksi film Indonesia

  1. Terkait dengan permasalahan perfilman nasional, APROFI memberikan analisa komparatif industri film di Asia, bahwa perkembangan industri perfilman Asia pada 5 s.d 7 tahun terakhir terjadi di Cina, India, dan Vietnam. Vietnam membuka pasarnya kepada investasi asing 5 tahun yang lalu, dan industri perfilman Cina sudah tumbuh sejak 10 tahun yang lalu ketika membuka pasar kepada investasi asing.
  2. Terkait dengan UU no.33 Tahun 2009 tentang Perfilman, APROFI memberikan saran sbb:
  3. Penguasaan tentang larangan integrasi vertikal (Pasal 11) ;
  4. Penguatan pelaksanaaan Sistem Box Office terintegrasi (Pasal 29) ;
  5. Penerapan bersyarat persentase jam tayang untuk film lokal (Pasal 32) ;
  6. Penguatan Badan Perfilman Indonesia (Pasal 68) ;
  7. Klasifikasi film dalam LSF ;
  8. Penguatan peran Pemerintah dalam pendidikan film ; dan
  9. Mempertegas pembagian tugas dan fungsi antara Kemendikbud dan Bekraf.
  10. Terkait dengan pembukaan DNI film, APROFI mendukung kebijakan tersebut dengan alasan bahwa pembukaaan DNI film akan meningkatkan kapasitas pasar dan kebutuham terhadap film lokal, bukan hanya kemudahan permodalan tetapi juga penciptaan pasar baru. Dnegan melalui ko-produksi akan ada transfer ilmu dan transfer teknologi sehingga menciptakan tenaga kerja kreatif yang handal yang pada akhirnya akan semakin banyak film Indonesia berkualitas dan film budaya yang dapat diproduksi.
  11. Terkait dukungan APROFI terhadap pembukaan DNI film, Panja Perfilman Nasional Komisi 10 DPR-RI meminta APROFI untuk menyampaikan kajian yang komperehensif secara tertulis dengan disertai data yang valid seperti misalnya daya saing film nasional atau budaya, strategi bisnis, kesiapan sumber daya para pemangku kepentingan perfilman nasional. Dampak edukasi atau karakter untuk generasi mendatang dan lainnya.
  12. Panja Perfilman Nasional Komisi 10 DPR-RI mendoroang APROFI untuk terus meningkatkan produksi film baik dari sisi kuantitas maupun kualitas agar film nasioanl tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri tetapi juga dapat menjadi tamu di negara lain.

Penutup

RDP Komisi 10 DPR-RI dengan APROFI ditutup oleh Pimpinan, Abdul Kharis pada pukul 18:01 WIB

Untuk mengetahui livetweet RDP Komisi 10 DPR-RI dengan APROFI, kunjungi http://chirpstory.com/li/303975

Ilustrasi : kasatkusut.com

wikidpr/tsr