Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Panja Perfilman - Rapat Dengar Pendapat dengan PPFN

Komisi/AKD: Komisi 10, Tanggal Rapat: 09/Feb/2016,  Ditulis Tanggal: 27/May/2016

Mitra Kerja: PPFN Panja Perfilman - Rapat Dengar Pendapat dengan PPFN

Pada 9 Februari 2016, Komisi 10 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Produksi Film Negara (PPFN) tentang Panja Perfilman.

Rapat dibuka oleh Abdul Kharis Almasyhari dari Jawa Tengah 5 pukul 14.50 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan dari Direktur Utama PPFN, Shelvy Arifin.

  • Shelvy baru menjabat sebagai Direktur Utama pada tahun 2013.
  • PPFN lebih dikenal yang memproduksi film Unyil & G30SPKI
  • Tahun 1950 PPFN  menjadi perusahaan film negara dan statusnya berubah menjadi BUMN pada tahun 1998.
  • PPFN mencoba menyelaraskan visi dan misi. Harapan PPFN tidak ingin bangsa Indonesia menjadi lawan film.
  • PPFN akan memproduksi Film Unyil yang akan tayang pada tahun ini.
  • Semenjak Sherly menjabat, PPFN sudah memproduksi film Aroma of Heaven.
  • Tahun 2015 PPFN menjalin kerjasama produksi dengan Cina, selain itu project PPFN itu Unyil, Culinary Journey In Indonesian dan kompetensi film pendek.
  • PPFN juga akan memproduksi serial dokumen kebuadayaan Indonesia dan program untuk anak yang diharap menjadi tuntunan.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terkait pemaparan Direktur Utama PPFN:

Fraksi PDIP : Oleh Wayan Koster dari Bali. Wayan berpendapat bahwa lembaga ini harus ditentukan dulu, lembagai ini masih beroperasi atau tidak. Jika masih, lembaga ini mau dijadikan jenis Perum atau PT.

Fraksi Golkar : Oleh Ferdiansyah dari Jabar 11. Status PPFN masih forum bukan persero, Ferdi menanyakan kepada Sherly lebih senang forum atau perum. Ferdi membahas soal Pusat Pengembangan Film (Pusbang Film) yang ada di Kemendikbub, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Lembaga Sensor Film (LSF), Badan Perfilman Indonesia (BPI), dan posisi PPFN itu dimana dan dalam konteks tiga lembaga, adakah yang bertentangan dengan lembaga-lembaga tersebut tetapi bukan efek negatifnya. Ferdi juga menanyakan pernyataan Sherly tentang negara ikut campur dalam produksi film. Pertanyaan  Ferdi selanjutnya ialah PPFN dibentuk oleh apakah itu tidak “bertabrakan?”. Ferdi ingin mengetahui lebih lanjut kalau Rp50 miliar sebagai tambahan modal itu bisa atau tidak dan berikan contohnya.

Ferdi menanyakan peran perfilaman yang ada di Kemendikbud, dan terdapat 45 konteks laporan yang anggaranya kecil, ini harus ditelaah terlebih dahulu oleh Panja. Ferdi berpendapat PPFN harus ada peran pusat dibawah Kemendikbud.

Oleh Mujib Rohmat dari Jateng 1. Mujib menginginkan PPFN memberikan sesuatu yang fenomenal, karena yang ditayangkan di TV dan bioskop dikuasai oleh orang lain dan persoalan lainnya yang dihadapi adalah hidup kualitas dan kuantitas. Mujib menambahkan acara TV di Indonesia sekarang dikuasai oleh acara dari luar negeri. Tayangan Tukang Bubur Naik Haji sudah bertahun-tahun, Mujib kira cerita-cerita yang positif jumlahnya perlu ditingkatkan. PPFN bentuk perum tetapi ada dimensi bisnisnya yang cukup besar, persoalan kualitas dan kuantitas sangat penting karena ada dimensi bisnisnya.

Fraksi Gerindra : Oleh Nuroji dari Jabar 4. Nuroji menanyakan tentang tanggapan Shelvy terkait DNI perfilman yang akan di tandatangani oleh pemerintah. Menurut Nuroji, PPFN bisa bangkit tanpa bantuan dari negara asing. Bagaimana cara PPFN melindungi negara Indonesia ini.

Nuroji pernah bicara di Komisi 6 dan  mengeluarkan apendapat bahwa kalau mau dibubarkan jangan seperti ini, tidak ada asing saja sudah mau bubar bagaimana ada asing.

Fraksi PAN : Oleh Lucky Hakim dari Jabar 6 . Lucky menanyakan film Unyil yang tadi ditampilkan ini akan ditayangkan di stasiun TV apa  dan Lucky melihat banyak film bagus seperti laskar pelangi dan kenapa PPFN tidak bekerja sama dengan Production House yang bagus.Lucky berpendapat bahwa film Unyil yang sekarang belum tentu sukses dengan film Unyil yang dulu. Lucky juga menanyakan apakah bisa PPFN bekerja sama dengan BUMN lain.

Lucky berpendapat bahwa sekarang banyak channel TV dan film animasi dari Rusia seperti Masha and The Bear yang mendunia, hal ini perlu diperhatikan. Lucky menanyakan tentang adakah kerjasama dengan Telkom misalnya untuk iklan layanan masyarakat yang berhubungan dengan PPFN.

Fraksi PKS : Oleh Abdul Kharis Almasyhari dari Jateng 5. Abdul selalu menyempatkan untuk  menonton Laptop Si Unyil, menurut Abdul karakter Unyil yang sekarang berbeda dengan yang dulu.Abdul menanyakan, apa karaketr unyil tersebut sudahdijual ke pihak swasta. Menurut Abdul, PPFN kasihan karena dalam satu tahun hanya satu film yang diproduksi.Abdul berharap PPFN mewarnai dunia perfilman Indonesia sehingga dapat mengahadang film import, Abdul berharap bisa menemukan kendala dan solusi yang dihadapi PPFN dan mencari solusi agar dapat mengatasi permasalahan. Abdul menanyakan tentang DNI dan kaitan tentang keberlangsungan PPFN. Abdul bertanya kepada Sherly bahwa ia hidup dari mana sementara ia tidak menerima anggaran dari pemerintah dan dengan dana Rp50 milyar, kira kira BIP-nya berapa lama.

Fraksi PPP : Oleh Reni Marlinawati dari Jabar 4. Reni melontarkan pertanyaan kepada Sherly yaitu berapa anggaran pertahun yang PPFN terima oleh negara dan kendalan yang dihadapi oleh PPFN, apakah PPFN bisa meningkatkan keproduktivitasannya mengingat output PPFN tidak terlihat, karena PPFN tidak banyak yang tahu kecuali film Si Unyil & Hachi, dan  adakah obsesi untuk mengulangi kesuksesan film tersebut. Reni menanmbahkan berapa anggaran yang diperlukan PPFN untuk mengidealkan visi dan misi PPFN.

Reni menanyakan PPFN mendapat sumber dana darimana dan rencana kedepan sumber dana PPFN itu seperti apa bukannya PPFN itu milik negara. Operasional PPFN itu berapa dan menurut Reni, kalau Perum itu sudah menjadi tanggung jawab negara dan harus dibiayai minimal anggaran dari BUMN.

Respon Mitra

Berikut beberapa respon dari Mitra terhadap masukan dan pertanyaan dari fraksi-fraksi di Komisi 10:

  • Benar, PPFN banyak yang tidak tahu.
  • PPFN tidak menerima anggaran apapun dari negara, terakhir pada tahun 1996 menerima dana untuk menggaji 27 karyawan yang berstatus karyawan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tetapi pada bulan April 2015 PPFN mengembalikan semua karyawan Kominfo.
  • Sherly sudah tahun ketiga menjabat menjadi Direktur Utama dan Optimis, Kendala PPFN yaitu masalah anggaran.
  • PPFN memiliki penghasilan dari tanah yang dimilki kemudian disewakan dan hidup dari royalti Laptop Si Unyil.
  • Sebenanrnya Unyil dibuat untuk Animasi tetapi tidak mungkin untuk dibuat seperti itu, karakter Unyil di desain untuk anak umur 3-6 tahun yang merupakan golden age.
  • PPFN hanya sebagai media yang harus menciptakan kebutuhan anak-anak ini, harapan Pak Raden ialah Unyil sebagai tontonan yang menjadi tuntunan, dan khusus film anak apabilaanak melakukan kesalahan harus ada efek jera di episode yang sama.
  • PPFN membutuhkan anggaran sebesar Rp450 miliar untuk produksi dan pasca produksi, PPFN bisa memproduksi yang mengangkat filmbertemakan Indonesia, seperi film Ki Hajar Dewantara.
  • PPFN sedang merancang kerjasama dengan Telkom dalam film Culinary Journey yaitu film yang mengangkat tentang makanan Indonesiayang terkait dnegan sejarshnya dll.
  • PPFN pernah berjaya pada tahun 1980 dan kelemahanya ialah dari segi teknologi.
  • Island Dream adalah rumah produksi dari tiongkok dan PPFN sebagai partner untuk perizinan di Indonesia, semua biaya dari pihak Island Dream.
  • Harapan Direktur Utama PPFN , dirubah statusnya menjadi PT.
  • Solusi terbaik, kalo tetap perum, PPFN butuh perubahan PP lalu penambahan modal.
  • Saat ini ada UU Pengadaan Barang, Kalau ingin bekerja sama dengan Kementerian belum ada payung hukum.
  • PPFN memposisikan diri sebagai pelaksana apapun keputusan pemerintsh dan mendukung.
  • Operasioanl PPFN sebesar Rp300 sampai 400 juta perbulan, dan kalau Rp50 milliar rupiah itu untuk modal awal bisa.
  • Terkait Unyil, Sherly ingin sekali film animasi Unyil ini jadi karena mempunyai nilai bisnis yang akan dikelola dengan baik.
  • PPFN belum memutuskan film Unyil di tayangkan di stasiun TV mana, karena masih mempertimbangkan hak siarnya, PPFN butuh biaya persatu episode sekitar Rp500 sampai 600 juta jika Telkom akan membiayai produksi ini.
  • TVRI menginginkan Unyil tayang di TVRI kembali, namun PPFN mengingkan untuk tayang di TV Swasta.
  • Hutang terbesar PPFN adalah pajak PBB atas tanah sebesar Rp700 miliar yang tidak dibayarkna sejak tahun 2005.
  • Pusbang Film sebenarnya menyelanggarakan kegiatan perfilman dan usaha perfilman. Kegiatan perfilman yang sifatnya non profit dengan melakukan kegiatan dasar sepetrti pembuatan script. Pusbang Film ada di Kemendikbud di Televisi Edukasi.
  • Pusbang Film sedang mempelajari mekanisme untuk bekerja sama dengan PPFN, Pusbang Film tidak mendahului menteri.
  • Intensif pajak Malaysia 3 persen, Tiongkok 3 persen dan Indonesia sebesar 0 Persen, modal dalam negeri tendernya pendek dan bunganya tinggi.
  • PPFN sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Kemenko PMK RI) dengan revolusi mentalnya yang anggarannya cukup besar, namun belum ada tanggapan lanjutan.
  • PPFN pernah melakukan rapat sekali dengan Menteri BUMN.

Kesimpulan Rapat

  1. Panja Perfilman Nasioanl Komisi 10 DPR-RI mengapresiasi paparan Perum Produksi Film Negara (PPFN) terhadap (i) impelementasi UU No.33 Tahun 2009 tentang perfilman nasional; (ii) paparan tugas dan fungsi serta program kerja kelembagaan; dan (iii) rencana dibukanya 100% investasi asing untuk industri perfilman oleh pemerintah.
  2. Terhadap permasalahan perfilman nasional, Perum Produksi Film Negara (PPFN) memberikan paparan dan masukan sebagai berikut :
  3. perlu diproduksi film negara yang mendokumentasikan kebudayaan bangsa dan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang mampu mempengaruhi generasi muda Indonesia sehingga rasa cinta terhadap nilai- nilai keindonesiaan.
  4. DNI tidak perlu dibuka 100% karena industri film nasional belum memiliki infrastruktur yang berdaya saing.
  5. untuk memfasilitasi produksi film negara yang berkualitas, PPFN memerlukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar 450 miliar rupiah.
  6. Terkait tuposi PPFN sebagai lembaga yang memproduksi film negara, Panja Perfilman Nasional Komisi 10 DPR-RI mendorong PPFN perlu bekerja sama dengan K/L lain yang memiliki fungsi pengembangan perfilman sehingga jumlah produksi film negara PPFN dapat meningkat secara signifikan.
  7. Panja Perfilman Nasional Komisi 10 DPR-RI memandang bahwa PPFN harus diberdayakan secara optimal untuk menghadapi infiltrasi budaya asing melalui perfilman.
  8. Panja Perfilman Nasional Komisi 10 DPR-RI mendesak Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai.
  9. Panja Perfilman Nasional Komisi 10 DPR-RI mendorong Pemerintah (Kemenko PMK RI) untuk mensinergikan pelaksanaan program revolusi mental dengan PPFN.

Penutup

RDP Komisi 10 DPR-RI dengan PPFN ditutup pada pukul 16.39 WIB.

Untuk mengetahui Live Tweet RDP Komisi 10 DPR-RI dengan PPFN tentang Panja Perfilman, kunjungi http://chirpstory.com/li/303299

wikidpr/tsr