Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan RKA K/L 2020 – Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial

Tanggal Rapat: 29 Aug 2019, Ditulis Tanggal: 17 Oct 2019,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Kementerian Sosial→Agus Gumiwang Kartasasmita

Pada 29 Agustus 2019 Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Sosial tentang pembahasan RKA K/L 2020. Rapat kerja dipimpin dan dibuka oleh Ali Taher dari fraksi PAN dapil Banten 3 pada pukul 15:20 WIB dan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Sosial → Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Ada perbedaan antara alokasi Kemensos pada pagu indikatif 2020 dan pada pagu anggaran 2020. Perubahan ini telah melalui pembicaraan yang sangat intensif, yang melibatkan Kemenkeu, Bappenas dan Kemensos.
  • Kesepakatan ini harus kami ambil karena yang kami kedepankan adalah adanya program – program strategis di Kemensos yang kalau Kemensos ikuti pagu indikatif maka program – program strategis tersebut dalam anggarannya banyak yang mengalami pemotongan – pemotongan bahkan pemotongannya tidak kecil.
  • Trend anggaran Kemensos dari tahun 2016-2020 terus menerus naik/meningkat bahwa kenaikan anggaran Kemensos ini berbanding lurus dengan peningkatan dana bansos yang dialokasikan kepada Kemensos.
  • Pagu anggaran 2020 dibandingkan dengan anggaran 2019, untuk pagu anggaran 2020 sebesar Rp62,77 T. Belanja bansos naik 7,07% atau Rp3,84 T dan belanja non bansos turun 0,76% atau Rp35,69 M.
  • Kemensos hanya mendukung 4 dari 5 prioritas nasional RKP 2020.
  • Berdasarkan UU Pemda dan UU Otoda, hal – hal yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu merupakan tanggung jawab dari Pemda bukan Pempus, namun demikian Menteri Sosial khawatir kalau Pempus tidak hadir dalam memberikan layanan dasar, itu tidak akan terpenuhi.
  • Kegiatan warga masyarakat di lokaso rawan bencana dalam anggaran 2019 tidak ada, namun sekarang untuk di tahun 2020 telah direncanakan untuk 41.390 orang.
  • Untuk Badiklit Pensos anggaran yang diproyeksikan sebesar Rp531,1 M itu ada perbedaan pada TA 2019.
  • Untuk penanganan fakir miskin dianggarkan sebesar Rp28,9 T, untuk rehab rumah naik 18.000 KK dan untuk Bansos Pangan KPM-nya tidak berubah yaitu tetap 15,6jt KPM.
  • Mensos sepakat harus ada kejelasan antara tanggung jawab yang ada di Pempus dan Pemda, Kemensos bukan mengeluh tapi banyak kegiatan – kegiatan di Kemensos yang memang tidak bisa terlaksana secara baik karena ada pemahaman – pemahaman yang berbeda antara peran yang ada di Pempus dan Pemda.
  • Menurut Mensos harus ada upaya dari semua aspek agar Pemda ini paham terhadap tugas – tugas yang ada di Pempus dan Pemda.
  • Kemensos sempat mengirim surat ke Menkeu untuk mendapatkan penambahan anggaran, Kemensos juga inisiatif melakukan pembicaraan trilateral antara Kemenkeu, Bappenas, dan Kemensos agar satker – satker yang anggaran dalam pagu indikatifnya berkurang untuk dapat
    dicarikan jalan keluar agar satker tersebut mendekatkan anggaran yang ada di tahun 2019.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan