Rangkuman Terkait
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian
- Program Strategis Kementerian dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Subsidi Pangan pada APBN Tahun 2021 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Persetujuan Komisi 4 Untuk Anggaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tanggal Rapat: 11 Feb 2015, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
11 Februari 2015, Komisi 4 menyetujui anggaran yang diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Total anggaran (setelah mengusulkan tambahan) menjadi Rp. 6.667.837.974.000
- Program planologi dan tata lingkungan - 500.525.297.000
- Program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan - 571.449.173.000
- Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung - 1.088.273.984.000
- Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem - 1.547.011.816.000
- Program Pengendalian Perubahan Iklim - 153.483.331.000
- Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 212.431.280.000
- Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan - 308.158.941.000
- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - 126.009.571.000
- Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 - 133.290.342.000
- Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 389.805.138.000
- Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)- Masih banyak negara-negara di luar yang pesimis dengan kondisi ekonomi di dunia karena isu covid ini, namun kondisi Indonesia oleh IMF maupun World Bank diakui akan ada peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi.
- Global oil supply dan demand pasca pandemi diperkirakan akan meningkat secara bertahap.
- Dengan berbagai kondisi recovery ekonomi dan beberapa isu Ukraina dan lain-lain, sampai dengan hari ini, harga minyak masih berada di posisi cukup tinggi meskipun sempat turun bahkan sempat menyentuh 90, namun kemudian dengan statement dari OPEC, hari ini sekitar 89 jadi masih posisi cukup tinggi.
- Perkiraan SKK Migas untuk kedepannya mengikuti garis declin yang memang kita menyadari adanya isu-isu energi baru terbarukan dan portofolio dari internasional oil company yang sudah mulai menggarap renewable energy.
- Kondisi di Indonesia sendiri untuk kebutuhan energi, dari sisi persentase bauran energi khususnya minyak akan ditekan dari 29% saat ini menjadi sekitar 20% di tahun 2050, namun secara volume juga masih meningkat, SKK Migas masih kekurangan. Sementara gas relatif konstan karena akan menjadi energi transisi ke depan.
- Kinerja tahun 2021, Key Performance Indicator yang harus SKK Migas garap:
- Receive replacement ratio, pada tahun 2021 masih bisa dipertahankan di atas 100%, yakni 116% dengan 696 juta barel oil equivalen tambahan receive, lifting minyak mencapai 93,7% dari target APBN yakni 660.000 barel oil per hari, sedangkan gas 97,6%, jadi 5.500 MMSCFD.
- Cost recovery bisa SKK Migas tekan dari plafon 8,07 billion USD, realisasi di 2021 adalah 7,82 billion USD atau 96,9%.
- PNBP, dari target 7,28 billion USD, kita bisa mencapai 13,67 billion USD atau 188%.
- Investasi kelihatannya masih banyak Wait and See untuk melihat dampak pandemi dan lain-lain. SKK Migas menargetkan 12 billion USD, realisasinya sekitar 11 billion USD.
- Dengan Receive Replacement Ratio 116% di tahun 2021, SKK Migas targetkan tahun 2022 bisa mencapai 219%. Oleh karena itu, kerja keras teman-teman di perencanaan bersama-sama K3S bisa memproses seluruh plan of development dan juga approval di SKK maupun di Kementerian ESDM.
- Memasuki 2021, SKK Migas terpukul di entry point karena pandemi 2020, ada minus 20.000 barel per hari selama setahun, banyak unplan shutdown di Tangguh dan Conocophilips; kegiatan drilling yang diharapkan berpengaruh dalam upaya mencapai produksi tergeser karena masalah investment decision di K3S maupun perijinan. SKK Migas akan melakukan perbaikan di akhir 2021 untuk memasuki 2022; delay onstream proyek karena keterbatasan orang maupun pengiriman barang karena pandemi 2020-2021.
- Dalam APBN 2022, target lifting minyak 703 barel per hari, ini berasal dari diskusi bersama K3S, di mana angka teknis 654 ribu barel per hari. Sekarang ada tim khusus untuk menemukan filling the gap dari 654 ke 703.
- Lifting gas tidak terlalu besar gap nya asalkan serapannya ke industri tepat. Tahun 2021, target realisasinya 5638 MMSCFD dan realisasinya 5501 MMSCFD. Target di APBN 2022 meningkat sebesar 5800 MMSCFD.
- Realisasi lifting 2021
- Tangguh Train 3 diasumsikan bisa onstream di Triwulan I 2022, tapi karena pandemi digeser ke akhir 2022. Jadi kalkulasi masuknya produksi Tangguh Train 3 tidak tercapai untuk tahun 2021.
- Mulai meningkatnya kandungan air di Mobil Cepu sehingga realisasi lifting terhadap target yang ditetapkan hanya 92%.
- Pertamina Hulu Rokan diharapkan bisa meningkat karena aktivitas drilling yang di tandatangani bersama
- Awal 2022, Menteri ESDM menyetujui tambahan intensif untuk unlock potensi yang ada di Pertamina Hulu Kalimantan Timur, sehingga proses drilling di tahun 2022 ini akan meningkat tajam.
- Realisasi kegiatan eksplorasi 2021 dan rencana 2022
- Studi G&G: realisasi 121 dan rencana 115
- Survey Tensor Gravity: realisasu 101.918 km: realisasi
- Seismik 2D 2.635 km
- Seismek 3D 1.190 km
- Eksploration Wells drilling 28 sumur
- Realisasi kegiatan eksploitasi 2021
- Development Wells drilling 480 sumur
- Workover 566 sumur
- Well Service 22.790 kegiatan
Kami laporkan temuan eksplorasi yang boleh discovery di tahun 2021. Success ratio di tahun 2021 sekitar 55% dengan 20 sumur selesai dan 11 yang discovery.
Penemuan besar yang yang kami catat adalah:
Hidayah-1 (Oil) sebanyak 87 juta MMBO.
Maha-2 (Gas) sebanyak 0,5 TCF.
Singa Laut-2 (Oil & Gas) sebanyak 4 MMBO dan 0,2 TCF.
Tambahan sumber daya di tahun 2021 sebesar 224 MMBOE.
Realisasi cost recovery akan kami laporkan secara detail seperti tadi disampaikan bahwa kami akan mengupayakan untuk efisiensi di cost recovery terus dilakukan dan pada tahun 2022 akan meningkat sebagaimana telah ditetapkan.
Cost recovery terbagi atas beberapa kelompok, yaitu:
Investment Credit, ini telah ditetapkan di kontrak-kontrak sebelumnya.
Unrecovered cost, ini yang tidak bisa terbayarkan di tahun sebelumnya, karena revenue-nya tidak dapat meng-cover unrecovered cost.
Exploration and development, ini diupayakan dapat meningkat sejalan dengan investasi yang dilakukan.
Yang perlu mendapat perhatian untuk bisa ditingkatkan efisiensinya dengan melalui proses-proses pengadaan, operasi, dan sebagainya adalah di production.
Sejak 5 tahun sebelumnya untuk cost of production yang ada di hulu migas kita upayakan untuk terus bisa ditingkatkan efisiensinya.
Investasi hulu migas di tahun 2001 adalah kegiatan exploration dan development. Development ini merupakan kegiatan-kegiatan seperti drilling dan pengembangan lain yang dilakukan.
Sesungguhnya ada upaya-upaya untuk meningkatkan investasi, namun karena beberapa tahun sebelumnya ada pandemi, maka terjadi penurunan.
Kita harapkan hal ini dapat segera recovery untuk bisa menjadi upaya untuk mencapai 1 juta BOPD, hal ini tidak mungkin bisa dicapai jika investasi tidak meningkat.
Proyek on stream tahun 2021 telah diselesaikan 15 proyek hal ini telah melampaui target yang sebanyak 12 proyek.
Penambahan kapasitas produksi migas dari proyek tersebut adalah 18,468 BOPD dan 746 MMSCPD dengan total investasi sebesar US$1,57.
Terdapat beberapa pengaruh baik masalah antrean shutdown dan rencana pengeboran yang mundur yang membuat penambahan ini belum menuju kepada peningkatan produksi yang diharapkan.
Untuk tahun 2022 rencana proyek onstream ada 12 proyek dan diharapkan ada penambahan 19.000 BODP.
Hal-hal yang paling terkait dengan tata kelola di SKK Migas
Laporan keuangan masih mendapatkan opini Wajar Tanpa Modifikasi.
One day service policy akan kita teruskan kerjasama dengan kementerian terkait. Di tahun 2021 rata-rata proses pengurusan izin di SKK Migas 1,55 hari kerja, lebih cepat dari target 3 hari kerja.
Target TKDN tahun 2021 sebesar 58,95% lebih besar dari target sebesar 57%.
Incident rate sejauh ini masih dibawah International Oil and Gas Produced Performance. Di tahun 2021 sebesar 0,18 dari target di bawah 0,9.
Penilaian PROPER atau masalah lingkungan:
Dari tahun 2019 ke 2020
Emas 6
Hijau 26
Biru 38
Dari tahun 2020 ke 2021
Emas 8
Hijau 30
Biru 29
Delapan K3S peraih PROPER Emas
PHE Jambi Merang
Pertamina EP Field Subang
Pertamina EP Field Sangasanga
PHKT Lapangan DOBU
PHM Lapangan BSP
PHM Lapangan SPU
Pertamina EP Field Tarakan
JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi
Low Carbon Initiative
Kebijakan dan Regulasi
Pengelolaan Energi
Zero Flaring
Pengurangan Fugitive Emissions
Penghijauan/Reforestation
CCS/CCUS
CO2 Storage Potential from CCUS
Gundih sekitar 3 juta ton CO2 selama 10 tahun
Sukowati sekitar 15 juta ton CCUS selama 25 tahun
Tangguh sekitar 30 juta ton CCUS selama 10 tahun
Realisasi investasi hulu Migas tahun 2021 sebesar US$10,9 Miliar dan rencana untuk tahun 2022 sebesar US$13,2 Miliar.
Exploration and Development
Kenaikan 2D seismic dari 2,635 km (2021) menjadi 3,539 km (2022) dan 3D seismic dari 1,190 km2 (2021) menjadi 4,339 km2 (2022).
Kenaikan pengeboran sumur eksplorasi dari 28 sumur (2021) menjadi 42 sumur (2022)
Kenaikan pengeboran sumur pengembangan dari 480 sumur (2021) menjadi 790 sumur (2022).
Production
Kenaikan Work Over dari 566 (2021) menjadi 581 (2022)
Kenaikan Wells Service dari 22,790 (2021) menjadi 29,582 (2022)
Tambahan investasi beberapa proyek EPCI hulu migas, antara lain PHR Rokan, Jambaran, Tiung Biru, Belida Extension, Hiu Phase 2, Bukit Tuas Phase 2B, dan lain-lain sebesar US$300 Juta.
Administration
Kenaikan anggaran administrasi untuk mendukung kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan operasi produksi hulu migas di tahun 2022.
Rencana kegiatan eksplorasi tahun 2022 akan kami laporkan secara terperinci berdasarkan WP&B 2022 dan Monitoring WP&B 2021
Pengeboran sumur eksplorasi direncanakan 42 sumur dengan estimasi sumber daya sekitar 1,3 MMBOE.
Survey Seismik 2D ada 10 kegiatan dengan total volume 3.953 km, 14 prospect, dan 2 lead. Estimasi sumberdaya sekitar 1,2 MMBOE.
Survey Seismik 3D ada 10 kegiatan dengan total volume 4.339 km, 11 prospect, dan 15 lead. Estimasi sumberdaya di atas 1.950 MMBOE.
Survey Non-Seismik ada 8 kegiatan, yaitu Geologi 2 kegiatan dan Geofisika 6 kegiatan.
Net Zero Emissions Target pada tahun 2050 telah mendorong International Oil Companies untuk meningkatkan investasi renewables dan upaya pengurangan emisi pada operasi migas, sehingga meningkatkan kompetisi untuk mendapatkan investasi migas.
Kami telah mencoba melakukan survey dan diskusi dengan International Oil Companies yang ada di Indonesia dan melalui International Conference Indonesia Oil and Gas. Ada beberapa fakta bahwa permasalahan yang kita hadapi, yaitu:
Rumitnya perizinan
Koordinasi antar K/L
Rezim fiskal dan perpajakan yang Rigid
Illegal Drilling
Hambatan di daerah operasi
Kendala akuisisi lahan
Proses monetisasi Migas yang semakin lama
Ketakutan mengambil keputusan
Transisi Energi
Harapan dari permasalahan yang ada:
TKDN (dukungan untuk pemenuhan kebijakan)
One Door Service Policy (peningkatan efektivitas peran ODSP dalam perizinan
Pengurangan pungutan (sewa BMN, PNBP, KKP, dan lain-lain)
Insentif Eksplorasi
Fasilitasi Kendala Non-Teknis (pembebasan lahan, hubungan dengan masyarakat)
Insentif/stimulus fiskal (termasuk dampak akan kebijakan Nett Zero Emissions)
Sinergi Hulu-Hilir (Kolaborasi proses bisnis dan peningkatan infrastruktur untuk mempercepat monetisasi)
Kepastian hukum
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian
- Program Strategis Kementerian dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Subsidi Pangan pada APBN Tahun 2021 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog