Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Tugas dan Fungsi KPK di Bidang Penindakan-RDP Komisi 3 dengan KPK

Tanggal Rapat: 12 Feb 2018, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 3

Pada 12 Februari 2018, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang target untuk peningkatan fungsi pencegahan korupsi oleh KPK terutama di tahun 2018, pelaksanaan tugas dan fungsi KPK di bidang penindakan untuk penyelesaian bergabai perkara sesuai dengan ketenuan perundang-undangan, evaluasi fungsi dan kinerja KPK dalam peningkatan profesionalisme kerja, dan laporan pelaksanaan fungsi korupsi dan kerjasama dalam rangka penguatan kinerja KPK.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar dapil Sumatra Selatan 2 pada pukul 11:21 WIB. Rapat ditandatangani oleh 15 anggota dari 8 fraksi, dinyatakan kuorum dan terbuka untuk umum.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • KPK pasti melakukan upaya pencegahan dengan menggabungkan atau langsung menghubungkan dengan Indeks Prestasi Korupsi (IPK).
  • IPK secara internasional sudah digunakan oleh banyak negara yang dikeluarkan oleh (lembaga) transparansi di Berlin.
  • IPK tahun demi tahun ditingkatkan dengan kerja keras sehingga dapat naik secara signifikan.
  • Terdapat 8 lembaga yang melihat performance Indoneisa, yakni Bertelsmann, Word Economics Forum dll
  • Sejak tahun 1999, Indonesia selalu menjadi yang paling rendah di ASEAN, namun perlahan Indonesia mampu menaikkan angka IPK. Saat ini Indonesia sudah menjadi nomor 3 di bawah Malaysia dan Singapura.
  • KPK berharap dengan komitmen bersama saling bersinergi untuk mencegah korupsi dan bisa mencegah korupsi menjadi makin baik.
  • KPK berarap koordinasi dengan DPR bisa mendorong ke depan lebih baik. Ada 4 elemen integritas partai politik yang penting yaitu: kode etik, kaderisasi terbuka, rekruitmen pejabat, dan pendanaan partai transparan dan akuntabel.
  • KPK menyarankan bisnis antara swasta dengan swasta agar tidak sering diwarnai dengan konflik yang tinggi. KPK meminta DPR mendorong pengawasan supaya tidak terjadi konflik.
  • Sampai saat ini belum ada panduan teknis mengenai perbuatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dilakukan oleh pejabat negara, pada 2018 KPK akan menyelesaikan panduan tersebut untuk menghindari benturan lembaga.
  • KPK dalam pencegahan dan meminimalkan korupsi mencoba memperbaiki pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Perlu mengintegrasikan anggaran yang jelas dan lebih transparan. KPK menyarankan dalam penyusunan anggaran lebih transparan agar rakyat bisa mengikutinya.
  • KPK mencoba memperbaiki transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah, KPK mendorong agar ini dilakukan melalui e-katalog daripada harus melakukan proses lelang yang berlangsung lama
  • KPK mendampingi 380 Pemerintah Daerah (Pemda) dan 24 Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam transparansi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
  • KPK melakukan penguatan layanan Unit Layanan Pengadaan (ULP). KPK mendampingi Pemda setiap hari namun praktik yang sesungguhnya ada di tangan Pemda.
  • KPK juga mendorong sistem pengawasan internal dan mendorong dana publik diawasi oleh audit badan yang lebih independen.
  • KPK mengatakan jarang ada inspektorat yang melakukan check and balance Bupati dan Walikota secara akurat. KPK sedang memperbaiki hal ini secara berkala.
  • Inspektorat di daerah indenpendensinya masih lemah, KPK mendorong supaya lebih berani kepada Bupati atau Walikota.
  • KPK mencoba pencegahan untuk memperkuat Mahkamah Agung (MA). Mengatasi keterbatasan SDM di MA, namun kebanyakan ada kesepakatan nota antara Badan Pemeriksa Keuagan dan Pembangunan (BPKP) dan MA.
  • KPK membentuk tim bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengurangi kecurangan jaminan kesehatan nasional.
  • KPK mencoba menyusun kajian tentang tata kelola obat dan perizinan pengawasan obat.
  • KPK juga menyentuh dunia swasta. KPK memperkenalkan program profit.
  • KPK menjalin kemitraan dengan 23 Provinsi. KPK mendorong perizinan sudah ada di satu pintu. Prisnipnya lebih terbuka dan lebih transparan dengan IT. KPK berharap dengan cara tersebut akan semakin membaik.
  • KPK juga bekerjasama dalam melakukan pencegahan antara lain dengan Mahkamah Konstitusi (MK). MK melakukan review proses perkara. KPK juga mendorong dituntaskannya reformasi birokrasi untuk pencegahan dan meminimalkan korupsi. Kajian dan tindakan nyata di dorong agar segera terwujud.
  • KPK merumuskan ukuran birokrasi yang tepat. KPK juga melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di pusat dan di daerah. KPK melakukan survey pada birokrat di daerah-daerah.
  • Terkait import, KPK bekerjasama dengan Bea Cukai untuk integrasi data pihak pengimport.
  • KPK mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara, perbaikan itu dimulai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ada 20 anggota DPR yang belum melaporkan
  • Di bidang pencegahan, KPK juga mendorong agar bisa memonitor, melaporkan dan mengawasi lebih baik terhadap gratifikasi yang terjadi. KPK mengapresiasi Presiden sangat baik dalam melaporkan hal.
  • KPK bekerjasama dengan dunia pendidikan, bekerjasama dengan Kementerian Ristek dan Dikti (Kemenristekdikti), sudah menjadi mata kuliah umum dan beberapa perguruan tinggi menerapkan ini.
  • KPK mengharapkan dapat menjadi plarform tahun ini adalah aplikasi JAGA, mencoba mentransformasikan seluruh layanan KPK, ada pendidikan, kesehatan, perizinan dan dana desa.
  • KPK melakukan sosialisasi aplikasi ini baik berwujud festival, kampanye, ceramah di kampus. Prinsipnya ingin mendorong komunitas untuk memahami korupsi dan berpartisipasi melakukan pencegahan.
  • KPK memiliki program “Saya Perempuan Anti Korupsi” dan mendapat penghargaan.
  • Tahun 2017-2018 KPK mempunyai beberapa prioritas yakni bidang perizinan. Pengadaan barang dan jasa mimiliki nilai SGT yang besar. KPK juga memperhatikan tata niaga dan infrastruktur.
  • Pelaksanaan program prioritas nasionalis, monitoring oleh Mendagri, Kantor Staff Presiden (KSP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan KPK.
  • Korupsi penerimaan hadiah yang diberikan oleh SS terkait pengadaan pesawat dan Rolls Royce yaitu Dirut PT Garuda Indonesa saat ini masih dalam tahap penyidikan.
  • Kasus e-KTP di Kemendagri atas nama tersangka Pak Sugiharto dan Imran sudah diputuskan, Setya Novanto masih dalam proses persidangan.
  • Kasus APBN 2016, Bakamla RI 2016 atas nama tersangka Eko Susilo Hadi, Fahmi, Hardy, M. Adam sudah diputuskan.
  • Kasus di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, anggaran 2016-2017, kasus pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham, kasus korupsi dengan dugaan suap izin lokasi kelapa sawit di Kutai.
  • Berbagai langkah strategis yang telah dilakukan KPK salah satunya adalah dengan melakukan eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara.
  • KPK dalam menjalanan tugas berdasarkan 5 hal, yakni: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.
  • KPK mendasarkan dua alat bukti ditingkat penyelidikan. KPK tetap menjamin hak-hak maupun penuntutan.
  • KPK selalu berdasarkan pada UU KPK Pasal 44 ayat (2) yaitu tetap menjamin hak tersangka.
  • Terkait dengan evaluasi sistem pengendalian, KPK selalu melakukan perbaikan, mengefektifkan kerja seluruh pegawai KPK.
  • Setiap tahun hasil opini BPK selalu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  • Fungsi penegakan hukum yang dilakukan KPK, bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya senantiasa berdasarkan pada 5 hal, yaitu: Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas. Fungsi penegakan hukum yang dilakukan KPK dimulai dari pengaduan masyarakat mengenal dugaan adanya tindak pidana korupsi kemudian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Fungsi penegakan hukum tersebut dilakukan mengacu pada KUHP, SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Sistem kontrol dan pengendalian internal KPK: (1) kepatuhan organisasi; (2) kolaborasi pengawasan internal dan unit kerja lain: akuntabilitas penggunaan keuangan dan anggaran; audit kinerja (Risk Base Audit); penerapan managemen resiko terpadu; pelaksanaan fungsi konsultasi (consulting); dan (3) penilaian BPKP, kapabilitas APIP KPK 2017 di level 3 (skala 1-5). Sedangkan nilai rata-rata nasional ditargetkan akan mencapai level 3 pada tahun 2018.
  • Upaya untuk menerapkan zero tolerance menyediakan sarana pengaduan melalui aplikasi simpatik. Sistem informasi manajemen pelaporan internal KPK, bisa digunakan internal maupun eksternal KPK dimanapun dan kapanpun.
  • Peran konsulting dilaksanakan oleh direktorat guna menampung atas laporan semua tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
  • KPK memsuki level 3 dari skala 1-5 di tahun 2017. Target nasional dicanangkan BPKP untuk tahun 2019 adalah di level 3.
  • Dalam menjalankan fungsi pengawasan KPK memiliki fungsi korrdinasi supervisi, dalam hal pencegahan KPK melakukan perbaikan sistem tata kelola pemerintah.
  • Dalam menjalankan fungsi penguatan, KPK berwenang supervisi dengan kelembagaan aparat penegak hukum, dalam pencegahan memperbaiki sistem tata kelola dan dana desa.
  • Terkait dengan pembangunan kerjasama yang sinergi harmoni, dalam menjalankan tugas fungsi penguatan, kegiatan koordinasi supervisi dilakukan penegakan. Dalam pengawasan dana desa berdasarkan peraturan KPK dan dijalankan oleh bidang penindakan. Fungsi koordinasi dan supervisi melakukan pelaporan atas gelar perkara yang dimaksud.
  • KPK menerima SPDP oleh Kepolisian dan Kejaksaan per 31 Desember sebanyak 1204 perkara.
  • Fungsi koordinasi dan supervisi. (1) Fungsi supervisi: membuat forum komunikasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait (BPK,BPKP dsb) dalam bentuk gelar perkara atas perkara TKP yang mengalami kendala; melakukan analisis kendala dan merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi dalam bentuk Nota Simpulan dan Rekomendasi Hasil Gelar Perkara; melaksanakan pemantauan atas pelaskanaan simpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara; memberikan fasilitasi/bantuan dalam rangka pelaksanaan hasil rekomendasi; meningkatkan kapasitas APH melalui pendidikan dan pelatihan bersama.
  • Dalam meningkatkan supervisi, KPK mengembang sistem aplikasi e-korup. E-korup dilaksanakan sesuai amanat pasal 6 dan pasal 7 huruf b UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Saat ini e-korup sedang dalam sosialisasi dan uji coba bersama kejaksaan dan kepolisian, denagn menetapkan instansi wilayah sebagai Pilot Project tahun 2017 meliputi Jampidsus Kejagung RI Direktorat Tipikor Bareskrim Polri Kejati dan Polda Jawa Timur serta Kejati dan Polda Jawa Barat dengan harapan dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia pada alamat http://korsup.kpk.go.id . Fiturnya terdiri dari pengelolaan perkara, verifikasi penjara dll. Dengan ini informasi bisa didapat dengan mudah yang ditangani aparat penegak hukum, agar dilakukan tindakan selanjutnya.
  • Aplikasi e-korup mempunyai fitur antara lain: pengelolaan perkara, verifikasi pelaporan perkara, pelaporan data SPDP dan perkembangan perkara yang dimaksud.
  • Selain membangun aplikasi online, KPK juga melakukan pelatihan dan pendidikan bersama untuk aparat penegak hukum.
  • Pada 27 Februari – 3 Maret 2017 unit supervisi penindakan telah melakukan pelatihan bersama untuk peningkatan kapasitas 175 peserta di daerah Banten. Tanggal 31 Juli – 5 Agustus pelatihan bersama dilakukan di Kendari diikuti oleh 126 peserta.
  • Materi pelatihan kepada peserta antara lain dialog interaktif dengan tema sinergitas, tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan daerah, perhitungan kerugian negara, pertanggungjawaban tindak pidana, sektor pertambangan, case building dan lainnya.
  • KPK membuat MoU bersama Kejaksaan RI dan Kepolisian RI Nomor pada 29 Maret 2017 ruang lingkup meliputi: sinergi penanganan tindak pidana korupsi, pembinaan aparatur penegak hukum, bantuan narasumber/ahli, pengamanan sarana/prasarana, permintaan data dan/atau informasi; peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan serta SDM.
  • Fungsi koordinasi dan supervisi penggunaan e-katalog: Koordinasi dan supervisi pencegahan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. KPK berusaha mencegah terhadap potensi terjadinya tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah, melalui: (1) penggunaan e-planning dalam perencaan APBD; (2) mendorong pendirian ULP, penggunaan e-katalog dan inovasi PBJ; (3) mendorong pelimpahan kewenangan pemberian perizinan oleh Kepala Daerah kepada Kepala PTSP dan penggunaan IT; (4) menigkatkan kapabilitas APIP melalui pelatihan/workshop.
  • Fungsi koordinasi dan supervisi penggunaan e-katalog: Program pengawalan dana desa: (1) KPK mendorong tindk lanjut kajian KPK tahun 2015 tentang pengelolaan sisa dana ex-PNPM sekitar 10 T; (2) mengkoordinasikan pelaksanaan dana desa dengan Kemendagri, Kemendes dan BPKP, Kemenkeu dan Pemda Kabupaten, antara lain dengan: (a) sosialisasi dana desa; (b) pengamatan pelaksanaan dana desa; (c) mendorong penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
  • KPK bekerja sama dengan BNP2TKI agar mereka lebih siap di luar negeri.
  • KPK, Kepolisian dan Polhukam telah bekerjasama untuk pemberantasan pungli.
  • Kerjasama KPK nasional, MoU dengan lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas, universitas, Forum komunikasi aparat penegak hukum, dukungan implementasi e-korsup, diseminasi pemidaan korupsi.
  • Terdapat kegiatan perekaman Tipikor yang dilakukan bersama 33 universitas dan seluruh pengadilan Tipikor di Indonesia.
  • Kegiatan perekaman sidang Tipikor dimulai 2008 yang berkelanjutan untuk menciptakan peradilan bersih. Sebanyak 2017 perkara direkam selama 2017. Hasil rekaman untuk stake holder dan ke pusat kajian korupsi di 6 perguruan tinggi.
  • Aparat penegak hukum melakukan pendekatan dengan pertemuan rutin serta pembahasan isu penting dalam Tipikor.
  • KPK ada MoU dengan lembaga anti korupsi internasional seperti: MACC Malaysia, ICAC Hongkong, ACRC Korea, SFO United Kingdom, ACD Australia, FBI Amerika Serikat.
  • Dalam rangka efektifitas anti korupsi, KPK juga bekersama dengan lembaga anti korupsi lain di luat negeri, KPK juga menlakukan kunjungan ke negara lain seperti Malaysia, Thailand dll.

 

Pematauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI Perjuangan: Arteria Dahlan dari Jawa Timur 6. Arteria mengucapkan terimakasih kepada KPK atas penguatan pembiayaan Parpol, PDI-P merasa dengan anggaran seperti yang lalu sangat kecil karena hanya PDI-P saja yang sampai ke RT/RW. Arteria berpendapat, jika berbicara rekruitmen maka bicara diklat, PDI-P juga mengeluarkan biaya besar untuk diklat. Arteria menegaskan, KPK harus paham dalam menciptakan iklim kondusif, yang bisa menentramkan Indonesia adalah Parpol, Parpol sebagai pilar demokrasi. Menurut Arteria, partai politik sebagai pilar demokrasi. Pegiat demokrasi menilai dirinya hebat, DPR-lah yang hebat yang membuat UU. Arteria kembali menegaskan, KPK juga harus paham bahwa dalam menciptakan iklim kondusif Indoensia tidak hanya oleh KPK, Polisi dll, yang bisa menegakkan iklim Indonesia adalah Parpol. Mengenai Satgas money politik, Arteria berpendapat, semua Undang-Undang yang dibuat berlapis, KPK seharusnya belajar dulu, mencermati boleh dalam konteks politik supervisi. Terdapat 171 Pilkada dan melibatkan 75% penduduk, kalau KPK turun maka semua akan pusing. Arteria ingin menyampaikan hal terkait masalah mahar, mahar sudah dibahas secara panjang dan lebar. Ada tim atau biro hukumnya, sudah dijelaskan  yang namanya hanya pungli dan domainnya adalah parpol. Itulah kedaulatan Parpol. Menurut Arteria, KPK harus mengerti bagaimana cara menciptakan dan memandu Parpol agar bisa berpolitik tanpa mengeluarkan biaya tinggi. Parpol membayar indikator dengan membayar lembaga survey, Parpol membiayai saksi, karena Pilkada tanpa saksi makas suara akan hilang. Arteria menjelaskan hal tersebut karena ia tidak ingin dianggap sedikit-sedikit mahar. Banyak yang menginginkan menjadi kepala daerah, namun parpol hanya memilih 1 orang. Terkait dengan putusan MK, antara DPR dan KPK permasalahannya sudah selesai, tidak ada polemik lagi. Menurut Arteria kalau menghormati putusan MK, KPK tidak akan mangkir. Arteria menyampaikan kepada media bahwa tidak ada permasalahan inkonstitusional, putusan MK merupakan bukti DPR cermat. MK telah memutuskan 4 perkara yakni perkara 36, 37, 40 dan PUU 2015. MK mengatakan tidak melihat ada alasan kuat untuk pansus hak angket dihentikan. DPR membentuk pansus hak angket KPK untuk melakukan penyelidikan kerja-kerja KPK. Pansus menggunakan undang-undang dasar. Arteria mengatakan walaupun hak angket awalnya dikenal dalam sistem parlementer tetapi hak angket juga lazim dalam sistem presidensiil. Di Indoneesia hak angket lebih dikenal lebih lama. Hak angket hak DPR melakukan penyelidikan atas pelaksanaan UU yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat luas. Arteria menegaskan bahwa hak angket adalah hak mutlak DPR adalah perkataan dari MK, bukan perkataan yang keluar dari dirinya. Hak angket terhadap KPK juga akan memeriksa anggaran dipergunakan oleh KPK untuk kepentingan penegak hukum. MK juga menyatakan rakyat Indonesia tidak perlu khawatir atas konstitusional hak angket DPR, hak angket tidak selalu berujung pada hak menyatakan pendapat. Arteria mengtakan KPK tetap independen sepanjang menjalankan tugas dalam proses hukum, DPR tidak pernah intervensi kerja KPK. Arteria mengatakan Pansus menemukan beberapa pegawai KPK kurang baik tapi malah di berikan promosi. Arteria menegaskan KPK harus belajar dari DPR bagaimana melakukan transparansi yang lebih. Arteria menanyakan mengenai pegawai, yakni jumlah pegawai yang telah memenuhi syarat, dasar rekruitmen SPT, analisis jabatan dan mengenai pegawai tidak tetap. Ada 2 PP tambahan tentang gaji, honor dan tunjangan KPK. Arteria meminta diberikan gambaran arah kebijakan desain aparatur. Arteria tidak pernah tahu tentang rekruitmen KPK. Arteria mengatakan ada keluhan di internal KPK bahwa mutasi tidak sesuai dengan beban kerja. Kompensasi KPK berdasarkan PP adalah gaji, tunjangan dan insentif. Bila polisi, jaksa dan lurah diberi tunjangan sebesar itu pasti kerjanya bagus. Arteria menanyakan jumlah minimal gaji pegawai. Arteria menanyakan pegawai KPK mendapat insentif bulanan dan tahunan dan apa yang menjadi dasar. Arteria menanyakan konstruksi ideal, kerja konkrit dari dewan pegawai dan batas usia pensiun. Arteria menyampaikan bahwa KPK melanggar PP, karena di PP tersebut mengatakan usia pensiun pegawai tetap adalah 56 tahun namun KPK membuata aturan komisi tentang batas usia 60 tahun. Arteria menyampaikan masa penugasan 4 tahun diperpanjangan dengan koordinasi dan persetujuan instansi asal. Pimpinan KPK diangkat diangkat pegawai negeri tidak sepihak. Arteria meminta penjelasan terkait pengangkatan, promosi, mutasi, pergantian pegawai. Arteria menanyakan maksud dari tim penasihat komisi.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

RDP Komisi 3 dengan KPK tentang target untuk peningkatan fungsi pencegahan korupsi oleh KPK terutama di tahun 2018, pelaksanaan tugas dan fungsi KPK di bidang penindakan untuk penyelesaian bergabai perkara sesuai dengan ketenuan perundang-undangan, evaluasi fungsi dan kinerja KPK dalam peningkatan profesionalisme kerja, dan laporan pelaksanaan fungsi korupsi dan kerjasama dalam rangka penguatan kinerja KPK ditutup oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar dapil Sumatera selatan 1 pada pukul 13:17 WIB

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 3 dengan KPK tentang target untuk peningkatan fungsi pencegahan korupsi oleh KPK terutama di tahun 2018, pelaksanaan tugas dan fungsi KPK di bidang penindakan untuk penyelesaian bergabai perkara sesuai dengan ketenuan perundang-undangan, evaluasi fungsi dan kinerja KPK dalam peningkatan profesionalisme kerja, dan laporan pelaksanaan fungsi korupsi dan kerjasama dalam rangka penguatan kinerja KPK,kunjungi https://chirpstory.com/li/382107

 

Ilustrasi: antikorupsi

WikiDPR/ff/fy  

 

 

 

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan