Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
Home  > RUU  >  RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

Telah didiskusikan di DPR selama:
226 hari

Pengantar RUU / UU

RUU AFAS merupakan protokol ke-6 jasa keuangan ASEAN. Dua komitmen Indonesia pada Protokol ke-6 Jasa Keuangan ASEAN Framework Agreement in Services (AFAS) adalah satu, penambahan kota Makassar sebagai salah satu opsi kantor cabang perbankan negara-negara ASEAN. Dua, komitmen terkait ABIF (ASEAN Banking integration Framework).

 

"Dengan ABIF ini, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengizinkan tiga Qualified ASEAN Banking (QAB) beroperasi di masing-masing negara," papar Menkeu. [sumber]

 

Rapat Tentang RUU / UU

11 Apr 2018: Pengambilan Keputusan Tingkat I Pengesahan RUU AFAS – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
Pada 11 April 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Raker dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang pengambilan keputusan tingkat 1 pengesahan RUU AFAS. Raker dipimpin dan dibuka oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi PAN dapil Sumatera S... Baca Selengkapnya

Hasil Pleno Fraksi

Paripurna Pembicaraan Tingkat 2 -Pandangan Fraksi- 26 April 2018

1. PDI Perjuangan
Setuju

2. Golkar
Setuju

3. Gerindra
Setuju dengan catatan

4. Demokrat
Setuju

5. PKB
Setuju

6. PAN
Setuju

7. PKS
Setuju dengan catatan

8. PPP
Setuju

9. Nasdem
Setuju

10. Hanura
Setuju

Komisi 11 Pengambilan Keputusan Tingkat I - Pandangan Mini Fraksi - 11 April 2018

1. PDI Perjuangan
Setuju

2. Golkar
Setuju dengan catatan, pemerintah harus antisipasi atas diberlakukan RUU AFAS ini dan menginginkan revisi UU di sektor keuangan

3. Gerindra
Penyampaian pandangan diwakilkan, karena Gerindra tidak menghadiri rapat, karena sedang menghadiri Rakerna. Setuju dengan catatan, memperbaiki RUU Perbankan

4. Demokrat
Setuju

5. PKB
Setuju

6. PAN
Setuju

7. PKS
Setuju dengan catatan (tidak dibacakan)

8. PPP
Setuju dengan catatan, dominasi kepemilikan asing akan menyebabkan "capital out glow" dan dengan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) memerlukan adanya pembatasan kepemilikan Tenaga Kerja Asing

9. Nasdem
Setuju

10. Hanura
Penyampaian pandangan diwakilkan, karena perwakilan tidak hadir. Setuju

Dokumen

Belum ada dokumen

Share