Pengantar RUU / UU
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2016:
- RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat - draft & RUU disiapkan oleh DPR
- RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol - DPR
- RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam - DPR
- RUU tentang Jasa Konstruksi - DPR
- RUU tentang Penyandang Disabilitas - DPR
- RUU tentang Perlidungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri - DPR
- RUU tentang Merek - Pemerintah
- RUU tentang Paten - Pemerintah
- RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - Pemerintah
- RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan - Pemerintah
- RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - Pemerintah
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pemerintah
- RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan - Pemerintah
- RUU tentang Wawasan Nusantara - DPD
- RUU tentang Sistem Perbukuan - DPR
- RUU tentang Kebudayaan - DPR
- RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan - Pemerintah
- RUU tentang Pertembakauan - DPR
- RUU tentang Kewirausahaan Nasional - DPR
- RUU tentang Pertanahan - DPR
- RUU tentang Arsitek - DPR
- RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah - DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - DPR
- RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia - DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang - Pemerintah
- RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum) - Pemerintah
- RUU tentang Jabatan Hakim - DPR
- RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan - DPR
- RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) - DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - DPR
- RUU tentang Kebidanan - DPR
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - DPR
- RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - DPR
- RUU tentang Pengampunan Pajak - Pemerintah
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang - Pemerintah
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Pemerintah
- RUU tentang Ekonomi Kreatif - DPD
Usulan RUU Untuk Perubahan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2016 (RUU ini akan menjadi Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 apabila sudah ada RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016 yang diselesaikan pembahasannya):
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (di dalam Prolegnas tertulis: RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD) - DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - DPR/Pemerintah
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem - DPR/Pemerintah
- RUU tentang Jalan - DPR
- RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia - DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - DPR
- RUU tentang Sistem Budidaya Tanaman (di dalam Prolegnas tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman) - DPD
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia - DPR
- RUU tentang Kepalangmerahan - DPR
- RUU tentang Perkelapasawitan - DPR
- RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/Pertekstilan - DPR
- RUU tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi - DPR/Pemerintah
- RUU tentang Bea Material - Pemerintah
- RUU tentang Pajak Penghasilan - Pemerintah
- RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia - Pemerintah
- RUU tentang Bahan Kimia - Pemerintah
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial - DPR
- RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan - DPD
- RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah - DPR
- RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual - DPR
- RUU tentang Metrologi Legal - Pemerintah
- RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjual Barang Mewah - Pemerintah
- RUU tentang Rahasia Negara - Pemerintah
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan - Pemerintah
- RUU tentang Desain Industri - Pemerintah
- RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan - DPR
- RUU tentang Keamanan Laut - DPR/Pemerintah
- RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur - DPD
- RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa - Pemerintah/DPD
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah - Pemerintah
- RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga - Pemerintah
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan - Pemerintah
Tambahan 6 Juni 2016:
- RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual - DPR
- RUU tentang Perkelapasawitan - DPR
- RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 199 tentang Bank Indonesia - DPR
- RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan - DPR
- RUU tentang Bea Materai - Pemerintah
- RUU tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan - Pemerintah
- RUU tentang perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi - Pemerintah