Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
Home  > RUU  >  Prolegnas Prioritas 2019

Prolegnas Prioritas 2019

Prolegnas:Prolegnas Prioritas 2019
Status:Disetujui
Pengusul:DPR
Komisi/AKD:Badan Legislasi
Telah didiskusikan di DPR selama:
41 hari

Pengantar RUU / UU

Disahkan pada Paripurna 31 Oktober 2018

Total Prolegnas Prioritas 2019 sebanyak 55 RUU dengan rincian

RUU No 1-43 merupakan luncuran RUU Prolegnas Prioritas 2018 yang belum selesai dibahas jadi UU 

dan 12 RUU baru di Nomer 44-55

 

Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019:

(Nomor_Judul Rancangan Undang-Undang-Naskah Akademik (NA) dan RUU disiapkan oleh)

  1. RUU tentang Pertanahan-DPR/Komisi 2
  2. RUU tentang Jabatan Hakim-DPR/Komisi 3
  3.  RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan-DPR/Komisi 4
  4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat- DPR/Komisi 6
  5. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah-DPR/Komisi 8
  6. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual-DPR/ANGGOTA
  7. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara-DPR/ANGGOTA
  8. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol/Minol-DPR/ANGGOTA
  9. RUU tentang Pertembakauan-DPR/ANGGOTA
  10. RUU tentang Kewirausahaan Nasional-DPR/ANGGOTA
  11. RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam)-DPR/Komisi 10
  12. RUU tentang Kebidanan-DPR/Komisi 9
  13. RUU tentang tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya)-DPR/ANGGOTA
  14. RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan-DPR/Anggota Komisi 4
  15. RUU tentang Masyarakat Adat (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat)-DPR/ANGGOTA
  16. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara/MINERBA-DPR/Komisi 7
  17. RUU tentang Sumber Daya Air-DPR/Komisi 5
  18. RUU tentang Konsultan Pajak-DPR/ANGGOTA
  19. RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana/KUHP-PEMERINTAH
  20.  RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan-PEMERINTAH
  21. RUU tentang Perubahan atas Undang--Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneltian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/SisnasIPTEK-PEMERINTAH
  22. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi-PEMERINTAH
  23. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan/BPK-PEMERINTAH
  24. RUU tentang Bea Meterai-PEMERINTAH
  25. RUU tentang Ekonomi Kreatif-DPD
  26. RUU tentang Wawasan Nusantara-DPD
  27. RUU tentang Daerah Kepulauan (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan)-DPD
  28. RUU tentang Badan Usaha Milik Negara/BUMN-DPR/Komisi 6
  29. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran-DPR/ANGGOTA
  30. RUU tentang Pekerja Sosial-DPR/Komisi 8
  31. RUU tentang Pesantren dan Lembaga Pendidikan dan Keagamaan -DPR/ANGGOTA
  32. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)-PEMERINTAH
  33. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah)-PEMERINTAH
  34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan-PEMERINTAH
  35. RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal-PEMERINTAH
  36. RUU tentang Landas Kontinen Indonesia (dalam Prolegnas 2015-2019, tertutlis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia)-PEMERINTAH
  37. RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2015-2019, tertutlis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)-PEMERINTAH
  38.  RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi/MIGAS-DPR/Komisi 7
  39. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran-DPR/Komisi 1
  40. RUU tentang Perkelapasawitan-DPR/ANGGOTA
  41. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP-DPR/ANGGOTA
  42. RUU tentang Penyadapan-DPR/ANGGOTA
  43. RUU Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia-DPR/Komisi 9
  44. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-DPR/Komisi 5
  45. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan-DPR/Komisi 7
  46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan-DPR/Baleg
  47. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana-DPR-Baleg
  48. RUU tentang Permusikan-DPR/Anggota
  49. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber-DPR/Anggota
  50. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan-DPR/Anggota
  51. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara-Pemerintah
  52. RUU tentang Hukum Acara Perdata-Pemerintah
  53. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi-Pemerintah
  54. RUU tentang Wabah (menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)-Pemerintah
  55. RUU tentang Bahasa Daerah-DPD

 

Rapat Tentang RUU / UU

29 Okt 2018: Pengesahan RUU Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2019 - Rapat Baleg dengan Menkumham dan DPD
Pada 29 Oktober 2018, Badan Legislasi (baleg) DPR-RI mengadakan rapat dengan Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Rapat tersebut membahas laporan ketua panitia kerja (panja) baleg... Baca Selengkapnya

Hasil Pleno Fraksi

(29 Okt 2018) Baleg- Pandangan Akhir Fraksi

1. PDI Perjuangan
Setuju

2. Golkar
Setuju dengan 5 catatan yang tidak disebutkan

3. Gerindra
Setuju dan memberi catatan agar RUU ASN segera diselesaikan

4. Demokrat
Setuju dan memberi catatan RUU Ormas agar segera dibahas

5. PKB
Setuju

6. PAN
Setuju

7. PKS
Setuju

8. PPP
Setuju

9. Nasdem
Setuju dan meminta agar RUU Otonomi Khusus Papua masuk RUUPrioritas 2019

10. Hanura
Setuju dan memberi catatan agar revisi RUU Pertanahan segera diselesaikan

Dokumen

Belum ada dokumen

Share