Prolegnas | : | Prolegnas 2015-2019 |
Status | : | Disetujui Menjadi UU |
Pengusul | : | DPR |
RUU Jasa Konstruksi
Pada 31 Januari 2017, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sekretariat Negara dan Ahli Bahasa mengenai Klarifikasi Undang Undang (UU) Jasa Konstruksi. RDP ini dibuka dan diipimpin oleh Muhidin Said dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Sulawesi Tenggara pada pukul 14:41 WIB d Baca Selengkapnya
Pada 5 Desember 2016, Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PU-PR) dan Kementerian lain yang diwakilkan tentang pengambilan keputusan tingkat 1 RUU Jasa Konstruksi. Raker yang dipimpin oleh Fary Djemi dari Fraksi Gerindra dapil NTT 2. Menurut sekretariat, telah ditandatangani 26 anggota dari 8 fraksi dan rapat dinyatakan kuorum. Fari Djemi membu Baca Selengkapnya
Pada 7 Desember 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Fary Djemi dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 16:03 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilus Baca Selengkapnya
Pada 31 Agustus 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Muhidin dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Sulawesi Tengah pada pukul 10:42 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : easybiz.id) Baca Selengkapnya
Pada 24 Agustus 2016, Komisi 5 menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR),Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang penyampaian dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Jasa Konstru Baca Selengkapnya
Pada 26 Mei 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Muhiddin dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Sulawesi Tengah pada pukul 16.13 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kompas.com) Baca Selengkapnya
Pada 16 Maret 2016, Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-PR), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tentang penyampaian dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi (RUU Jakon), serta pembentukan Panitia Kerja ( Baca Selengkapnya
Pada 16 Maret 2016, Komisi 5 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Jasa Konstruksi. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Fary Djemy dari Fraksi Gerindra dapil NTT 2 pada pukul 10.00 WIB. (Ilustrasi: BP Lawyers) Baca Selengkapnya
Pada 24 Februari 2016, Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-PR) dan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) tentang jadwal dan mekanisme pembahasan RUU Jasa Konstruksi. Rapat dipimpin Fary Djemi Francis dapil Nusa Tenggara Timur 2. Rapat dihadiri 23 anggota dari 7 Fraksi dan 8 anggota izin. Ketua Rapat menyatakan kuorum dan terbuka untuk umum pu Baca Selengkapnya
Komisi 5 mengadakan Rapat Konsultasi pada tanggal 19 Mei 2015 antara Panitia Kerja (Panja) Jasa Konstruksi dengan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen BK) untuk konsultasi dan meminta pendapatnya atas pokok-pokok perbaikan pengaturan terkait draft Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi (RUU Jakon). RDP yang dimulai pukul 13:56 WIB dipimpin oleh Baca Selengkapnya
Senin 20 April 2015 Komisi 5 melakukan rapat membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi dengan asosiasi di bidang jasa konstruksi yaitu Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSI), Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO), Gabungan Perusahaan Rancang Bangun Nasional (GAPENRI), Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi untuk memi Baca Selengkapnya
Pada 25 Maret 2015, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Deputi Perundang-Undangan Setjen DPR RI mengenai Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Muhidin Said dari Fraksi Partai Golongan Karya (FP-Golkar) dapil Sulawesi Tengah pada pukul 15.16 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://www.easybiz.id Baca Selengkapnya
Untuk mendapatkan hasil pleno, mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Belum ada dokumen.