Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Telah didiskusikan di DPR selama:

0 hari

Pengantar RUU / UU

RUU KUHP.

Pada Paripurna 26 Juli 2018 bersamaan dengan penutupan masa sidang, RUU ini disepakati untuk diperpanjang waktu pembahasannya.

Pada Paripurna ke-96 18 Mei 2017, RUU ini termasuk salah satu RUU yang sangat diharapkan dapat diselesaikan pada masa sidang ke-5 2016/2017 tersebut [sumber]

Rapat Tentang RUU / UU

18 Sep 2019 - Pembahasan RUU KUHP - Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM RI

Pada 18 September 2019, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Azis Syamsuddin dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Lampung 2 pada pukul 14:50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baca Selengkapnya

30 May 2018 - Perzinahan, Hukuman Mati, Perjudian, Penghinaan Terhadap Presiden dan Wapres,Tindakan Cabul, Kumpul Kebo, LGBT dan lain-lain – Rapat Komisi 3 Timus Timsin Panja KUHP dengan Tim Pemerintah

Pada 30 Mei 2018, Panja KUHP Komisi 3 menggelar rapat Timus dan Timsin dengan Tim Pemerintah tentang perzinahan, hukuman mati, perjudian, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, tindakan cabul, kumpul kebo, LGBT dan lainnya. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Mulfachri Harahap dari Fraksi PAN dapil Sumut 1 pada pukul 15:34 WIB. Berdasarkan laporan sekretariat, rapat telah dihadiri oleh 8 angg Baca Selengkapnya

27 Mar 2018 - Perspektif HAM & Pasal Perzinahan dalam RKUHP - RDPU Komisi 3 dengan Gyde Jensen (Chairwomen Komisi HAM dan Bantuan Kemanusiaan Parlemen Jerman)

Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gyde Jensen (Chairwomen Komisi HAM dan Bantuan Kemanusiaan Parlemen Jerman) pada 27 Maret 2018, topik yang dibahas mengenai hukuman mati, Lesbian-Gay-Biseksual-Transgender (LGBT) dan perzinahan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Umum Hukum Pidana (RUU KUHP). Rapat dipimpin oleh Arsul Sani dari Fraksi PPP Dapil Jateng 10. Rapat dijadwalk Baca Selengkapnya

8 Mar 2018 - RUU Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 – Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah dan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Pada 8 Maret 2018, Badan Legislasi DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai RUU prolegnas 2018 (narkotika, terorisme, KUHP, Landas Kontinen dan Sumber Daya Nasional). Rapat ini dibuka dan dimpin oleh Firman Soebagyo dari fraksi Golkar dapil Jawa Tengah 3 pukul 13:49 WIB. Baca Selengkapnya

5 Feb 2018 - Lanjutan Pembahasan Pending Issue, Tindak Pidana Khusus, dan Ketentuan Peralihan - Rapat Timus Timsin Komisi 3 dengan Tim Pemerintah

Pada 5 Februari 2018 Komisi 3 DPR-RI mengadakan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi undang-undang dengan Tim Pemerintah untuk melanjutan pembahasan pending Issue, tindak pidana khusus, dan ketentuan peralihan dalam RUU KUHP. Rapat ditandatangani oleh 10 dari 17 anggota dari 8 fraksi. Benny Kabur Harman selaku pimpinan rapat menyatakan rapat terbuka untuk umum dan dibuka pukul 11:21 WIB. Benny Baca Selengkapnya

5 Feb 2018 - Lanjutan Pembahasan Pending Issue, Tindak Pidana Khusus, dan Ketentuan Peralihan dalam RUU KUHP - Rapat Timus Timsin Komisi 3 dengan Tim Pemerintah (bagian 2)

Pada 5 Februari 2018, Panja RUU KUHP Komisi 3 mengadakan rapat lanjutan pembahasan RKUHP bersama Tim Pemerintah dalam tahapan pembahasan di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. skors rapat bagian pertama dicabut dan rapat dibuka oleh Benny Kabur Harman pukul 15:12 WIB. Pembahasan Rapat  Benny Kabur Harman dari Nusa Tenggara Timur 1 Fraksi Demokrat:  Menegaskan bahwa tidak setuju juga, tapi saat-saat Baca Selengkapnya

17 Jan 2018 - Lanjutan Pembahasan Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup dalam RKUHP- Panja RUU KUHP

Pada 17 Januari 2018 Panja RUU KUHP Komisi 3 RDP dengan Tim Pemerintah dan Tim Perumus dan dibuka pada pukul 20:03 WIB oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR-RI, Benny K. Harman dengan agenda Melanjutkan Pembahasan Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup RKUHP. Rapat dihadiri 8 dari 10 fraksi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pembahasan Rapat Benny Kabur Harman dari Nusa Tenggara Timur 1 Fraksi Demokrat Baca Selengkapnya

16 Jan 2018 - Pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Komisi 3 DPR RI Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dengan Tim Pemerintah

Pada 16 Januari 2018, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) dengan tim Pemerintah mengenai pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari fraksi Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 09:56 WIB. Baca Selengkapnya

15 Jan 2018 - Pembahasan Pola Ancaman Pidana, Pending Issue, Tindak Pidana Khusus, dan Ketentuan Peralihan RKUHP - Rapat Timus Timsin Komisi 3 dengan Tim Pemerintah

Pada 15 Januari 2018 Komisi 3 DPR-RI mengadakan rapat tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) RUU KUHP dengan Tim Pemerintah untuk melanjutan pembahasan pola ancaman pidana, pending issue, tindak pidana khusus, dan ketentuan peralihan dalam RUU KUHP. Rapat ditandatangani oleh 6 dari 10 Fraksi. Benny Kabur Harman selaku Ketua Panja dan pimpinan rapat menyatakan rapat terbuka untuk umum d Baca Selengkapnya

10 Oct 2017 - Persetujuan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU KUHP Komisi 3 DPR-RI dengan Tim Pemerintah dan Ahli Bahasa

Pada 10 Oktober 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU KUHP dengan Tim Pemerintah dan Ahli Bahasa mengenai Persetujuan Pasal-Pasal dalam RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat Timus dan Timsin ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara 1 pada pukul 14:16 WIB. Pengantar Rap Baca Selengkapnya

9 Oct 2017 - Mendengarkan Masukan Proofreader tentang Panja RUU KUHP - Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Pada 9 Oktober 2017, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Mendengarkan Masukan Proofreader tentang Panja RUU KUHP. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 19:43 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baca Selengkapnya

13 Jun 2017 - Pembahasan Pasal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Narkoba, dan Penghinaan terhadap Presiden — Komisi 3 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Pada 13 Juni 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Panja dengan Tim Pemerintah mengenai Pembahasan Pasal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Narkoba, dan Penghinaan terhadap Presiden. Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 11:21 WIB. Baca Selengkapnya

13 Jun 2017 - Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, dan Penghinaan Terhadap Presiden dalam UU KUHP -Rapat Panja Komisi 3 dengan KPK dan Tim Pemerintah

Pada 13 Juni 2017, Panitia Kerja (Panja) Komisi 3 DPR-RI mengadakan rapat dengan Tim Pemerintah. Rapat diagendakan membahas Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Narkoba, dan Penghinaan terhadap Presiden. Rapat Panja RUU KUHP dibuka Benny Kabur Harmandari NTT 1 pukul 11:21 WIB. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Tim Pemerintah Baca Selengkapnya

27 May 2017 - Panitia Kerja (Panja) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) - Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Pada 27 Mei 2017, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Panitia Kerja (Panja) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 16:48 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baca Selengkapnya

22 May 2017 - Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Buku 2 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah (KPK dan BNN)

Pada 22 Mei 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Panja dengan Tim Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh KPK dan BNN mengenai Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Buku 2. Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 10:51 WIB. Baca Selengkapnya

6 Feb 2017 - Tindak Pidana pada Agama – Komisi 3 DPR RI Panitia Kerja RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Rohaniawan, dan Tim Pemerintah.

Pada 6 Februari 2017, Komisi 3 DPR RI Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Rohaniawan, dan Tim Pemerintah mengenai tindak pidana pada agama. RDPU dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari fraksi Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) 1 pukul 10:56 WIB. Baca Selengkapnya

6 Feb 2017 - Berita Hoax dan Kebebasan Pers – Komisi 3 DPR RI Rapat Panja RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Dewan Pers, Komisi Informasi Publik, Ikatan Penerbit Indonesia, dan Tim Pemerintah

Pada 6 Februari 2017, Komisi 3 DPR RI Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Pers, Komisi Informasi Publik (KIP), Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), dan Tim Pemerintah mengenai berita hoax dan kebebasan pers. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari fraksi Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) Baca Selengkapnya

30 Jan 2017 - RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Komisi 3 DPR RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Pada 30 Januari 2017, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Panja dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengenai pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari fraksi Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) 1 pukul 10:55 WIB. Baca Selengkapnya

26 Jan 2017 - Panja RUU KUHP - Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Pada 26 Januari 2017, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Panja RUU KUHP. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 14:20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baca Selengkapnya

24 Jan 2017 - Pembahasan Panja RUU KUHP - Raker Panja Komisi 3 dengan Tim Pemerintah

Pada 24 Januari 2017, Komisi 3 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja Panja dengan Tim Pemerintah tentang pembahasan Panja RUU KUHP. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Benny K dari Fraksi Demokrat dapil NTT 1 pada pukul 14:08 WIB. Baca Selengkapnya

16 Jan 2017 - Buku II RUU KUHP - Panja RUU KUHP Komisi 3 RDP dengan Tim Pemerintah

Pada 16 Januari 2017 Panja RUU KUHP Komisi 3 mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan bersama dengan Tim Pemerintah. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Benny Kabur Harman, dari NTT 1 pada10:52 WIB. Rapat dihadiri oleh 4 fraksi, antara lain Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Partai Demokrat. Rapat kali ini membahas Buku II RUU KUHP.   PEMAPARAN MITRA Berikut merupakan pemapa Baca Selengkapnya

5 Oct 2016 - Penerapan Hukuman Mati-Komisi 3 DPR RI Panja RUU KUHP mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Para Pakar Hukum yaitu Romo Magnis Susesno, Todung Mulya Lubis, dan Letjend (Purn) Kiki Syahnarki.

Pada 5 Oktober 2016 Komisi 3 DPR RI Panja KUHP mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Para Pakar Hukum yaitu Romo Magnis Susesno, Todung Mulya Lubis, dan Letjend (Purn) Kiki Syahnarki. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU KUHP dengan para pakar dimulai pukul 10.31 WIB oleh Benny K Harman dari Fraksi Demokrat dapil NTT1. Pada RKUHP terdapar 2 buku, 1 buku sudah disepakati dan telah diselesa Baca Selengkapnya

4 Oct 2016 - RUU KUHP – RDPU Komisi 3 dengan International Committee of Red Cross

Pada 4 Oktober 2016 Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan International Committee Of Red Cross (ICRC). Rapat diagendakan membahas mengenai buku ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP) mengenai kejahatan perang dan hukum humaniter. Rapat dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari NTT1. Rapat dibuka pukul 10.00 WIB dan dim Baca Selengkapnya

19 Nov 2015 - Revisi KUHP dan Kinerja KPK - Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Pimpinan KPK

Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada 19 November 2015 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki membahas masukan dari KPK mengenai revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat dipimpin oleh ketua komisi 3, Azis Syamsuddin dari Lampung 2. Rapat diagendakan hingga pukul 17:30 WIB dengan kesimpulan. Selanjutnya Azis meminta kesediaan bagian hukum KPK Baca Selengkapnya

8 Sep 2015 - Hukuman Mati, Hukuman Kerja Sosial, dan TPPO di Laut – RDPU Komisi 3 dengan Pakar tentang RUU KUHP

Pada 8 September 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pakar tentang Rencana Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat dipimpin oleh Trimedya Panjaitan PDI Perjuangan dapil Sumatera Utara 2. Rapat dibuka pada pukul 14:34 dengan ditandatangani oleh 16 anggota. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional: Tidak ada Baca Selengkapnya

- Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) - Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Pada 25 Januari 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 14:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baca Selengkapnya

- Rencana Kerja Kemenkumham Tahun 2020, Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Membahas Tindak Lanjut Pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan - Raker Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum & HAM (Rapat Lanjutan 24 Februari 2020)

Pada 25 Februari 2020, Komisi 3 DPR RI mengadakan Raker dengan Menteri Hukum & HAM tentang Rencana Kerja Kemenkumham Tahun 2020, Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Membahas Tindak Lanjut Pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan (Rapat Lanjutan 24 Februari 2020). Raker dipimpin oleh Desmond J. Fraksi Gerindra dapil Banten 2 pada pukul 11:30 WIB. Baca Selengkapnya

Hasil Pleno Fraksi

Belum ada hasil pleno.

Dokumen

    Belum ada dokumen.

Share