Prolegnas | : | Prolegnas 2015-2019 |
Status | : | Tahap Pembahasan Tingkat 1 |
Pengusul | : | DPR |
RUU Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh.
Pada Paripurna 26 Juli 2018 bersamaan dengan penutupan masa sidang, RUU ini disepakati untuk diperpanjang waktu pembahasannya.
Pada 25 Maret 2019, Komisi 8 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.Rapat dibuka dan dipimpin oleh M Ali Taher Fraksi PAN dari Dapil Banten 3 pada pukul 19:34 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk Baca Selengkapnya
Sodik Mudjahid,anggota DPR fraksi Gerindra dapil Jawa Barat 1 membuka rapat dengar dengan DutaBesar Indonesia untuk Arab Saudi pada 27 November 2018 pukul 15:53 WIB. Sebagai pengantar rapat, Sodik menyampaikan bahwa saat ini Komisi 8 sedang membahas revisi UU Nomor 13/2008 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan salah satu yang dibahas adalah visa haji furoda. Sodik menuturkan bahwa visa furoda a Baca Selengkapnya
Pada 3 Oktober 2016, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Hukum dan HAM mengenai Pengambilan Tingkat 1 Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Deding Ishak dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Jawa B Baca Selengkapnya
Pada 7 Maret 2016, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Dian Puji Simatupang mengenai Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Haji dan Umroh. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Deding Ishak dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Jawa Barat 3 pada pukul 15.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: nasional.kompas.com) Baca Selengkapnya
Pada 26 Januari 2016, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pengusul Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (RUU PIHU) dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul RUU PIHU. Rapat dipimpin Wakil Ketua Baleg, Totok Daryanto dapil Jatim 5. Rapat dinyatakan kuorum dan dibuka untuk umum pukul 13.57 WIB. Pengusul RUU PIHU diwakili oleh Sodi Baca Selengkapnya
Pada 26 Januari 2016, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Pengusul (Komisi 8 DPR-RI) tentang RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Totok dari Fraksi PAN dapil Jawa Timur 5 pada pukul 14.00 WIB. (Ilustrasi: Harian Nasional) Baca Selengkapnya
Pada 23 September 2015, Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bank Syariah mengenai Masukan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Sodik Mujahid dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Barat 1 pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilust Baca Selengkapnya
Pada 30 Juni 2015, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh (PIHU). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Deding Ishak dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Jawa Barat 3 pada pukul 12.44 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: liputan6.com) Baca Selengkapnya
Pada 23 April 2015, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Perundang-Undangan Setjen DPR RI mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Saleh dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 13.56 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https:// Baca Selengkapnya
Pada 27 Januari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin (Menag), Menteri Kesehatan, Nila Moeloek dan Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan (Menhub) terkait penyelenggaraan haji. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut me Baca Selengkapnya
Belum ada hasil pleno.
Belum ada dokumen.