Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

RUU Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh (PIHU)

Telah didiskusikan di DPR selama:

0 hari

Pengantar RUU / UU

RUU Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh.

Pada Paripurna 26 Juli 2018 bersamaan dengan penutupan masa sidang, RUU ini disepakati untuk diperpanjang waktu pembahasannya.

Rapat Tentang RUU / UU

25 Mar 2019 - Laporan Panja mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pendapat Mini Fraksi-Fraksi, Pandangan Pemerintah dan lain-lain – Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pada 25 Maret 2019, Komisi 8 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.Rapat dibuka dan dipimpin oleh M Ali Taher Fraksi PAN dari Dapil Banten 3 pada pukul 19:34 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk Baca Selengkapnya

27 Nov 2018 - Masukan terhadap Revisi UU Nomor 13/2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi

Sodik Mudjahid,anggota DPR fraksi Gerindra dapil Jawa Barat 1 membuka rapat dengar dengan DutaBesar Indonesia untuk Arab Saudi pada 27 November 2018 pukul 15:53 WIB. Sebagai pengantar rapat, Sodik menyampaikan bahwa saat ini Komisi 8 sedang membahas revisi UU Nomor 13/2008 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan salah satu yang dibahas adalah visa haji furoda. Sodik menuturkan bahwa visa furoda a Baca Selengkapnya

3 Oct 2016 - Pengambilan Tingkat 1 Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Hukum dan HAM

Pada 3 Oktober 2016, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Hukum dan HAM mengenai Pengambilan Tingkat 1 Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Deding Ishak dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Jawa B Baca Selengkapnya

7 Mar 2016 - Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Haji dan Umroh — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Dian Puji Simatupang

Pada 7 Maret 2016, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Dian Puji Simatupang mengenai Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Haji dan Umroh. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Deding Ishak dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Jawa Barat 3 pada pukul 15.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: nasional.kompas.com) Baca Selengkapnya

26 Jan 2016 - Pengajuan Harmonisasi RUU PIHU - Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Pengusul RUU PIHU

Pada 26 Januari 2016, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pengusul Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (RUU PIHU) dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul RUU PIHU. Rapat dipimpin Wakil Ketua Baleg, Totok Daryanto dapil Jatim 5. Rapat dinyatakan kuorum dan dibuka untuk umum pukul 13.57 WIB. Pengusul RUU PIHU diwakili oleh Sodi Baca Selengkapnya

26 Jan 2016 - RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh - Raker Badan Legislasi dengan Pengusul (Komisi 8 DPR-RI)

Pada 26 Januari 2016, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Pengusul (Komisi 8 DPR-RI) tentang RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Totok dari Fraksi PAN dapil Jawa Timur 5 pada pukul 14.00 WIB. (Ilustrasi: Harian Nasional) Baca Selengkapnya

23 Sep 2015 - Masukan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah — Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bank Syariah

Pada 23 September 2015, Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bank Syariah mengenai Masukan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Sodik Mujahid dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Barat 1 pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilust Baca Selengkapnya

30 Jun 2015 - Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh (PIHU) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pada 30 Juni 2015, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh (PIHU). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Deding Ishak dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Jawa Barat 3 pada pukul 12.44 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: liputan6.com) Baca Selengkapnya

23 Apr 2015 - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Perundang-Undangan Setjen DPR RI

Pada 23 April 2015, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Perundang-Undangan Setjen DPR RI mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Saleh dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 13.56 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https:// Baca Selengkapnya

27 Jan 2015 - Pengelolaan Haji - Rapat Kerja Komisi 8 dan Menteri Agama, Menteri Kesehatan & Menteri Perhubungan

Pada 27 Januari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin (Menag), Menteri Kesehatan, Nila Moeloek dan Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan (Menhub) terkait penyelenggaraan haji. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut me Baca Selengkapnya

Hasil Pleno Fraksi

Belum ada hasil pleno.

Dokumen

    Belum ada dokumen.

Share