Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

RUU Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Telah didiskusikan di DPR selama:

0 hari

Pengantar RUU / UU

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Revisi UU No 15 Tahun 2003).

Pada Paripurna ke-96 18 Mei 2017, RUU ini termasuk salah satu RUU yang sangat diharapkan dapat diselesaikan pada masa sidang ke-5 2016/2017 tersebut [sumber]

Pada Paripurna 15 Desember 2016 bersamaan dengan penutupan masa sidang, RUU ini disepakati untuk diperpanjang waktu pembahasannya.

Unduh draf UU di sini

Rapat Tentang RUU / UU

22 Mar 2017 - Pelibatan dan Peran Serta Masyarakat di dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah

Pada 22 Maret 2017, Panitia Khusus DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Pelibatan dan Peran Serta Masyarakat di dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Hanafi Rais dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan DI Yogyakarta pada pukul 10:58 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: cnnindonesia.com Baca Selengkapnya

14 Dec 2016 - Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Pengesahan Anggota Panitia Kerja (Panja) dan Pembahasan Jadwal — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Pada 14 Desember 2016, Panitia Khusus DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah mengenai Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Pengesahan Anggota Panitia Kerja (Panja) dan Pembahasan Jadwal. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Muhammad Syafi'i dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) daerah pemilihan Sumatera Utara 1 pada pukul 10:59 WIB dan dinyatakan terbuka un Baca Selengkapnya

20 Oct 2016 - Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan RI

Pada 20 Oktober 2016, Panitia Khusus DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan RI mengenai Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Muhammad Syafi'i dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) daerah pemilihan Sumatera Utara 1 pada pukul 10:20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilus Baca Selengkapnya

20 Oct 2016 - Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Direktorat Jenderal Perhubungan dan Laut, dan Ketua Dewan Pers

Pada 20 Oktober 2016, Panitia Khusus DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Direktorat Jenderal Perhubungan dan Laut, dan Ketua Dewan Pers mengenai Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Hanafi Rais dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah Pemilihan DI Yogyakarta pada pukul 14:24 WIB dan dinyata Baca Selengkapnya

13 Oct 2016 - Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Terorisme — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI dan Mahkamah Agung

Pada 13 Oktober 2016, Panitia Khusus DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lemhanas RI dan Mahkamah Agung mengenai Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Terorisme. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Supiadin Aries Saputra dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) daerah pemilihan Jawa Barat 11 pada pukul 10:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: mediaindon Baca Selengkapnya

15 Sep 2016 - Pencegahan Terorisme — Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag)

Pada 15 September 2016, Pansus RUU tentang Tindak Pidana Terorisme mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai Pencegahan Terorisme. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Muhammad Syafi’i dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Sumatera Utara 1 pada pu Baca Selengkapnya

8 Sep 2016 - Rancangan Undang Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pada 8 September 2016, Panitia Khusus DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Muhammad Syafi'i dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) daerah pemilihan Sumatera U Baca Selengkapnya

16 Jun 2016 - Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Pada 16 Juni 2016, Panitia Khusus DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Supiadin Aries dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) daerah pemilihan Jawa Barat 11 pada pukul 10.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: cnnindonesia.com) Baca Selengkapnya

15 Jun 2016 - Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Densus 88 dan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pada 15 Juni 2016, Panitia Khusus DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Densus 88 dan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Muhammad Syafi'i dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) daerah pemilihan Sumatera Utara 1 pada pukul 10.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilust Baca Selengkapnya

9 Jun 2016 - Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komnas HAM, Tim Pembela Muslim, Setara Institute, Imparsial, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Pada 9 Juni 2016, Panitia Khusus DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komnas HAM, Tim Pembela Muslim, Setara Institute, Imparsial, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Hanafi Rais dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta pada pukul 10.29 WIB dan Baca Selengkapnya

8 Jun 2016 - Masukan dan Pandangan terkait RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Yayasan Indonesia Institute for Society Empowerment (INSEP), Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Brigadir Jenderal (Purnawirawan) Anton Tabah

Pada 8 Juni 2016, Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Yayasan Indonesia Institute for Society Empowerment (INSEP), Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Brigadir Jenderal (Purnawirawan) Anton Tabah mengenai Masukan dan Pandangan terkait RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Supiadin Arie Baca Selengkapnya

1 Jun 2016 - Masukan dan Pandangan terkait RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Parisada Hindu Dharma (PHDI), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi)

Pada 1 Juni 2016, Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Parisada Hindu Dharma (PHDI), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) mengenai Masukan dan Pandangan terkait RU Baca Selengkapnya

Hasil Pleno Fraksi

Dokumen

    Belum ada dokumen.

Share