Telah didiskusikan di DPR selama:

0 hari

Pengantar RUU / UU

RUU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Perubahan atas UU No 39 Tahun 2004). Pada rapat paripurna 25 Oktober, Dede Yusuf menyampaikan bahwa perubahan nama RUU yang semula tentang "Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri" berubah menjadi tentang "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" karena substansinya berbeda.

Pada Paripurna ke-96 18 Mei 2017, RUU ini termasuk salah satu RUU yang sangat diharapkan dapat diselesaikan pada masa sidang ke-5 2016/2017 tersebut [sumber]

Rapat Tentang RUU / UU

Pada 30 Agustus Tim Pengawas TKI mengadakan rapat yang dipimpin Fahri Hamzah dari Fraksi PKS dapil NTB. Fahri membuka rapat pukul 10:43 WIB. Pendalaman Rapat Fraksi PDIP: Rieke Diah Pitaloka dari Jawa Barat 7. Rieke mengucapkan terima kasih kepada tim pengawas TKI atas masuknya jaminan sosial untuk buruh migran Indonesia. Rieke mengatakan bahwa salah satu rekomendasi kunjungan kerja oleh Timwas ad Baca Selengkapnya

Pada 25 April 2017, Komisi 9 melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Migrant CARE, Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI), dan Jaringan Buruh Migran (JBM) untuk mendengar masukan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). RDPU dipimpin oleh Dede Yusuf Macan Effendi dari Fraksi Demokrat, dapil Jabar 2 dan dimulai pukul 12:14 WIB. Pemaparan Mitra Berikut paparan Migrant CARE at Baca Selengkapnya

Pada 25 April 2017, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Migrant Care, dan Jaringan Buruh Migran (JBM) tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI). RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Dede Yusuf dari Fraksi Partai Demokrat (FP-Demokrat) dapil Jawa Barat 2 pada pukul 12:14 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: Baca Selengkapnya

Pada 1 Juni 2016, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Kesatuan Pelaut Indonesia, dan Perwakilan Pelaut Wanita mengenai Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Pius dari Fraksi Partai G Baca Selengkapnya

Pada 8 Maret 2016, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan IOM Indonesia dan APJATI mengenai Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Syamsul Bachri dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2 pada pukul 16.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baca Selengkapnya

Pada 19 Januari 2016, Komisi 9 melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menakertrans, Kemendag, KemenPAN-RB, KemenPP-PA, Kemenlu, dan Kemenkumham membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Luar Negeri (RUU PPILN). Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 9, Dede Yusuf Macan Effendi dapil Jabar 1. Raker dibuka pukul 10.40 WIB setelah dinyatakan kuorum dengan dihadiri 26 Anggota Komisi 9. Dalam pe Baca Selengkapnya

Pada 19 Januari 2016, Komisi 9 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pembahasan RUU PPILN. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 2 pada pukul 10:40 WIB. (Ilustrasi: Hukum Online.com) Baca Selengkapnya

 Pada tanggal 26 Agustus 2015, Komisi 9 melaksanakan Rapat Panja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan agenda penyerahan hasil Panja TKI berupa RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Rapat dibuka pukul 13:52 WIB oleh Syamsul Bachri dari Sulawesi Selatan 2. Syamsul membuka rapat dengan memberikan pesan bahwa sudah ada draft yang bisa disampaikan ke Komisi, dan bila disetujui akan Baca Selengkapnya

Pada 23 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-Undangan DPR-RI (DUU) terkait pembahasan RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (RUU Perlindungan TKI). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9 Dede Yusuf Macan Effendy dari Jabar 2. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari DUU, antara lain: Di Prolegnas judulnya perubahan UU No.39 Baca Selengkapnya

Pada 3 Oktober 2018, Panitia Pengawas TKI DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perdagangan RI, Ditjen Imigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Pelaksanaan Undang Undang (UU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). RDP ini dibuka dan d Baca Selengkapnya

Hasil Pleno Fraksi

Dokumen

Belum ada dokumen.

Share