Prolegnas | : | Prolegnas 2015-2019 |
Status | : | Disetujui Menjadi UU |
Pengusul | : | Pemerintah |
UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan
Tujuan UU: Memberi payung hukum untuk melakukan pencegahan & penanganan jika terjadi krisis keuangan.
Pada 22 Februari 2017, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai Evaluas Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Mekeng dari F Baca Selengkapnya
Pada 17 Maret 2016, Komisi 11 melakukan Rapat Pleno dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka pengambilan keputusan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK). Rapat dipimpin Ketua Komisi 11, Ahmadi No Baca Selengkapnya
Pada 10 Maret 2016, Komisi 11 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, membahas pasal yang belum menemukan kesepakatan dalam Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK). Rapat hari ini dipimpin oleh Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1. Pemaparan Mitra Menteri Keuangan Baca Selengkapnya
Pada 18 November 2015, Komisi 11 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Bank Indoneisa (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perwakilan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Agenda rapat kali ini adalah pengumpulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). Rapat dipimpin oleh Ke Baca Selengkapnya
Pada 7 Oktober 2015, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Fadel dari Fraksi Partai Golongan Karya (FP-Golkar) dapil Gorontalo pada pukul 10.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://money.kompas.com) Baca Selengkapnya
Belum ada hasil pleno.
Belum ada dokumen.