| Prolegnas | : | Prolegnas 2015-2019 |
| Status | : | Disetujui Menjadi UU |
| Pengusul | : | DPR |
UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
Tujuan UU: Membentuk payung hukum untuk memberikan perlindungan & pemberdayaan kepada nelayan, pembudidaya ikan serta petambak garam.
Pada 3 Maret 2016, Komisi 4 mengadakan Rapat Pleno dengan Menteri Kelautan dan Kelautan (MenKP), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka pengambilan keputusan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam. Rapat ini adalah bagian dari Panitia Kerja (Panja) Baca Selengkapnya
Pada 27 Januari 2016, Komisi 4 melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Kelautan (MenKP), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang pembahasan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam. Raker ini adalah bagian da Baca Selengkapnya
Pada 27 Agustus 2015, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI mengadakan Rapat Internal mengenai Pengambilan keputusan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Rapat Internal ini dibuka dan dipimpin oleh Sarehwiyono dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Timur 8 pada pukul 17.35 W Baca Selengkapnya
Pada 17 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Dirut Perum Perindo), Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara (Dirut Perinus) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) untuk diminta pendapat dan masukannya terkait pembahasan UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (UU Perlindungan Nelayan). Raker dipimpin oleh Ketua K Baca Selengkapnya
Pada 16 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan asosiasi-asosiasi nelayan untuk diminta masukannya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Nelayan). Asosiasi-asosiasi nelayan yang diundang antara lain Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelay Baca Selengkapnya
Pada 15 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar-pakar perikanan untuk diminta masukannya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Nelayan). Para pakar yang diundang antara lain Prof Rokhmin Dahuri dari Masyarakat Perikanan Nusantara, Prof. Kamiso Handoyo Nitimulyo dari Universitas Gajah Mada, Dr. Baca Selengkapnya
Pada 4 Juni 2015, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Dengat Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang RUU Pemberdayaan Budidaya Perikanan. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Firman Soebagyo dari Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah 3 pada pukul 10.00 WIB. (Ilustrasi: KKP News) Baca Selengkapnya
Pada 4 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 3 Direktur Jenderal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Staf Ahli Menteri KKP mewakili Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Heriyanto Marwoto, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Slamet Soebjakto dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dirjen KP3K), Dr.Sudirman Saad untuk dimi Baca Selengkapnya
Pada 3 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI (Deputi PUU) tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Perlindungan Nelayan). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Deputi PUU, Kadir Johnson Rajagukguk antara lain: Ada 1,4 juta nelayan yang Baca Selengkapnya
Belum ada hasil pleno.
Belum ada dokumen.