Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Banten I
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
22/08/1958
Alamat Rumah
Jl. Permata Gading Blok M No.21-22. RT.01/RW.06. Kel.Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Banten I
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Hj. Tri Murny, SH terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM). Wanita yang dilahirkan pada tanggal 22 Agustus 1958 ini meraih 36.571 suara di dapil Banten I, mewakili Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Beliau berdomisili di Jakarta Utara, menikah dengan ketua DPW Nasdem Banten yang juga merupakan mantan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Drs. Irjen H. R. Abubakar Nataprawira, SH, dan merupakan ibu dari 3 orang anak.

Pada masa kerja 2014-2019 Tri Murny bertugas di Komisi VIII yang membidangi pemberdayaan perempuan, sosial dan agama.

Pendidikan

S1, Universitas Mpu Tantular, Jakarta Timur (2004)

Perjalanan Politik

Ibu Tri Murny berpengalaman sebagai ketua Bhayangkari Palembang selama tahun 1997, dilanjutkan sebagai ketua Bhayangkari Kota Bogor pada tahun 1998, Wakil Ketua Bhayangkari daerah Jawa Barat di tahun yang sama, dan juga Ketua Bhayangkari Cabang Humas Jakarta Selatan pada tahun 2000.

Berita duka datang dari gedung DPR atas meninggalnya Hj. Tri Murny, SH., Istri dari mantan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira tutup usia pada Senin, 7 Mei 2018 pukul 15:30 WIB di RS. Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara. [sumber]

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Corporate Social Responsibility (RUU CSR)

26 April 2016 - Tri menanyakan tentang korporasi mana yang saat ini dominan dan berikan tanggapan Pakar tentang dana CSR yang sudah berjalan di Indonesia. Lalu, regulasi apa yang harus dilakukan dalam menata CSR.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Tri Murny mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Tri menekankan bahwa pelayanan haji masih belum baik pada jamaah padahal keuangan haji jumlahnya puluhan Triliun. Tri menanyakan bagaimana proses pemilihan anggota BPKH yang dilakukan apabila dilakukan dengan singkat. Tri juga menanyakan dimana letak kesulitan dalam proses inpassing apakah di guru atau di Menag sendiri. [sumber]

Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

12 Januari 2017 - Tri minta verifikasi dari Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) berapa banyak sanksi yang sudah diberikan dan berapa banyak biro travel yang terbukti bermasalah dan tidak punya izin tapi masih melakukan penyelenggaraan ibadah umrah.   [sumber]

Realisasi APBN 2015 -  Baznas, BWI, dan BPPMI

4 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI), Tri Murny bertanya terkait apakah kriteria fakir miskin yang digunakan Baznas sama dengan yang dipakai BPS. Tri Murny meminta penjelasan pembagian alokasi dana dan dasar pertimbangan di BWI. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

14 Juni 2016 - Tri Murny ingin mengetahui banyaknya fakir miskin yang terlepas dari kategori fakir miskin setelah mendapatkan bantuan dari APBN 2015. Tri juga menanyakan langkah dan tahapan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial terkait dengan penyandang disabilitas.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

13 Juni 2016 - Tri menanyakan jumlah alokasi anggaran untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Tenaga Kerja Wanita dan berapa alokasi yang diusulkan KemenPP-PA untuk mendorong kota layak anak.  [sumber]

Pada 29 Januari 2015 - Tri Murny minta verifikasi dari Kemen PPPA mengenai program untuk mencegah eksploitasi anak, terutama untuk kebutuhan demonstrasi.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

13 Juni 2016 - Murny menanyakan apa urgensi dari pengadaan sarana dan prasarana ini. Murny juga menanyakan mengapa di tahun 2016 prasarana BNPB hanya terserap Rp.10 Miliar dan sisa Rp.113 Miliar, tetapi kenapa di tahun 2017 diajukan sebanyak Rp.86 Miliar. Tri Murny meminta alasan tidak terserapnya anggaran BNPB tahun 2016 yang masih tersisa saat dilakukan evaluasi.  [sumber]

Sumber Daya Perguruan Tinggi di Indonesia

21 Januari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tri meminta pemaparan gambaran dari segi penelitian dan tahapan seperti apa yang dilakukan, kajian yang dilakukan untuk membuat program 5.000 doktor dari Pendidikan Islam dan cara untuk mencapainya. Tri Murny juga mempertanyakan hasil inovasi perguruan tinggi islam sejauh mana serta bagaimana meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. [sumber]

Pengawasan Dana Bantuan Sosial

3 Juni 2015 - Tri Murny minta ke Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) laporan penyebaran Bantuan Sosial (Bansos) yang diserahkan kepada siswa miskin.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

23 April 2015 - Tri Murny minta penjelasan dari Menteri Sosial (Mensos) dasar pertimbangannya untuk menaikkan pagu anggaran Kemensos di 2016. Sehubungan dengan Program Kampung Siaga Bencana, menurut Tri Murny alokasi anggarannya kurang lebih untuk 135 kampung. Tri Murny minta klarifikasi dari Mensos indikator yang menjadi dasar Program Kampung Bencana dalam penguatan masyarakat tahan bencana.  [sumber]

Program Keluarga Harapan

Pada 21 April 2015 - Tri Murny minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) apa upaya Linjamsos untuk pastikan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik untuk peserta PKH. Tri Murny juga minta klarifikasi ke Dirjen Linjamsos berapa persentase peserta PKH yang tidak memenuhi kewajibannya.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015 - 2016

16 April 2015 - Tri Murny minta pendapat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) apakah anggaran KemenPPPA bisa ditingkatkan proporsinya untuk kebutuhan terpadu lingkungan perlindungan perempuan dan anak.  [sumber]

Managing Disaster Risk Nasional 

Pada 15 April 2015 - Tri menanyakan persiapan yang dilakukan BNPB dalam mengimplementasikan “Sendai Framework”.  [sumber

Anggaran Dirjen-Dirjen Bimbingan Masyarakat 

Pada 3 Februari 2015 - Tri Murny fokus kepada isu pelarangan pernikahan beda agama, Tri Murny minta klarifikasi mengenai perkembangan status terakhir pembahasan isu tersebut.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
22/08/1958
Alamat Rumah
Jl. Permata Gading Blok M No.21-22. RT.01/RW.06. Kel.Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Banten I
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan