Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan Isu-isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos)
Tanggal Rapat: 30 Jan 2018, Ditulis Tanggal: 10 Sep 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Menteri Sosial
Pada 30 Januari 2018, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos) mengenai Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan Isu-isu Aktual Lainnya. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Ali Taher dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Banten 3 pada pukul 13:34 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kemsos.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Sosial
Menteri Sosial (Mensos) - Dr. Idrus Marham
- Dikarenakan ini adalah rapat pertama Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Komisi 8 DPR RI, maka diperlukan perkenalan secara formal. Kemensos memiliki 3 staf ahli dan 2 masih kosong.
- Sesuai dengan Undangan pada hari ini, terdapat 2 hal yang akan disampaikan yaitu berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan APBN 2017 dan isu-isu aktual. Kemensos meminta izin secara sistematis dan menyeluruh untuk menjelaskan masalah evaluasi APBN 2017.
- Pada tahun 2017, anggaran Kemensos sekitar Rp17 Triliun dan pada tahun 2018 sekitar Rp41 Triliun. Anggaran dari tahun ke tahun bertambah. Oleh karena itu, Kemensos berkomitmen untuk mengelola anggaran dengan panduan yang ada dan mengucapkan apresiasi kepada Komisi 8 DPR RI. Pertambahan anggaran ini merupakan bukti respon positif dari Komisi 8 DPR RI terhadap program-program Kemensos. Meskipun anggaran selalu naik, bukan berarti meminta tahun depan juga naik.
- Realisasi anggaran sebesar 97.30%. Kemensos menempati urutan ketiga. Tetapi, jika membicarakan Kementerian, maka Kemensos menempati urutan pertama dalam hal penyerapan anggaran 2017. Rincian realisasi:
- Masalah kantor pusat, daerah dan dekon semua di atas 90% dan rata-ratanya 97%.
- Dirjen penanganan fakir miskin masih memiliki sisa Rp130 Miliar.
- Realisasi bantuan pangan non tunai penyerapan anggarannya tidak mencapai 100% karena efisiensi dan optimalisasi anggaran per program sehingga masih masih tersisa.
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke masing-masing rekening dilakukan dengan kerja sama antara Kemensos dengan 4 bank sehingga dapat dimonitor.
- Realisasi pemberdayaan sosial 94% dan masih ada sisa Rp24 Miliar.
- Rumah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) capaiannya 100%.
- Kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial realisasinya 100%.
- Pemberian jasa ke pahlawan hanya terealisasi sebanyak 4 orang sehingga hanya 40%.
- Ditjen rehabilitasi sosial realisasinya di atas 90% dan sisa anggarannya masih ada Rp21 Miliar dari total Rp928 Miliar.
- Capaian pada rehabilitasi sosial targetnya hanya 19.000 dari 22.000 sehingga capaiannya 110%.
- Ditjen perlindungan dan jaminan sosial anggaran totalnya yakni Rp13 Triliun dan realisasinya Rp13 Triliun sehingga capaiannya 97.86% dan sisa anggarannya Rp285 Miliar.
- Terdapat sebuah dinamika tentang program perlindungan dan jaminan sosial yakni pada Program Keluarga Harapan (PKH) regular yang melebihi target.
- Bantuan sosial (bansos) ke korban bencana sosial melebihi target rata-rata. Korban yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 183%.
- Pendampingan psikososial yang melayani korban bencana alam sebesar 83%.
- Sekretariat Jenderal memiliki total anggaran sebesar Rp254 Miliar dan capaiannya 90an% dengan sisa Rp10 Miliar.
- Inspektorat Jenderal anggarannya Rp36 Miliar dan capaiannya 95% sehingga sisanya Rp1 Miliar.
- Capaian pengawasan dan peningkatan akuntabilitas mencapai 90%.
- Isu-isu aktual:
- Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk di Asmat.
- Sejak dilantik menjadi Mensos, tugas pertama adalah mengunjungi Asmat. Perjalanan ke Asmat dengan rute dari Jakarta ke Timika dan dari Timika ke Asmat naik pesawat kecil dan naik boat menelusuri sungai-sungai. Sungainya sangat luas dan lebar juga. Perlu 40 menit di atas sungai sampai mencapai ibukota. Kondisinya sangat memprihatinkan karena semuanya di atas rawa-rawa. Budaya masyarakat di sana hidupnya tergantung pada alam. Air sangat sulit dan sangat bergantung pada hujan. Makannya adalah sagu dan talas. Maka Kemensos mengevaluasi bersama dan diberikan beras. Itu adalah kondisi real disana.
- Tanggapannya adalah terciptanya tim terpadu dari Pemerintah. Disana juga ada posko. Langkah-langkah untuk menangani ini adalah dengan telah dilakukannya penelusuran rumah-rumah masyarakat yang menyebar dan perjalanannya menggunakan boat melalui sungai yang mencapai 3 jam. Dari sungai ke dalam juga memerlukan perjuangan.
- Dari 23 distrik, telah ditelusuri sampai 22 distrik. Terdapat 7.000 yang kena cacar. Perkembangannya dari waktu ke waktu berubah-ubah.
- Kemensos telah mengambil langkah dengan memberdayakan komunitas adat terpencil dan sudah dianggarkan. KAT ini perlu dukungan dan perhatian khusus. Selain itu juga diperlukan program PKH.
- Kemensos dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko PMK mengusulkan ini perlu ada pendekatan secara terpadu dan menyeluruh. Kemensos mengusulkan adanya rakor antar Kementerian. Kemensos menyadari bahwa membangun Papua harus berbasis budaya lokal dan tidak bisa berpikir sama dengan daerah lain. Oleh karena itu, perlu pendampingan. Pada tanggal 25 yang lalu dalam rapat dengan Menko PMK ada kesepakatan-kesepakatan dan informasinya ada rapat lagi untuk menyelesaikan masalah, seperti pemberian bantuan-bantuan agar masyarakat di Papua bisa makan.
- Terkait gempa bumi Banten.
- Pada saat terjadi gempa, Kemensos langsung turun ke Lebak sehari setelahnya dan langsung memberi bantuan. Hal yang pertama dipikirkan adalah makannya. Kemensos juga berkoordinasi dengan lembaga lainnya dalam memberikan bantuan kepada program. Bantuan yang diberikan dari Kemensos adalah Rp2 Miliar. Untuk di Banten yakni Rp890.000.000, di Jawa Barat Rp1,5 Miliar dan juga di Sukabumi dibelikan mobil air karena perlu pelayanan sisi air.
- Kemensos berkoordinasi dengan Pemda mengenai rumah yang rusak ringan akan diberikan bantuan sesuai dengan syarat-syarat.
- Perluasan PKH dari 6.000.000 menjadi 10.000.000 dan perlu anggaran Rp21 Triliun untuk 4 tahap penyaluran. Akses PKH untuk menjangkau wilayah sulit seperti di Papua memerlukan perkembangan.
- Terdapat kontak center Kemensos dengan pertimbangan Kemensos ingin lebih mendekatkan Pemerintah dengan masyarakat.
- Kemiskinan di desa yakni 14% dan di kota 10%. Kemensos sudah bekerjasama dengan Kemendes dan Kementan.
- Kedudukan basis data terpadu akan terus digunakan dna kedepannya dapat menurunkan angka kemiskinan.
- Kemensos juga mencoba mapping dan membuat blue print dimana sosial dasar dan kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab bersama.
- Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk di Asmat.
- Tim Kemensos selama 3 hari ini bekerja keras untuk mempersiapkan raker pada hari ini. Kemensos berharap Komisi 8 selalu mengawasi Kemensos.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)