Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Timur V
Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Malang
Tanggal Lahir
22/03/1960
Alamat Rumah
Jl. Garuda II Blok E3/3, Bintaro Jaya. Pesanggarahan. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur V
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

Latar Belakang

Andreas Eddy Susetyo, pria kelahiran 1960, berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dapil Jawa Timur V (Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu) setelah memperoleh 56.160 suara.  

Pendidikan

S1, Teknik Elektro, Institut Teknologi Surabaya. Surabaya
S2, Manajemen, Prasetiya Mulya, Jakarta (1994)
Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat
 

Perjalanan Politik

Andreas Eddy Susetyo adalah pendatang baru di parlemen di tahun 2014.  Sebelum terjun ke politik, Andreas lebih dikenal sebagai pakar perbankan nasional.  Faktor usia dan kesuksesan karir di dunia perbankan membuat pria ini mencoba mengajukan diri menjadi calon legislatif.

“Pepatah lama mengatakan, hingga usia 25 tahun, kita berbuat untuk diri kita sendiri. Usia 25-50 tahun, kita berbuat demi keluarga. Di usia 50 tahun ke atas, saatnya kita mengabdi untuk masyarakat,” tutur salah satu caleg DPR RI Dapil V Malang Raya Nomor 4 dari PDIP itu.

Lulusan terbaik di Teknik Elektro ITS Surabaya hampir dua puluhan tahun melang-melintang di bidang perbankan. Tahun 1995 silam, di usianya 35 tahun, ia sudah menjabat sebagai executive management PT Bank Niaga. Sejak 2001 lalu, ia juga berhasil mengantarkan Bank Mandiri mengintegrasikan layanan teknologinya atau core banking system (CBS). Ia pun pernah mengenyam berbagai posisi penting di perusahaan multinasional seperti IBM dan Bank of Macau.

Setelah berkecimpung di dunia perbankan, kini saatnya Andreas ingin mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara. Perkenalannya dengan Politikus PDIP Kwin Kian Gie dan Laksamana Sukardi menginspirasi dia untuk terjun ke dunia politik. Menurut Andreas, masalah di Indonesia sangat komplek, sehingga dibutuhkan kejelian untuk mengatasi berbagai masalah bangsa.

Ditanya soal toleransi, Andreas dengan lantang mengatakan, toleransi di Indonesia itu harga mati. Karena Indonesia memiliki beragam suku dan agama.

“Hidup berdampingan dengan suku, dan agama yang berbeda-beda, seharusnya toleransi bukan menjadi permasalahan lagi, semestinya begitu,” kata pria yang juga pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi bergengsi, Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Kembali pada Pancasila dan Bhineka Tungal Ika, itu kuncinya, agar toleransi di masyarakat Indonesia bisa berjalan dengan mulus.

“Sebenarnya kan ini sudah diatur ya, di Pancasila, ada sila persatuan Indonesia, ada juga sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah jelas itu, Indonesia harus bersatu walau terdapat beragam suku adat dan agama, terus pemahaman semboyan bangsa kita, Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga, Indonesia ini satu, ya Indonesia, tak perlu mempersoalkan perbedaan suku, agama,” papar Andreas dengan penuh semangat.

Jadi akan sangat menyakitkan bagi Andreas, bila ada perang antarsuku, ataupun karena alasan agama. Bagi dia, warga belum sepenuhnya memahami Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Pengertian, dan saling menghormati, bisa mnejadi landasan utama warga agar tidak terjadi konflik suku ataupun agama. 

Terkait kondisi di daerah pemilihannya, ia mengatakan, di Malang Raya belum mendengar ada persoalan toleransi yang berakhir dengan konflik. Andreas beberapa kali mendapatkan laporan soal sulitnya membangun tempat ibadah di beberapa lokasi.

“Kalau menurut saya, pembangunan tempat ibadah itu sudah ada aturannya. Selama itu tidak menyalahi aturan, kenapa harus dilarang oleh warga sekitar, bukannya kebebasan beragama dan menjalan idbadahnya juga sudah diatur dalam undang-undang?” tegas Andreas.

Andreas juga sering bertemu dengan banyak tokoh forum kerukunan umat beragama di Malang. Ia berdiskusi dengan beragam topik, persoalan di masyarakat, bukan saja soal agama, tetapi juga pendidikan, kesehatan dan lainnya. Selama berdiskusi dia dapat merasakan atmosfer yang sangat guyub, hangat dan bersahabat. Sehingga permasalahan toleransi di Malang Raya tidak perlu dicemaskan. Dia yakin, warga Malang sudah sangat menyadari betul soal toleransi beragama.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

22 April 2016 - (SindoNews.com) - Rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty menurut Komisi XI DPR RI memiliki nuansa politik yang sangat kental. Hal ini lantaran sejak awal terjadi tarik menarik di parlemen terkait rencana pemerintah memberlakukan pengampunan bagi para pengemplang pajak tersebut.

Anggota Komisi XI DPR‎, Andreas Eddy Susetyo menuturkan kebijakan tersebut sejak awal memang kontroversial. Pasalnya dia menilai pemerintah berkeinginan memberikan ampunan kepada orang-orang yang tidak patuh pajak dan melarikan dananya ke luar negeri.

"‎RUU ini justru nuansa politiknya sangat kental. Karena menyangkut kebijakan publik yang dari awal sudah kontroversial. Orang beri ampunan itu kan suatu yang kontroversial. Jadi dari lahirnya demikian," katanya dalam sebuah diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (22/4/2016).

Menurutnya, proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR pun kerap terjadi tarik menarik antara mereka yang pro dan kontra terhadap tax amnesty. Bahkan, pembahasan RUU Tax Amnesty yang dilakukan Badan Musyawarah (Bamus) DPR beberapa waktu lalu pun sempat dipertanyakan.

"Awalnya saat di bamus pun sempat ada yang mempertanyakan, terus konsultasi dengan Presiden akhirnya proses berjalan dan diserahkan di komisi XI," imbuh dia.

Tak hanya itu, dia juga mengkritik pemerintah yang berencana mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 jika telah ada kejelasan mengenai RUU Tax Amnesty. Menurutnya, hal tersebut justru membuat parlemen terpojokkan.

‎"Ini yang membuat kita seperti dipojokkan dalam keadaan ini. Kita paham perlu kehati-hatian. Memang akhirnya dalam posisi ini kita dalam tahap meminta pandangan dari segala pihak dulu. Karena ini UU yang sangat kontroversi, dan baru kita lakukan pembahasan. Tapi pembahasan ini akhirnya yang paling jadi titik balik adalah pada keputusan politik. Karena situasinya sudah demikian," tandasnya.  [sumber]

RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) - Mendengar Masukan

19 April 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 11 DPR-RI dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Asoisiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Andreas ingin mengklarifikasi Kadin bahwa  Tax Amnesty sudah dilakukan dua kali di Indonesia pada tahun 1984 dan 2008. Ia menanyakan apa penyebab Tax Amnesty sebelumnya tidak berhasil. Andreas juga menanyakan jika menurut perhitungan baiknya Tax Amnesty diberlakukan sekarang atau menunggu keterbukaan data di 2018 sehingga tidak ada kerahasiaan perbankan lagi. Selain itu, ia menanyakan berapa besar modal segar yang akan masuk ke Indonesia akibat Tax Amnesty. Dan indikator apa yang memastikan bahwa dana yang luar akan masuk ke Indonesia. Andreas berpendapat repatriasi akan menggerakkan ekonomi dan meningkatkan tenaga kerja. Terkait utang, ia beranggapan utang pajak banyak keluhannya. [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - Andreas Eddy Susetyo mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)

10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Andreas mempertanyakan mengenai rencana bisnis bank 2015. Andreas memaparkan bahwa pertambangan saat ini minus tetapi kredit milik BNI (Bank Negara Indonesia) bertambah. Andreas mengimbau agar BNI selalu berhati-hati [sumber]

RUU Bank Indonesia

29 Juni 2015Andreas sependapat dengan masukan dari 4 mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk memperjelas pasal mengenai ‘Tujuan BI’ di draft Revisi UU Bank Indonesia (RUU BI). Andreas menilai tujuan bank sentral tiap negara berbeda-beda. Andreas menilai Panitia Kerja (Panja) RUU BI perlu kaji dan definisikan apa itu ‘kepentingan nasional’ karena itulah tujuan akhir dari RUU BI ini. Andreas menilai Panja RUU BI perlu mencari dulu ‘rohnya’ dan mempertimbangkan juga situasi dan perkembangan terakhir.

Andreas tidak setuju Tugas Bank Indonesia (BI) menjadi ‘Kopkamtib’ sistem keuangan dan sepakat BI perlu koordinasi dengan lembaga lain. Sehubungan dengan pasal mengenai ‘Tugas BI’ terkait kebijakan Tingkat Bunga Overnight, Andreas sepakat dengan usulan merubah ‘Tujuan BI’ menjadi menjaga stabilitas sistem keuangan menimbang sudah tidak ada lagi Direktorat Jenderal Moneter dan Direktorat Jenderal Sistem Keuangan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Terkait sistem pembayaran, Andreas menilai perlunya pendalaman oleh Panitia Kerja (Panja) RUU BI karena sekarang tidak jelas antara wewenang BI dan Kemenkeu dalam mengatur bank dan non-bank.

Andreas minta klarifikasi ke empat mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) dimana batasan ‘conflict of interest’ pada Operasi Moneter. Menurut Andreas batasan tersebut ‘kabur’ karena kalau sukses tidak masalah tapi ketika gagal tidak jelas siapa yang tanggung jawab.  [sumber]

RUU Perbankan

13 April 2015 - Andreas mengatakan klasifikasi bank saat ini terkait dengan struktur industri keuangan, sehubungan dengan permintaan Asbanda untuk mencantumkan BPD dalam UU Perbankan baru. Andreas mengatakan regulator tidak memisahkan kategorisasi Bank hanya berdasarkan misi tetapi berdasarkan operasional. Andreas tidak masalah bila BPD dirubah menjadi lembaga keuangan non-bank (LKNBK) bila hal itu menguntungkan. Andreas menanyakan arah yang akan diusung BPD di masa depan. Untuk Asbisindo Andreas menanyakan apakah Bank Syariah bisa termasuk kategori bank khusus. Andreas mengatakan bahwa Dana Haji bisa dipindahkan ke Bank Syariah tapi harus dilakukan pembenahan secara menyeluruh di Bank Syariah.  [sumber]

Tanggapan

RAPBN 2019

7 Juni 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Bappenas. Andreas meminta penjelasan mengenai program kerja Bappenas. Sejak bulan Mei, Andreas mengumpulkan semua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat, dan belum berjalan karena 4 menteri masih keluar negeri. Andreas berpendapat bahwa banyak hal yang masuk efektivitas belanja namun tititk lemahnya terdapat di monitoring dan evaluasi. Andreas meminta penjelasan lebih lanjut mengenai program dan bentuk Bappenas. [sumber]

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo, Andreas melihat konsistensi yang dilakukan Pak Agus yang terlihat dari terobosan yang dilakukan. Andreas berpendapat, Pak Agus ini bertangan dingin. Andreas juga mengatakan masalah penanganan inflasi dengan TPID ini langkah strategis karena pengaruh inflasi ada pihak pemerintah pusat dan daerah dan komisi 11 ini mengurusi kebijakan moneter dan fiskal. Andreas berkata, problem utama Indonesia  adalah defisit neraca pembayaran yang sejak 2012, pasar keuangan belum dalam dan maju. Andreas berkata, ketika tax amnesty diharapkan dapat mengembalikan dana itu ke Indonesia tapi target itu belum sepenuhnya. Andreas berkata, independensi BI harusnya bisa jadi faktor pembawa dan melahirkan pemikiran yang bisa keluar dari siklus yang berulang, ternyata fundamental ekonomi kita yang baik belum bisa hadapi tekanan eksternal. [sumber]

Persiapan Bank Menghadapi Lebaran 2018

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Bank Mandiri, CIMB dan BNI. Andreas berpendapat mengenai perbankan agar melihat sumber likuiditas. Andreas meminta pandangan mengenai sinkronisasi kebijakan dollar.(sumber)

Evaluasi Kerja Tahun 2017, Rencana Kerja Tahun 2018, Pemanfaatan Dana China Development Bank (CDB) dan Kasus Pembobolan Dana Nasabah

23 April 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Mandiri mengenai perkembangan kredit segmen Bank Mandiri, Andreas menanyakan bahwa pada tahun 2017 usaha mikro yang berkembang sebesar 22%, kemudian menanyakan apakah kredit mikro tanpa subsidi masih kompetitif dan berapa persentase kredit usaha rakyat (KUR). Andreas juga menanyakan sampai sejauh mana kontribusi pertumbuhan kredit ke pertumbuhan ekonomi. Andreas menjelaskan bahwa sekarang korporasi juga menggantungkan pada pasar modal dan permasalahan bukan pada sisi penyaluran kredit serta banyak kredit yang tidak digunakan. Andreas menjelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) sudah menurunkan bunga acuan hingga empat kali namun penurunan bunga kredit sangat lambat. Untuk itu Andreas menanyakan di mana kendalanya. Andreas kembali menanyakan perihal apakah Bank Mandiri mempertahankan Net Interest Margin (NIM) yang besar atau ada ketidakefisienan yang besar serta sampai sejauh mana pelemahan mata uang rupiah terhadap resiko kredit perbankan. Andreas mengungkapkan bahwa bagaimana pun terbukti bahwa Bank Mandiri masih corporate, untuk itu Ia ingin tahu apakah ultra mikro diperlukan untuk Bank Mandiri sendiri atau anak perusahaan. [sumber]

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Market Cap

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Andreas mengungkapkan bahwa dirinya meminta maaf bila sebentar lagi akan meninggalkan temapat sehingga jawaban atas pertanyaannya diminta dijawab secara tertulis. Andreas menjelaskan bahwa BRI dikenal menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar dan anggota Komisi 11 memberikan subsidi, namun dalam tinjauan, Komisi 11 selalu mendapat keluhan, terutama di KUR mikro. Andreas memohon konfirmasi bila ada nasabah baru. Andreas menanyakan, saat turun ke bawah, Komisi 11 bisa langsung ada kepala cabang yang menangani kami, sehingga bila ditanya oleh masyarakat, Komisi 11 bisa meresponsnya. Andreas menyarankan, alangkah baiknya saat bertemu konstituen, hadir kepala pimpinan BRI yang mendampingi. Andreas menyoroti masalah market cap dan menanyakan market cap BCA lebih besar dari BRI dan kajian manajemennya, namun BRI mengatakan sebagai margin relatif besar. Andreas menyampaikan bahwa Komisi 11 mendukung BRI, namun disayangkan bila market cap BRI kalah dibandingkan dengan BCA dan bila ada kebijakan yang ada hubungan dengan pemilik bank, segera dibicarakan. Andreas menegaskan bahwa market cap ini sangat penting. Andreas menuturkan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2018, pertumbuhan kredit lebih tinggi daripada simpanan, lalu Andreas menanyakan perihal terbatasnya likuiditas dalam negeri. Andreas berpendapat bahwa untuk memberikan penekanan kepada perusahaan anak perlu menjadi perhatian khusus karena dengan nasabah dalam jumlah banyak tidak perlu repot untuk memanfaatkan ruang berkembang.  Andreas mengatakan, salah satu keuntungan BRI adalah mikro financing, lalu Andreas menanyakan keberadaan BRI di pasar Myanmar. Andreas meminta kajian BRI tentang brand value kalah dengan market cap salah satu bank terbesar di Indonesia. Andreas menuturkan, sekarang merupakan zamannya pencurian data dan sebenarnya sangat rawan selama ada terminal yang masih menggunakan flashdisk dan mengambil card management system. Andreas mengatakan, bila perlu dirinya akan membagikan data dan sebaiknya perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama membuat satu sistem pengamanan bersama untuk menutup jangkauan data ini.[sumber]

Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi & Gubernur Bank Indonesia

10 April 2018 – Dalam rapat dengan Pakar dan Kadin untuk mendapatkan masukan untuk FPT, Andreas menanyakan maksud dari pernyataan mitra terkait independensi Deputi dan Gubernur BI. Andreas juga menyinggung terkait anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berjumlah 4 namun yang dapat mengambil keputusan hanya 3 anggota. Andreas menyatakan bahwa ada isu sensitif yang Indonesia tidak berani pegang yaitu terkait Undang-Undang Valuta Asing. Andreas menegaskan apabila tidak ada kewajiban devisa ekspor maka bisa ditahan di Indonesia. Andreas juga memastikan mengenai sikap dalam  menentukan arah kebijakan ke depan yang mana termasuk menjaga inflasi apakah betul-betul terjaga.  Andreas mengingatkan bahwa DPR tidak bisa mengawasi Bank Indonesia (BI) dalam ranah kebijakan namun hanya dapat mengawasi jalannya operasional BI dan seandainya DPR tidak menyetujui anggaran BI, namun BI tetap dapat terus berjalan.[sumber]

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

19 Januari 2017 - Andreas meminta penjelasan dari APBN yang telah diberikan sasaran dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan kemiskinan, dan lain-lain. Menurut Andre, bentuk fiskal yang kredibel sudah diupayakan karena malu  target penerimaan pajak selalu meleset. Penerimaan pajak non migas minus, PPN kurang dari tahun lalu dan tax amnesty baru 15% yang ikut dari potensinya. Setelah tax amnesty habis maka harus dilakukan penegakan hukum. ada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tidak bayar pajak karena ada aturan jika mereka rugi 5 tahun bisa tidak bayar. Andreas meragukan kesiapan Indonesia dalam Automatic Exchange of Information (AEOI). [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi BI a.n. Sugeng

1 Desember 2016 - Dalam RDP Komisi 11 DPR-RI untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Ca. Deputi BI, Andreas berpendapat bahwa salah satu fungsi BI adalah menjaga stabilitas keuangan. Sesuai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus dibuat suatu aturan, salah satu ancamannya adaldah liquidity risk, untuk itu Andreas menanyakan bagaimana pemberlakuannya jika nanti semakin besar liquidity risk-nya dan jika terjadi great lock apa yang akan dilakukan oleh kandidat. Ia juga menyebut bahwa national payment gateway sudah direncanakan dari tahun 2001 tetapi belum terwujud sampai sekarang, atas dasar hal tersebut Andreas bertanya kepada Sugeng apa yang direncanakan untuk melakukan akselerasinya. Meskipun pembicaraan belum sampai pada blue print, menurut Andreas Sugeng harus menentukan mengenai standard dalam de facto dan de jure-nya.

Terkait dengan pengedaran uang, Andreas mengapresiasi langkah untuk meningkatkan nilai uang kertas, tetapi Ia menanyakan mengapa selama ini BI mengutamakan kertas import padahal ada produk Indonesia yang berkualitas eksport. Menurut Andreas pergantian uang sebesar 40% setiap tahunnya cukup besar.

Kenapa anggaran percetakan uang tidak masuk dalam anggaran oprasional tetapi masuk dalam kebijakan moneter.

Ia juga menanyakan mengenai financial technology (fintech), ia berpendapat bahwa BI sebagai operator dan regulator berpotensi terjadi konflik kepentingan. Selain itu Andreas juga menanyakan bagaimana kepemilikan dana pensiun pada perusahaan yang melayani fintech. Mengenai sistem pembayaran tenaga spesialis yang sangat membingungkan, menurut Andreas problem utamanya menempatkan mereka sesuai jenjangnya. Banyak bank swasta yang mau dididik oleh BI, Ia kemudian meminta jangan sampai BI hanya menjadi tempat training. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andreas menanyakan mekanisme umpan balik yang dapat dialokasikan ke daerah. Apabila dilihat dari fungsi Bappenas, menurut Andreas Bappenas sebagai koordinator satu kartu, tetapi koordinator dengan Menteri masih belum maksimal. Ia kembali meminta penjelasan terkait anggaran penuntasan kemiskinan yang meningkat, tetapi dampaknya tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Ia juga menyayangkan terkait kawasan ekonomi khusus di daerah tertentu, tetapi integrasi belum dilakukan. Andreas kurang setuju dengan pembentukan badan atau lembaga baru karena dikhawatirkan akan sulit untuk mengkoordinirnya. [sumber]

Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN-P 2016

6 Juni 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Andreas menanyakan bagaimana membuat APBN yang kredibel. Andreas menanyakan apakah konsumsi rumah tangga adalah andalan Indonesia. Andreas menanyakan tepatkah waktu kebijakan Dirjen Pajak yang meminta data kartu kredit, karena kebijakan ini mengerem pembelanjaan. Menurut Andreas konsumsi pemerintah dalam keadaan ekonomi ini penting. Inflasi inti yang menurun harus diwaspadai, begitu juga resiko fiskal, sebut Andreas. Andreas mengatakan perlunya mitigasi resiko fiskal dan menyatakan persepsi pasar sangat menentukan. Andreas menanyakan roadmap pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Maka, Andreas menyebut sektor penyumbang pertumbuhan yang tinggi adalah industri yang rendah lapangan kerja. Berkenaan dengan itu, Andreas menanyakan sektor apa yang akan dikembangkan. Pemerintah disebut tidak berhasil menurunkan tingkat kemiskinan karena belum ada database orang miskin yang benar dan menanyakan tentang perbaikan database ini. [sumber]

Pinjaman dari China Development Bank

15 Maret 2016Andreas mengungkapkan bahwa inflasi sebesar 3%. Andreas menanyakan faktor penyebab dari kebijakan yang masih adanya ruang gerak untuk menurunkan biaya. Komisi 11 DPR-RI berwenang untuk mengawasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Andreas, Potensi Bank Negara Indonesia (BNI) untuk berkembang dan cross sharing nasabah masih mungkin terjadi dan harus memanfaatkan potensi bunga negatif di Eropa dan Jepang untuk menurunkan suku bunga di dalam negeri. Andreas ingin mengetahui lebih lanjut mengapa BNI Multi-Finance mengalami kerugian. Komisi 11 DPR-RI  belum mendapatkan penjelasan mengenai berita dari anak perusahaan BNI tersebut. Andreas melontarkan beberapa pertanyaan, yaitu ada kriteria dari tiap-tiap bank untuk penerima China Development Bank (CDB), kriteria pinjaman sudah ditentukan dari awal atau justru sebaliknya, ditentukan di belakang.  Setahu Andreas, pinjaman CDB hanya untuk infrastruktur. Akan tetapi, mengapa yang terjadi justru diberikan kepada perusahaan-perusahaan non-infrastruktur.  [sumber]

Penyidikan Kasus Pelindo II

21 Oktober 2015 - Andreas menanyakan ke Kepala Badan Reserse Kriminal (KabareskrimAnang Iskandar kenapa kerugian negara belum ditentukan, namun sudah ada tersangka. Andreas juga menanyakan ke Kabareskrim apakah ada tindak pidana pencucian uang.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015Andreas memohon agar Bank Rakyat Indonesia (BRI) dapat bersaing dengan bank Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2020. Terkait hal itu, Andreas menanyakan apakah ada deviasi dalam rencana bisnis BRI.

Menurut Andreas, pembukaan kantor cabang BRI di Singapura menimbulkan banyak pertanyaan. Sebelum membuka cabang di luar negeri, seharusnya dilakukan proteksi dalam negeri terlebih dahulu. Andreas melanjutkan bahwa di Singapura sudah ada dua bank Indonesia, tetapi tetap belum mampu mengambil devisa hasil ekspor.

Andreas menilai bahwa asumsi makro ekonomi yang dipaparkan BRI bisa menjadi masukan untuk pembahasan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) karena lebih realistis. Andreas menegaskan bahwa BRI tidak perlu menambah aset untuk mengalahkan Bank Mandiri bila menambah beban.

Terkait penggunaan satelit oleh BRI, Andreas menanyakan penyebab BOPO mengalami peningkatan di tengah keinginan untuk melakukan efisiensi. Andreas menanyakan apakah BRI sudah membuat individual review penggunaan satelit dan kajian independen sistem teknologi informasi. Andreas meragukan kesiapan penggunaan satelit karena menurutnya membangun core competencetidaklah mudah.

Selanjutnya, Andreas menanyakan jumlah serapan belanja modal BRI tahun 2015 serta hambatan yang memperlambat penyerapannya. Politisi PDIP ini juga mengingatkan BRI agar dukungan kepada sektor UMKM harus dilakukan bersama seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat karena diharapkan sektor ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Andreas menyebut BRI sebagai pilar champion banking sektor mikro.

Terakhir, Andreas menegaskan kepada BRI bahwa dana transfer daerah yang besar di tahun 2015-2016 untuk desa jangan sampai kembali ke kota.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015Andreas menyorot rekam jejak Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, yang menjabat sebagai Deputi Pengelolaan Moneter pada tahun 2006-2009. Andreas minta pendapat dari Dody sikapnya terkait Kasus Bank Century.

Andreas tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, strategi yang disiapkan untuk optimalisasi peran FKSSK. Andreas juga minta klarifikasi ke Erwin Rijanto strategi yang disiapkan untuk memastikan pengawasan perbankan terintegrasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait likuiditas bank.

Andreas tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendy Sulistiowati, strategi apa yang disiapkan untuk menstabilkan Rupiah.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Andreas minta klarifikasi kepada Direktur Utama BTN strategi yang disiapkan untuk menghimpun dana murah yang menurut Andreas selama ini dikuasai oleh BCA, BRI, BNI dan Mandiri. Andreas juga minta klarifikasi kepada Direktur Utama BTN apa yang harus dilakukan untuk menjadikan BTN bank yang benar-benar menangani perumahan Indonesia.  [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

Pada 6 April 2015 - Andreas tanya kenapa tingkat bunga kita relatif tinggi dibanding negara-negara tetangga. Padahal rasio masih rendah, kira-kira apa sebabnya dan upaya apa yang bisa dilakukan? Mengapa corporate besar malah mendapat bunga lebih rendah daripada usaha mikro? Bagaimana menurut BRI mengenai struktur perbankan keuangan kita? Dan nanti ketika Masyarakat Ekonomi Asean bagaimana BRI apakah akan ikut bersaing?  [sumber]

Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

30 Maret 2015 - Andreas menilai tugas BPKP sangatlah berat. Andreas tanya apakah BPKP bisa kiranya ditakuti seperti misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehubungan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di BUMN, Andreas minta klarifikasi apakah BPKP turut mengawasi PMN tersebut. Sehubungan dengan dana desa, Andreas minta klarifikasi ke BPKP apakah badan usaha milik desa nanti bentuknya Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.  [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Ketua LPS tanggal 26 Maret 2015 - Andreas fokus kepada dampak pelemahan Rupiah terhadap APBN-P 2015, terutama estimasi pertumbuhan ekonomi dan estimasi penerimaan negara. Andreas menilai strategi industrialisasi Indonesia belum jelas arahnya. Andreas minta klarifikasi dari Pemerintah rencana kebijakan yang sudah dipersiapkan untuk meyakinkan pasar untuk menambahkan supply US Dollar. Sehubungan dengan kepercayaan publik terhadap OJK, Andreas menilai OJK akan diuji kredibilitasnya dalam penentuan direksi-direksi bank.  [sumber]

Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada 16 Februari 2015 - Menurut Andreas peran DirjenBC adalah sebagai fasilitator agar industri nasional berkembang bukan untuk mencari penghasilan (revenue). Andreas mendukung kenaikan cukai, tapi Andreas berharap kenaikan cukai tidak hanya untuk produk tembakau. Andreas menilai kinerja DJBC masih bisa ditingkatkan karena dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, pelayanan dari custom Indonesia masih tertinggal. Andreas saran DJBC harus proaktif bekerja sama dengan sektor-sektor lain untuk memberhentikan penyelundupan barang dan untuk segera integrasi sistem pajak dengan sistem Bea dan Cukai.  [sumber]

Penyertaan Modal Negara di BLU Manajemen Aset, PIP dan SMI

Pada 5 Februari 2015 - Andreas menanyakan status dari aset-aset milik TNI. Andreas menyarankan mengapa SMI tidak dijadikan bank infrastruktur saja namun dengan skema pendanaan yang berbeda. Andreas menilai anggaran Rp.1.5 triliun terlalu kecil dan membuat inisiatif dari Menkeu berkesan tidak sungguh-sungguh.  [sumber]

%MCEPASTEBIN%

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Malang
Tanggal Lahir
22/03/1960
Alamat Rumah
Jl. Garuda II Blok E3/3, Bintaro Jaya. Pesanggarahan. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur V
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan