Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penetapan Penyesuaian RKA — Komisi 11 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Menteri Keuangan, Bappenas, Sekjen BPK, BPS, BPKP, dan LKPP

Tanggal Rapat: 19 Oct 2017, Ditulis Tanggal: 22 Sep 2020,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Kepala Bappenas

Pada tanggal 19 Oktober 2017, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Menteri Keuangan, Bappenas, Sekjen BPK, BPS, BPKP, dan LKPP tentang Penetapan Penyesuaian RKA. Rapat Dengar Pendapat ini dibuka dan dipimpin oleh Melchias M dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 11:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kemenkeu.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Bappenas
  • Bappenas menyampaikan bahwa atas 6 institusi yang hadir pada rapat hari ini, mengucapkan terimakasih atas persetujuan dan akan berusaha menggunakan dana dengan efisien.
  • Bappenas berharap RPJP dan RPJM dapat lebih baik lagi, sehingga gedung baru ini dapat menunjang kinerja yang lebih baik.

Wakil Menteri Keuangan

  • Wamen kemenkeu mengucapkan terima kasih kepada Komisi 11 karena telah menyetujui anggaran Kementerian Keuangan.
  • Terkait Elman, Kemenkeu sudah mengadakan MOU dan berharap dapat berjalan dengan cepat. Elman bukan hanya sekedar juru bayar, tetapi dapat sebagai embrio yang dapat dimanfaatkan.
  • Kemudian terkait LPDP, Menteri Keuangan sudah membahasnya, Kemenkeu mencoba mengafirmasikan dan menggodok sampai kesana.

Badan Pusat Statistik (BPS)

  • BPS mengucapkan terima kasih atas persetujuan RKA 2018, masukan dan dukungan kepada BPS tetap BPS harapkan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

  • BPKP mengucapkan terima kasih atas persetujuan anggaran BPKP, tahun ini BPKP mendapatkan anggaran sebesar Rp1.425 Triliun.
  • Untuk tahun 2018, BPKP akan menaikkan volume penugasan internal terhadap proyek strategis nasional, Asean Games dan sinergi pengawasan dengan pemerintah, serta peningkatan tata kelola.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

  • LKPP mengucapkan terima kasih atas persetujuan anggaran, LKPP akan berusaha menjalankan tugas dengan baik di tahun 2018.
  • LKPP meminta 3 dukungan yaitu pembangunan cloud data center di 34 provinsi untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, lalu yang kedua untuk produk e-catalog lokal dimuat secara nasional, seperti beton curah aspal curah, dan ketiga yaitu untuk insentif bagi aparat pengadaan di daerah.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan