Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Deding Ishak

Golkar - Jawa Barat III

Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Anggaran

TABLE OF CONTENT

    Perjalanan Politik

    Nama Dr. Deding Ishak Ibnu Sudja mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan para politikus. Dia merupakan putra ulama kondang Jawa Barat, KH R Totoh Abdul Fatah dengan istrinya Hj. Siti Mariyam.

    Pada tahun 1996, Deding menerima tawaran untuk menjadi dosen di IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung. Ketika menjadi dosen inilah, dia mencoba untuk melangkahkan kakinya di dunia politik.

    Pada masa kerja 2014-2019 Deding bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

    Pendidikan

    IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung (1981-1985)
    Sekolah Tinggi Hukum Garut, Ujian Negara Unpad, Bandung (S1) (1985-1989)
    Magister Manajemen STIE Jakarta (1994-1998).
    Doktor bidang Ilmu Administrasi (Kebijakan Publik), Universitas Padjadjaran, Bandung (2006).

    Perjalanan Politik

    Deding mengawali karirnya di dunia politik dengan menjadi anggota partai Golongan Karya. Agar bisa lebih fokus pada pekerjaan barunya di dunia politik, Deding mengundurkan diri sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Djati. Bersama partai Golkar, suami Hj. Rachmayani ini telah menjadi anggota DPRD selama tiga kali periode jabatan sejak tahun 2000 hingga tahun 2012. Di partainya sendiri, sosok Deding dikenal sebagai sosok cerdas yang religius. Sewaktu pemilihan umum presiden, Deding yang merupakan salah satu anggota juru kampanye mencoba menggalang dukungan di kalangan pesantren, majelis taklim, guru agama, maupun mahasiswa Islam untuk kemenangan pasangan capres-cawapres HM Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Wiranto).

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    1. Memberikan perhatian kepada masalah pendidikan dengan menaikkan anggaran, memperbaiki/menyempurnakan sistem-sistem pendidikan nasional dan meminimalisir kebocoran anggaran pendidikan.

    2. Mendorong perkembangan pembangunan pedesaan melalui desentralisasi perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan memberikan akses pertumbuhan ekonomi pedesaan

    Sikap Politik

    belum ada

    Tanggapan Terhadap RUU

    Pekerja Sosial

    29 Januari 2018 - Deding menyarankan untuk mengatur nomenklatur dalam pembahasan RUU, karena pekerjaan mereka belum sampai tahap profesi, jadi Deding menduga para pekerja sosial membutuhkan arah. Deding kemudian menanyakan bagaimana pekerja sosial dipandang dalam perspektif aksiologi dan antologi. [sumber]

    RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU CSR/TJSP/TJSL)

    11 Oktober 2016 - Menurut Deding posisi perusahaan dengan negara dan rakyat sama derajatnya dan harus saling berkaitan. Selain itu, masyarakat juga merupakan pelaku dan DPR membantu dengan RUU TJSP untuk mencapai pembangunan yang diinginkan. Di sisi lain, Deding berpandangan bahwa semakin banyak aturan terkadang secara tidak sadar memunculkan banyak pelanggaran. Banyak UU tidak saling sinergi bukan saling menguatkan, bahkan tumpang tindih. Deding menginginkan TJSP dibahas dari awal dan setelah rapat ini akan ada poin-poin penting untuk dibahas bersama. Deding meminta mitra fokus pada pembahasan dan menginginkan CSR menjadi wajib atau sunah. [sumber]

    Tanggapan

    RKA K/L t.a 2019

    6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Deding berpendapat bahwa selama 4 tahun kita bermitra dengan Kemensos nah di periode kepemimpin Pak Agus ini dirinya melihat ada optimisme yang sangat kuat. Terkait dengan upaya dalam konteks penanganan bencana nasional, kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, masyarakat berharap ini diadakan dengan penambahan alokasi. Soal TKSK ini harus ada pertemuan lanjutan, ini sering jadi ujung tombak tapi juga sering jadi ujung tombok, nah ini kira-kira arahnya kemana khususnya dalam hal gajinya. Jangan sampai yang dilakukan cukup berhasil ini tidak punya dampak dari apa yang dirasakan masyarakat. [sumber]

    RAPBN 2019

    5 Juni 2018 - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Deding menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial terkait Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta terobosan yang kreatif dan inovatif. Deding mengatakan bahwa ingin mengelaborasi terkait kebijakan yang baik yang berdimensi jangka panjang dari pencapaian sampai kapan. Deding mengatakan bahwa lansia hampir ada di Indonesia dan Pemerintah bertanggungjawab terhadap mereka. Deding menanyakan ketika menyaksikan beberapa program terkait dengan penanganan dan pembinaan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan dengan pemerintah daerah, sejauh mana kordinasi dan terget yang dicapai dari Kementerian Sosial menyangkut lokalisasi, PSK, kemiskinan, anak jalanan dan kemudian adanya peningkatan pendiidkan Sumber Daya Manusia (SDM) birokrasi. Deding mengatakan bahwa terkait anggaran mudah-mudahan dapat dipertanggungjawabkan untuk bisa diserap. [sumber]

    Strategi Pengelolaan Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

    24 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan Rektor IAIN Imam Bonjol PadangRektor IAIN Ambon, dan Rektor IAIN Surakarta. Deding mengatakan salah satu rekomendasi untuk tingkatkan kelembagaan harus mengubah struktur kelembagaan Dirjen Pendis menjadi 3 bagian, yaitu perguruan tinggi Islam, pesantren dan madrasah. Perubahan undang-undang, lanjut Deding, yang sudah diprakarsai oleh Fraksi PKB untuk RUU madrasah dan pondok pesantren(pontren). Deding menambahkan bahwa terkait SBSN dari IAIN Surakarta, sudah masuk Rp38 miliar tahun 2017 dan IAIN Ambon mendapat Rp45 Miliar. [sumber]

    Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

    17 Januari 2017 - Menurut Deding dana umat harus bermanfaat bagi umat sendiri, kalau bisa dengan membangun pemondokan. Deding juga berharap kerja sama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Agama RI dapat menjadi hasil bagi umat khususnya guru. [sumber]

    RKA-K/L 2017 Kementerian Agama 

    27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam),  Komisi 8 Deding Ishak menanyakan kegiatan terkait pembinaan kerukunan umat beragama. Deding ingin mendorong kegiatan ini agar bisa diperluas. Deding menyarankan dialog antar umat beragama harus dilakukan. Di samping itu, tokoh-tokohnya ada juga tokoh-tokoh muda. Deding sebagai Deding menyarankan Komisi 8 dijadikan narasumber sehingga Komisi 8 bisa mengawal kegiatan setiap daerah pemilihan.Deding menuturkan bahwa untuk Bimas Islam, fungsi agama jauh dari idealnya, contohnya dalam merespon keluhan guru ngaji di daerah. Banyak guru mengaji mengeluh bahwa mereka mengabdi tanpa kejelasan gaji.  Deding menanyakan bagaimana metode yang efektif bagi mereka karena mereka butuh semacam legitimasi. Dengan adanya globalisasi, back to islam itu penting dan itu adalah peran guru agama. Deding memaparkan terkait produk halal, Komisi 8 sudah punya Undang-Undang dan PP sedang menunggu. Deding juga menanyakan Undang-Undang produk halal arahanya seperti apa karena umat sangat menunggu.Deding menanyakan mengapa wakaf dan zakat sekarang masih belum optimal. Apa kendalanya dan bagaimana alokasinya. Deding mengatakan ketika melakukan fit and proper test buat baznas, ternyata mereka pun tidak jelas. [sumber]

    Anggaran Kementerian Agama

    24 Juni 2016 - Deding menyampaikan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) dan BNPB mendapat tambahan berturut-turut Rp500 Miliar dan Rp600 Miliar.  [sumber]

    Anggaran Kementerian Sosial

    24 Juni 2016 - Karena surat dari Menkeu belum datang dan merasa sudah cukup jelas, Deding meminta Menteri Sosial (Mensos) tidak perlu menjelaskan kembali anggarannya. Deding berharap semoga tahun depan tambahan anggaran untuk Kementerian Sosial (Kemensos) dapat diperjuangkan bersama.  [sumber]

    20 Juni 2016 - Deding menanyakan persyaratan penerima KUBE dan program rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Deding juga meminta kepada para anggota DPR-RI agar dapat mengusulkan nama penerimanya berdasarkan dapilnya. Lalu, Deding meminta agar diadakan basis data terpadunya untuk penerima PKH. Kemudian, Endang meminta kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dirjen Dayasos) agar penganggaran dan pelaksanaan programnya lebih jelas. Selanjutnya, Endang menghimbau adanya realokasi anggaran di program prioritas di tiap Direktorat Jenderal.  [sumber]

    Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

    24 Juni 2016 - Untuk MenPP-PA, Deding menyimpulkan tidak ada perubahan anggaran KemenPP-PA setelah rapat Badan Anggaran (Banggar).  [sumber]

    16 Juni 2016 - Deding menegaskan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) harus bisa memilah strategi penyusunan anggaran, bahkan bila perlu cari juga fokusnya untuk perempuan yang mana. Deding berharap KemenPP-PA punya grand design. Bila tujuan program KemenPP-PA adalah mengakhiri kesenjangan ekonomi, Deding mengharuskan programnya jelas karena percuma ada pelatihan tanpa kinerja yang baik.

    Selanjutnya, Deding menanyakan signifikansi yang membedakan program KemenPP-PA dengan kementerian lainnya, jangan sampai seperti memasukan garam ke laut. Menurut Deding, masalah perempuan dan anak adalah masalah bersama. Pelatihan calon kepala daerah perspektif gender tidak harus dilaksanakan. Deding menyarankan, sebaiknya KemenPP-PA mengadakan konvensi nasional dan Presiden yang membukanya. Deding menilai, RKA-K/L KemenPP-PA harus direvisi ulang agar lebih fokus dan KemenPP-PA dapat menjadi leading sector dalam penanganan kasus pada anak dan perempuan. Deding belum bisa menyetujui anggaran KemenPP-PA. Deding mempertanyakan seperti apa darurat kejahatan anak di tahun 2017. Deding mengharuskan KemenPP-PA mengadakan focus group discussion bulanan dengan stakeholder, dan digencarkan di media.  [sumber]

    13 Juni 2016 - Deding menanyakan program apa saja yang sudah dilaksanakan, lalu kendala-kendala apa yang dihadapi, dan sejauh mana RKA-KL dapat meningkatkan kinerja KemenPP-PA.  [sumber]

    29 Januari 2015 - Deding menilai fungsi dan peran Kementerian PPPA masih sebatas koordinatif. Deding berharap di 2015 Kementerian PPPA akan lebih inovatif dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah perempuan dan anak.  [sumber]

    Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

    24 Juni 2016 - Deding menyampaikan bahwa BNPB mendapat tambahan Rp600 Miliar, sedangkan Kemensos dan KemenPP-PA tidak dapat.  [sumber]

    Sumber Daya Perguruan Tinggi di Indonesia

    21 Januari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Deding menanyakan bentuk kerja sama seperti apa yang dilakukan oleh Ditjen Pendis dan Ditjen Dikti, apa perbedaan lulusan kedokteran UIN dengan UI, dan data perbandingan jumlah mahasiwa prodi umum dengan prodi Islam. Deding menyarankan seharusnya pembentukan Universitas Islam Internasional didorong karena fakta di lapangan mengatakan peminat untuk masuk UIN lebih banyak di prodi umum, bukan yang sama (linier-red). [sumber]

    RAPBN-P 2016 Kementerian PP-PA

    8 Juni 2016 -  Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPP-PA), Yohana Susana Yembise, Deding menilai bahwa logika anggaran saat ini terbalik karena kebijakan anggaran seharusnya beriring dengan kebijakan Presiden yang mengeluarkan Perppu mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Deding menyarankan MenPP-PA lebih detil dalam memantau upaya Pemerintah Pusat untuk mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan program yang telah direncanakan MenPP-PA. Deding menambahkan, seharusnya MenPP-PA juga optimis untuk memperjuangkan anggaran karena Presiden sudah mempercayai MenPP-PA dalam mengatasi permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menanggapi kontrak pengelolaan aset investasi KemenPP-PA, Deding berpendapat bahwa KPAI tersebut belum seutuhnya terbentuk. Deding berharap dalam waktu 6 bulan, KemenPP-PA memiliki persiapan yang matang untuk KPAI. [sumber]

    Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Agama

    26 Mei 2015 - Menurut Deding terjadi pensiunan pengawas bukan guru dimintai gaji 4 tahun karena perubahan aturan. Deding mengingatkan bahwa PP No.48 Tahun 2014 belum menjawab mengenai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Deding juga minta klarifikasi ke Sekjen Kemenag mengapa tidak ada posisi Direktur Jenderal Pesantren.  [sumber]

    Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

    23 April 2015 - Deding menyoroti tumpang tindih terkait masalah pornografi yang dijelaskan pada pemaparan Menteri Sosial (Mensos). Deding minta klarifikasi dari Mensos apakah ini ranah Kemensos atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Deding minta klarifikasi dari Menteri Sosial (Mensos) sejauh mana koordinasi aplikasi Nawa Cita antara Kemensos dengan kementerian dan lembaga non-pemerintah. Deding juga minta penjelasan bagaimana Mensos koordinasi dengan Direktur Jenderalnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) bisa dicapai.  [sumber]

    Managing Disaster Risk Nasional - Badan Nasional Penanggulangan Bencana

    Pada 15 April 2015 - Deding mendorong BNPB untuk lebih aktif dalam upaya menjamin warga korban bencana terkait dengan keabsahan sertifikasi tanah.  [sumber]

    Evaluasi Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana

    15 April 2015 - Deding apresiasi sumbang saran dari PMI dan MPBI. Deding bersama Komisi 8 berkomitmen untuk merevisi UU Penanggulangan Bencana jadi lebih baik.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.