Golkar - Jawa Barat III

Komisi VIII - Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

Sikap Terhadap RUU

Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Haji dan Umroh — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Dian Puji Simatupang

Deding menjelaskan bahwa Kemenag dimasukkan ke dalam MAH sebagai ketua yang tidak memiliki suara dan sebagai hadirnya peran pemerintah, apakah ada norma-norma atau masih perlukan terkait fungsi pemerintah karena peran diplomasi kita di luar negeri kurang, jumlah jamaah haji Indonesia paling banyak di dunia namun perlakuannya kurang oleh pemerintah Saudi Arabia. RUU ini harus dapat meyakinkan kalau disahkan akan membuat penyelenggaraan haji dan umroh akan lebih baik. Pandangan saudara apakah ini sudah betul dari prosedur UU dan kita khawati dengan dicabutnya pasal ini. Bahwa pemerintah tetap menjadi penyelenggara umum dan BPH menjadi penyelenggara khusus.

Pengambilan Tingkat 1 Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Hukum dan HAM

Deding Ishak mengatakan bahwa ia mengusulkan ketua Panja Penyelenggara Ibadah Haji dipimpin oleh Sodiq Mujahid.

Laporan Panja dan Pandangan Umum Mini Fraksi terhadap RUU Pesantren – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI

Deding mengatakan bahwa Fraksi Golkar setuju terhadap catatan bersama dengan pendidikan keagamaan. Karena di Indonesia, tidak hanya agama Islam saja yang terkait pendidikan keagamaan. Deding mempertanyakanapakah benar dana abadi pesantren diatur dalam peraturan Presiden. Kalau memang pemerintah sepakat, Deding hanya berniat melakukan konfirmasi terkait pengaturan dana abadi pesantren karena Kementerian Keuangan belum konfirmasi persetujuan. Deding setuju dengan judul RUU tentang pesantren, dengan catatan mencakup mengenai hal keagamaan lainnya. Fraksi Golkar sepakat RUU ini segera dibahas pada pembahasan tingkat 2 di sidang paripurna mendatang. Deding berpendapat dana abadi pesantren ini diambil dari APBN, dan harus ditegaskan dalam Perpres bahwa dana abadi ini juga bisa berasal dari sumber lain.

Tanggapan

Anggaran 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Deding bertanya terkait bagaimana proporsi anggaran di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Deding berharap agar ada program terobosan dalam merespon isu-isu aktual dan terkini.

Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pendidikan Islam & Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama

Deding mengutarakan kekecewaannya dengan perlakuan Dirjen Pendidikan islam ke DPR-RI yang memegang fungsi budgeting dan legislasi.

Kejadian ini mencoreng hubungan DPR-RI dengan Pemerintah, semua ide cemerlang anggota DPR-RI akan sirna bila pengambil keputusan tidak hadir.

Laporan Keuangan 2014 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Deding menanyakan apakah ini merupakan usulan dari penambahan atau sudah dialokasikan untuk UPT tersebut.

Perspektif Hukum dan Psikologis — Panitia Kerja (Panja) Perlindungan Anak Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Deding menanyakan hasil penelitian pakar Elly mengenai efektivitas pendidikan agama di dalam keluarga.

Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI Tahun 2015, Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, dan RKA Tahun 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA)

Deding menanyakan mengenai koordinasi terkait dengan kelembagaan dengan Presiden RI. Ia juga menanyakan realisasi desa dan kota layak anak terkait dengan pilot project. Deding meminta penjelasan mengenai implementasi membangun desa pinggiran berprogram Nawacita. Terakhir, Deding menanyakan desa yang masih dikawal oleh Pusat dan tidak perlu Dana Alokasi Khusus (DAK) lagi.

Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Deding mengapresiasi atas kinerja penyelenggaraan haji, dan berharap terdapat pencermatan dalam pengurangan yang signifikan penganggaran Bimbingan Masyarakat Islam.

Program Legislasi Nasional — Komisi 3 DPR-RI Rapat Koordinasi dengan Komisi-Komisi DPR-RI

Deding mengatakan bahwa UU tahun 2015 di Komisi 8 DPR-RI yang sudah diharmonisasi yaitu yang disabilitas dan RUU Haji dan Umroh akan selesai ikut.

Evaluasi Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Deding menanyakan apakah MenPPPA diajak bicara mengenai sikap pemerintah soal pendanaan dari UNDP untuk LGBT dan apa langkah-langkah kementerian terkait isu LGBT.

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, dll — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam dan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Agama (Badiklat Kemenag)

Deding mengatakan ingin agar ada peningkatan anggaran majelis taklim dan penyebarannya.

Penyelenggaraan Haji dan Umrah — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bank Penerima Setoran Haji yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan BSM

Deding bertanya bagaimana koordinasi dengan Kementerian Agama jika ada calon jemaah meninggal atau gagal berangkat, dan bagaimana regulasinya.

Evaluasi Pelaksanaan Program 2015, dll — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Masyarakat (Bimas) Kristen dan Katolik

Deding menanyakan keseriusan bimas dalam mengemban tugas sebagai aparatur negara. Ia menyampaikan ada beberapa saran untuk dirjen bimas kristen yang dikembalikan dan tidak dibahas di sini. Ia juga mengatakan untuk dirjen bimas katolik secara keseluruhan belum menampilkan realisasi secara detail meskipun sudah tebal. Ia menyampaikan dirjen bimas kurang menghormati Komisi 8.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015, Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, dan Isu Aktual - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama

Deding berpendapat bahwa kita harus tegas mengakui LGBT juga sebagai warga negara, namun kita tetap menolak legalisasi LGBT. Deding meminta Kementerian Agama mempertahankan eksistensi 3 jurusan yang sudah dibuka UIN Jakarta. Deding memberi usul agar dilakukan moratorium pembukaan jurusan baru di UIN. Deding menanyakan apa sikap Kemenag terkait legalisasi keberadaan LGBT.

Evaluasi Kinerja — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Deding mengatakan bahwa Baznas dan BWI menjadi aset bangsa di bawah pengawasan Komisi 8 DPR-RI. Deding menanyakan terobosan yang sudah dilakukan Baznas dan BWI berikut dengan capaian kinerja tahun 2015. Deding menegaskan bahwa Komisi 8 DPR-RI mendukung untuk mengoptimalkan kinerja Baznas dan BWI.

Permasalahan Pengelolaan Anggaran Guru dan Tenaga Kependidikan serta Kurikulum Tahun 2013 (Kurtilas) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama RI dan Sekjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Deding berpendapat seharusnya ada pemerataan sertifikasi di setiap daerah di Indonesia. Lalu, terkait permasalahan dalam pencairan sertifikasi, Deding menanyakan solusinya.

Evaluasi Kinerja — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Deding menginginkan bahwa permasalahan anak yang sering terjadi dapat dicarikan solusinya oleh KPAI. Deding menyampaikan bahwa KPAI dituntut menjadi lembaga yang memimpin dalam memberikan masukan-masukan solutif terkait perlindungan anak. Deding menanyakan perkembangan masukan dari berbagai daerah mengenai pembentukan KPA Daerah.

RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI

Deding mengatakan perusahaan kalau diperlukan saja diundangkan, kalau bisa dia yang mengatur. Ia menyampaikan saat ini masih dalam tahap penyusunan RUU tanggung jawab sosial perusahaan dan memang cepat. Ia meminta jangan dipercepat. Ia mengatakan harus jelas politik hukumnya UU ini akan dibuat seperti apa sehingga argumen disini jelas supaya mampu menyelesaikan problem yang ada. Ia meminta Kemensos menjadi leading sektornya. Ia berharap keanggotaan kementerian untuk forum tanggung jawab sosial perusahaan diperjelas. Ia menyampaikan perusahaan juga bertanggung jawab memajukan masyarakat secara konstitusional sehingga sifatnya bukan belas kasihan, tetapi kewajiban, sehingga bukan charity karena perusahaan telah mengeksploitasi kekayaan negara. Ia menanyakan parameter penghargaan untuk perusahaan. Ia mengatakan kalau perusahaan besar memberikan besar mungkin saja, tetapi mungkin dihitungnya dari persentase sehingga perusahaan kecil bisa mendapatkan penghargaan ketika memberikan besar. Ia mengusulkan untuk dibuatkan simulasi alternatif dengan beberapa argumen dan opsi.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial dalam Rancangan Undang-Undang APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat kerja dengan Menteri Sosial

Deding mengatakan apakah mekanisme pengurangan anggaran dari Kemensos dan apa pertimbangannya.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial (Badiklit Pensos) Kementerian Sosial RI

Deding hanya menyarankan harus ada program inovatif dari kehumasan, seperti membuat film animasi anak.

Pendalaman Fungsi dan Program Kerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Deding menganggap bahwa usulan tambahan anggaran bagi BNPB masuk akal dan patut untuk dipertimbangkan, karena ia mengetahui bahwa ancaman bencana yang terdapat di Indonesia semakin bertambah.

Seleksi Calon Anggota Baznas — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Baznas

Deding mengatakan DPR memberi pertimbangan untuk mekanisme pemilihan calon anggota Baznas dari unsur masyarakat berdasarkan UU. Persyaratan anggota Baznas Indonesia adalah WNI, beragama Islam, usia minimal 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah melakukan tindak pidana, memiliki kompetensi, dan bukan anggota partai politik. Terdapat 8 nama calon anggota Baznas dari unsur masyarakat. Ke-8 nama calon akan semua disetujui atau tidak tergantung anggota Komisi 8. Ia menyampaikan pansel akan memastikan calon memenuhi ekspektasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia mempersilahkan tim pansel calon anggota Baznas menjelaskan proses seleksi hingga mengerucut ke-8 calon. Sejak 26 Oktober hingga Desember, timsel Baznas melakukan pemilihan calon anggota Baznas ini. Sejak 26 Oktober hingga Desember, timsel Baznas melakukan pemilihan calon anggota Baznas ini. Ia menanyakan metode yang ditetapkan timsel untuk memastikan integritas dan track record dari calon anggota Baznas. Ia mengatakan mengenai calon anggota Baznas, ini merupakan pengalaman pertama panselnya dalam pemilihan. Ia menanyakan pemberian nilai secara scoring pada 16 calon selain pemberian nilai secara alfabetis. Ia mengatakan akan dilakukan fit and proper test untuk calon anggota Baznas pada hari Senin, pukul 10 pagi.

Pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB)

Deding Ishak meminta Sesmen untuk prepare Perpu Nomor 1 Tahun 2016 untuk disahkan. Selanjutnya, Deding Ishak meminta coba cek ke daerah yang belum mempunyai Perda Perlindungan Anak. Karena kalau ada pasti akan ada anggaran. Deding Ishak mengatakan perlu diberikan reward kepada daerah yang bagus dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Selanjutnya, Deding Ishak mengatakan anggaran Kementerian PPPA terserap 28% ini menjadi catatan untuk Komisi 8 DPR RI.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Deding Ishak menanyakan terkait pencetakan Al Qur'an itu kelanjutannya bagaimana.

Pendalaman RKA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama RI

Deding mengatakan pelaksanaan asrama haji di Padang Pariaman akan dilanjutkan.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 D PR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Deding memgatakan zona potensi bencana di Indonesia sangat tinggi. Deding mendukung pentingnya pencegahan bencana dengan keterlibatan masyarakat. Deding mengatakan anggaran penanggulangan bencana harus besar, namun realokasinya harus ke daerah rawan bencana.

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Terkait anggaran BNPB, Deding menanyakan maksud dari pengurangan Rp6 Triliun. Deding berpandangan harus ada pilot project. Masih terkait BNPB, ia memberikan contoh singkat perpindahan dari cluster 3 ke 2, bahwa hal tersebut membutuhkan pengawalan dan diharapkan dapat lebih percepat.

RUU Corporate Social Responsibility — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Pertamina dan PT. HM Sampoerna

Deding mengatakan 2 perusahaan ini diundang karena ada kriterianya. Ia membahas yang disampaikan Pak Saleh itu menjadi moral obligasi untuk semua. Ia menyampaikan di luar negeri memang tidak perlu ditekan-tekan, jadi bentuk kesadaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Eselon I Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen, Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik, Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama

Deding mengatakan Fit and Proper Test Dirjen Bimas Katolik dan Buddha sudah dilakukan tetapi pergantiannya belum. Deding menyampaikan bahwa di NTT ada Seminari Tinggi Kupang yang aktivitasnya sangat baik untuk calon Pastor tapi belum didata pemerintah, di Kab Belitung ada Gereja Regina Prancis yang membutuhkan bantuan pemerintah dalam kajian tanah.

Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji di Dalam Negeri dan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di Arab Saudi — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI

Deding sebagai Pimpinan Rapat mengatakan bahwa ia hanya menggali informasi dan tidak akan memberikan arahan bagi Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes. Ia juga menyampaikan bahwa sebuah regulasi yang baik berangkat dari pengalaman yang baik juga. Kemudian, ia memohon untuk ada konsolidasi terkait kendala yang dihadapi secara detail dan meminta usulan yang konkret.

Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Agama RI

Deding memberikan usulan yaitu untuk membahas yang gathering akan bisa disepakati, maka bahas policy saja. Deding bertanya penambahan kuota haji apakah sudah pasti atau belum.

Blocksheet Keterjaminan Keberangkatan Jamaah Haji pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI

Deding Ishak mengatakan bahwa kita akan melakukan persandingan, menyangkut plafon dengan berbagai pertimbangan. Pelayanan dan menu makanan sesuai dengan ketetapan pihak Kementerian Agama selaku supervisor terkait konsumsi Armina ada penambahan kita sepakati tinggal pemondokan di Mekah yang masih ada masalah.

Keuangan Haji Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Deding mengatakan bahwa Ketua DPR-RI Saudi Arabia tanggal 18 Ferbuari 2017 akan berkunjung ke Indonesia.

Lanjutan Pendalaman Laporan Keuangan Haji Tahun 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Deding mengatakan bahwa kumlah aset per 31 Desember 2016 meningkat menjadi Rp92 Triliun.

Deding juga menyampaikan pertanyaan terkait jumlah aset pertanggal 31 Desember 2016 yang meningkat menjadi Rp92 Triliun, apakah sudah dilakukan rekonsiliasi dan pendataan aset tetap, dan laporan operasional terdapat penyesuaian anggaran yang sangat minim yaitu 6,1% dengan surplus Rp91 Miliar, dengan beberapa hutang yang mencapai 250M.

Lalu terkait kebijakan mengenai investasi apakah sudah melewati resiko timbal hasil atau belum.

Evaluasi APBN 2016 dan Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Deding mengatakan bahwa Komisi 8 DPR-RI belum dapat menilai apakah Komisi 6 DPR-RI terima atau kritisi terkait laporan APBN yang disajikan, dan mestinya menteri perlu evaluasi secara komprehensif terkait kinerja dari usat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Peranan anggota DPR-RI di daerah pemilihan yaitu dapat bantu percepatan dan keberhasilan program Menteri, misalnya di Cianjur (daerah pemilihannya) terdapat satu Molin, tetapi Deding tidak mengetahuinya, Deding berharap hubungan kemitraan dapat lebih baik.

Pengunduran Jadwal Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji

Untuk langkah awal, Deding melakukan seleksi administrasi.

Pembahasan Sertifikasi dan Inpassing – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis)

Deding Ishak menanyakan bagaimana pelaksanaan APBN-nya, program-program apa saja yang dilakukan, serta bagaimana implementasi program. Deding berharap Dirjen Pendis mampu memaparkannya secara detil. Menurut Dending, sertifikasi dan inpassing guru perlu segera diselesaikan sehingga tidak saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Deding Ishak
menanyakan berapa jumlah MANPK yang masih hidup. Selain itu, calon ulama yang mandiri dari segi ekonomi juga harus dihidupkan kembali.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Agama RI

Deding bertanya mengenai progress dari pembinaan yang dilakukan oleh Irjen Kemenag RI. Deding mengatakan bahwa film animasi Islam nusantara yang dikembangkan oleh Balitbang Kemenag RI sangat menarik untuk dinikmati kaum muda. Deding menginginkan Balitbang Kemenag RI tidak hanya mengeluarkan output dokumen, namun dapat menghasilkan manfaat secara nyata. Deding menanyakan pihak penyelenggara survey terkait pernyataan Kemenag RI bahwa Indonesia merupakan yang terbaik dalam memberikan pelayanan haji. Terakhir, Deding mendesak agar segera dibuatkan rincian anggarannya.

Permasalahan Sertifikasi dan Inpassing Guru — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Deding mengatakan bahwa dirinya pernah menerima guru honorer dari Jawa Barat, dan yang disampaikan adalah keluhan terkait gaji.

Pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Deding memohon penjelasan terkait dengan dana tambahan sebesar Rp6,5 Triliun yang setiap tahun diajukan tapi respon Pemerintah selalu mandek. Kalau memang dana cadangan benar-benar dibutuhkan dan dana dari Pemerintah selalu turun, anggota Komisi 8 akan bantu mengoptimalkn dana BNPB ini di Banggar nanti.

Keberagaman Budaya dan Agama, serta Isu Politik di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Parlemen Uni Eropa

Deding mengatakan bahwa Indonesia memiliki undang-undang yang berasaskan Lex Specialis dan Lex Generalis. Deding menambahkan, di Aceh memang berlaku hukum lokal yang menurutnya menjadi perhatian tersendiri secara nasional.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

Deding meminta kajian terkait Universitas Islam Internasional. Terkait melahirkan teroris, Deding mengatakan bahwa keilmuan tidak aplikatif dan yang disalahkan adalah manusia itu sendiri.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI

Deding mempertanyakan jumlah Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) per tahun 2018 beserta ketentuannya. Deding juga mempertanyakan mengenai adanya pengurangan anggaran kepada pesantren. Deding menyatakan kekhawatirannya mengenai timbulnya persepsi buruk kepada Anggota DPR-RI khususnya Komisi 8 DPR-RI, jika benar adanya pengurangan bagi pesantren.

RKA 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dedi mengatakan bahwa kita harus memperkirakan seberapa banyak yang perlu dibantu untuk menghadapi kekeringan seperti di Demak yang mengalami kekeringan yang luar biasa.

Penyusunan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2019 — Badan Legislasi DPR RI Rapat Internal

Deding mengatakan Komisi 8 mengusulkan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang dalam pembahasan tingkat I, serta RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial yang sedang penyusunan.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan Isu-isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos)

Deding I mengatakan sangat tertarik dengan statement Mensos terkait kebijakan program di Kemensos adalah pemberdayaan. Ia berharap itu benar menjadi ruh supaya bisa bersama untuk menanganinya. Ia mengatakan masyarakat masih belum beruntung. Menurutnya paradigma membangun dan menyelesaikan permasalahan sosial adalah momentum yang baik. Ia menyampaikan bahwa daerah-daerah yang jauh hampir dipastikan jika programnya tidak gagal total, pasti ada masalah. Ia mendukung kebijakan langkah pertama untuk melakukan rakernas. Menurutnya, orientasi paradigma penyelesaian sosial itu sebenarnya langkah yang baik karena anggarannya cukup besar yang diberikan. Ia mengatakan Kemensos harus mengambil alih sebagai leading sektor. Ia menanyakan cara Kemensos membenahi data dan memusatkannya. Ia menyebutkan mengenai rutihalu yang akan dipindah ke Kementerian lain namun seperti tadi disampaikan Mensos bahwa akan tetap di Kemensos. Menurutnya ruh rutihalu adalah keswadayaan. Kalau di Kementerian lain, pendekatannya proyek. Ia menyarankan untuk meningkatkan besaran dan jangkauan rutihalu agar membantu program nawacita Presiden. Menurutnya itu harus dipertahankan dan ditingkatkan. Ia menyampaikan mengenai kelompok usaha bersama yang berjalan baik sekali meskipun pada beberapa program kurang pendampingan sehingga tidak semua mencapai sasaran yang diharapkan. Ia mengatakan bahwa dari hasil kunjungan, mereka yang TKSK semula insentifnya Rp100.000 dan sekarang menjadi Rp500.000. Ia berharap Mensos bisa meningkatkan dengan tugas yang jelas agar efektif. Ia menyampaikan usulan dari walikota Sulsel mengenai bantuan untuk anak yang baru mau masuk kuliah.

Evaluasi APBN Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI

Deding mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui hasil Kunker, dan ia bertanya skema apa yang sudah dibuat dan berapa jumlah PNS berapa sekarang, lalu kalau harus diselesaikan maka berapa anggaran yang dibutuhkan. Terkait dengan realisasi anggaran, di tahun 2017 terkait pendirian UIII, kalo ada anggaran dari APBN yang teralokasikan berapa jumlahnya dan digunakan untuk apa, sehingga Komisi 8 dapat melihat kedepan terkait kebutuhan anggaran secara reguler sangat besar.

Lalu terkait kebutuhan penyuluh agama non PNS, kinerja mereka sangat luar biasa, membantu para ulama di daerah, sehingga Komisi 8 sangat mendukung agar dapat dipenuhi kebutuhannya yakni penambahan penyuluh dan kebutuhan anggarannya. Selanjutnya terkait travel umroh yang sekarang ini tidak ada kapok-kapoknya, dimulai dari First Travel, lalu bermunculan yang lain misalnya Abu Tour. Deding bertanya sejauh mana pengawasan Kemenag dalam mengawasi biro-biro travel itu.

Alokasi APBD dan APBN, Program Pengentasan Kemiskinan, dan Masalah Sosial Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi

Deding mengatakan, untuk meningkatkan kinerja yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial RI bersama-sama dengan aparat pengawasan untuk meningkatkan pengawasan agar program berjalan. Deding menanyakan keberadaan edaran dari dinas sosial yang melarang atau menunda pelaksanaan bantuan sosial yang sangat dibutuhkan dan direncanakan dengan matang dari Kementerian Sosial dan ini harus dijadikan catatan dan perhatian. Deding menanyakan, evaluasi dan akselerasi mengenai program bantuan pemerintah provinsi. Deding juga meminta penjelasan mengenai alokasi anggaran untuk Jawa Barat. Deding menanyakan kendala e-warong di Jawa Barat mulai dari akses, SDM hingga antisipasi dan respon pemerintah untuk program ini.

Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Deding menanyakan pihak yang seharusnya melakukan proses pendataan kemiskinan serta alasan masih biasnya data. Deding mengatakan perlu ada perencanaan yang bagus disertai data akurat serta tidak menjadikan data kemiskinan sebagai bahan diskusi saja. Selanjutnya, ia menanyakan upaya Kemensos dan BPS untuk memastikan data selalu diupdate.

Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M dan Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440 H/2019 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Deding mengatakan jika mau memuaskan memang harus terus menerus diperbaiki karena memang sebagai Pemerintah harus begitu jika mau pilih lagi dan DPR ini ikut kena imbasnya juga. Ia mengapresiasi kinerja dari Pemerintah, yaitu Kemenag yang menjadi koordinator penyelenggaraan haji. Terkait Armina, ia mengatakan masih ditemukan dan dirasakan tenda yang perlu perhatian, fasilitas kesehatan juga diperhatikan, dan masalah bus juga. Ia setuju bahwa seharusnya laporan disampaikan oleh Menteri terkait dan menunjukkan bahwa pelaksanaan haji adalah tugas nasional. Ia meminta perhatiannya dan bisa disampaikan kepada Menkes dan Menhub. Menurutnya, koordinasi dan pelibatan dari Kemenhub kurang maksimal untuk ibadah penyelenggaraan haji. Ia mengusulkan penambahan petugas yang 600 selain petugas umum dari kesehatan.

Optimalisasi dan Realokasi Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial Republik Indonesia

Deding mengapresiasi optimalisasi dan realokasi anggaran dari Kemensos. Menurutnya hal ini sederhana, tetapi berdampak luar biasa. Deding mengatakan bahwa dirinya menerima buku Direktori Kemensos, sepanjang sejarah hal itu merupakan pertama kalinya dalam hidupnya yang memudahkan Deding untuk membaca. Terkait realokasi anggaran, Deding menanyakan sudah ada komunikasi dengan mitra di eksekutif atau belum. Menurut Deding, penjelasan dari Mensos sudah sangat komprehensif dan detail. Deding sepakat terkait permasalahan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata untuk segera dipikirkan kedepannya. Pemerintah wajib memfasilitasi dan menyiapkan, termasuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan terkait perkembangan yang ada. Kemudian, untuk Ditjen yang lain, termasuk rehabilitasi sosial ada pertanyaan terkait pemindahan, hal tersebut termasuk semua panti atau balai juga termasuk. Deding menanyakan jumlah balai yang ditangani Pemda dari aset Kemensos dan dikerjasamakan dengan Pemda. Terkait pembinaan kegamaan di beberapa panti, termasuk pesantren kilat, menurutnya ini sangat baik.

Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Deding mengatakan mengenai urgensi percepatan pembangunan KUA di daerah dan menemukan kantor-kantor yang representatif serta garda terdepan dalam pelayanannya masih compang-camping di Cianjur. Ia juga menyampaikan terima kasih untuk penambahan intensitas manasik haji. Ia mengatakan bahwa dalam pasal 1 ayat 3 menyangkut Indonesia sebagai negara hukum yang tupoksinya berdasarkan aturan merujuk pada UU dan UUD, menurutnya harus hati-hati karena semua punya hak politik dan berpegang pada aturan sebelum terekspose. Ia menyampaikan untuk Sekjen, pembinaan ASN jangan sampai penyuluh agama digiring melakukan pertemuan-pertemuan dan menjadi masalah.

Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

Deding mengapresiasi dan setuju dengan ide dari Kemenag untuk meminjam kepada Bank Dunia demi meningkatkan kualitas Madrasah Swasta. Baginya, ide ini sangat tepat karena faktanya 80% satuan pendidikan di Kemenag adalah 80% swasta dan sisanya negeri, tetapi selain meningkatkan kualitas Madrasah, Deding juga ingin memastikan agar berbagai Madrasah harus bisa meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan untuk mencegah paham radikalisme. Deding kemudian menyatakan fakta bahwa semakin kesini, peningkatan kualitas pendidikan Madrasah dan pendidikan negeri tidak kalah dengan pendidikan SMA swasta. Terakhir, Deding ingin menanyakan mengenai persiapan untuk rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang masih belum terlihat.

Persiapan Haji dan Umrah Digital - Komisi 8 DPR RI Raker dengan Menteri Agama

Deding mengatakan pertama, secara umum, sesuai hasil survey, setiap tahun mengalami peningkatan. Tapi kemarin sempet geger, menggunakan istilah peribahasa Deding mengatakan “jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga” (masalah umrah digital). Menanggapi perkataan Khatibul, memang benar, Haji adalah ibadah, dan harus ditegaskan. Sisanya adalah support manusiawi saja, suasana ibadah jadi keruh. Terkait dengan persiapan, kami selaku Anggota Komisi 8 mengapresiasi hampir semuanya sudah hampir semua untuk persiapannya, ini bentuk bukti koordinasi kita yang baik antara Kemenag dan Komisi 8. Kemudian, Deding menanyakan tentang upgrade tenda untuk jamaah di Arafah seperti apa untuk perinciannya.

Selanjutnya, terkait dengan bus, bagaimana kesiapan petugas kita untuk melindungi jamaah kita yang mungkin sering keserobot. Terkait jumlah jamaah yang semakin bertambah setiap tahun, dari berbagai negara, ia dengar mulai di uji coba tenda vertikal ala Jepang, kesemua itu bagaimana infonya. Terkait Umrah digital, Deding melihat ini sebuah peluang bagi penyelnggara Umrah tapi tetap saja ini harus disikapi secara hati hati. Kemudian, Deding mengatakan tidak ada praduga, tapi kelihatannya Menkominfo itu terlalu cepat. Apa ini sudah koordinasi dengan Menteri Agama, ia ingin Menteri Agama harus bisa tegas, bisnis ini luar biasa.

Kemudian, Deding mengatakan karena kami diskusi, tidak mungkin ibadah Haji ini dilepas perorangan. ini bukan Tourism seperti ke Inggris ke Inggris, Korea, jadi Traveloka bisa masuk. Bahayanya, kalau diberikan ruang, mereka menjadi agent untuk market place, itu akan bertentangan dengan semangat Undang-Undang.

Deding mengatakan celah-celah ini bisa terjadi oleh karena itu kami berharap ini di tutup celahnya. Deding khawatir nanti takutnya bergeser. Kami berharap yang disarankan oleh Komisi 8 khususnya dalam masalah Umrah digital ini, bisa didengarkan dengan baik oleh Menag. Perlu diketahui juga Arab Saudi juga punya visi di tahun 2030, katanya ibadah Haji juga nanti akan ditangani Kementerian pariwisata, ini perlu dicermati. Terakhir, Deding mengingatkan kalau ini terjadi, mungkin mereka hanya melihat aspek ekonominya saja.

Persiapan Haji dan Umrah Digital - Komisi 8 DPR RI Raker dengan Menteri Agama

Deding mengatakan pertama, secara umum, sesuai hasil survey, setiap tahun mengalami peningkatan. Tapi kemarin sempet geger, menggunakan istilah peribahasa Deding mengatakan “jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga” (masalah umrah digital). Menanggapi perkataan Khatibul, memang benar, Haji adalah ibadah, dan harus ditegaskan. Sisanya adalah support manusiawi saja, suasana ibadah jadi keruh. Terkait dengan persiapan, kami selaku Anggota Komisi 8 mengapresiasi hampir semuanya sudah hampir semua untuk persiapannya, ini bentuk bukti koordinasi kita yang baik antara Kemenag dan Komisi 8. Kemudian, Deding menanyakan tentang upgrade tenda untuk jamaah di Arafah seperti apa untuk perinciannya.

Selanjutnya, terkait dengan bus, bagaimana kesiapan petugas kita untuk melindungi jamaah kita yang mungkin sering keserobot. Terkait jumlah jamaah yang semakin bertambah setiap tahun, dari berbagai negara, ia dengar mulai di uji coba tenda vertikal ala Jepang, kesemua itu bagaimana infonya. Terkait Umrah digital, Deding melihat ini sebuah peluang bagi penyelnggara Umrah tapi tetap saja ini harus disikapi secara hati hati. Kemudian, Deding mengatakan tidak ada praduga, tapi kelihatannya Menkominfo itu terlalu cepat. Apa ini sudah koordinasi dengan Menteri Agama, ia ingin Menteri Agama harus bisa tegas, bisnis ini luar biasa.

Kemudian, Deding mengatakan karena kami diskusi, tidak mungkin ibadah Haji ini dilepas perorangan. ini bukan Tourism seperti ke Inggris ke Inggris, Korea, jadi Traveloka bisa masuk. Bahayanya, kalau diberikan ruang, mereka menjadi agent untuk market place, itu akan bertentangan dengan semangat Undang-Undang.

Deding mengatakan celah-celah ini bisa terjadi oleh karena itu kami berharap ini di tutup celahnya. Deding khawatir nanti takutnya bergeser. Kami berharap yang disarankan oleh Komisi 8 khususnya dalam masalah Umrah digital ini, bisa didengarkan dengan baik oleh Menag. Perlu diketahui juga Arab Saudi juga punya visi di tahun 2030, katanya ibadah Haji juga nanti akan ditangani Kementerian pariwisata, ini perlu dicermati. Terakhir, Deding mengingatkan kalau ini terjadi, mungkin mereka hanya melihat aspek ekonominya saja.

Efektivitas Rencana Kerja dan Anggaran 2019 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Deding mengatakan adanya dua badan dalam satu organisasi diharapkan sebagai pengawas yang baik dan akuntabel. Terakhir, ia meminta mekanisme diperbaiki dan sosialisasi diperkuat agar masyarakat tidak menggugat karena dana tak jelas.

Pagu dan Persetujuan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Deding mengatakan Komisi 8 hanya bisa mendorong dan mendesak tetapi tidak bisa mengeksekusi karena program kelembagaan harus ada kajian dari UU. Deding menambahkan, menjelang Kementerian Kabinet yang akan datang harus ada sebuah terobosan Yuridis yang tidak melanggar UU yang ada agar BNPB menjadi kuat. Deding menyampaikan, belum melihat sosialisasi dan edukasi padahal banyak dana yang sudah dikeluarkan.

PP tentang Produk Jaminan Halal - Raker Komisi 8 dengan Menag, MUI dan BPOM

Deding mengatakan UU yang didambakan oleh kita terutama umat muslim saat ini sudah terbit. MUI ini stakeholder utama bukan dari pelengkap, ia berharap mudah-mudahan terkait penyampaian MUI bisa dicarikan titik temu. Deding menegaskan MUI menjadi faktor utama yang mempunyai pemberian halal atau tidak halal. Deding juga meminta solusi yang hrsnya ada revisi RPP ini untuk kepentingan umat banyak. Deding juga menegaskan bahwasannya MUI dalam proses penysunan PP ini, sebenernya MUI dilebatkan dari awal hingga sekarang.

Pembahasan RKA K/L 2020 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama

Deding mengapresiasi perjuangan Menteri Agama dalam hal kenaikan anggaran di tahun 2020, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Untuk Bimas Islam, tambahan anggaran yang diminta sebesar 1,3 Triliun, ia meminta penjelasan rincian program terkait usulan tambahan anggaran tersebut. Deding mengatakan soal Insan Cendekia Serpong adalah embrio, maka harus dibuat sebuah roadmap yang lebih serius maka tidak boleh adanya tawar-menawar masalah anggaran. Insan Cendekia mereka terkendala untuk kebutuhan yg minimal, ia rasa harus ada sesuatu yang diubah, kalau tidak, kita akan ketinggalan jauh. Kita harus fokus menangani ini.

Deding menginginkan ketika pergantian jabatan kementerian, harus dipertahankan program baik yang berpihak kepada rakyat kecillgelolaan oleh BPKH. Kemudian, Deding menanyakan terkait jaminan prduk halal, ia meminta agar program ini benar benar dapat diseriusi, dan tidak hanya Kemenag saja, tetapi juga seluruh kementerian yang ada. Deding juga menanyakan soal apakah Kemenag sudah mensosialisasikan kepada ormas dan Kementerian Kementerian terkait mengenai pentingnya jaminan produk halal. Terakhir, Deding menginginkan ketika pergantian jabatan kementerian, harus dipertahankan program baik yang berpihak kepada rakyat kecil.

Pengesahan BPIH – Raker Komisi 8 dengan Kementerian Agama RI

Deding mengucapkan terima kasih kepada tim Panja karena meskipun tidak ada kenaikan dan sama seperti tahun 2018, tetapi berbagai peningkatan yang disuarakan masyarakat melalui Komisi 8 dapat terealisasikan dan ini menunjukkan komitmen bersama dan patut disyukuri. Deding menuturkan, dengan disepakatinya BPIH 2019, tentu akan membantu tim pemerintah untuk melakukan proses lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas dan perlindungan jamaah haji Indonesia.

Perjalanan Politik

Nama Dr. Deding Ishak Ibnu Sudja mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan para politikus. Dia merupakan putra ulama kondang Jawa Barat, KH R Totoh Abdul Fatah dengan istrinya Hj. Siti Mariyam.

Pada tahun 1996, Deding menerima tawaran untuk menjadi dosen di IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung. Ketika menjadi dosen inilah, dia mencoba untuk melangkahkan kakinya di dunia politik.

Pada masa kerja 2014-2019 Deding bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Pendidikan

IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung (1981-1985)
Sekolah Tinggi Hukum Garut, Ujian Negara Unpad, Bandung (S1) (1985-1989)
Magister Manajemen STIE Jakarta (1994-1998).
Doktor bidang Ilmu Administrasi (Kebijakan Publik), Universitas Padjadjaran, Bandung (2006).

Perjalanan Politik

Deding mengawali karirnya di dunia politik dengan menjadi anggota partai Golongan Karya. Agar bisa lebih fokus pada pekerjaan barunya di dunia politik, Deding mengundurkan diri sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Djati. Bersama partai Golkar, suami Hj. Rachmayani ini telah menjadi anggota DPRD selama tiga kali periode jabatan sejak tahun 2000 hingga tahun 2012. Di partainya sendiri, sosok Deding dikenal sebagai sosok cerdas yang religius. Sewaktu pemilihan umum presiden, Deding yang merupakan salah satu anggota juru kampanye mencoba menggalang dukungan di kalangan pesantren, majelis taklim, guru agama, maupun mahasiswa Islam untuk kemenangan pasangan capres-cawapres HM Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Wiranto).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

1. Memberikan perhatian kepada masalah pendidikan dengan menaikkan anggaran, memperbaiki/menyempurnakan sistem-sistem pendidikan nasional dan meminimalisir kebocoran anggaran pendidikan.

2. Mendorong perkembangan pembangunan pedesaan melalui desentralisasi perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan memberikan akses pertumbuhan ekonomi pedesaan

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

Pekerja Sosial

29 Januari 2018 - Deding menyarankan untuk mengatur nomenklatur dalam pembahasan RUU, karena pekerjaan mereka belum sampai tahap profesi, jadi Deding menduga para pekerja sosial membutuhkan arah. Deding kemudian menanyakan bagaimana pekerja sosial dipandang dalam perspektif aksiologi dan antologi. [sumber]

RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU CSR/TJSP/TJSL)

11 Oktober 2016 - Menurut Deding posisi perusahaan dengan negara dan rakyat sama derajatnya dan harus saling berkaitan. Selain itu, masyarakat juga merupakan pelaku dan DPR membantu dengan RUU TJSP untuk mencapai pembangunan yang diinginkan. Di sisi lain, Deding berpandangan bahwa semakin banyak aturan terkadang secara tidak sadar memunculkan banyak pelanggaran. Banyak UU tidak saling sinergi bukan saling menguatkan, bahkan tumpang tindih. Deding menginginkan TJSP dibahas dari awal dan setelah rapat ini akan ada poin-poin penting untuk dibahas bersama. Deding meminta mitra fokus pada pembahasan dan menginginkan CSR menjadi wajib atau sunah. [sumber]

Tanggapan

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Deding berpendapat bahwa selama 4 tahun kita bermitra dengan Kemensos nah di periode kepemimpin Pak Agus ini dirinya melihat ada optimisme yang sangat kuat. Terkait dengan upaya dalam konteks penanganan bencana nasional, kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, masyarakat berharap ini diadakan dengan penambahan alokasi. Soal TKSK ini harus ada pertemuan lanjutan, ini sering jadi ujung tombak tapi juga sering jadi ujung tombok, nah ini kira-kira arahnya kemana khususnya dalam hal gajinya. Jangan sampai yang dilakukan cukup berhasil ini tidak punya dampak dari apa yang dirasakan masyarakat. [sumber]

RAPBN 2019

5 Juni 2018 - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Deding menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial terkait Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta terobosan yang kreatif dan inovatif. Deding mengatakan bahwa ingin mengelaborasi terkait kebijakan yang baik yang berdimensi jangka panjang dari pencapaian sampai kapan. Deding mengatakan bahwa lansia hampir ada di Indonesia dan Pemerintah bertanggungjawab terhadap mereka. Deding menanyakan ketika menyaksikan beberapa program terkait dengan penanganan dan pembinaan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan dengan pemerintah daerah, sejauh mana kordinasi dan terget yang dicapai dari Kementerian Sosial menyangkut lokalisasi, PSK, kemiskinan, anak jalanan dan kemudian adanya peningkatan pendiidkan Sumber Daya Manusia (SDM) birokrasi. Deding mengatakan bahwa terkait anggaran mudah-mudahan dapat dipertanggungjawabkan untuk bisa diserap. [sumber]

Strategi Pengelolaan Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, Rektor IAIN Ambon, dan Rektor IAIN Surakarta. Deding mengatakan salah satu rekomendasi untuk tingkatkan kelembagaan harus mengubah struktur kelembagaan Dirjen Pendis menjadi 3 bagian, yaitu perguruan tinggi Islam, pesantren dan madrasah. Perubahan undang-undang, lanjut Deding, yang sudah diprakarsai oleh Fraksi PKB untuk RUU madrasah dan pondok pesantren(pontren). Deding menambahkan bahwa terkait SBSN dari IAIN Surakarta, sudah masuk Rp38 miliar tahun 2017 dan IAIN Ambon mendapat Rp45 Miliar. [sumber]

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Menurut Deding dana umat harus bermanfaat bagi umat sendiri, kalau bisa dengan membangun pemondokan. Deding juga berharap kerja sama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Agama RI dapat menjadi hasil bagi umat khususnya guru. [sumber]

RKA-K/L 2017 Kementerian Agama 

27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam),  Komisi 8 Deding Ishak menanyakan kegiatan terkait pembinaan kerukunan umat beragama. Deding ingin mendorong kegiatan ini agar bisa diperluas. Deding menyarankan dialog antar umat beragama harus dilakukan. Di samping itu, tokoh-tokohnya ada juga tokoh-tokoh muda. Deding sebagai Deding menyarankan Komisi 8 dijadikan narasumber sehingga Komisi 8 bisa mengawal kegiatan setiap daerah pemilihan.Deding menuturkan bahwa untuk Bimas Islam, fungsi agama jauh dari idealnya, contohnya dalam merespon keluhan guru ngaji di daerah. Banyak guru mengaji mengeluh bahwa mereka mengabdi tanpa kejelasan gaji.  Deding menanyakan bagaimana metode yang efektif bagi mereka karena mereka butuh semacam legitimasi. Dengan adanya globalisasi, back to islam itu penting dan itu adalah peran guru agama. Deding memaparkan terkait produk halal, Komisi 8 sudah punya Undang-Undang dan PP sedang menunggu. Deding juga menanyakan Undang-Undang produk halal arahanya seperti apa karena umat sangat menunggu.Deding menanyakan mengapa wakaf dan zakat sekarang masih belum optimal. Apa kendalanya dan bagaimana alokasinya. Deding mengatakan ketika melakukan fit and proper test buat baznas, ternyata mereka pun tidak jelas. [sumber]

Anggaran Kementerian Agama

24 Juni 2016 - Deding menyampaikan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) dan BNPB mendapat tambahan berturut-turut Rp500 Miliar dan Rp600 Miliar.  [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

24 Juni 2016 - Karena surat dari Menkeu belum datang dan merasa sudah cukup jelas, Deding meminta Menteri Sosial (Mensos) tidak perlu menjelaskan kembali anggarannya. Deding berharap semoga tahun depan tambahan anggaran untuk Kementerian Sosial (Kemensos) dapat diperjuangkan bersama.  [sumber]

20 Juni 2016 - Deding menanyakan persyaratan penerima KUBE dan program rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Deding juga meminta kepada para anggota DPR-RI agar dapat mengusulkan nama penerimanya berdasarkan dapilnya. Lalu, Deding meminta agar diadakan basis data terpadunya untuk penerima PKH. Kemudian, Endang meminta kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dirjen Dayasos) agar penganggaran dan pelaksanaan programnya lebih jelas. Selanjutnya, Endang menghimbau adanya realokasi anggaran di program prioritas di tiap Direktorat Jenderal.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

24 Juni 2016 - Untuk MenPP-PA, Deding menyimpulkan tidak ada perubahan anggaran KemenPP-PA setelah rapat Badan Anggaran (Banggar).  [sumber]

16 Juni 2016 - Deding menegaskan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) harus bisa memilah strategi penyusunan anggaran, bahkan bila perlu cari juga fokusnya untuk perempuan yang mana. Deding berharap KemenPP-PA punya grand design. Bila tujuan program KemenPP-PA adalah mengakhiri kesenjangan ekonomi, Deding mengharuskan programnya jelas karena percuma ada pelatihan tanpa kinerja yang baik.

Selanjutnya, Deding menanyakan signifikansi yang membedakan program KemenPP-PA dengan kementerian lainnya, jangan sampai seperti memasukan garam ke laut. Menurut Deding, masalah perempuan dan anak adalah masalah bersama. Pelatihan calon kepala daerah perspektif gender tidak harus dilaksanakan. Deding menyarankan, sebaiknya KemenPP-PA mengadakan konvensi nasional dan Presiden yang membukanya. Deding menilai, RKA-K/L KemenPP-PA harus direvisi ulang agar lebih fokus dan KemenPP-PA dapat menjadi leading sector dalam penanganan kasus pada anak dan perempuan. Deding belum bisa menyetujui anggaran KemenPP-PA. Deding mempertanyakan seperti apa darurat kejahatan anak di tahun 2017. Deding mengharuskan KemenPP-PA mengadakan focus group discussion bulanan dengan stakeholder, dan digencarkan di media.  [sumber]

13 Juni 2016 - Deding menanyakan program apa saja yang sudah dilaksanakan, lalu kendala-kendala apa yang dihadapi, dan sejauh mana RKA-KL dapat meningkatkan kinerja KemenPP-PA.  [sumber]

29 Januari 2015 - Deding menilai fungsi dan peran Kementerian PPPA masih sebatas koordinatif. Deding berharap di 2015 Kementerian PPPA akan lebih inovatif dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah perempuan dan anak.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

24 Juni 2016 - Deding menyampaikan bahwa BNPB mendapat tambahan Rp600 Miliar, sedangkan Kemensos dan KemenPP-PA tidak dapat.  [sumber]

Sumber Daya Perguruan Tinggi di Indonesia

21 Januari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Deding menanyakan bentuk kerja sama seperti apa yang dilakukan oleh Ditjen Pendis dan Ditjen Dikti, apa perbedaan lulusan kedokteran UIN dengan UI, dan data perbandingan jumlah mahasiwa prodi umum dengan prodi Islam. Deding menyarankan seharusnya pembentukan Universitas Islam Internasional didorong karena fakta di lapangan mengatakan peminat untuk masuk UIN lebih banyak di prodi umum, bukan yang sama (linier-red). [sumber]

RAPBN-P 2016 Kementerian PP-PA

8 Juni 2016 -  Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPP-PA), Yohana Susana Yembise, Deding menilai bahwa logika anggaran saat ini terbalik karena kebijakan anggaran seharusnya beriring dengan kebijakan Presiden yang mengeluarkan Perppu mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Deding menyarankan MenPP-PA lebih detil dalam memantau upaya Pemerintah Pusat untuk mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan program yang telah direncanakan MenPP-PA. Deding menambahkan, seharusnya MenPP-PA juga optimis untuk memperjuangkan anggaran karena Presiden sudah mempercayai MenPP-PA dalam mengatasi permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menanggapi kontrak pengelolaan aset investasi KemenPP-PA, Deding berpendapat bahwa KPAI tersebut belum seutuhnya terbentuk. Deding berharap dalam waktu 6 bulan, KemenPP-PA memiliki persiapan yang matang untuk KPAI. [sumber]

Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Agama

26 Mei 2015 - Menurut Deding terjadi pensiunan pengawas bukan guru dimintai gaji 4 tahun karena perubahan aturan. Deding mengingatkan bahwa PP No.48 Tahun 2014 belum menjawab mengenai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Deding juga minta klarifikasi ke Sekjen Kemenag mengapa tidak ada posisi Direktur Jenderal Pesantren.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

23 April 2015 - Deding menyoroti tumpang tindih terkait masalah pornografi yang dijelaskan pada pemaparan Menteri Sosial (Mensos). Deding minta klarifikasi dari Mensos apakah ini ranah Kemensos atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Deding minta klarifikasi dari Menteri Sosial (Mensos) sejauh mana koordinasi aplikasi Nawa Cita antara Kemensos dengan kementerian dan lembaga non-pemerintah. Deding juga minta penjelasan bagaimana Mensos koordinasi dengan Direktur Jenderalnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) bisa dicapai.  [sumber]

Managing Disaster Risk Nasional - Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 15 April 2015 - Deding mendorong BNPB untuk lebih aktif dalam upaya menjamin warga korban bencana terkait dengan keabsahan sertifikasi tanah.  [sumber]

Evaluasi Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana

15 April 2015 - Deding apresiasi sumbang saran dari PMI dan MPBI. Deding bersama Komisi 8 berkomitmen untuk merevisi UU Penanggulangan Bencana jadi lebih baik.  [sumber]