Golkar - Jawa Barat VI

Komisi VIII - Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan

Sikap Terhadap RUU

Masukan dan Pandangan Terhadap Penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Wenny mengetahui banyak sekali warga negara Indonesia itu selalu berobatnya ke luar negeri, mudah-mudahan setelah undang-undang ini selesai mereka bisa percaya kepada pengobatan dalam negeri. Kita mengetahui bidan Indonesia itu sekarang penggajiannya bisa dari pemerintah dan bisa swasta, lantas bagaimana dengan bidan-bidan yang ada di kampung.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkoh — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Mandiri Graha Persada, PT Jaddi Internasional, PT Asti Dama Adhimukti, dan PT Balihai Brewery Indonesia

Wenny mengatakan bahwa apa yang disampaikan mitra bisa menjadi tambahan kajian untuk menyusun RUU minol ini, data dari WHO menunjukan saat ini jumlah pecandu alkohol di dunia mencapai 64 juta orang, Di indonesia 2013 penyalahgunaan napza mencapai 22 persen. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan, BNN memperkirakan ada 3,2 juta orang dari total populasi di Indonesia adalah perilaku minul alkohol di usia 17-20 tahun. Data WHO mengonsumsi alokohol menyebabkan kematian 3,3 juta. Dalam laporan status global sebanyak 320 ribu orang antara 15-20 tahun meninggal karena penyakit alkohol, hanya ada 500 ribu penduduk Indonesia yg mengonsumsi minuman beralkohol. WHO memperkirakan indonesia mengonsumsi 5 kali lebih banyak minol yg dibeli secara legal, antara 2008-2010 di indonesia mencapai 0,55 liter perkapita, minol yang diperdagangkan 0,1 liter perkapita. Wenny menyampaikan Jumlah konsumsi minol tahun 2003 dan 2010, apakah pihak minol memiliki sistem kontrol yang dipasarkan supaya tidak dikonsumsi oleh para remaja dan tidak disalahgunakan alkohol oleh remaja yang belum cukup umur. Sejauh mana tanggung jawab moral perusahaan terhadap dampak buruk minol di masyarakat yg tidak jarang merenggut korban jiwa, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan minol oleh generasi muda.

Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Hukum dan HAM

Wenny menanyakan bagaimana jika tindakan dilakukan oleh pengurus untuk kepentingan sendiri.

Masukan dan Pandangan terkait RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Nindyo Pramono (Pakar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

Wenny menanyakan sudah ditetapkan atau belum terkait dengan persentase laba yang dikeluarkan untuk setiap perusahaan.

Tanggapan atau Masukan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)

Wenny menginginkan agar RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan; 1) pengawasan, RUU ini harus memberikan penguatan kepada KPI, 2) konten, siaran yang ditayangkan kontennya harus diperkuat dalam hal pendidikannya, dan 3) teknologi, migrasi penyiaran perlu dipikirkan karena konsumen harus diberikan kenyamanan terlebih dahulu.

RUU Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 – Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah dan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Wenny menyampaikan dalam RUU Narkotika ada delik tegas seperti misalnya pencopotan Menteri Hukum dan HAM RI apabila tidak ada penegasan pada penanganan lapas.

Masukan Terhadap RUU Pesantren - Panja Komisi 8 Dengan Ormas Islam

Wenny melihat dari Pemaparan para perwakilan ormas ini, ada beberapa catatan yang penting. Pertama, kelihatannya ada keinginan RUU ini jangan terburu-buru untuk disahkan. Kedua, dalam Pesantren Tadi Sering diucapkan ada 5 pilar, ternyata tidak semua Pesantren memiliki asrama. Ketiga, masukan mengenai catatan keuangan, tidak semua Pesantren terbiasa dengan melakukan catatan keuangan dengan baik.

Wenny kembali melihat ada beberapa hal yang penting yang ia catat. Pertama, ada keinginan dari ormas-ormas yang hadir hari ini agar RUU tentang Pesantren ini tidak terburu-buru untuk disahkan, ada baiknya RUU ini dibahas secara hati-hati agar hasilnya bisa sangat maksimal. Kedua, Dalam draft RUU ini ada 5 rukun pesantren
yaitu harus ada Kiai, harus ada santri, harus ada Masjid atau Mushola, harus ada kitab kuning dan harus ada asrama atau pondok, ternyata faktanya tidak semua Pondok Pesantren di Indonesia memiliki pondok atau asrama.

RUU Perkelapasawitan dengan Apkasindo

Wenny mengatakan perkelapasawitan ini kalau dilihat dari paparan asosiasi tadi pemasukannya melampaui migas dan pengelolaan sawit harusnya bisa lebih besar kalau memang produksinya ingin lebih besar. Wenny menambahkan pasal-pasal yang berpihak kepada petani harus lebih besar dan prioritasnya kesejahteraan petani, bukan hanya perusahaan-perusahaannya yang diperhatikan.

Tanggapan

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) dan Perhimpunan Pengusaha Klinik Indonesia (PERKLIN)

Wenny menanggapi terkait adanya kenaikan zat kimia pada sirup anak-anak yang sedang terjadi, sebetulnya kalau di dalam BPOM diawasi, tapi kalau di luar BPOM tidak diawasi oleh BPOM. Menurut ia, 5 perusahaan farmasi yang sudah ditangkap itu karena bermain di ranah luar BPOM. Oleh karena itu, Wenny mengingatkan kepada Baleg untuk memasukkan hal tersebut di RUU Kesehatan supaya bisa mengatasi kalau timbul lagi kejadian tersebut di masa yang akan datang.

Pembahasan Isu Teraktual — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lapisan Masyarakat

Wenny Haryanto mengatakan ingin mengetahui mengenai kejelasan siapa pelaku pembunuhan anak dari Ibu Rianah.

Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK)

Wenny H. menanyakan mengenai jumlah ideal komposisi sarjana hukum dari 5 komisioner KPK.

Anggaran — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemimpin MA dan Komisi Yudisial

Wenny bertanya mengenai anggaran pagu apakah ada komentar atau tidak. Lalu terkait penambahan Rp8,5 Miliar mengenai tunjangan pegawai bagaimana cara Komisi Yudisial memberi reward pada pegawai. Wenny juga bertanya terkait pembangunan infrastruktur sebesar Rp4,1 Miliar bagaimana realisasinya.

Menyerap Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Aceh Barat

Wenny merasa prihatin kepada Jupri dan kalau bisa Mantan Kapolri Jenderal Sutanto kita hadirkan di sini.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Wenny mengatakan apa kegiatan utama LPSK untuk perlindungan saksi dan korban.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)

Wenny mengatakan kasus kerusuhan di Poso seolah masalah yang tidak pernah selesai, Wenny meminta TNI waspada. Wenny mengatakan walaupun BNPT tidak melakukan sinergi, tetapi BNPT harus koordinasi dengan Kapolri terkait pencegahan dan penanggulangannya. Wenny bertanya apakah BNPT bisa menjadi stationer di Poso.

Pemantauan RUU tentang Pemberdayaan Petani - RDP Baleg dengan Tenaga Ahli

Wenny menegaskan bahwa kita harus mengawasi kinerja pemerintah agar outputnya juga bagus.

Penjelasan terkait RUU tentang Kepolisian dan RUU tentang Jabatan Hakim — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR-RI

Wenny mengungkapkan bahwa banyak keluhan dari hakim terkait tunjangan di Indonesia Timur. Ia berpesan jangan sampai pembagian tunjangan jabatan mengikuti kelas peradilan hakim.

Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Atas Nama Johan Budi

Wenny mengatakan ia ingin bertanya interaktif. Menurutnya tentu calon lebih memahami luar dalam KPK. Ia ingin melihat paparan, kultur, dan instrumen mengenai pekerjaan KPK untuk menentukan tersangka yang sulit. Ia menanyakan hal yang terjadi di KPK termasuk person menjadi penyidik yang tidak gampang dan ketat. Ia juga menyinggung money laundry dan menanyakan cara kedepannya supaya terlihat grand strategynya. Ia menanyakan keterkaitan calon dengan keinginan dan pemahaman calon.

Evaluasi APBN 2015 dan Isu-isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama BNPB

Wenny bertanya apa saja kriteria bencana. Wenny memohon agar BNPB memberikan bantuan untuk menyelesaikan banjir yang rutin di Kota Bekasi dan Depok.

Alokasi Anggaran untuk Masing-Masing Fungsi dan Program Kerja — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI, Menteri Agama RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Wenny meminta agar di dapilnya khususnya di Kota Bekasi dan Depok diharapkan banyak yang mendapatkan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), karena secara kemampuan ekonomi banyak yang tidak mampu.

Pendalaman RKA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama RI

Wenny mengapresiasi dengan haji 2 tahun ini. Wenny jua bertanya apa langkah Kementerian Agama terhadap masa tunggu keberangkatan haji dan tidak meratanya masa tunggu jamaah haji.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 D PR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Wenny mengatakan prihatin dengan banyaknya musibah di Indonesia yang membuat BNPB kerepotan dan kehabisan anggaran, harusnya ada tindakan pencegahan, misalkan pemetaan dengan colorful. Wenny meminta Pemda ditekan untuk melaksanakan reboisasi, agar tidak hanya wacana. Wenny mengusulkan bendungan di Bekasi diperbaiki dengan APBN bukan APBD.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Wenny mengatakan alangkah baiknya jika peraturan dana untuk penghulu diubah. Ada 6 ribu pengaduan terkait travel, orang-orang yang ingin berangkat umrah hilang duitnya, jadi hal ini perlu dipikirkan. Wenny bertanya apakah program prioritas Kemenag tahun 2018 termasuk program dialog kerukunan umat beragama.

Pembahasan DIM RUU KUHP — Panitia Kerja (Panja) Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Wenny menanyakan mengenai keperluan mendengar juga kemungkinan kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Ia mengatakan yang diilustrasikan tadi sudah bagus, tinggal diberikan penjelasannya di Pasal sehingga nanti membuat aturannya jelas.

Pengamanan Pilkada Serentak 2017, Perkembangan Dugaan Penistaan Agama oleh Saudara Basuki Tjahaja Purnama, Dugaan Pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Saudara Buni Yani, Penangkapan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pasca 411, dan Kasus Aktual Lainnya — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)

Wenny berharap dalam rangka penyelesaian masalah jangan hanya duduk di depan meja. Ia mengatakan akar masalah belum selesai dan kalau kapolri bisa mencabut akar masalah, ini akan luar biasa.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial

Wenny mengatakan sejauh mana program CSR dari Ditjen Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial, seberapa banyak perolehan dananya dan disalurkan di mana.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Pengawas BPKH Atas Nama Ani Setyaningrum

Wenny menanyakan dasar yang menjadikannya bahwa Ani layak dipilih menjadi Anggota Dewan Pengawas BPKH.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Yuslam Fauzi

Wenny meminta penjelasan soal konsep investasi yang berkaitan dengan syariah.

Pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Wenny memohon BNPB lihat dan tanggulani tanggul yang sudah ingin jebol itu, lokasinya ada di dekat kantor BNPB cabang Bekasi, semisal tanggul tersebut jebol pasti banyak Kelurahan yang akan tenggelam. Selanjutnya, ia mengatakan bahwasannya ia membutuhkan perahu karet di Bekasi dan Depok karena di sana banjir tidak pernah selesai.

RKA 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Wenny mengatakan bahwa ia ingin penjelasan terkait temuan Dirjen Pendis pada tahun 2017, apakah ada pemberian bantuan untuk siswa miskin, kalau ada kenaikan berapa besarnya, serta bagaimana penyelesaian tunggakan profesi guru.

Pengelolaan Program dan Anggaran 2017-2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi di Indonesia

Wenny menanyakan tindakan dan penanganan kanwil terkait travel umroh yang nakal.

Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Penanganannya — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI

Wenny merasa bahwa Komisi 8 DPR-RI dilecehkan dari komisi lain. Komisi 3 DPR-RI menganggap bahwa Komisi 8 DPR-RI tidak mampu, sehingga Komisi 3 berinisiatif membentuk Pansus Biro Perjalanan Umrah. Wenny meminta kepada Kemenag RI agar memikirkan kredibilitas dari Komisi 8 DPR-RI. Ia juga meminta Kemenag RI menjelaskan perkembangan penanganan kasus-kasus umrah yang terjadi. Wenny menyarankan alangkah baiknya jika Kemenag RI membuat program pengawasan secara rutin berkala, ada maupun tidak ada masalah dengan melibatkan pada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil). 

Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang Undang (UU) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Delegasi Parlemen Myanmar

Wenny Haryanto mengatakan bahwa kalau di Indonesia itu anak-anak melakukan penyimpangan, maka akan diadili di Lembaga Peradilan Anak.

Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji 2017 dan Pembicaraan Pendahuluan BPIH 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI

Wenny memberikan apresiasi atas pelaksanaan ibadah haji tahun 2017 yang relatif lebih baik daripada tahun sebelumnya meskipun masih ada kekurangan seperti indeks kepuasan di daerah Mina yang menurun. Menurut Wenny diperlukan perbaikan infrastruktur di Arafah, Muzdalifah, dan Mina khususnya berkenaan dengan penambahan pasokan listrik dan tenda serta perlunya penambahan jumlah petugas PPIH yang mana tidak sebanding dengan jumlah jemaah yang terus bertambah. Wenny menanyakan perihal bagaimana Menteri Agama menyikapi kebijakan baru yang ditetapkan oleh Arab Saudi terkait pajak 5% dan apa yang telah dilakukan Menteri Agama sejauh ini serta bagaimana sikap Menteri Agama dalam menanggapi pembangunan Universitas Islam Internasional di Depok dan sudah sejauh mana progres dari pembangunan universitas tersebut. Wenny juga menanyakan tentang status haji yang apabila tidak jadi berangkat apakah dapat digantikan oleh orang lain serta bagaimana ketentuannya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial

Wenny mengapresiasi kinerja Menteri Sosial yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Wenny bertanya program andalan Kementerian Sosial tahun 2018 dan teknis, anggaran serta alokasi ke dapil Jawa Barat 6 terkait program prioritas penanganan fakir miskin. Wenny juga bertanya strategi Kementerian Sosial dalam realisasi anggaran tahun 2017. Wenny mengusulkan Kementerian Sosial melakukan pembinaan terhadap e-warung dan mengharapkan ada bantuan seperti rak besi, kalkulator, dll.

Sinkronisasi Kebijakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Daerah, Provinsi serta Kota — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Wenny menanyakan upaya kementerian untuk memaksimalkan kinerja P2TP2A.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan Isu-isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos)

Wenny H mengucapkan selamat kepada Mensos dan berharap Mensos dapat melaksanakan tugas dengan sukses dan mendapat perlindungan Allah. Ia mengatakan bahwa presentasi dari Mensos cukup jelas dengan serapan anggaran yang cukup tinggi namun ada beberapa anggaran yang belum terlihat. Ia menyebutkan mengenai program Kemensos yang selama ini dilaksanakan seperti program rumah tidak layak huni. Ia menanyakan realisasi anggaran untuk setiap program di masing-masing provinsi, misalnya untuk proker KUBE, rutilahu, PKH, e-warunk, dll di tiap provinsi. Ia mengatakan jika tidak bisa dijawab sekarang agar disampaikan secara tertulis. Ia meminta Mensos untuk memberi tahu dan mengajaknya jika datang ke Jawa Barat. Ia mengatakan sangat miris sekali dengan bencana di Asmat dan ia menginginkan solusi terbaik untuk Asmat. Ia mengharapkan perhatian juga untuk tenaga medis disana. Ia meminta agar petugas KUBE, e-warunk, dll mengadakan pelatihan dan pendampingan.

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN)

Wenny mengatakan dirinya pernah didatangi preman karena ingin mengecek data honorer akibat adanya manipulasi. Oleh karenanya, ia meminta tak ada selundupan di dalam data honorer K2.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kapolri, Evaluasi Penegakkan Hukum Tahun 2017 dan Program Prioritas, Sinergitas Polri dengan Aparat Hukum Lain dalam Penanganan Korupsi, Persiapan Polri dalam Menghadapi Pilkada 2018, dll — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Direktur Lalu Lintas (Ditlantas), Direktorat Intelijen Keamanan (Dit Intelkam), Divisi Cyber Crime Polri

Wenny mengatakan agar jangan sampai isu ini berdampak SARA. Ia mengatakan jika tidak ada polisi di dalam, mau panja atau tidak Joko Widodo, tidak akan selesai.

Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU SDA

Wenny mengatakan berdasarkan hasil kajian Baleg, Fraksi Golkar memandang draft RUU SDA telah memenuhi asas-asas pembentukan UU. Ia menyampaikan dengan mengucapkan Bismillah, Fraksi Golkar setuju RUU usulan DPR dan segera disahkan di Rapat Paripurna terdekat.

Evaluasi APBN Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI

Wenny memberikan apresiasi pada Kemenag atas dibuatnya Si Patuh, lalu membahas masalah adanya travel umroh yang super nakal. Menurutnya terkait hal ini, sudah saatnya Kemenag serius menangani hal ini dan jangan sampai menjadi fenomena Gunung Es. Wenny juga mengusulkan apakah bisa dibuatkan sistem agar Kanwil agar dapat ikut serta mengawasi travel-travel biro umroh nakal tersebut.

Pengelolaan Anggaran dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Wenny menyatakan bahwa ketika ia melakukan kunjungan kerja ke suatu daerah, ia melihat tenda-tenda yang habis digunakan tidak dirawat lagi dengan benar. Wenny mengharapkan agar kedepannya dapat dilakukan perawatan terhadap barang inventaris.

Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (Dikdok) dan Dokter Layanan Primer (DLP) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Kolegium Kedokteran Indonesia (KDI) dan Asosiasi Dokter

Wenny mengatakan bahwa ia sangat perduli masalah ini karena anaknya adalah spesialis dokter umum.

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Wenny mengatakan apa saja sasaran utama program kerukunan umat beragama, apa indikator mendasar dalam program peningkatan pelayanan haji danumroh di RKP tahun 2019, apa prioritas RKP terkait rehabilitasi tempat ibadan tahun 2019, dan apa tanggapan Kemenag terkait polemik daftar ustadz dari pemerintah.

Penyesuaian RKA K/L Tahun 2019 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Endang mengatakan perempuan dan anak-anak adalah ujung tombak dari pembangunan bangsa. Dengan minimalisnya anggaran dari Kementerian PPPA, maka program yang ada harus tepat sasaran. Endang berpendapat dalam penanggulangan bencana, anak dan perempuan harus menjadi prioritas utama. Endang mengatakan tidak setuju ketika ibu-ibu mengatakan harus ada kesetaraan gender tetapi menginginkan adanya sekolah perempuan, justru hal ini akan bias gender. Kesetaraan memang harus ada, budaya patriaki akan tumbuh jika sekolah perempuan ada. Endang mengatakan anggaran dari Kemenag lebih banyak alokasinya untuk beban belanja, maka yang diterima masyarakat akan sangat kecil. Endang mengatakan Komisi 8 mendukung program rumah layak huni diteruskan, faktanya di lapangan masih banyak rumah yang tidak layak huni.

Pembahasan RKA K/L Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Wenny mengatakan apakah rencana kerja dan anggaran tahun 2019 sudah berdasarkan aspirasi daerah, bagaimana resapan ke daerah-daerah, dan bagaimana kemajuan mengenai pembangunan KUA. Wenny menyampaikan bahwa KUA Depok kekurangan guru agama Katolik dan Protestan, sudah dilapor ke Kemenag tetapi belum ada respon. Wenny mengatakan terkait permasalahan pembangunan pesantren yang belum terkoordinasi dengan baik, apakah sudah teratasi, bagaimana perkembangan dan pembinaan zakat dan wakaf yang tahun lalu belum maksimal.  

Optimalisasi dan Realokasi Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial Republik Indonesia

Wenny menanyakan arah rencana perluasan lokasi TMPN Utama Kalibata, karena menurutnya lokasi sekitar TMPN tersebut sudah padat dengan bangunan. Terkait beras yang diberikan untuk rakyat miskin, beras yang diberikan tersebut Wenny melihat adanya perbedaan kualitas beras di setiap wilayah.

Tahapan Proses Pengadaan Gedung — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen PHU Kemenag dan Kepala BPKH

Wenny bertanya terkait rencana pembelian tanah ini pada akhirnya untuk apa sebenarnya.

Kondisi Terkini Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB) di Indonesia serta Penanganan yang Dilakukan dalam Menghadapi Wabah DBD dan Mengendalikan TB untuk Mencapai Misi Bebas TB Tahun 2030 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP -- secara virtual) dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Terkait penyakit DBD di Indonesia yang terus berulang, Wenny menanyakan tingkat efektivitas sosialisasi akan bahaya DBD dan pencegahan DBD melalui program 3M Plus Kementerian Kesehatan sudah dilakukan tepat sasaran atau belum. Terkait TB, menurut Wenny pengobatan TB tidak boleh dihentikan ditengah jalan karena akan sia-sia. Wenny menanyakan kesiapan fasilitas kesehatan dan ketersediaan supply obat di tengah situasi Pandemi Covid-19 saat ini.

Rencana Kerja Tahun 2020 dan Permasalahan Terkini - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, BKKBN, BPOM, DJSN dan BPJS Kesehatan

Wenni bertanya bagaimana mengenai kasus terhadap seorang anak yang tidak memiliki akta kelahiran karena orang tuanya menikah secara agama sehingga tidak memiliki akta nikah, dan sistem digitalisasi seperti apa yang ingin dilakukan oleh BPOM, apakah web atau aplikasi.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala BNP2TKI

Wenny menanyakan apa yang menyebabkan masih kurangnya penyerapan anggaran dan mengapa penyerapan pagunya besar, tetapi persentase realisasi programnya sedikit.

Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 —‌ Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BKKBN

Wenny Haryanto mengatakan bahwa hasil temuan BPK terdapat 32 temuan dengan 85 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dari rekomendasi tersebut 46 telah ditindaklanjuti. Wenny mempertanyakan rekomendasi apa saja yang belum ditindaklanjuti dan mengapa belum ditindaklanjuti. Saat ini, terdapat sewa barang milik negara yang belum dituangkan dalam perjanjian, Wenny mempertanyakan atas dasar apa BKKBN menyetujui hal tersebut. Menuruf Wenny, hal yang menyebabkan belum optimalnya penyerapan anggaran adalah belum selesainya renovasi kantor karena tidak sesuai dengan kontrak. Wenny mempertanyakan solusi terkait penyelesaian renovasi kantor dan meminta penjelasan kenapa bisa tidak sesuai dengan kontrak.

Rebranding Logo dan Tag Line Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala dan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Wenny mengapresiasi logo BKKBN yang baru. Disamping itu, Wenny menanyakan mengapa pendekatan untuk era baby boomer saat ini dianggap sudah tidak relevan dengan millenial. Lalu, mengenai tag line “Terencana itu Keren” bukankah hal tersebut dapat membuat millenial berencana untuk memiliki banyak anak dan apakah bisa menjadi hambatan demografi atau tidak. Wenny juga menanyakan terkait dengan penamaan program “Kampung KB” kenapa tidak dinamakan “Kota KB” karena menurutnya istilah kampung tidak sesuai dengan keinginan millenial yang serba modern. Berkaitan dengan pendataan keluarga pada Juni 2020, Wenny menanyakan kenapa perlu didata dari awal lagi, kenapa tidak mengambil data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) atau dari data pemilihan umum tahun lalu, agar ada penghematan anggaran. Terakhir, Wenny menanyakan bagaimana cara BKKBN mencapai dimensi ketenteraman dan kebahagiaan masyarakat Indonesia di era yang akan datang agar IPK Indonesia mencapai angka 70

Evaluasi dan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan – Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Wenny mengatakan bahwa tahun lalu mendapatkan data bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan telah bekerjasama BP2MI mengenai gerakan migran aman desa melalui 4S, bagaimana mengenai kelanjutan dari program tersebut. Karena jika dilakukan secara rutin akan mengurangi PI illegal, selain itu juga germandes program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan BP2MI.

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Jaminan Ketenagakerjaan - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Wenny mengatakan kepada BNP2TKI terkait data pengaduan banyaknya PMI yang hilang kontak di berbagai negara. Wenny bertanya bagaimana strategi untuk mendata kembali atau mencari PMI yang hilang kontak tersebut.

Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 serta Penyerapan APBN Tahun Anggaran 2019 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan

Wenny menanyakan terkait pelatihan vokasi dengan mekanisme kartu pra-kerja sudah ada gambarannya atau belum dan mulai kapan ini akan diberlakukannya. Lalu, seperti apa dan bagaimana mekanisme penetapan UMP, apakah Gubernur hanya menerbitkan surat edaran atau himbauan sedangkan penetapan nilainya ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah.

Penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan RI dalam Tata Kelola Perlindungan PMI Sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP2MI, Dirjen BINAPENTA, PKK Kemenaker RI dan Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia

Wenny menanyakan untuk BP2MI, program apa yang akan dilaksanakan BP2MI tahun 2020 ddan berapa anggarannya. Lalu, bagaimana strategi BP2MI menempatkan PMI yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk ditjen BINAPENTA, perbedaan apa yang signifikan PKK ini dengan BP2MI.

Penundaan Kenaikan Iuran JKN Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dewan Pengawas dan Dirut BPJS Kesehatan

Wenny mengatakan penasaran dengan adanya obat tercantum dalam e-katalog tapi kemudian obat di pasar sulit sekali dicari padahal obat itu aman dan sangat dibutuhkan, jadi sebenarnya permasalahannya dimana?

Usulan Tambahan Anggaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019 M / 1440 H - Raker Komisi 8 dengan Menag dan Kepala BPKH

Wenny memfokuskan pembahasan pada penghematan biaya dari pengeluaran kloter. Ia menghimbau agar dilakukan penghematan terhadap biaya per dua 20 kloter. Wenny berharap agar para jamaah dapat tetap nyaman selama menjalani ibadah haji dengan biaya yang efisien.

PP tentang Produk Jaminan Halal - Raker Komisi 8 dengan Menag, MUI dan BPOM

Wenny mengatakan PP 31 Tahun 2019 tentang Peraturan 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Bagaimana standar dan kriteria produk halal, kosmetik dan farmasi dari bahan baku dari negara yang tidak memiliki label halal. Wenny juga merasa sejak kemunculan merk-merk dagang ini, dan ada produsen-produsen yang tidak halal sehingga membuat produk halal lainnya. Wenny juga merasa cemas dan mempertanyakan untuk mengatasi masalah produk yang tidak halal ini.

Evaluasi Penanggulangan Bencana Tahun 2018 - RDP Komisi 8 dengan BNPB

Wenny mengatakan kunjungan kerja ke Sampang meninjau banjir rutin sudah dilakukan pengerukan kemudian dilaksanakan pembangunan rumah 50juta/unit akan tetapi masalahnya pembangunan belum tuntas. Wenny bertanya apakah masalah ini sampai ke BNPB karen akan menimbulkan kecemburuan. Wenny berpendapat bahwa terkait Anak Gunung Krakatau diprediksi akan berulang. Di negara lain gunakan alat sensor Tsunami akibat vulanik, maka Wenny menanyakan apa rencana BNPB untuk mengatasi hal ini.

Evaluasi APBN 2018 dan Isu Aktual – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan BNPB

Wenny berharap semoga BNPB dan Basarnas dapat menjalankan tugas dengan baik dan menyampaikan rasa turut berduka cita atas korban bencana tsunami Selat Sunda dan bencana lainnya. Wenny menuturkan Indonesia belum memiliki alat pendeteksi dini tsunami padahal kejadian di Selat Sunda kemarin sudah memasuki kategori luar biasa. Wenny mengatakan, ketiadaan alat pendeteksi menyebabkan jumlah korba bencana kurang diminimalisir. Wenny menanyakan langkah yang dapat diambil BNPB agar hal ini tidak terulang kembali mengingat aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak berhenti erupsi.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 dan Isu Aktual – Rapat Kerja Komisi 8 dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Wenny menuturkan perlu lebih banyaknya pengawasan terhadap kasus protistusi online untuk anak di bawah umur dan protistusi seperti di Kalibata City agar lebih bisa tertangani dengan baik. Terakhir, Wenny meminta kepada Kemen-PPPA untuk mengikutsertakan dirinya dalam program Kemen-PPPA terutama di kota Depok dan Bekasi.

Latar Belakang

Wenny Haryanto merupakan seorang pengusaha dan menjabat sebagai Direktur Utama di PT Addict World Group. Wenny juga sempat memiliki gerai Seven Eleven didaerah Jakarta Selatan. Wenny menjabat sebagai ketua sekaligus pendiri dari Depok Civil Society dan Wakil Ketua DPW Partai Golkar Depok.

Wenny merupakan petahana dari Partai Golkar yang berhasil lolos kembali menjadi Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 60.783 suara.

Pendidikan

S1, Sastra Inggris, Universitas Nasional, Jakarta (1996)
S1, Hukum, Universitas Indonesia, Depok (2009)

Perjalanan Politik

Weny Haryanto memulai perjalanan politiknya dengan bergabung dengan Partai Golkar di 2009 ketika menyelesaikan gelar sarjana hukumnya. Wenny aktif di Partai Golkar Depok dan menjadi Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disaat yang sama Wenny juga membentuk Depok Civil Society, sebuah komunitas advokasi sosial dan lingkungan hidup di Depok.

Pada 2012, Wenny melebarkan cakupan tanggung jawabnya dengan menjadi Ketua DPP Himpunan Wanita Karya Jakarta, sebuah organisasi sayap Partai Golkar.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Migas

10 September 2018 - Dalam rapat pleno Baleg dengan Ketua Panja RUU MIgas, Totok Daryanto Fraksi PAN dapil Jatim 5, menuturkan, menurut Wenny revisi UU Migas dapat diberikan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA dan dapat menumbuhkan kepercayaan serta menghindari KKN. Wenny mengatakan regulasi harus menciptakan tata aturan yang melaksanakan fungsi kebijakan dan pengawasan dari hulu ke hilir. Wenny menuturkan, revisi UU nomor 22/2001, eksploitasi memperhatikan aspek lingkungan serta pemulihan bila ada kerusakan lingkungan hidup. Wenny menuturkan bahwa Fraksi Golkar setuju terhadap hasil harmonisasi atas UU nomor 22/2001 dan disahkan menjadi RUU inisatif DPR dalam rapat paripurna terdekat. [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

25 Juli 2016 - Wenny menyambut baik dan akan mempelajari lebih dalam Perppu No. 1 Tahun 2016, terutama mengenai hukuman kebiri. Wenny Haryanto beranggapan bahwa DPR masih perlu waktu untuk undang para ahli, terutama bidang hukum. Wenny menyarankan kepada Pimpinan Rapat untuk menunda terlebih dahulu pandangan akhir Fraksi mengenai Perppu Kebiri. [sumber]

RUU Penjaminan

27 Mei 2015 - Menurut Wenny walaupun UU ini sangat ditunggu-tunggu, namun judul dari RUU ini akan menimbulkan asumsi bahwa ini untuk swasta dan bukan untuk UMKMK. Oleh karena itu Wenny usul agar nama RUU ini dikaji ulang. Wenny juga menekankan bahwa menurut sistem shariah tidak ada penjaminan. [sumber]

Tanggapan

Pembahasan RUU Praktik Pekerjaan Sosial

4 September 2018 - Pada RDP Baleg dengan Pengusul, Wenny menjelaskan terkait kualifikasi Peksos, bahwa harus melalui tahap yang luar biasa beratnya yaitu pertama harus sarjana bidang Kessos dan ujian komptetensi SIPPS (Surat Izin Praktik Pekerjaan Sosial), dan Wenny menanyakan apakah tidak dipikirkan lagi baiknya gimana. [sumber]

RAPBN 2019

5 Juni 2018 - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Wenny menanyakan adanya temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait program bantuan sosial , sarana usaha lingkungan, bantuan ekonomi produktif, Wenny memohon agar klarifikasi Bapak Menteri Sosial terkait ini.[sumber]

RUU Konsultan Pajak

11 April 2018 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli. Wenny menanyakan ketentuan mengenai pertambahan tarif konsultan pajak, sebab konsumen bisa dirugikan dalam hal ini karena tidak ada batasannya.(sumber)

Anggaran BNPB Tahun 2019

6 Juni 2018 –Pada rapat dengan Komisi 8 dengan BNPB. Wenny menyampaikan bahwa di daerah Bekasi itu langganan banjir, bahkan sarana dan prasarana di Depok, tepatnya di Perumahan Dosen UI pun selalu banjir. [sumber]

Pemantauan UU Pemberdayaan Petani

18 Juli 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi (Baleg) dengan Tenaga Ahli Baleg, Wenny mengimbau kepada semua anggota Baleg untuk bersama-sama mengawasi kinerja pemerintah dengan tujuan agar hasilnya baik. [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2016

Pada 27 Mei 2015 - Wenny mengapresiasi kerja keras pihak BNPT selama ini, meski belum memliki kantor tetap. Selain itu, ia menyampaikan kritikan masyarakat Depok yang menilai BNPT terlalu terburu-buru dalam melakukan aksi penangkapan dan pemblokiran situs-situs islam radikal. Menurutnya, BNPT harus lebih bijak dan teliti sebelum melakukan penangkapan. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

Pada 6 April 2015 - Menurut Wenny sudah tidak ada alasan untuk pembatalan SK Menteri Hukum dan HAM tersebut. [sumber]

Fit & Proper Calon Kapolri Budi Gunawan

25 Maret 2015 saat RDPU dengan pengacara O.C Kaligis dan Indra Azwan dari LBH Jakarta - Wenny setuju dengan pemaparan yang disampaikan oleh O.C Kaligis berdasarkan fakta hukum untuk melantik BG. Wenny saran agar O.C Kaligis juga memberikan masukan kembali ketika Komisi 3 bertemu dengan BH (Badrodin Haiti) besok. [sumber]

Saat fit & proper Calon Kapolri Budi Gunawan pada 15 Januari 2015 - Wenny menanyakan "Bagaimana Pak BG atasi meningkatnya kasus premanisme dan perkelahian antarpelajar?" [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pada 29 Januari 2015 - Wenny minta verifikasi bagaimana proses BNPT melakukan analisa pola teroris merekrut ‘calon pengantin’ terorisme sekarang. [sumber]