Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Barat VI
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
06/08/1959
Alamat Rumah
Komplek Siaga Baru I/B. 9-12, RT.009/RW.005, Pejaten Barat. Pasar Minggu. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat VI
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Wenny Haryanto, S.H berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dari Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi). Wenny adalah seorang pengusaha dan menjabat sebagai Direktur Utama di PT Addict World Group dan mempunyai gerai Seven Eleven untuk daerah Jakarta Selatan.

Wenny adalah pendiri dan juga ketua dari Depok Civil Society dan Wakil Ketua DPW Partai Golkar Depok.

Wenny dimutasi menjadi anggota Komisi VIII pada tanggal 21 Januari 2016.

Pendidikan

S1, Sastra Inggris, Universitas Nasional, Jakarta (1996)
S1, Hukum, Universitas Indonesia, Depok (2009)
 

Perjalanan Politik

Weny Haryanto memulai perjalanan politiknya dengan bergabung dengan Partai Golkar di 2009 ketika menyelesaikan gelar sarjana hukumnya. Wenny aktif di Partai Golkar Depok dan menjadi Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disaat yang sama Wenny juga membentuk Depok Civil Society, sebuah komunitas advokasi sosial dan lingkungan hidup di Depok.

Pada 2012, Wenny melebarkan cakupan tanggung jawabnya dengan menjadi Ketua DPP Himpunan Wanita Karya Jakarta, sebuah organisasi sayap Partai Golkar.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Migas

10 September 2018 - Dalam rapat pleno Baleg dengan Ketua Panja RUU MIgas, Totok Daryanto Fraksi PAN dapil Jatim 5, menuturkan, menurut Wenny revisi UU Migas dapat diberikan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA dan dapat menumbuhkan kepercayaan serta menghindari KKN. Wenny mengatakan regulasi harus menciptakan tata aturan yang melaksanakan fungsi kebijakan dan pengawasan dari hulu ke hilir. Wenny menuturkan, revisi UU nomor 22/2001, eksploitasi memperhatikan aspek lingkungan serta pemulihan bila ada kerusakan lingkungan hidup. Wenny menuturkan bahwa Fraksi Golkar setuju terhadap hasil harmonisasi atas UU nomor 22/2001 dan disahkan menjadi RUU inisatif DPR dalam rapat paripurna terdekat. [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

25 Juli 2016 - Wenny menyambut baik dan akan mempelajari lebih dalam Perppu No. 1 Tahun 2016, terutama mengenai hukuman kebiri. Wenny Haryanto beranggapan bahwa DPR masih perlu waktu untuk undang para ahli, terutama bidang hukum. Wenny menyarankan kepada Pimpinan Rapat untuk menunda terlebih dahulu pandangan akhir Fraksi mengenai Perppu Kebiri.  [sumber]

RUU Penjaminan

27 Mei 2015 - Menurut Wenny walaupun UU ini sangat ditunggu-tunggu, namun judul dari RUU ini akan menimbulkan asumsi bahwa ini untuk swasta dan bukan untuk UMKMK. Oleh karena itu Wenny usul agar nama RUU ini dikaji ulang. Wenny juga menekankan bahwa menurut sistem shariah tidak ada penjaminan.  [sumber]

Tanggapan

Pembahasan RUU Praktik Pekerjaan Sosial

4 September 2018 - Pada RDP Baleg dengan Pengusul, Wenny menjelaskan terkait kualifikasi Peksos, bahwa harus melalui tahap yang luar biasa beratnya yaitu pertama harus sarjana bidang Kessos dan ujian komptetensi SIPPS (Surat Izin Praktik Pekerjaan Sosial), dan Wenny menanyakan apakah tidak dipikirkan lagi baiknya gimana. [sumber

RAPBN 2019

5 Juni 2018 - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Wenny menanyakan  adanya temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait program bantuan sosial , sarana usaha lingkungan, bantuan ekonomi produktif, Wenny memohon agar klarifikasi Bapak Menteri Sosial terkait ini.[sumber]

RUU Konsultan Pajak

11 April 2018 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli. Wenny menanyakan ketentuan mengenai pertambahan tarif konsultan pajak, sebab konsumen bisa dirugikan dalam hal ini karena tidak ada batasannya.(sumber)

Anggaran BNPB Tahun 2019

6 Juni 2018Pada rapat dengan Komisi 8 dengan BNPB. Wenny menyampaikan bahwa di daerah Bekasi itu langganan banjir, bahkan sarana dan prasarana di Depok, tepatnya di Perumahan Dosen UI pun selalu banjir. [sumber]

Pemantauan UU Pemberdayaan Petani

18 Juli 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi (Baleg) dengan Tenaga Ahli Baleg, Wenny mengimbau kepada semua anggota Baleg untuk bersama-sama mengawasi kinerja pemerintah dengan tujuan agar hasilnya baik. [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2016

Pada 27 Mei 2015 - Wenny mengapresiasi kerja keras pihak BNPT selama ini, meski belum memliki kantor tetap. Selain itu, ia menyampaikan kritikan masyarakat Depok yang menilai BNPT terlalu terburu-buru dalam melakukan aksi penangkapan dan pemblokiran situs-situs islam radikal. Menurutnya, BNPT harus lebih bijak dan teliti sebelum melakukan penangkapan.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

Pada 6 April 2015 - Menurut Wenny sudah tidak ada alasan untuk pembatalan SK Menteri Hukum dan HAM tersebut.  [sumber]

Fit & Proper Calon Kapolri Budi Gunawan

25 Maret 2015 saat RDPU dengan pengacara O.C Kaligis dan Indra Azwan dari LBH Jakarta - Wenny setuju dengan pemaparan yang disampaikan oleh O.C Kaligis berdasarkan fakta hukum untuk melantik BG. Wenny saran agar O.C Kaligis juga memberikan masukan kembali ketika Komisi 3 bertemu dengan BH (Badrodin Haiti) besok.  [sumber]

Saat fit & proper Calon Kapolri Budi Gunawan pada 15 Januari 2015 - Wenny menanyakan "Bagaimana Pak BG atasi meningkatnya kasus premanisme dan perkelahian antarpelajar?"  [sumber]  

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pada 29 Januari 2015 - Wenny minta verifikasi bagaimana proses BNPT melakukan analisa pola teroris merekrut ‘calon pengantin’ terorisme sekarang.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
06/08/1959
Alamat Rumah
Komplek Siaga Baru I/B. 9-12, RT.009/RW.005, Pejaten Barat. Pasar Minggu. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Barat VI
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan