Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Tengah IV
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Wonogiri
Tanggal Lahir
16/04/1966
Alamat Rumah
Pokoh, RT.002/RW.004, Wonoboyo. Wonogiri. Kabupaten Wonogiri. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Tengah IV
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Endang Maria Astuti berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dari Dapil Jawa Tengah IV (Wonogiri, Karanganyar dan Sragen) setelah memperoleh 44.081 suara.  Endang dikenal sebagai aktivis perempuan di Wonogiri dan juga Anggota DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014.

Pada periode 2014-2019 Endang Maria bertugas di Komisi VIII yang membidangi pemberdayaan perempuan, agama dan sosial.  Pada 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan sekarang Endang Maria bertugas di Komisi I yang membidangi luar negeri, intelijen, komunikasi dan informatika dan pertahanan.

Pendidikan

S1, Ilmu Pendidikan Agama Islam, Institut Islam, Surakarta (1996)
S1, Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta (2004)
 

Perjalanan Politik

Tidak banyak yang menyangka Endang Astuti sebagai sosok yang hanya menamatkan pendidikan tinggi di sekitar Solo Raya bisa menjadi Anggota DPR-RI mewakili suatu Dapil yang dianggap besar dan penuh dengan calon-calon yang dikenal sebagai tokoh-tokoh nasional. Perjalanan politik Endang justru semakin bersinar setelah bergabung dan aktif di dalam Partai Golkar di 2008.

Endang mengawali karir politiknya dengan memperjuangankan hak-hak wanita sejak 2006. Setelah aktif dan mengikuti banyak pelatihan internal Partai Golkar, Endang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Wonogiri dan Wakil Bendahara Umum DPD Partai Golkar Jawa Tengah periode 2009-2014.  Di periode yang sama Endang juga terpilih menjadi Anggota DPRD Jawa Tengah.  

Di Pileg 2014, Endang memperoleh suara lebih banyak dari tokoh nasional dan politisi senior di DPR-RI yang juga dari Partai Golkar yaitu Hajriyanto Thohari. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2019

29 Oktober 2018 – Rapat Baleg dengan Menkumham dan DPD. Endang mewakili Fraksi Golkar menyampaikan persetujuan atas hasil pembicaraan prolegnas, tetapi Fraksi Golkar memiliki 5 catatan yang nanti akan disampaikan secara tertulis [sumber]

Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

26 Juli 2016 - Endang menyatakan Fraksi Golkar dapat menerima Perppu untuk ditetapkan menjadi UU. Pada implementasinya Partai Golkar berharap kepada pemerintah agar mau mendengar pendapat masyarakat.  [sumber]

25 Juli 2016 - Kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Endang menanyakan implikasi penerapan hukum kebiri karena perlu dipikirkan anggaran untuk hukuman kebiri. Endang khawatir hukuman kebiri akan buang-buang uang negara. Menurut Endang, hukuman kebiri akan sia-sia kalau penerapannya dilaksanakan setelah 2 tahun penjara. Selain itu, Endang juga menanyakan efektivitas penerapan chip pada pelaku. Endang berpendapat bahwa kesadaran dari pelaku harus lebih diutamakan dibanding penerapan chip. Oleh karena itu, menurut Endang, perlu ada pembinaan kepada pelaku selama di penjara sehingga ketika keluar dari penjara, tertanam rasa malu dari pelaku.  [sumber]

RUU Penyandang Disabilitas

16 Maret 2016 - Mewakili Fraksi Golkar, Endang Maria menyetujui RUU Disabilitas untuk disahkan di Paripurna.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Perkelapasawitan - Pandangan atas Pengharmonisasian

28 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB),Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang membahas tentang RUU Perkelapasawitan, Endang menyatakan bahwa dapilnya jauh dari perkelapasawitan dan menurut Endang, beberapa masyarakat memandang bahwa RUU Perkelapasawitan ini hanya untuk kepentingan pengusaha. Endang menanyakan kepada mitra bagaimana Endang harus menjelaskan kepada masyarakat di dapilnya agar bisa mengerti dan mendukung RUU Perkelapasawitan ini dan tidak beranggapan bahwa RUU ini dibuat hanya untuk kepentingan pengusaha. Endang juga menanyakan RUU ini terkait hal-hal yang menyebabkan persoalan perkebunan sawit di lapangan justru ada di rakyat.  [sumber]

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

6 Desember 2017- Pada rapat Baleg dengan Forum Honerer K2, DPRD Langkat, DPRD Bontang.  Endang berpendapat perbedaan antara guru dan honorer yakni di sisi tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak bangsa.[sumber]

RUU Praktik Pekerja Sosial

10 April 2018 - [aspek filosofis, yuridis maupun jangkauan dan ruang lingkup pekerja sosial] Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), Yayasan Sayap Ibu dan Komnas Perempuan Endang pertama-tama mengapresiasi apa yang telah dipaparkan oleh para mitra, khususnya dari KPSI yang berharap agar pekerja sosial profesional, karena saat ini pekerja sosial ibaratnya relawan yang sebagian besar keahliannya tidak sesuai dengan yang ditangani Sehingga menurutnya sebagai anggota DPR yang seharusnya mengakomodir hal-hal tersebut ke dalam UU khususnya UU Praktik Pekerja Sosial. Endang kemudian meminta masukan apakah pekerja sosial semuanya menangani pekerjaan PMKS sehingga Ia berharap mendapatkan jawaban untuk menyelesaikan UU ini, karena Endang berharap jangan sampai UU ini terus dibongkar pasang. [sumber]

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

24 Januari 2018 – Pada rapat dengan  Badan Legislasi dengan Kemenkeu dan Kemenpan-RB. Endang menegaskan harus ada perhatian dari negara karena honorer sudah mengabdi kepada negara. Endang menyarankan untuk menyelesaikan dari K1 dan K2 saja, kalau sekiranya kurang dalam hal cumlaude harus dikesampingkan dulu.[sumber]

RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU P-KS dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) Endang memohon maaf pada forum karena akan meninggalkan forum setelah Ia mengajukan pendapat dan pertanyaan karena dirinya ingin menghadiri pengambilan keputusan atas RUU Masyarajat Adat yang juga sedang berlangsung di Badan Legsilasi DPR-RI (Baleg). Ia juga meminta maaf pada forum atas keterlambatannya dalam menghadiri rapat karena Ia harus menyambut tamunya pukul 09:00 WIB. Seraya membenarkan apa yang disampaikan oleh Forum Pengada Layanan, dirinya yang pernah mengadvokasi korban kekerasan seksual baik wanita maupun anak-anak sewaktu bergabung dengan lembaga bantuan hukum mencatat seorang penyidik yang ketika bertugas menanyakan hal secara kasuistis seperti “ketika kamu diperkosa tapi enak, kan?”. Endang mengaku sedih dan ingin marah karena korban tidak mengerti.

Endang memandang pentingnya memilih penyidik yang memahami perspektif korban dan menanyakan pada mitra bagaimana agar penyidik yang bertugas nantinya adalah pribadi-prbadi yang memang terlatih dan tidak mudah dimutasi. Selain itu, Endang menyoroti P2TP2A yang ada dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak apakah berjalan efektif dalam menangani kasus-kasus. Endang mengaku sudah aktif berpartisipasi dalam bidang ini sejak 2002 dan merasa sedih atas ketimpangan-ketimpagan yang terjadi sehingga Ia berharap P2TP2A tidak sekadar hadir di atas kertas meskipun dirinya mengaku beberapa provinsi menjalankan P2TP2A on the track namun tidak sedikit yang hanya berjalan di atas kertas bahkan tarik ulur dalam penanganan. Endang mengemukakan adanya indikasi tidak terlibatnya P2TP2A dalam RUU meskipun tidak dijelaskan secara rinci namun dirinya menyimpulkan hasil RDP lalu memang begitu, maka Endang mengaharapkan mitra dapat memberikan saran yang terbaik.

Mengenai rumah aman, Endang mengaku setuju namun Ia meminta jangan dipublikasikan secara terang-terangan identitas rumah aman karena dikhawatirkan justru hilang rasa aman dan Ia menyarankan fungsinya tidak usah permanen sebagai rumah aman, misalnya dapat dengan menyewa selama satu tahun. Endang kemudian menjelaskan kembali profil dirinya sebagai ketua aliansi peduli perempuan dan perlindungan anak yang mengadvokasi kasus merasa ngeri dengan keterangan 2 bulan lalu terdapat seorang guru olahraga yang mencabuli 45 muridnya. Endang berharap murid yang mengalami trauma tidak berdiam diri di rumah karena membahayakan kesehatan jiwanya dalam menghadapi ancaman dan intimidasi yang bahkan kadang datang dari kepala sekolah atau pemerintah daerah. Untuk itu, rumah aman menjadi penting keberadaannya dan Endang berharap identitas rumah aman disamarkan.

Mengenai judul, Endang sepakat dengan keterangan Achmad Fauzan mungkin ada usul nama RUU-nya bukan RUU P-KS  karena ini spesifikasi ke anak dan perempuan padahal seiring perjalanan waktu perkembangan LGBT luar biasa bahkan sesama perempuan melakukan hubungan seksual dianggap wajar, begitupula laki-laki dengan laki-laki. Untuk itu Endang mengusulkan pengubahan nama RUU agar korban betul-betul mendapat perlindungan. Sebagai penutup, Endang meminta maaf pada forum karena dirinya tidak dapat menyimak jawaban atau respon atas tanggapannya dan respon mitra dalam bentuk catatan agar kelak Endang dapat membacanya. [sumber]

11 September 2017 - Menurut Endang harus ada solusi untuk permasalahan ini karena perlindungan terhadap korban harus tertuangkan secara benar. [sumber]

Masukan terhadap RUU Pekerja Sosial 

28 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 8 dengan Prodi Kesos UIN, UMJ dan STKS Bandung, Endang menanyakan ini ada beberapa yang faktanya tidak seperti yang ada dalam benak orang, bisa tidak semua memberikan gambaran 1 tujuan pekerja sosial itu apa, agar orang mudah memahami, meskipun masing-masing program studinya beda, tetapi ada kesamaan UU itu. Endang khususnya masih bingung dan tidak paham, misalkan ada di UIN dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, tetapi program studinya Kesejahteraan sosial, Endang ingin pencerahan disitu. Secara garis besar Endang berharap tujuan yang akan dibuat dari UU Pekerja Sosial agar bertemu disatu titik masing-masing tadi dan goalsapa yang ingin dicapai. [sumber

Tanggapan

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Endang mengapresiasi usulan kebutuhan anggaran yang sangat realistis ini dengan kondisi saat ini, hanya saja kita sering mempertanyakan seperti panti asuhan mungkin perlu menjadi catatan agar tidak tumpang tindih dengan Pemda atau Kemensos. Perlindungan dan jaminan sosial kan bukan sekadar perlindungan sosial korban bencana saja nah ini yang perlu menjadi perhatian dari Kemensos mengenai data. Endang menayakan kenapa data yang muncul ini selalu tahun-tahun yang kadaluarsa, jadi Kemensos harus mempunyai data yang up to date. Endang mengatakan bahwa posyandu ini ternyata bukan hanya ada untuk balita saja tapi ada pula posyandu untuk lansia nah ini menjadi beberapa bagian yang penting untuk kelangsungan hidup bagi lansia. Ada TKSK, ada pendamping PKH, ada lagi Peksos nah Endang berharap sekali tempo dijelaskan masing-masing itu beda, tidak sama. [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Pemerintah

31 Januari 2018 – Pada rapat dengan Deputi Kemenbumn, Direksi BNI,BRI,BTN dan Bank Mandiri. Endang memberi tanggapan para penjual jasa eksekutif yang diharapkan negara ini profesional dan luar biasa. Salah satu jalan tol menggunakan kartu tol dari bank swasta, terkait itu, Endang bertanya kenapa tidak diberikan ke bank-bank pemerintah, kenapa harus dibagi-bagi ke swasta. Endang meminta, kalau bisa Pak Deputi memperjuangkan agar bank pemerintah saja yang pegang. Endang mengatakan bahwa di depan rumahnya ada Bank China, begitu menggiurkan tetapi terlihat sangat mengganggu. Lalu ada Rumah Kreatif BUMN, pertanyaan Endang demi pemerataan, ada/tidak kemanfaatan rumah kreatif tersebut untuk daerah pemilihannya. Endang memaparkan untuk KUR, pasti ada legitimasi karena ini bukan hibah. Endang meminta, coba berikan MoU supaya mereka bisa bertanggung jawab juga. [sumber]

Pengesahan Jadwal Baleg masa sidang ke-2 2017/2018

15 November 2017 - Endang sepakat UU ASN segera didorong. Mengenai sosialisasi, Endang berharap ada perbedaan dengan komisi, sehingga Baleg mengetahui apa yang menjadi kekurangan di UU. Endang mendukung dari Demokrat akan bisa mengusulkan revisi UU Ormas, selain itu ia menyatakan banyak masyarakat yang menanyakan tentang penghayatan dan keyakinan disetarakan paska putusan MK. [sumber]

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Endang memberi masukan jika kiranya terjadi pengunduran pendaftaran BPKH baiknya disiarkan secara masif. Ia menginformasukan adanya diskriminasi pada Guru Madrasah dengan diperlakukan secara tidak adil. Menurut Endang, gaji yang masih terhutang untuk Guru merupakan sesuatu yang menggalaukan. Endang meminta Kemenag me-review upaya guru mendapatkan haknya dengan demikian upayanya diharapkan dapat mewujudkan kebesaran hati Para Guru. [sumber]

Strategi Pengelolaan Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan Rektor IAIN Imam Bonjol PadangRektor IAIN Ambon, dan Rektor IAIN Surakarta,  Endang menyampaikan keinginannya tentang Pendidikan Islam. Ia berharap Pendis lebih maju dibantu dengan kepedulian dari pemerintah. Jokowi ingin lakukan revolusi mental, namun faktanya terjadi pemotongan anggaran pada Dirjen di Kemenag. IAIN Imam bonjol, lanjut Endang, dinaikkan status nya menjadi UIN, namun terkendala pada akreditasi prodi. Endang tidak ingin dianggap sebelah mata baik output dari pontren, madrasah dan perguruan tinggi. [sumber]

RKA-K/L 2017 Kementerian Agama 

27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam),  Endang berpendapat bahwa ia melihat semua peserta rapat prihatin dengan kondisi bangsa, darurat narkoba, kekerasan seksual. Endang berharap berharap Kementerian Agama dapat menjadi garda depan revolusi mentalnya Pak Jokowi. Endang menyarankan bahwa Bimas islam akan lebih cepat berhasil jika programnya berbagi dengan Komisi 8, sehingga Komisi 8 bisa mempromosikan program Kementerian Agama. Endang memberi usul mengenai penyuluhan pernikahan jangan hanya diberikan pada mereka yang ingin menikah karena mereka sudah akan menikah jadi tidak ada kekerasan seksual, kecuali KDRT. Endang menambahkan pencegahan kekerasan seksual paling penting agama untuk memberikan capacity building. Endang menyampaikan kendala kua adalah bupati tidak responsif untuk memperlancar program kua. Endang memberi masukan bahwa Komisi 8 perlu mendorong untuk menambah anggaran untuk guru ngaji dan mengenai penelitian tentang aliran sesat, Endang berharap Kemenag dapat menjadi Pembina. Bukan justru Kementerian Agama yang sering bilang kalau suatu kelompok itu sesat. Padahal, belum tentu. Kalau memang sesat, dibimbing. Kalau tidak, harus ada klarifikasi. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

20 Juni 2016 - Endang meminta tindak lanjut terhadap laporan adanya pendamping PKH yang ‘nakal.’ Endang juga menanyakan pendekatan ke orang-orang yang tidak mendapatkan PKH ke Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial & Penanggulangan Kemiskinan (Dirjen Dayasos) dan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos). Lalu, ia menyarankan untuk dibangunnya safe house, kerjasama dengan ormas (terutama ormas perempuan), pelibatan pihak terkait dalam penanganan PKK, dan penguatan pada pemberdayaan dan rehabilitasi perempuan dan anak.  [sumber]

14 Juni 2016 - Melihat dari evaluasi anggaran tahun 2015, Endang menginginkan anggaran tahun ini dievaluasi terlebih dahulu sebelum akhirnya dikeluarkan pagu indikatif. Endang juga memberikan beberapa saran, yaitu memperbaiki pelaksanaan validasi data masyarakat miskin dan disabilitas, menekankan sarana lingkungan di wilayah perkotaan, serta adanya capacity building dalam menurunkan trauma dan meningkatkan percaya diri korban penyalahgunaan narkoba.  [sumber]

Pada 10 Februari 2015 - Endang menilai anggaran untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan terlalu kecil.  Endang prihatin semakin banyaknya kasus aborsi dan berharap dengan tambahan anggaran kasus-kasus aborsi bisa berkurang.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

13 Juni 2016 - Endang mengapresiasi program yang dipaparkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (MenPP-PA) karena terdapat sejumlah peningkatan. Menurutnya, perempuan dan anak harus menjadi prioritas utama negara, karena kasus-kasus anak dan perempuan tidak terlalu diperhatikan maka makin ke sini makin luar biasa. Endang berpendapat, bahwa ada beberapa program yang dianggap KemenPP-PA belum efektif. Endang mengatakan, penguatan aspek pencegahan dan deteksi dini DPR ingin tahu. Ia bertanya bagaimana untuk menguranginya. Menurutnya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) harus dikuatkan, karena masih sering berjalan sendiri-sendiri dan tidak hanya dari sekedar SK-nya. Endang mempertanyakan, hambatan apa sampai kelembagaan itu belum berjalan dengan efektif.  [sumber]

Isu Lesbian, Gay, Bisexual dan Transexual (LGBT)

27 April 2016 - Endang miris melihat kondisi maraknya kaum LGBT di Indonesia. menurut Endang permasalahan ini atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dan harus mencari solusi.  [sumber]

Evaluasi Tata Kelola Anggaran Pendidikan Islam

25 November 2015 - Endang berharap Komisi 8 bisa mendorong Kementerian Agama (Kemenag) agar dapat mempermudah proses pengaliran dana kepada pihak terkait. Karena menurut Endang Pendidikan Islam (Pendis) program pendidikan dasar agama dapat menjadi cikal bakal bangsa Indonesia. Endang mengkhawatirkan bahwa wacana sekolah agama akan dihapuskan dan mengingat bahwa Madrasah yang di bawah Kemenag sangat jauh tertinggal dibanding sekolah lainnya yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  [sumber]

Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak

30 September 2015 - Endang menekankan perhatian khusus kepada Pemerintah Daerah terhadap penguatan perlindungan pada perempuan, terutama anak perempuan. Endang juga meminta gambaran Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) dan cara penanganannya.  [sumber]

Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Agama

26 Mei 2015 - Endang sedih dan prihatin mengingat karyawan K1 dan K2 harus 10 tahun lebih mengabdi. Endang menginfokan, banyak guru yang mengabdi lebih dari 10 tahun jadi guru namun tidak masuk K1 atau K2. Apabila karyawan K2 tidak termasuk didanai oleh APBN/APBD, Endang mempertanyakan apa imbalan yang diberikan Pemerintah selama mereka mengabdi.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

23 April 2015 - Menurut Endang seharusnya di 2015 pencapaian Millenium Development Goal (MDG) sudah selesai. Namun dari pemaparan Menteri Sosial (Mensos) ternyata belum selesai. MDG ini diharapkan mampu dieliminir dengan program Kemensos yang baru.  [sumber]

Anggaran Kementerian Agama

Pada 11 Februari 2015 - Endang menilai anggaran yang diminta Kemenag sebesar Rp.60 triliun terlalu kecil dibanding dengan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp.400 triliun). Endang meminta kepada Menag laporan rincian penyebaran anggaran Kemenag ke 34 provinsi.  [sumber]

Anggaran Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

29 Januari 2015 - Endang menilai anggaran Kementerian PPPA mubazir karena hanya digunakan untuk kebutuhan kajian-kajian saja.  [sumber]

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU P-KS dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL)

Rencana Anggaran Tahun 2019 

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 8 dengan KemenPPPA, Endang mengusukan terkaitprogram ASI dan MP lansia agar harapan hidup mereka panjang, karena menurut Endang Kementerian mampu mengkomunikasikan itu dan terkait ABH mengalami deskriminasi dari sekolah dan mereka tidak dikeluarkan apabila mendekati ujian, Endang mengharapkan diberikannya pembinaan. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Wonogiri
Tanggal Lahir
16/04/1966
Alamat Rumah
Pokoh, RT.002/RW.004, Wonoboyo. Wonogiri. Kabupaten Wonogiri. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Tengah IV
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan