Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Timur II
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pasuruan
Tanggal Lahir
29/07/1970
Alamat Rumah
Jl. Kemang Anyelir I/AA-53, RT.02/RW.035, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu. Rawa Lumbu. Kota Bekasi. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Timur II
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Pada mulanya Misbakhun adalah seorang PNS Departemen Keuangan yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Namun akhirnya memilih jalur lain menjadi pengusaha. Dia mundur setelah 15 tahun bekerja di DJP. Pada 2004 dia mengajukan pengunduran diri. Tapi baru pada 2005 Menteri Keuangan Sri Mulyani menandatangani keputusannya.

Pria kelahiran Pasuruan, Jawa Timur, 29 Juli 1970 itu juga dikenal dekat dengan mantan Dirjen Pajak yang dicopot Sri Mulyani tahun 2006 yang sekarang menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo. Misbakhun pernah menjadi ajudannya selama beberapa tahun. 

Kini Misbakhun membuat heboh lantaran perusahaannya, PT Selalang Prima Internasional, menerima L/C dari Bank Century senilai USD 22,5 juta pada 2007. Pembayaran L/C itu sempat macet. Informasi ini terungkap justru ketika Misbakhun menjadi Panitia Khusus Hak Angket Century. Fahri meyakinkan, L/C Misbakhun di Century hal yang wajar. Namun, ia jadi susah ditemukan. Ia tidak ada di pabrik ataupun di Senayan.

Sebelum keluar dari PNS, pada tahun 2003 dia sempat magang menjadi bos di PT Agar Sehat Makmur Lestari. Ia dan pamannya -yang punya pengalaman merancang pengolahan rumput laut- mendirikan produsen tepung agar-agar dengan investasi Rp 8 miliar.

Pada 2008 dia tertarik masuk dunia politik. Singkat kata, dia bisa menjadi calon legislator PKS. Untuk menarik pemilih, dia memasang banner di mobilnya yang bunyinya: “Demi Allah, saya akan serahkan 100 persen gaji pokok saya di DPR bila saya terpilih.”

Dalam pemilu legislatif 2008, Misbakhun memperoleh suara 27.500 di daerah pemilihan II Jawa Timur. Jalannya ke Senayan tak berlangsung mulus karena perolehan suara harus dibawa ke Mahkamah Agung. Setelah ada keputusan Mahkamah Agung itulah, Misbakhun melenggang ke Senayan. Kini dia menjadi salah satu anggota Panitia Khusus Hak Angket Century.

Di September 2017 terjadi mutasi internal di Partai Golkar dan Misbakhun berpindah tugas ke Komisi 3 yang membidangi keamanan dan hukum.

Pendidikan

SMA Negeri 1 Pasuruan pada tahun 1986
1988 Ia melanjutkan kuliah pada program diploma III perpajakan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Bintaro.
S1 Program Ekstensi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta dan lulus pada tahun 2003

Perjalanan Politik

Anggota FPKS DPR-RI Komisi X (2009 - 2014)

Di periode 2014-2019, Misbakhun menempati posisi sebagai anggota Komisi XI DPR-RI  kemudian pada Januari 2016 ia kembali menjadi anggota Komis XI DPR-RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan. setelah sebelumnya menjadi anggota Komisi II DPR-RI yang membidangi  Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria.

Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Visi & Misi

Visi = Mewujudkan masyakat Indonesia yang berkeadilan, berkesejahteraan, berkualitas dalam meraih ridha Allah SWT.

Keadilan merupakan fundasi penting dalam pengelolaan negara. Dalam negara yang berkeadilan, tidak dibiarkan adanya kesewenang-wenangan. Dalam keadilan terkandung prinsip-prinsip utama seperti lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, berpihak kepada kebenaran, menghargai hak dan kewajiban, dan mendekatkan diri pada ketakwaan.

Kesejahteraan mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial, budaya, agama dan lainnya. Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat inflasi yang stabil, dan kesempatan kerja yang luas. Lebih luas dari itu, dalam kesejahteraan harus terjadi distribusi pendapatan dan sumberdaya ekonomi yang adil dan merata. Dalam kesejahteraan juga terdapat kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Dengan demikian, terwujud kesejahteraan lahir dan batin.

Berkualitas berarti bahwa masyarakat harus cerdas, sehat, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari berfungsinya layanan kesehatan yang optimal, berjalannya sistem pendidikan yang teratur dan efektif, dan nilai-nilai moral dan agama yang dilaksanakan dalam kehidupan.

Ridha Allah adalah tujuan akhir yang hakiki dari semua aktifitas kehidupan. Aktifitas apa pun yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara ditujukan untuk meraih ridha Allah. Dengan inilah maka semua aktivitas menjadi bermakna di hadapan Allah. Jika Allah sudah ridha, maka bangsa dan negara akan dilimpahi barokah dan ksesejahteraan.

Misi =

Visi di atas diterjemahkan ke dalam misi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mendorong penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera lahir dan batin.
4. Mewujudkan masyarakat berkualitas jasmani dan rohani, beriman dan bertakwa.
5. Meningkatkan implementasi nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
7. Mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. 

(sumber)

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Pandangan Mini Fraksi sebagai RUU Usul Inisiatif DPR

19 Juni 2017 - Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg), Misbakhun sepakat agar RUU KSDAHE diproses lebih lanjut. [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, M. Misbakhun mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015, M Misbakhun mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Usulan Perubahan UU MD3

31 Agustus 2015 - Misbakhun mengkhawatirkan adanya gugatan atas ketidak-berhakan Badan Legislasi (Baleg) atas UU yang diusulkan dan disusun. Misbakhun juga sependapat dengan para anggota Baleg lainnya untuk mengubah UU MD3 supaya UU tersebut bisa dijalankan. Terkait usulan Sarehwiyono M, Misbakhun mengusulkan pada Pasal 65 supaya poin b1, b2, dan seterusnya diganti menjadi abjad c, d, e, f, g, h dan i sehingga semuanya masuk menjadi prioritas.  [sumber]

Perppu KPK

1 April 2015 - Misbakhun minta klarifikasi kondisi obyektif apa yang akan terjadi di KPK apabila DPR menolak Perppu KPK ini.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

[Selaku Pengusul] RUU Konsultan Pajak - Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak

  • 4 Juli 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan diirnya selaku Pengusul RUU Konsultan Pajak, 

    Saya mencontohkan bahwa di Universitas Indonesia (UI) ada Jurusan Administrasi Perpajakan, lalu ada universitas yang tidak jelas membuat jurusan yang sama. Jika bunyi UU-nya mengatakan boleh mengambil jurusan perpajakan, maka ini sesuatu yang tidak sebanding dan saya mengambil contoh yang ekstrem. Ini yang menjadi standardisasi kita, sehingga kita harus berpikir ulang bagaimana masalah jalur akademik ini? mau kita buka atau tidak. Pada saat kita bersosialisasi mengenai RUU ini, isu mengenai jalur akademik ini arahnya mau dibuka.

  • Semua orang bisa menjadi konsultan pajak, tetapi ada yang membedakan antara orang yang melakukan praktik dan bertemu dengan petugas pajak dan juga orang yang hanya memberikan masukan mengenai pajak, jadi harus ada pengecualian untuk pejabat negara, guru besar, dan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki ilmu bidang perpajakan dapat memberikan konsultasi mengenai pajak, tetapi mereka tidak boleh membuka praktik. Jadi untuk pasal 4 pendalamannya perlu diperluas untuk konsepnya.

  • Untuk aturan peralihan ada, mengenai single bar atau multi bar itu hanya masalah pilihan politis.

  • Mengapa saya memilih single bar, karena ketika menggunakan sistem single bar berarti kita memilih satu orang yang dapat dipercaya untuk menyampaikan pesan rekan-rekannya, jika menggunakan multi bar nanti akan terjadi multi presepsi dan tidak akan sesuai dengan kepentingan yang ingin kita capai.

  • Banyak negara yang sudah menerapkan sistem single bar, seperti Jepang, Korea Selatan, Belanda, Inggris dan lain-lain.

  • Saya ingin sampaikan bahwa ini kepentingan nasional kita, perusahaan akuntan pajak didominasi oleh konsultan asing, tetapi pegawainya orang-orang kita, jadi kita harus membuat peraturan yang mengikat agar perusahaan asing tersebut harus berpartner dengan orang-orang kita, demi kepentingan anak-anak bangsa.

  • Kedepannya sangat penting, sekarang kita lihat aturan perpajakan kita mengatakan bahwa nomor rekening dan transaksi keuangan kita bisa diakses fiskus dan tidak mungkin terhindar dari apapun, jadi fungsi konsultan pajak untuk melindungi hak-hak sipil warga negara Indonesia.

  • Mengenai konsultan pajak ada orang yang berpraktik dan tidak berpraktik, sama seperti pengacara, ini status saya sebagai pengacara atau pengacara yang sedang berpraktik? Jadi terbagi klasifikasi, antara orang-orang yang hanya memberikan advicekonsultan pajak semata atau konsultan pajak yang mewakili wajib pajak bertemu petugas pajak. Contohnya seperti saya sebagai pengacara yang memberikan advice hukum, tetapi secara bersamaan saya tidak menghadapi client.

  • Kekuatan yang dimiliki oleh organisasi sangat kuat sekali, tetapi aturan pasal per pasal belum menjelaskan mengenai kaitan idealnya, harusnya bisa ideal seperti UU yang dimiliki oleh Ikatan Akuntan Indonesia, mereka memiliki banyak kompartemen. Jadi jangan sampai terjadi deviasi yang terlalu lebar dengan praktik bisnisnya, sehingga terjembatani kepentingannya. Jangan sampai aturannya ideal, tetapi praktik bisnisnya tidak bisa dijalankan dan terjadi pelanggaran, ini yang tidak ideal.

  • Disiplin perpajakan itu disiplin ilmu pengetahuan, semua disiplin keilmuan itu ada di perpajakan.

  • Mengenai bentuk organisasi konsultan pajak itu perlu diperluas, ketika kita membaca bab 7, Pasal 23 ini perlu penambahan memang. Kemudian mengenai kriteria di Pasal 11 dari tiga tingkatan ini terlalu konvensional, seperti Brevet A, Brevet B, dan Brevet C.

  • Pasal 11, profesi konsultan pajak terdiri dari tiga tingkatan:

  1. Konsultan pajak Brevet A;

  2. Konsultasi pajak Brevet B ;

  3. Konsultasi pajak Brevet C.

  • Hukum internasional kita tidak ada hubungannya dengan sertifikasi, hukum internasional yang kita terapkan hanya dua pasal, yaitu Pasal 24 dan Pasal 26.

  • Kalau urusan kredit dan pemotongan tidak ada kaitannya dengan hukum internasional, nanti kami akan diskusikan lebih dalam lagi dengan TA.

  • Memang harus ditambahkan penjelasan mengenai konsultan pajak yang melakukan praktIk dan tidak berpraktIk.

  • Surat kuasa pada saat kita mendampingi seseorang harus membawa surat kuasa, jadi saat kita mendampingi seseorang ada beberapa jenis surat kuasa, seperti surat kuasa umum, khusus atau tertentu, karena kasus pajak ini banyak. Sama halnya dengan pengacara.

  • Ini harus dimasukan ke ketentuan umum, contohnya seperti pengacara bisa dikatakan praktik kalau sudah ditingkatkan tertentu, sama halnya dengan konsultan pajak, ada yang memberi advice, masukan atau berhadapan langsung dengan petugas pajak.

  • Saya sampaikan bahwa kompartemen dalam rangka organisasinya, jadi sertifikat bersifat umum, kalau ambil uji kompetensi akan kita kaitkan.

  • Ketika masuk dalam jenis usaha, semua jenis pajaknya itu sama, tetapi jika dimasukkan kedalam usaha pembayar pajak perkebunan sawit berbeda dengan perkebunan karet, meskipun sama-sama perkebunan, tetapi industrinya berbeda.

  • Seorang advokat secara praktik umum sertifikasi sama semua, tetapi pengalaman dan ilmu mereka bertambah ketika mempelajari hukum bisnis atau hukum bisnis internasional, karena akan mendalami dan dia lebih dalam lagi. Jadi harus kita bedakan antara sertifikat umum dan jalur khusus yang sifatnya mendalam yang bersifat tawaran profesi, ada yang sifatnya mandatory dan voluntary yang mendalam, jangan dimasukan ke UU, tetapi visibilitas berada diorganisasi. Hal ini berbeda dengan dokter yang sudah ditentukan sejak awal mereka memilih menjadi dokter spesialis bidang apa.

  • Mengenai jalur akademik, kita regulasi khusus atau memisahkan? Contohnya universitas akreditasi A bidang pajak, dia berhak dapat sertifikasi yang diatur dalam UU, misalkan B+ juga boleh akan kita sepakati.

  • Berkaitan dengan pajak daerah, yang mau kita regulasi itu pajak pusat. Bahwa yang diwakili terkait dengan kegiatan pajak yang dipungut pada kegaiatan pusat.

  • Untuk asing tidak otomatis kita katakan mereka dilarang, tetapi pengaturannya diubah, dia tidak boleh berpraktik kalau 100% manajemen mereka asing, tetapi harus ber-partner dengan konsultan lokal. Ini memberikan penguatan kita kepada keberpihakan kita kepada konsultan pajak, agar dikuasai oleh anak negeri kita sendiri. [sumber]

RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Misbakhun menyatakan bahwa semangat UU PPKSK itu bail-in, dan yang akandilakukan yakni penguatan struktur modal. Misbakhun menyatakan bahawa UU ini kita rancang tetapi berharap tidak kita terapkan. Misbakhun juga menginginkan orang yang punya kapasitas Perbankan bisa memberikan support, dan teori bail-in berlaku jika ada krisis maka pemilik modal yang akan bertanggung jawab. [sumber]

RUU Pertembakuan

25 Januari 2018 - Misbakhun mempertanyakan apakah ada hasil penelitian mengenai peta tembakau asli Indonesia. Kemudian Misbakhun menambahkan, berdasarkan hasil penelitian kini lahan pertanian tembakau tinggal dua juta hektar. Jika hal ini diketahui kelompok anti kesehatan selesai sudah pembahasan RUU Tembakau. [sumber]

18 Januari 2018 - Misbakhun mengatakan umur 18 tahun dianggap sudah tau risiko untuk merokok dan sudah ada punya penghasilan. Misbakhun menambahkan ketika Indonesia  punya industri dan bahan baku yang besar kalau yang menikmati petani tembakau negara lain ini naif. Bagaimana kita berbicara penerimaan Rp200 Triliun lebih tapi kita tidak memikirkan ini yang ada hanya UU. Diakhir, Misbakhun mengatakan bicara UU tembakau tidak hanya bicara tentang kesehatan. Misbakhun menegaskan mari kita bicara lebih adil ketika bicara sumbangsih mereka, petaninya dll. [sumber]

RUU Perkelapasawitan (Resolusi Uni Eropa atas sawit)

17 Juli 2017 - Dalam Raker Baleg dengan tim pemerintah; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan HAM, Misbakhun mengatakan industri kelapa sawit kita besar tapi sumbangan untuk PDB baru 3%. Ia juga berharap semoga pemerintah terbuka hatinya untuk menginisiasi UU ini. [sumber]

RUU Penyiaran

21 Maret 2017Misbakhun mengatakan bahwa RUU Penyiaran ini menurutnya sangat strategis untuk DPR di mana sistem demokrasi sipil DPR diperkuat. RUU Penyiaran menurutnya adalah langkah inisiasi dan perlu dipertegas frekuensi itu milik publik dan jangan sampai konten penyiaran ditentukan oleh permintaan pasar. Misbakhun menegaskan bahwa frekuensi adalah hak negara dan dalam RUU Penyiaran harus menempatkan negara pada posisi yang penting, jangan sampai kehadiran negara tereliminasi oleh industrinya sendiri.

Misbakhun mengusulkan agar TV nasional harus membuat cabangnya di daerah-daerah. Misbakhun mengatakan bahwa negara harus mempunyai penerimaan negara dari sisi frekuensi karena selama ini pihak korporasilah yang mendapat penghasilan triliunan dari frekuensi dan negara tidak mendapatkan apa-apa. Terkait lembaga kontol, menurut Misbakhun sangatlah penting dan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten karena terkait dengan pengendalian konten-konten yang berkaitan dengan isi dan materi siaran. Kenyataannya, lembaga kontrol saat ini, menurutnya, menjadi represif. Terkait siaran, Misbakhun khawatir ada siaran-siaran tertentu yang tidak dapat dinaikkan siarannya karena membahas topik-topik tertentu. Secara keseluruhan, menurutnya, apa yang disampaikan oleh pengusul dari Komisi 1 tentang RUU Penyiaran, sudah kuat.   [sumber]

RUU Karantina Kesehatan

14 Juni 2016 - Misbakhun mengatakan bahwa RUU Karantina Kesehatan mengatur flow dan mengatur dokumen. Jadi, diperlukan tindakan preventifnya. Misbakhun memberikan contoh, yaitu Negara Amerika. Amerika tidak memperbolehkan barang masuk jika negara tersebut belum menerima datanya. Jadi, Bea dan Cukai serta Imigrasi akan berperan di wilayah border. Indonesia menghindari virus SARS dan flu burung dengan memasang scanner penyakit di bandara. Misbakhun mengatakan yang lebih sulit adalah mengantisipasi HIV AIDS. Hal yang lebih permisif yaitu LGBT. Misbakhun juga memberi contoh vaksin meningitis saat melaksanakan ibadah haji dan pertanyaan yang diajukan jika pergi ke Singapura tentang terakhir kali berkunjung ke Afrika. Hal tersebut dipertanyakan, apakah perlu untuk dimasukkan ke dalam UU. Menanggapi dwelling time, Misbakhun berharap agar tidak saling berebut kewenangan hanya dikarenakan proses karantina kesehatan. Kemudian, ia juga menekankan harus ada koordinasi mengenai isolasi agar tidak ada “Barang yang lolos”. Misbakhun mempertanyakan pengalaman lapangan Bea Cukai mengenai koordinasi. Ia menekankan agar tidak sampai ada negara yang merasa diganggu kedaulatannya.  [sumber]

RUU Pengampunan Pajak

Pada Rapat Paripurna ke-61 tanggal 12 April 2016Terkait RUU Pengampunan Pajak, Misbakhun mengajak forum untuk kembali menengok program perubahan Prolegnasinisiatif. Misbakhun menyampaikan bahwa Badan Legislasi (Baleg) memutuskan RUU Pengampunan Pajak adalah usul Pemerintah. Surat Presiden (Surpres) RUU Pengampunan Pajak dikirim ke DPR hampir 20 hari yang lalu. Misbakhun menyarankan, bila ada ketidaksetujuan, maka dapat dibahas dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak, bukan di luar forum.

Misbakhun mempersilakan Anggota DPR untuk memberikan ide-ide besarnya terkait RUU Pengampunan Pajak agar dapat membangun system perpajakan di Indonesia. Misbkahun menyebutkan bahwa pengampunan pajak adalah kebutuhan negara, dan permasalahah perpajakan di Indonesia adalah rendahnya tax ratio. Misbakhun menilai, pengampunan pajak akan menjadi ruang untuk memperbaiki sistem perpajakan.

Menurut Misbakhun, banyak orang yang belum berani terbuka mengenai hartanya karena sistem perpajakan belum terkelola dengan baik. Untuk membuka semua yang dimiliki, Misbakhun menilai, sistem perpajakan harus dilaksanakan dengan baik karena itu adalah kebutuhan negara, seperti memperbaiki tarifnya dan sistem perpajakan yang terintegrasi.

Misbakhun menambahkan, pengampunan pajak adalah kebutuhan negara, bukan Pemerintah. Misbakhun menyebutkan bahwa pengampunan pajak adalah jangka pendek, sedangkan jangka panjangnya adalah meningkatnya tax ratioOleh karena itu, Misbakhun mengajak seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak.  [sumber]

26 November 2015Misbakhun menekankan pentingnya tarif lebih rendah agar Pemerintah lebih cepat mendapat uang karena dari sejarahnya tidak ada tarif melebihi 5%-7% di dunia. Menurut Misbakhun, penagihan pajak harus dihentikan. Kewajiban belum timbul itu bukan sebuah penagihan. Misbakhun juga meminta tunggakan yang ada harus dibayar. Jangan sampai ada yang membayar pajak secara patuh, tetapi tidak dapat insentif apa-apa.

Selanjutnya, Misbakhun menyampaikan bahwa uang dari pengampunan pajak bisa digunakan untuk bayar pegawai negeri, BPJS, bahkan DPR. Misbakhun juga menegaskan kepada forum rapat, pengampunan pajak ini untuk semua, tidak semata untuk yang tidak patut. Pengampunan pajak akan dilakukan reformasi ulang agar ada penghitungan lebih sederhana.

Misbakhun menilai bahwa DPR perlu menarik simpati rakyat dengan mempertahankan angka defisit APBN yang tidak boleh lebih dari 3%. Uang ini nantinya dapat digunakan untuk membayar pembangunan. Misbakhun mengharapkan dengan adanya RUU ini capital flight bisa kembali ke Indonesia. Kalau tax base banyak, maka tax ratio meningkat. Misbakhun menyebutkan bahwa kita tidak bisa melarang capital flight ke luar. Kita tidak bisa melarang seorang pun untuk melakukan capital flight.

Menurut Misbakhun, nasionalisme sekarang bukan diukur dari banyak peluru yang ditembak, tapi berapa banyak pajak yang dibayar. Misbakhun juga menilai bahwa pajak itu sifatnya memaksa. Selanjutnya, Misbakhun juga menyebutkan bahwa sistem pengampunan pajak di setiap negara berbeda-beda. Misbakhun menegaskan bahwa pajak dan iuran berbeda. Pengampunan pajak sifatnya parsial dan tidak ada pajak volunteer.

Tahun 1984 merupakan awal dari reformasi sistem perpajakan Indonesia. Pada masa itu, masyarakat dapat melapor dan menghitung sendiri. Selanjutnya, Misbakhun meminta apabila ada aset yang belum terdaftar, harap segera dilaporkan. Perhitungannya adalah harta bersih dikurangi hutang yang punya. Misbakhun menyebutkan, modal tidak bisa dijadikan pajak.

Misbakhun fokus pada pidana pajak. Harusnya kewajiban dari bendaharawan adalah melaporkan, kalau tidak maka akan ketahuan ada apa-apanya. Misbakhun menilai, orang yg sudah P21 tidak bisa mendapatkan pengampunan pajak. Mengenai orang yang mempunyai aset di luar negeri, menurutnya saat ini belum bermasalah tapi sewaktu-waktu bisa terdaftar.  [sumber]

RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan

18 November 2015 - Misbakhun ingin RUU JPSK selesai di masa sidang ini. Agar cepat masuk ke pembahasan yang sistematis, Misbakhun meminta Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang ada dibahas dan diselesaikan sehingga sebelum Pilkada Serentak bisa diselesaikan pembahasan tingkat satu dan diperoleh persetujuan internal fraksi.  [sumber]

4 Agustus 2015 - (JawaPos) - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang sedang digodok oleh DPR RI bersama pemerintah sangat penting untuk mengantipasi kemungkinan terjadinya krisis moneter atau keuangan di Indonesia.

Kalau RUU JPSK ini disahkan menurut Misbakhun, maka dengan sangat mudahnya melakukan konsolidasi dan koordinasi yang baik antara Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Menteri Keuangan guna menetapkan krisis berikut penanggulangannya

"Setidaknya, melalui UU JPSK kasus bailout Bank Century yang hingga kini tidak jelas penyelesaiannya tidak akan pernah terulang kembali lagi," kata Misbakhun, saat diskusi "RUU JPSK", di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Selasa (4/8).

Atas dasar pengalaman pahit skandal bailout Century itu juga lanjutnya, sebanyak 10 fraksi di DPR RI mendukung pembahasan RUU JPSK. Kalau dulu ujarnya, ada fraksi yang menolak karena masih ada hak imunitas bagi pembuat kebijakan bailout, yaitu dapat perlindungan hukum, tak bisa dipidana karena kebijakannya. "Itu kan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar penegakkan hukum, di mana semua orang bisa dipidana jika melanggar hukum," tegasnya.

Lebih lanjut politikus Golkar ini menjelaskan, dalam RUU JPSK yang baru diatur kategori krisis ekonomi itu secara jelas dan siapa yang berwenang menyatakan negara ini sedang terjadi krisis ekonomi.
"Aturan main ini yang tidak ada ketika Bank Century dapat dana talangan yang cukup signifikan," pungkasnya. (baca disini)

RUU Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera)

17 November 2015 - Menurut Misbakhun, Panitia Khusus Tabungan Perumahan Rakyat (Pansus Tapera) ingin menjadi supporting system dalam penyediaan rumah murah dan memberikan fasilitas rumah bagi pekerja formal maupun informal. Selain itu, Pansus Tapera juga harus mengerti bagaimana mengelolanya. Jika UU Tapera jadi, Misbakhun menilai bahwa ini akan menjadi landmark dan kebanggaan.  [sumber]

RUU Bank Indonesia

29 Juni 2015 - Menurut Misbakhun ada 2 kategori mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), yang dari ‘dalam BI’ dan yang dari ‘luar’. Menurut Misbakhun, Pak Darmin yang dari ‘luar’ uraiannya lebih atraktif dibanding uraian yang dari ‘dalam’. Misbakhun menilai banyak uraian dari empat mantan Gubernur BI itu sebagai keniscayaan keadaan di BI sekarang. Misbakhun mengingatkan bahwa dulu BI ‘memegang’ semua wewenang di sistem keuangan nasional dan lihatlah apa yang terjadi sekarang.

Misbakhun menyoroti antara lain Kasus Bank Indover, lahirnya Pakto 88 dan bencana BLBI. Misbakhun menilai sistem kita tidak ideal untuk pembuat dan pengawas berada di ‘satu atap’. Misbakhun sepakat dengan Andreas Eddy Susetyo untuk kaji kembali pasal ‘Tujuan BI’ karena ia nilai ada bahaya di dalamnya. Misbakhun ingin BI fokus penuh menjaga makroprudensial. Menurut Misbakhun perlu ada jarak antara BI dan industrinya. Oleh karena itu Misbakhun merancang UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK).

Misbakhun selalu mempermasalahkan independensi BI. Misbakhun menilai BI boleh independen dalam pelaksanaan tugas tapi tidak boleh dalam tujuannya. Menurut Misbakhun cara BI mengelola inflasi dengan TPID dan hanya menggunakan 1 instrumen itu sangat amatiran sekali. Oleh karena itu Misbakhun ingin RUU Bank Indonesia (RUU BI) membuat BI lebih profesional dan kelas dunia.  [sumber]

RUU Pertanahan

18 Juni 2015 - Misbakhun mengusulkan agar diskusi seputar RUU Pertanahan ini masuk ke Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan saja dan didiskusikan saat rapat nanti.  [sumber]

Tanggapan 

Penjelasan RAT BI Tahun 2019

17 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI, Misbakhun mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi penyelenggaraan IMF-World Bank sebab dengan anggaran sehemat mungkin namun dapat pencapaian luar biasa. Terkait kebijakan, Misbakhun mengatakan harus diputuskan dalam tingkat rapat dewan gubernur serta peran BI yang paling utama adalah topik human investment. Misbakhun mengatakan, pemerintah memang ada Rp20 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan dirinya berharap BI dapat memberikan beasiswa kepada anak Indonesia yang memiliki keterbatasan ekonomi bukan diberikan hanya pada perguruan dan kemampuan akademik tertentu.  Misbakhun yakin kontribusi anak muda terhadap bangsa sangat penting dan BI diharapkan bisa hadir. [sumber

Persiapan Libur Lebaran

5 Juni 2018 - Pada RDP Komisi 11 dengan BRI, BCA dan Pegadaian, Misbakhun mengucapkan terima kasih atas dedikasi kinerja BUMN termasuk BCA dalam rangka melancarkan hajat besar Idul Fitri. Misbakhun pun menilai terkaitunconditional yang perlu diantisipasi misalnya post mayor dan BRI ada satelit yang bermasalah, dan Misbakhun berpendapat sebelumnya ada masalah saluran Asia Pacific dan Misbakhun belum melihat paparannya. Misbakhun menanyakan pemulihan satelit seperti apa dan Misbakhun berpendapat masyarakat sering gagal paham tentang hipotik dan fudicia sehingga harus juga dipahami fungsi dari Pegadaian. Misbakhun mengatakan bahwa institusi perbankan hanya menjadi central dan untuk ke depan harus keluar dari konteks. Misbakhun mengatakan bahwa untuk BRI dan BCA fokus kepada persiapan untuk lebaran saja, untuk Pegadaian dapat didiskusikan pada rapat berikutnya. [sumber

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Misbakhun mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus atas segala dedikasinya sebagai Gubernur BI dengan reputasi yang cukup membanggakan. Misbakhun berkata, ini pengalaman yang baik yang luar biasa bisa, semoga silaturahmi terjaga. Misbakhun mengatakan, BI harus jadi bank sentral yang kedudukannya merevitalisasi. Misbakhun me-review, bulan Mei 2013 nilai tukar Rp9.700 sekarang nilai tukar Rp14.200-an. Misbakhun berkata ini akan dicatat dan ada selisih Rp4.200. Misbakhun menanyakan apakah arah kebijakan rupiah akan dilakukan redenominasi. Misbakhun berpendapat kalau rapat di sini bagaimana  dapat mengantisipasi federal reserve, ada istilah Amerika batuk Indonesia yang berdarah-darah. Misbakhun berpendapat, kalau BI ingin kuat dan disegani di regional, harus diperkuat di struktur UU. Misbakhun berkata, WTP BI atas laporan Kementeriankeu bukan atas kebijakan moneter. Misbakhun berkata, tadi bapak sampaikan untuk memperkuat ekspor tapi kenapa tidak ada peran BI di sana? Misbakhun mengatakan, BI di UU lama pernah ambil peran untuk pertumbuhan ekonomi. [sumber]

Realisasi Penerimaan Pajak

15 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pajak  Misbakhun melaporkan pada saat Reses sebelumnya Ia ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pasuruan dan Probolinggo, bahwa ternyata biaya operasional KPP itu sekarang sangat terbatas, sebenernya ini hal sepele tetapi jadi hambatan pada saat mereka bekerja. Misbakhun menyarankan bahwa Menkeu dan instansi terkait harus membahas mengenai masalah tersebut di forum koordinasi pimpinan daerah. Misbakhun melaporkan bahwa di daerah ada laporan wajib pajak yang jika disinggung sedikit dan memiliki kedekatan dengan kapolres pasti mereka melapor ke kapolres. Misbakhun menegaskan bahwa kendaraan dan rumah dinas di daerah itu tidak ada di tingkat kepala kantor, mereka memang punya tunjangan lain, namun bukan jatahnya dihabiskan untuk keperluan dinas. Terkait kondisi internal ini, Misbakhun berharap segera ada konsolidasi di kalangan internal. Misbakhun melaporkan juga bahwa bulan November akhir akan koordinasi internal untuk melakukan reposisi, karena hal tersebut dianggap penting, Menurutnya, Pak Robert perlu supporting system dalam program kerja yang ada. Misbakhun berpendapat bahwa sebagai seorang pimpinan paling tinggi seorang Dirjen Pajak harus memiliki bawahan yang sehati dan satu visi.Misbakhun juga menyampaikan bahwa peningkatan easy doing business, Presiden mengingatkan jajaran pemerintah di pusat dan daerah terkait izin investasi, belum ada satupun yang mendapatkan Tax Holiday, karena masalahnya bukan wajib pajak, melainkan instansi yang menyiapkan hal tersebut. Misbakhun menjelaskan jika tidak dapat mendaftarkan, maka orang pajaknya akan bicara keluar dan tidak berhasil mengurus Tax Holiday. Misbakhun memberikan informasi bahwasannya isu dari beberapa jurnal ekonomi dan berita ekonomi menyatakan tidak ada Tax Holiday yang disetujui, jadi Ia kemudian meminta mitra untuk meneteliti kembali permasalahannya ada di mana. Misbakhun mempertanyakan sudah seberapa jauh data yang didapatkan dan berapa banyak penerimaan kita, seharusnya estimation exchange of information, kalau seperti itu, seharusnya yang kuning mengalami penurunan. Misbakhun mempertanyakan berapa jumlah target yang ditentukan secara kuantitas untuk pengawasan dan pemeriksaan tersebut, karena hingga kini Tax Amnesty membuat yang ikut Tax Amnesty pada 2015 tidak bisa diperiksa, sehingga tersiar ada ruang yang tersisa, yang  tinggal sedikit yang harus dijalankan oleh Dirjen Pajak. Terakhir, Misbakhun meminta wajib pajak yang terkena Tax Amnesty agar jangan sampai diperiksa, karena di daerah hampir ada yang diperiksa. Misbakhun menegaskan agar jangan sampai hal yang berkaitan dengan hukum dibuka, karena menurutnya hal tersebut berkait dengan kredibilitas DPR yang mendukung kebijakan. Bahkan jika KPK serta Polri ingin membuka, Misbakhun meminta untuk jangan diterima. [sumber]

Barang Sitaan, Perlindungan Korban, Evaluasi KPK

12 September 2017 - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),  Menurut Misbakhun pada saat dihibahkan harus ada PNPB yang diserahkan, jangan hanya menyerahkan begitu saja. Ia akan menanyakan secara khusus dan spesifik kepada Kemenkeu nanti. Ia menanyakan pencitraan apa lagi yang ingin dibangun oleh KPK. Selain itu Ia juga menanyakan di mana tugas KPK selesai dan kalau tidak selesai maka sudah sampai di situ. Ia menanyakan bagaimana jika Rupbasan sendiri mengatakan bahwa mereka tidak menerima. Ia mengaku memiliki daftar beberapa aset kasus Nazarudin yang tidak masuk pembebasan. Selanjutnya Ia menerangkan bawha ada aset yang dialihkan ke tempat lain, padahal status rumah itu disita yakni aset yang ada di Duren Tiga.

Misbakhun menanyakan apakah pimpinan tahu kelakuan penyidik-penyidik di luar sana. jaga disiplin organisasi ini ke penyidik di dalam. Ia ingin KPK menjadi lembaga yang kuat dengan tata kelola yang benar sesuai standar. Ia juga menanyakan seperti apa mekanisme OTT kasus Mahkamah Agung (MA). Menurut Misbakhun, barang rampasan ini banyak sekali titik lemahnya, inilah yang berkaitan dengan urusan uang. Menjaga jarak dengan pimpinan dan mengelolanya dengan baik. Ekspresi yang begitu luas, jangan sampai kita dibilang menghalang-halangi proses hukum, ujar Misbakhun. Karena menurutnya hal ini justru akan merusak sistem dan tata kelola. Ia berpendapat jika kita rekapitulasi ada data dan miss, hal tersebutlah yang makin memperparah. Di sini statusnya adalah barang milik negara, untuk itu Ia berpandangan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan lebih lanjut mengenai pelaksanaan di bawahnya. Misbakhun menjelaskan bahwa domainnya adalah domain KUHAP, lalu ada UU Rupbasan mengenai kewenangan pemerintah. [sumber]

PANSUS KPK-Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPK di RUPBASAN

29 Agustus 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), RUPBASAN Jakarta Selatan, dan RUPBASAN Jakarta Barat Misbakhun bertanya mengenai isu aset Nazarudin akan dihibahkan ke Arsip Nusantara RI serta aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Misbakhun mengatakan bahwa ketika penyidik menyita barang bukti dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi kejagung. Namun, lanjut Misbakhun yang terjadi KPK menyerahkan hasil sitaan Nazarudin ke Arsip Nasional RI. Misbakhun mendapat aduan bahwa ada harta yang disita tapi tidak ada dalam daftar perkara, kemudian ada mobil sitaan KPK, namun bisa meluncuri di tengah jalan. Misbakhun mengucapkan “maha benar KPK dengan segala kebenarannya”. Misbakhun juga heran dengan safe house  KPK yang ternyata tidak dilaporkan. Misbakhun menyatakan bahwa ada sebagian aset sitaan yang diserahkan ke RUPBASAN, namun sebagian tidak. Seharusnya, sejak awal disita oleh KPK, kemudian diserahkan ke RUPBASAN. [sumber]

PANSUS KPK- Hubungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan KPK

28 Agustus 2017 - Misbakhun menanyakan apakah kasus Miko dimasukkan ke safe house KPK ada koordinasi dengan LPSK. Miko pernah diajak berlibur ke Raja Ampat, Bali, bahkan pakai private jet, berdasarkan keterangan Miko tersebut Misbakhun menanyakan apakah hal tersebut bisa dilakukan atau tidak. Selain itu, Ia juga menanyakan apakah diperbolehkan mengiming-imingi saksi dengan uang. Jika tidak ada koordinasi dengan LPSK, Misbakhun menanyakan  apakah yang dilakukan KPK bisa dikatakan perlindungan atau penculikan. Menurut Misbakhun, yang disampaikan mitra normatif tapi Ia membutuhkan jawaban faktual. Misbakhun menginginkan  ketegasan, tambahnya. Kemudian Misbakhun menyampaikan bahwa Pansus KPK ingin jangan sampai lembaga KPK merasa lebih istimewa. [sumber]

Pansus KPK - Pernyataan Sikap KMMT dan Koar

26 Juli 2017 - Pada Rapat Audiensi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepresidenan Mahasiswa Masyarakat Trisakti (KMMT) dan Koalisi Rakyat (Koar) Parlemen, 

Misbakhun mengakui dirinya termasuk orang yang rajin membaca Risalah. Misbakhun mengatakan selama dua hari Komisi 3 DPR-RI rapat dengan KPK sampai pukul 01:30 WIB. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPR-RI berupa Raker, Hak Interpelasi, dan Hak Angket. Dalam Hak Angket minimal ditandatangani 25 anggota yang tidak boleh berasal dari satu fraksi pengawasan yang sama, selanjutnya dari Raker meningkat ke Hak Angket. Misbakhun mengatakan Komisi 3 menemukan hasil audit BPK yang tidak ditindaklanjuti di RI. Misbakhun menyatakan tidak ada satu pun lembaga yang bertujuan independen. Misbakhun mengklaim dirinya dulu sebagai inisiator Hak Angket Bank Century yang ternyata terdapat hasil audit BPK atas Bank Century sebesar Rp 8,7 triliun tetapi hanya ditemukan satu terdakwa.

Misbakhun mengatakan bahwa saat ini kita hidup dalam masyarakat intelektual. Misbakhun pun menegaskan kembali jika dirinya merupakan anggota Pansus yang tentu dituntut bekerja lebih banyak sehingga membuat jam pulang menjadi larut, namun dirinya tidak minta dipuji akan hal tersebut. Misbakhun mengatakan DPR-RI pernah membuat Hak Angket Bank Century dengan obyek Bank Indonesia. Terkait hal tersebut, Misbakhun bertanya secara retoris mengenai di mana posisi BI dalam Undang-undang Dasar (UUD). Misbakhun melanjutkan dengan mengatakan BI jelas disebutkan bukan bagian pemerintah.

Misbakhun mengatakan BI datang ke DPR-RI saat Hak Angket Bank Century dibentuk dan mereka  percaya bahwa DPR-RI terbuka. Misbakhun mengemukakan bahwa dirinya sebagai lulusan Trisakti datang ingin menemui 'adik-adik'nya di dalam rapat ini agar semua masyarakat bisa menilai bahwa yang kita semua tangani merupakan masalah korupsi yang serius. Misbakhun mengatakan dirinya mendengar jika semalam di ruang rapat saat itu ada saksi dipaksa memberi keterangan palsu dan diajak liburan. [sumber]

Pengesahan Jadwal Rapat Masa Persidangan 5 Tahun 2016/2017

22 Mei 2017 - Pada Rapat Pimpinan yang dilaksanakan Badan Legislasi (Baleg), Misbakhun melihat baleg saat ini sangat fleksibel namun sering kali baleg mendapat tugas dengan waktu yang terbatas. Banyak kritik yang masuk ke DPR tapi salah sasaran misalnya kalau UU lama pembahasannya,kesalahannya semuanya di baleg padahal RUU yang diberi ke baleg oleh bamus sudah selesai semua tinggal RUU Karantina Kesehatan. Sehingga kalau UU lama selesai, jangan semata-mata menyalahkan Baleg. Baleg memang bertugas untuk pembentukan UU tapi mekanisme internal DPR bukan menjadi beban baleg. [sumber]

Harmonisasi RUU Larangan Praktik Monopoli

30 Januari 2017 - Misbakhun menghimbau agar pembahasan RUU ini dilakukan secara mendalam dalam panja. [sumber]

Evaluasi UU Desa

25 Januari 2017 - Misbakhun mengatakan bahwa sosialisasi UU Desa sangat menarik dan spesifik, untuk itu sebelum melakukan sosialisasi menurutnya Baleg harus memanggil Menteri Desa (Mendes) terkait dengan pelaksanaan UU Desa dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui bagaimana auditnya. Terkait dengan BUMDes, Misbakhun menanyakan apakah ini masuk kekayaan negara yang dipisahkan atau tidak.

Misbakhun mengungkap bahwa dulu Desa hanya mengelola Rp20-30 Juta saja, tetapi sekarang dana Desa sudah hampir  Rp1 Miliar dan harusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan menyejahterakan Desa. Misbakhun menegaskan bahwa infrastruktur Desa yang dibangun bukan hanya gapura, kantor Kepala Desa, dan pos kamling, yang sama sekali tidak untuk menyejahterakan masyarakat desa. Terakhir, Misbakhun mengimbau agar pertemuan dengan Mendes dan BPKP adalah untuk menguatkan bahan sosialisasi UU Desa yang sudah berjalan selama 2 tahun. [sumber]

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Misbakhun mengapresiasi kinerja Menkeu dan jajaran yang telah menjaga APBN 2016 serta kebijakan penundaan DAU, DAK, dan pemotongan anggaran yang ternyata tidak menimbulkan kontraksi ekonomi. Misbakhun menanyakan deklarasi tax amnesty berapa yang berdampak pada penerimaan negara dan bagaimana peran IT dalam memperkuat penerimaan negara. Misbakhun menambahkan bahwa di APBN 2017 Menkeu belum jelaskan kesenjangan serta pemerataan yang akan dihasilkan. Ia menanyakan bagaimana kita bicara pemerataan & kesenjangan ketika bicara Outlook, menurutnya rasio 0,40 kita mengkhawatirkan. Karena Probolinggo memiliki jumlah petani tembakau terbesar, Misbakhun mengusulkan  RUU tembakau dan berharap pemerintah melindungi industri dan petani tembakau. [sumber]

Kewenangan KPPU dalam RUU Larangan Praktik Monopoli

17 Januari 2017 - Misbakhun menginginkan agar kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat dikaji lebih mendalam karena harus ada batasan kewenangannya. Misbakhun menilai KPPU adalah lembaga yang independen dan ketika masuk ke wilayah penyidikan perlu ada kehati-hatian karena tugas penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Misbakhun juga mengusulkan agar kewenangan penyelidikan adalah tunggal berada di kepolisian seperti contoh di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai polisi bintang dua dan supervisi-supervisi di OJK menjadi lebih detail karena dikuasai oleh kepolisian. Misbakhun mengatakan bahwa peran polisi perlu dalam hal yang bersifat teknis dan spesifik. [sumber]

Menyikapi Strategi Direktorat Jenderal Bea & Cukai Memperluas Objek Cukai

16 Januari 2017 - (JAWA POS) - Anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perpajakan mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperluas objek cukai. Menurutnya, perluasan objek cukai untuk mengejar pemasukan negara jelas lebih baik ketimbang menerapkan praktik ijon.

Misbakhun mengatakan, saat ini barang yang dikenai cukai hanya rokok, etil alkohol dan etil. Padahal, katanya, ada beberapa komoditas yang berpotensi dikenai cukai.

"Saya setuju kalau Ditjen (DJBC) menambah banyak cukai. Supaya anda tak capek hanya mengurusi rokok dan etil alkohol saja," katanya dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).

Politikus Golkar itu lantas membandingkan Indonesia yang hanya menjadikan tiga komoditas sebagai objek cukai dengan negara lainnya. Misalnya, Thailand menerapkan cukai terhadap 16-19 komoditas.

Karenanya Misbakhun akan mendukung jika DJBC juga memperluas objek cukai. “Bila anda minta, saya siap galang teman-teman agar disetujui," kata dia

Legislator asal Pasuruan, Jawa Timur itu menegaskan, perluasan objek cukai bisa menjadi solusi bagi praktik ijon. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu itu mengaku mendengar informasi tentang praktik ijon cukai demi menutup kekurangan penerimaan negara.

Misbakhun mengatakan, para pengusaha yang mengeluhkan praktik ijon pun tak kuasa menolaknya. “Mereka bilang, ‘masa kami menolak. Toh yang meminta kan pemerintah kita’,” kata Misbakhun.

Lebih lanjut Misbakhun mencocokkannya dengan data statistik tentang penerimaan negara dari cukai. Selama di Januari hingga Februari 2016, pemasukan cukai cenderung stagnan di angka Rp5 triliun.

Tapi mulai Maret 2016, ada lonjakan Rp 18 triliun yang terhenti di angka Rp 19 triliun pada Juni 2016. Sedangkan pemasukan paling tinggi dari cukai sepanjang 2016 adalah pada Desember yang kisarannya antara Rp 30 triliiun- Rp 36 triliun.

"Kalau terjadi lonjakan pada Desember, lalu Januari dan Februari berikutnya turun, ini kan sangat aneh. Sebab idealnya, sepanjang bulan itu kan seharusnya flat," kata Misbakhun.

Dia menegaskan, meski lonjakan penerimaan cukai bisa menutupi kekurangan pemasukan negara dari pajak, namun hal itu menjauhkan upaya mewujudkan APBN yang kredibel dan tanpa kamuflase. Padahal, katanya, Menkeu Sri Mulyani selalu menginginkan adanya APBN yang kredibel.

"Saya apresiasi penerimaan cukai tahun ini di tengah penerimaan pajak yang turun. Tapi kan Menkeu bilang ingin membangun kebijakan yang trusted. Jadi tak boleh ada kamuflase, kita harus berterus terang," tegasnya.

Selain itu, Misbakhun juga mengingatkan DJBC agar jangan sampai kebijaknnya membunuh industri tembakau. Sebab, pemerintah bersikap mendua karena di satu sisi memburu pemasukan yang tinggi dari cukai rokok, tapi di sisi lain juga berupaya mengendalikan industri tembakau.

"Ini saya membela konstituen saya. Mereka petani dan buruh pabrik yang hidupnya tergantung dengan itu. Mereka juga punya hak hidup," kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu.

Dia lantas mengutip hasil penelitian dari sebuah lembaga riset kondang dari mancanegara pada 2013 yang menunjukkan industri rokok Indonesia paling kebal terhadap krisis. Menurutnya, jika pemerintah memang masih memprioritaskan penerimaan negara dari sektor cukai industri tembakau, seharusnya membatasi diri pembicaraan soal pembatasan konsumsi.

"Aneh ketika Kemenkeu bilang batasi konsumsi. Selalu dikatakan harga rokok di Indonesia sangat rendah. Tapi tak pernah dibandingkan pendapatan perkapita rakyat. Seakan pendapatan kita sama dengan Singapura dan Australia," ulasnya.  [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menurut Misbakhun, Bappenas merupakan pusat pembangunan, diantaranya mengendalikan pelaksanaan kualitas pembangunan nasional yang optimal. Misbakhun menanyakan adakah hambatan yang ada dalam Bappenas. Selanjutnya, terkait program Bappenas apakah anggaran sebesar Rp1,3 triliun tersebut cukup. [sumber]

Wacana Kenaikan Harga Rokok Menjadi Rp.50.000 per Bungkus

20 Agustus 2016 - (JITUNEWS.COM) - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyarankan pemerintah untuk berhati-hati agar tidak terjebak wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp 50.000 per bungkusnya.

“Pemerintah jangan terjebak oleh kampanye anti rokok yang dikendalikan oleh kepentingan asing,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (20/8) malam.

Menurutnya apabila harga rokok dinaikkan menjadi Rp 50.000 per bungkus, maka nasib industri rokok jelas akan bangkrut dan otomatis ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada pabrik tersebut akan kehilangan pekerjaannya.

Selain itu nasib para petani tembakau semakin tidak menentu akibat dampak kenaikan harga rokok tersebut yang memiliki kontribusi penting bagi penerimaan negara melalui penerapan cukai, pajak, bea masuk/bea masuk progresif, pengaturan tata niaga yang sehat maupun pengembangan industri hasil tembakau bagi kepentingan nasional.

Misbakhun menambahkan Industri rokok baik golongan industri kecil, menengah dan industri besar akan tepukul karena keputusan harga 50.000 per bungkus ini, terlebih Industri rokok kecil dan menengah saat ini sudah terpuruk dengan kebijakan pita cukai yang kurang melindungi kepentingan mereka.

“Jika pabrikan rokok gulung tikar, maka jutaan pekerja di sektor tembakau akan menganggur, dan catatan kemiskinan Indonesia akan semakin besar,” ucapnya.  [sumber]

RAPBN Tahun 2017 Kementerian ATR/BPN dan LAN

15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (Kementrian ATR/BPN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Misbakhun menyatakan bahwa berkaitan dengan pagu indukatif dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), terjadi kenaikan jumlah dari Rp273 Miliar menjadi Rp295 Miliar. Komisi 2 berharap agar LAN dalam menyusun anggaran untuk membuat program terlebih dahulu daripada untuk menyelesaikan urusan internal. Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang bisa mewujudkan nawacita Presiden. Komisi 2 mengapresiasi atas peningkatan pelayanan yang telah berjalan dengan baik misalnya pada sabtu minggu di car free day. Komisi 2 berharap Kementerian ATR/BPN dapat meningkatkan kualitas tata ruang dan penanganan sengketa pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan kementerian yang baru sehingga pada tahun 2014 - 2015 sudah selesai dalam melakukan rekonsiliasi. Sebagai sebuah Lembaga Kementerian baru, Komisi 2 tidak melihat sebuah sinkronisasi target. Oleh karena itu, Komisi 2 mengusulkan untuk meningkatkan program-program prioritas. [sumber]

Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016

6 Juni 2016 - Menurutnya, DPR terlalu banyak membuat undang-undang yang harus diselesaikan dengan Pemerintah apabila ingin bahas Prolegnas. Hal ini harus selesai dari awal dan presiden harus dapat informasi yang jelas. Komisi 11 sedang full membahas dua RUU yang belum selesai. Mengenai RUU Bea Materai, Badan Musyawarah (Bamus) belum memutuskan. Mukhamad mengatakan bahwa Bea Materai segera diselesaikan dalam pembahasan di Bamus. Menurut Mukhamad, untuk usulan ASN ini menjadi permasalahan serius. Ia menanyakan apakah Pemerintah melihat kemendesakan Bea Materai. Ia menyerukan agar selesaikan RUU Pilkada karena ada desakan, kebutuhan yang mendesak untuk perubahan peraturan yang baru dalam negara.  [sumber]

Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pusat Statistik - RAPBN 2016

23 Oktober 2015 - Misbakhun menyoroti bahwa ketika ia turun ke Dapilnya saat reses ada data-data yang tidak akurat. Kepada Badan Pusat Statistik (BPS), Misbakhun mengingatkan bahwa Sensus Ekonomi akan diadakan di 2016 dan ia belum pernah turun ke lapangan bareng dengan BPS. Misbakhun tidak ingin tenaga-tenaga outsourcing BPS nanti tidak mengambil data langsung ke rumah-rumah, tapi malah tanya-tanya ke tukang-tukang ojek.  [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015 - Menurut Misbakhun, seharusnya NPL dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) menurun karena BRI telah memiliki teknologi tinggi yang didukung satelit sendiri. Misbakhun menilai kondisi ini menunjukkan penggunaan satelitnya tidak efektif. Menurut Misbakhun masuknya satelit di BRI mengharuskan adanya pembentukan payment system. Terkait hal itu, Misbakhun minta klarifikasi ke Direktur Utama BRI apakah SDM dan infrastruktur telah mendukung penggunaan satelit atau belum.  [sumber]

Anggaran Bank Indonesia 2016

22 Agustus 2015 - (Suara.Com) - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memperkirakan anggaran tahunan Bank Indonesia (BI) tahun 2016 sulit disetujui Komisi XI karena masih banyak persoalan di internal BI yang menjadi sorotan pada saat pembahasan anggaran.

Menurut Misbakhun, di Jakarta, Sabtu, sikap anggota Komisi XI tersebut tentunya didasarkan pada alasan yang cukup kuat.

Ia mencontohkan, pelaksanaan operasi moneter yang dilakukan oleh BI.

Namun, karena adanya konflik kepentingan, kata dia, menyebabkan bank sentral setengah hati mengamankan target nilai tukar yang diamanatkan oleh UU APBN.

"Terkait pelaksanaan operasi moneter, saya akan upayakan agar BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengaudit secara khusus BI," kata Misbakhun.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, persoalan lain di BI, seperti pencetakan uang.

"Siapa saja yang terlibat dalam proses pencetakan uang, siapa suppliernya, siapa supplier kertasnya, siapa supplier tintanya, dan bagaimana proses pengamanannya, masih perlu dijelaskan," katanya.

Menurut Misbakhun, Komisi XI DPR RI meminta penjelasan soal pencetakan uang, karena DPR RI sangat memperhatikan sistem pembayaran di BI.

Masalah lain, kata dia, dugaan adanya benturan kepentingan di antara perusahaan di bawah Yayasan Bank Indonesia (YBI) yang banyak melakukan kerjasama pengelolaan kegiatan bisnis proses di BI karena memiliki orientasi profit.

Beberapa persoalan tersebut, kata Misbakhun, jelas menjadi perhatian Komisi XI DPR RI untuk melakukan pendalaman dalam pembahasan Anggaran Tahunan Bank Indonesia 2016.

"Kalau BI tidak bisa menjelaskan banyak pertanyaan anggota Komisi XI terkait beberapa persoalan yang sudah ditanyakan tersebut, maka bisa jadi anggaran tahunan BI 2016 sulit disetujui Komisi XI," tegasnya. (sumber)

Skandal Bail Out Bank Century

19 Agustus 2015 - (Viva.Co) - Anggota Komisi XI DPR RI yang juga salah satu inisiator Hak Angket Dugaan Korupsi Bailout Bank Century, Muhammad Misbakhun, akan meluncurkan buku terbarunya berjudul 'Sejumlah Tanya Melawan Lupa, Mengungkap 3 Surat SMI kepada Presiden SBY‎', Rabu, 19 Agustus di Jakarta.

Menurut Misbakhun, dengan peluncuran buku terbarunya itu, dia hendak mengingatkan kepada publik bahwa ada persoalan serius yang belum selesai menyangkut rakyat Indonesia. Yakni kasus bailout Bank Century.

"Belum tuntasnya adalah karena menyangkut siapa dalang dari diputuskannya bailout Bank Century yang melanggar hukum itu," kata Misbakhun, Selasa, 18 Agustus 2015.

Misbakhun juga mengingatkan, DPR RI sebenarnya masih bisa menghidupkan kembali Timwas Century.  Karena, rekomendasi dari Pansus Century yang hendak dikawal oleh Timwas Century ternyata sampai saat ini masih diabaikan oleh penegak hukum.

"Permasalahannya adalah apakah DPR punya kemauan politik untuk melakukan hal tersebut. Kredibilitas DPR sebagai lembaga politik diuji sikap dan konsistensinya untuk menuntaskan kasus Century mengingat banyak rekomendasi DPR yang tidak dan belum dijalankan. Di situlah ujian buat DPR," ujarnya.

Menurut dia, kalaupun tidak dibentuk Timwas secara khusus paling tidak DPR membentuk Panja Pengawasan untuk penuntasan kasus Century yang melibatkan setiap fraksi di DPR. 

"Tugas mereka adalah untuk menuntaskan kasus Century berdasarkan rekomendasi yang pernah diberikan oleh DPR," kata Misbakhun.

Skandal Bank Century

Sementara, Peneliti Senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pembahasaan soal kasus korupsi yang menyita perhatian publik sudah sekian lama terbaikan. Bahkan, pembahasaan soal kasus seperti Bank Century dan BLBI tidak hanya muncul dalam diskusi publik tetapi menjadi studi khusus oleh kalangan tertentu.

"Penuntasan kasus ini seolah-olah hanya menjadi bumbu politik. KPK nyaris menjadikan kasus ini sebagai "mainan"  semata. Tak jelas benar progress pengusutan yang dikerjakan," kata Lucius.

Kasus Bank Century misalnya, DPR periode lalu sudah berupaya mencari penyelesaian atas kasus ini secara politis. Akan tetapi hingga akhir periode selesai upaya politis DPR juga tumpul. DPR sekarang juga seolah-olah tak punya beban tanggung jawab untuk menuntaskan kasus Century. 

"Diamnya DPR bisa jadi karena kasus tersebut memang sudah menjadi mainan politik parpol.  Jadi saling tutup kasus akan menjadi sesuatu yang konsisten dari DPR," kata dia.

Lucius berharap, tumpulnya penuntasan kasus hukum di KPK bukan karena ada tekanan politik pihak tertentu. Karenanya, ia juga berharap sembilan srikandi anggota pansel KPK mampu menyeleksi calon anggota KPK sesuai harapan publik.

"Masyarakat tidak boleh diam dalam mencermati kerja pansel ini. Pastikan orang terpilih memiliki keberanian untuk berantas kasus korupsi. Stop mempermainkan kasus hukum," ujarnya.

Dia yakin, jika para kandidat KPK tak dijamin integritasnya dari awal, maka kasus Century akan bertambah lama menjadi kisah yang tidak tuntas.

"Hingga kapan pun, kasus BLBI dan kasus Bank Century jadi bahan kampanye politik jelang Pemilu legislatif dan presiden-wakil presiden saja." (baca disini)

Dana Aspirasi Rp.20 Milyar per Anggota DPR

17 Juni 2015JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun, mengkritik keras kicauan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pandangannya seputar usulan dana aspirasi wakil rakyat di Senayan DPR yang bisa mencapai Rp20 miliar per anggota.

Melalui akun @MMisbakhun di Twitter, anggota Komisi XI DPR itu mengingatkan SBY lebih berhati-hati menyampaikan opini soal dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).

"Apa yg Pak @SBYudhoyono ketahui ttg Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)? Sbg ketum partai apa sdh tanya ke fraksi di DPR? Tdk ada yg namanya dana aspirasi dan dana tunai yg dipegang oleh anggota DPR dlm UP2DP. Pak @SBYudhoyono harus hati-hati memberikan opini," tulis Misbakhun, Senin (15/6) malam, tak lama usai SBY bercuit di Twitter melalui akun @SBYudhoyono.

Menurut Misbakhun, pemahaman SBY soal UP2DP ini masih sangat terbatas. Karenanya, politikus yang dikenal sebagai inisiator panitia angket kasus Bank Century itu menyarankan SBY agar bertanya terlebih dulu ke FPD di DPR.

"Pak SBY menurut saya masih terbatas pemahamannya soal UP2DP ini. Saya lihat dari apa yang disampaikan di tweetnya. Kelihatan. DPR sadar sepenuhnya bahwa usulan dan pengelolaan APBN itu sepenuhnya wilayah kewenangan pihak eksekutif," tulis Misbakun.

Dalam UP2DP, imbuh Misbakhun, anggota DPR menerima usulan melalui proposal dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Usulan itu kemudian direkap. Selanjutnya, usulan masyarakat yang sudah disampaikan melalui anggota DPR diteruskan kepada pemerintah pada saat membahas APBN.

"Tidak ada pengelolaan UP2DP yang dilaksanakan sendiri oleh anggota DPR. Itu wilayah sepenuhnya wilayah eksekutif. Pak SBY harus tahu bahwa UP2DP berbasis proposal masyarakat. Bapak juga harus tahu proses bottom up saat ini seperti apa jalannya. Dengan adanya UP2DP justru akan membantu proses bottom up yang ada akan lebih aspiratif untuk masyarakat secara merata," tulis Misbakhun.

Wakil Ketua Tim Mekanisme UP2DP DPR itu menambahkan, proses bottom up yang saat ini berjalan tidak merata karena masyarakat berbeda pilihan politiknya dengan kepala daerah yang berkuasa. Namun, dengan adanya UP2DP, Misbakhun yakin ada saluran lain bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya demi kemajuan daerah.

"Dg adanya UP2DP, maka dibuka saluran lain bagi masyarakat yg termarginalkan tsb untuk menyampaikan aspirasi pembangunannya. Apakah Pak SBY belum pernah tahu soal praktek Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) di DPRD Propinsi dan Kabupaten serta Kota? Perlu Pak SBY ketahui praktek Jasmas sudah berjalan dan anggota DPRD menjalankan kegiatan anggaran bersama pemerintah daerah," terangnya.

Misbakhun justru penasaran dengan pandangan SBY yang menganggap anggota DPRD kabupaten/kota pasti dekat dengan masyarakat di daerah pemilihan mereka. Anggota DPR yang terpilih menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu menegaskan, dekat secara lokasi belum tentu memiliki kedekatan psikologis.

"Dekat di mata belum tentu dekat di hati. Pak SBY harus tahu itu. Ukuran dekat ini tidak hanya karena jaraknya semata. Seharusnya tidak perlu ada pertanyaan dari Pak SBY seandainya sejak awal bapak bertanya dulu soal UP2DP ini kepada fraksi di DPR. Harapan saya, Pak SBY bisa memahami soal UP2DP ini krn tdk ada dana aspirasi dan jatah proyek serta uang tunai dalam program ini. Saya mengapresiasi perhatian Pak SBY terkait program UP2DP ini. Paling tdk akan membuat anggota DPR makin hati-hati dlm melangkah," sebut Misbakhun.

Sebelumnya SBY dalam cuitannya mengingatkan agar potensi rusaknya sistem dengan alokasi dana aspirasi. Menurutnya, harusnya fokus pemerintah dan DPR saat ini adalah mengatasi pertumbuhan ekonomi yang melambat.

"Jangan salah & jangan merusak sistem. Tidakkah saat ini fokus & prioritas pemerintah & DPR justru atasi perlambatan ekonomi dgn segala dampaknya thd kehidupan masyarakat?" tulis SBY.

Ia menyodorkan beberapa pertimbangan. Termasuk jika anggota DPRD kabupaten/kota menuntut hal yang sama dengan dana aspirasi untuk anggota DPR RI. SBY menilai anggota DPRD kabupaten/kota tentu lebih tahu soal persoalan di daerah pemilihan mereka.

Seakan mengingatkan, SBY menilai perencanaan pembangunan akan rumit dan kian kompleks karena masing-masing pihak punya keinginan dan rencananya sendiri. Selain itu, tulisnyan, jika anggota DPR punya jatah dan kewenangan untuk menentukan sendiri proyek dan anggarannya, maka hal itu sama saja dengan eksekutif. Namun, yang tak kalah penting menurut SBY adalah soal akuntabilitas dan pengawasan dana aspirasi. (sumber)

20 Juni 2015 - Rimanews - Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun menepis dikatakan adanya cawe-cawe anggaran pada pengusulan dana aspirasi anggota DPR. Bahkan, secara tegas dia memastikan tidak ada yang namanya dana aspirasi yang sedang dibahas di DPR RI.

"Tidak ada yang namanya dana aspirasi, tidak ada itu. Cuma memang ada badan bernama UP2DP (Usulan Program Pendanaan Daerah Pemilihan). Kita lagi konsentrasikan itu untuk memperkuat perwakilan DPR di Dapil masing-masing," kata Misbakhun saat ditemui di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).

Badan tersebut, sambung Misbakhun, telah diwakili oleh masing-masing fraksi. Dari rapat yang telah dilakukan tim UP2DP pun, dipastikan Misbakhun tidak membicarakan soal jatah masing-masing anggota mendapatkan Rp20 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Tidak ada pengertian Rp20 miliar terus dibagi-bagikan," terangnya.

Pada kesempatan tersebut, politisi Golkar ini juga memastikan, dengan dibentuknya UP2DP tidak ada motivasi sedikitpun untuk DPR menggerus peran dan fungsi ekseutif di pemerintahan. "Jadi tidak ada istilah kita ingin punya anggaran sendiri, tidak ada keinginan DPR ingin mengelola keuangan sendiri," ungkapnya. (sumber)

Evaluasi Kinerja Badan Pusat Statistik

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Misbakhun meminta pengawasan langsung dari Presiden kepada Badan Pusat Statistik karena banyak terjadi kesalahan akurasi data dalam melakukan pendataan pada tiap program.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Misbakhun tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, ide yang mau disumbangkan untuk RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) dan RUU Bank Indonesia.  [sumber]

Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR

16 April 2015 - Misbakhun menilai Protap (Prosedur Tetap) Keamanan yang dipaparkan tadi bagus, tetapi harus dikembangkan. Misbakhun desak Sekretariat DPR (Setjen DPR) untuk lakukan simulasi-simulasi keadaan pengamanan terkini. Misbakhun menyoroti adanya perbedaan pengamanan di rumah-rumah anggota DPR dan menurut Misbakhun ini menyulitkan koordinasi.  [sumber]

8 April 2015 - Misbakhun menekankan ke Polri bahwa diperlukan pengamanan yang lebih optimal saat ada demo di depan Gedung DPR agar anggota DPR tidak terhambat ke DPR. Misbakhun dorong dibangunnya markas khusus untuk ‘Polisi DPR’ secara permanen di komplek ini yang dikomando oleh perwira-perwira Bintang-1.  [sumber]

6 April 2015 - Misbakhun menilai rancangan peraturan yang disiapkan oleh Deputi Perundang-undangan DPR (Deputi PUU) tidak mengatur mekanisme pengamanan sama sekali. Menurut Misbakhun faktanya saat ini orang yang masuk tidak terkontrol karena tidak bisa dibedakan mana tenaga ahli dan mana yang pengunjung. Misbakhun melihat sistem pengamanan DPR ini masih hanya sebatas pengamanan fisik bentuknya. Untuk ada sistem pengamanan yang baik, Misbakhun saran ke Sekretariat DPR untuk membuat ruang penyekat antara restricted areaprohibited area dan pengunjung. Misbakhun desak ke Sekretariat DPR pentingnya disediakan lift baru khusus untuk anggota DPR dan desak Pamdal (Petugas Pengamanan Dalam) DPR agar bisa tegas pada siapapun dalam memberikan akses untuk masuk.

Misbakhun juga menekankan pentingnya keamanan komunikasi di dalam ruang-ruang DPR, terutama komunikasi melalui telepon dan telepon selular. Misbakhun menambahkan bahwa keamanan komunikasi di Gedung DPR masih belum terjaga. Misbakhun memberi contoh setiap kali melewati Gedung Nusantara 1 signal telepon selalu mati sehingga komunikasi terpaksa dilakukan di area terbuka.

Berkaca ke kasus rebutan ruang Fraksi Golkar, Misbakhun menilai kendali atas Polisi perlu dikomando dalam regulasi yang independen. Menurut Misbakhun Polisi harus diatur oleh DPR, bukan oleh ‘atasannya’. Karena kalau tidak, menurut Misbakhun kasus rebutan ruangan Fraksi Golkar bisa terulang lagi. DPR juga punya wewenang penuh atas Pamdal. Tenaganya bisa dari luar kalau perlu tapi regulasinya diatur oleh DPR.  [sumber]

Evaluasi Badan Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme (di Komisi 3)

8 April 2015 - Misbakhun ingin pastikan segala hal terkait operasi cegah teroris oleh BNPT bukan ‘titipan Barat’. Misbakhun saran kepada Kepala BNPT untuk aktif mengawasi media sosial karena media televisi sudah dikuasai oleh politisi.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019 (di Rapat Komisi 3)

6 April 2015 - Misbakhun minta penjelasan ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) amar mana yang dijadikan dasar pertimbangan keluarnya surat pengesahan dari Kemenkumham. Misbakhun tidak ingin akibat dari keputusan Menkumham, keputusan-keputusan lain dari Kemenhumkam harus diambil secara politik.

INTERUPSI RAPAT - Misbakhun membacakan halaman 165 putusan Mahkamah Partai Golkar bahwa tak ada pihak yang menang, yang artinya tidak ada Munas yang dimenangkan. Tidak tercapai kesatuan pendapat. Ini adalah pendapat Prof.Muladi dan tercatat tertulis tanggal 24 Maret 2015.  [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Ketua LPS tanggal 26 Maret 2015 - Misbakhun ucapkan selamat kepada MenKeu yang mendapat penghargaan Finance Minister of the Year Award. Sehubungan dengan rencana kebijakan MenKeu untuk meningkatkan penggunaan Bio-Diesel, Misbakhun tanya apakah Pemerintah pernah investasi membangun refinery untuk biofuel. Sehubungan dengan rencana kebijakan MenKeu untuk memberikan industri galangan kapal insentif pajak, Misbakhun minta klarifikasi apakah MenKeu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau dengan mekanisme lain.  Misbakhun menilai Sunset Policy perpajakan dari Kemenkeu tidak ada payung hukum yang jelas dan kebijakan 6 paket fiskal tidak dapat diterapkan dalam jangka pendek. Sehubungan dengan pemberitaan mengenai pajak Anggota DPR, Misbakhun minta MenKeu untuk perbaiki artikulasi dari pemberitaan-pemberitaan tersebut. Misbakhun menyangsikan eksportir akan mematuhi kebijakan wajib menggunakan Letter-of-Credit (L/C) karena tidak ada sanksinya. Sehubungan dengan depresiasi Rupiah, menurut Misbakhun kehadiran BI belum dirasakan di pasar. Menurut Misbakhun penyebab dari Indonesia mengalami current account defisit adalah kebijakan free trade. Misbakhun saran untuk meninjau kembali peran Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sehubungan dengan kepercayaan pasar terhadap dunia perbankan, Misbakhun keberatan atas dijadikannya Darmin Nasution sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri.  [sumber]

Penyertaan Modal Negara di BLU Manajemen Aset, PIP dan SMI

Pada 5 Februari 2015 - Sehubungan dengan BLU Manajemen Aset, Misbakhun menanyakan hasil terobosan PPA yang belum terlihat walaupun sudah disuntik dana setiap tahunnya. Misbakhun juga menanyakan apakah aset-aset ex-Pertamina akan ikut disertakan di dalam BLU Manajemen Aset atau tidak.  Misbakhun mengingatkan Kemenkeu atas lambannya birokrasi dalam pembebasan tanah dan akan berdampak dalam percepatan investasi.  Sehubungan dengan permintaan tambahan anggaran untuk Kemenkeu, Misbakhun menyatakan setuju. Namun demikian untuk persetujuan PMN, Misbakhun mohon rapat koordinasi dengan Kemenkeu tetap berlangsung sampai dengan 11 Februari 2015.  [sumber]

Penentuan Prolegnas 2015

Pada 28-29 Januari 2015 - Misbakhun mengusulkan RUU Penjaminan dimasukkan di Prolegnas 2015.  Dan untuk Komisi 11 Fraksi Golkar mengusulkan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty).  [sumber]

KPK Mengusut BLBI

30 Desember 2014 - Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, M Misbakhun mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak cermat dan punya pemahaman dalam mengusut dugaan korupsi terkait pemberian surat ketelangan lunas (SKL) kepada obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). (baca disini)

 

https://www.youtube.com/watch?v=hqEbv8uQ7OY

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pasuruan
Tanggal Lahir
29/07/1970
Alamat Rumah
Jl. Kemang Anyelir I/AA-53, RT.02/RW.035, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu. Rawa Lumbu. Kota Bekasi. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Timur II
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan