Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Melchias Marcus Mekeng

Golkar - Nusa Tenggara Timur I

Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Melchias Marcus Mekeng adalah anggota DPR-RI kelahiran Jakarta, 8 Desember 1963. Ia pernah dipanggil KPK lantaran ia diduga mempunyai sangkut-paut kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan juga dugaan kasus suap pengadaan wisma atlet SEA Games.

    Pada 28 Agustus 2012, Mekeng mengundurkan diri dari Banggar DPR. (sumber

    Pada April 2015, Mekeng mutasi komisi.  Sebelumnya Mekeng duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.  Sekarang Mekeng bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan kesehatan. Januari 2016, ia kembali di posisinya sebagai anggota Komisi XI. 

    Pendidikan

    SD Regina Pacis (1976)
    SMP Regina Pacis (1979)
    SMA Regina Pacis (1982)
    De La Sale University, Metro – Manila 1982 - 1987 

    Perjalanan Politik

    2004-2009, 2009-2014 Anggota DPR-RI
    2009-2014 anggota Badan Anggaran DPR RI)
    2009-2015 Wakil Bendahara Umum Partai Golkar 
    1999-2004 Anggota MPR RI Utusan Daerah NTT
    2006-2010 DPD GOLKAR KAB SIKKA KETUA, NTT
    2007-2009 FRAKSI PARTAI GOLKAR DPR-RI WAKIL SEKERTARIS JAKARTA

    Visi & Misi

    Belum Ada

    Program Kerja

    Belum Ada

    Sikap Politik

    belum ada

    Tanggapan Terhadap RUU

    RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

    6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Melchias meminta penjelasan isi protokol sebelum disahkan menjadi UU. Melchias juga menanggapi pernyataan Menkeu dan menyampaikan bahwa pembahasan dengan Menkeu sebelumnya baru membahas apakah pengesahan ratifikasi melalui UU atau PP, belum membahas isi. Melchias juga menyampaikan bahwa pengesahan protokol ini perlu diperdalam, agar tidak asal ketok, sehingga harus dibuat Panja singkat. Melchias menyatakan bahwa pembahasan mengenai RUU AFAS ini sudah diselesaikan melalui forum lobi. Melchias menyatakan bahwa pengesahan ini akan dibahas di Panja pada hari Rabu dan Kamis, setelah Raker ini. [sumber]

    Tanggapan

    Penjelasan RAT BI Tahun 2019 

    17 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI, Sebagai pengantar rapat, Melchias menuturkan agenda rapat yaitu penjelasan tentang program kerja Bank Indonesia sebab sebagaimana diketahui, Gubernur BI telah menyampaikan program kerjanya melalui surat. Melchias menuturkan, anggaran penerimaan meningkat Rp2 triliun dibandingkan sebelumnya dan anggaran pengeluaran operasional sebesar Rp9 triliun atau meningkat (-/+) Rp300M dibandingkan anggaran pengeluaran operasional 2018. [sumber

    Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

    22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Mekeng mengatakan, jangan nanti kalau Pak Agus sudah tidak jadi Gubernur BI  Komisi 11 undang gak mau datang lagi. Mekeng berharap, Gubernur BI. Pak Agus, mau diundang komisi 11 untuk beri masukan seperti UU. Mekeng mengatakan, posisi dolar itu susah turun karena posisi demand lebih banyak. Mekeng berpendapat, harusnya ada aturan debitur yang pinjam dolar harus kembali ke rupiah agar likuidutas terjaga. Mekeng berharap BI ke depan memikirkan Likuiditas dolar bukan hanya intervensi rupiah. [sumber]

    Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

    18 Januari 2017 - Sebagai pemimpin rapat, Mekeng mengumumkan bahwa pengesahan DIM RUU PNBP yang telah masuk prolegnas prioritas adalah berjumlah 664. 465 DIM tetap, 35 DIM usulan baru dan sisanya dalam perubahan. Selain itu Ia juga menjelaskan bahwa ketua panja RUU PNBP adalah Achmad Hafidz Thohir dari fraksi PAN dari dapil Sumatera Selatan 1. Karena realisasi pendapatan negara sebesar Rp. 182,413 triliun atau 83, 4%, maka menurut Mekeng defisit APBN Rp. 307 triliun atau 2,46% dari PDB. [sumber]

    RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

    13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Melchias meminta penjelasan terkait peminjaman dana untuk perencanaan pembangunan kepada luar negeri. Melchias juga menanyakan kemana dana sebanyak Rp425 miliar akan dialokasikan.[sumber]

    Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN-P 2016

    6 Juni 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Melchias menanyakan mengapa APBN perlu diubah per 6 bulan, tidak disusun tiap tahun dan apakah asumsi RAPBN terlalu optimistis sehingga memerlukan perubahan. Optimisme dalam asumsi ekonomi menurutnya harus mendekati realita, apabila terjadi asumsi makro yang signifikan, pertumbuhan ekonomi tidak berubah, yang berubah ialah penerimaan. Melchias menyatakan bahwa RUU masih dibahas, namun dana dari tax amnesty untuk penerimaan negara sudah dimasukkan. Menurut Melchias, dana tax amnesty masih tidak terprediksi. Melchias menanyakan adanya daftar nama peserta tax amnesty dan juga menanyakan kementerian atau lembaga (K/L) mana saja yang akan dipotong anggarannya. Dimasukkannya pasal bahwa RAPBN-P baru dibahas jika ada perubahan asumsi sebesar, contohnya, 10 persen, usul Melchias. [sumber]

    Evaluasi Kebijakan Pupuk Subsidi dari Pemerintah

    Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Melchias menyoroti bantuan pupuk bersubsidi bagi rakyat, Melchias menilainya sebagai masalah serius dan strategis karena anggaran yang dikeluarkan pemerintah berjumlah banyak. Namun pupuknya tidak sampai pada rakyat. Melchias juga yakin bahwa data yang disampaikan tidak tepat (penggelapan pupuk subsidi, pembagian raskin, BLT, BKH dll).  [sumber]

    Sertifikasi Guru di Daerah Pedalaman

    Pada Rapat Paripurna ke.28 tanggal 18 Mei 2015 - Melchias menginisiasi adanya pemberian sertifikasi dan penghargaan bagi guru yang belum berijazah S1 di daerah pedalaman.  [sumber]

    Surat Masuk Partai Golkar kepada Pimpinan DPR terkait Pergantian Susunan Pengurus Partai

    Pada Sidang Paripurna ke-22 tanggal 23 Februari 2015 - Menurut Melchias Fraksi Golkar butuh Pimpinan DPR untuk memberikan kepastian siang ini agar Fraksi Golkar efektif bekerja.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.