Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Jawa Barat XI
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bangkalan
Tanggal Lahir
02/04/1976
Alamat Rumah
Perum Permata Mediterania Komplek DPR-RI No. A7, RT 001/RW 009. Ulujami. Pesanggrahan. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Barat XI
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Siti Mufattahah lahir di Bangkalan, 2 April 1976. Siti kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI 2014-2019 dari Partai Demokrat untuk Dapil Jawa Barat XI setelah 31.151 suara. Pada periode 2009-2014 Siti bertugas di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial dan juga di Badan Urusan Rumah Tangga.

Di Oktober 2017 terjadi mutasi internal di Fraksi Demokrat dan Siti sekarang bertugas di Komisi 8 yang membidangi agama, pemberdayaan wanita dan sosial.

Pendidikan

S1, Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
S2, Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada

Perjalanan Politik

Siti tidak banyak terekam keaktifannya baik di Komisi IX maupun di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Spesifik di Komisi IX, Demokrat cenderung dominan bersuara oleh satu pihak saja. Seperti halnya anggota fraksi Demokat lainnya, Siti menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012), dan kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013). Siti sempat diisukan dalam dugaan hamil diluar nikah, tapi Siti menegaskan dirinya telah menikah sebelum hamil.

Siti juga tidak terlihat intens hadir dalam rapat pembahasan RKAKL (Rancangan Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga) mitra Komisi IX (seperti Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Dalam 5 tahun berada di DPR, Siti tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Siti selalu mematuhi instruksi fraksi/partai.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU P-KS dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) Siti mengungkapkan dirinya merasa sangat beruntung bergabung menjadi anggota Panja RUU P-KS karena daerahnya salah satu yang paling banyak mengalami kejadian kekerasan seksual atau penyalahgunaan perilaku seksual. Berkaitan dengan judul yaitu Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) Siti bertanya-tanya apakah berarti yang tidak keras seksualnya tidak dihapus dan tidak ditindaklanjuti (secara hukum-red) karena salah satu yang harus kita lindungi adalah perilaku seksual yang tidak keras tapi menyalahi aturan salah satunya LGBT. Siti mengaku kurang tahu namun Ia menyatakan jelas tidak ada yang menyetujui LGBT, isu yang sedang viral saat ini karenabeberapa waktu yang lalu diangkat oleh ketua MPR. Ia kemudian mengaku tersentak ketika disebutkan dalam pemberitaan sekian fraksi menyetujui karena yang Siti tahu semua fraksi InsyaAllah tidak menyetujui LGBT. Mewakili Partai Demokrat, Siti mengaku gerah dengan isu tersebut dan berharap isu tersebut dapat dieliminasi dengan keseriusan anggota DPR dalam melakukan pembahasan hal - hal yang mengarah ke sana. Ia berpesan kepada seluruh anggota panja maupun pimpinan panja jangan sampai nanti ada persepsi bahwa yang tidak dilakukan dengan kekerasan diperbolehkan maka Ia menyarankan untuk mengatur ranah itu dari segi judul RUU.

Jika membaca kembali Bab 5 tentang tindak pidana kekerasan seksual Pasal 11 ayat (2) tentang batasan maksud kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual yang ditindak; kekerasan seksual yang tergolong pelecehan seksual, exploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual, maka Siti meminta mitra memberikan masukan kepada panja terhadap beberapa perilaku yang perlu dibahas atau ditambahkan dalam RUU berkaitan dengan kekerasan seksual agar RUU ini nantinya bisa berlaku hingga tanpa batasan waktu yang artinya memang sudah bisa mengakomodasi segala peristiwa-peristiwa yang akan maupun yang sudah terjadi mengingat tujuan RUU sangat mulia yaitu mencegah terjadinya kekerasan seksual lalu menanganinya, melindunginya dan memulihkan korban, kemudian menindak pelaku serta mewujudkan lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

Siti kemudian mengaku sempat terpikir judulnya berkaitan dengan perilaku seksual menyimpang, karena keras dan tidak keras itu termasuk perilaku seksual yang menyimpang, jika tidak menyimpang berarti dilakukan oleh hubungan yang sah, maka berarti tidak menyimpang atau yang tidak halal itu jadi yang menyimpang. Ia menanyakan pada Komnas Perempuan dan FPL bagaimana cara mencegahan dan mengatasi masalah yang mitra lakukan dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Seraya meminta izin pada pimpinan rapat untuk memberikan waktu 5 menit lagi padanya, Siti mengingatkan bahwa pimpinan sebelumnya juga mengizinkan Fauzan memberikan pendapatnya hingga setengah jam dan membuatnya terkantuk-kantuk, kini Siti tidak merasakan kantuk lagi untuk itu Ia meminta diizinkan untuk berbicara lagi selama 5 menit.

Melanjutkan pendalamannya, Siti menanyakan bagaimana pengalaman mitra di lapangan ketika melaksanakan pendampingan apakah ada petugas hukum yang memiliki perspektif yang sama dengan kita bahwa korban itu perlu dilindungi atau malah sebaliknya. Bagaimana mitra menghadapi petugas hukum yang harusnya melindungi tetapi tidak melindungi. Siti meminta mitra mengkaji kembali atau mungkin menambahkan masukan kepada  panja agar saling melengkapi kebutuhan dari masyarakat. Mengenai pengakuan FPL  yang menyampaikan bahwa FPL sudah menemui FPD (Fraksi Partai Demokrat) dan meminta permakluman untuk menyampaikan masukan/saran kembali mengingat mungkin perkembangan situasi di masyarakat yang perlu dimaksimalkan untuk RUU ini karena kebetulan dirinya tidak hadir pada saat itu.  Siti meminta mitra memikirkan mengenai LGBT tadi apakah mau dimasukan ke RUU ini atau tidak namun Ia menegaskan harapannya UU di negara ini tidak tumpang tindih, jika memang ada UU khusus menangani LGBT berarti apa yang harus kita lakukan dengan UU ini,

Ia menegaskan masalah LGBT harus dibahas, diatur, dan ditangani jangan sampai merajalela dan memang dari sisi manapun tidak ada yang sesuai dengan perilaku tersebut mungkin karena Indoensia mempunyai adat-adat ketimuran dan memiliki konsep-konsep, norma-norma yang berbeda dari luar Indonesia, sehingga Siti mengaku senang sekali saat mengangkat masalah hal-hal yang tidak keras tadi dimasukan ke dalam sini. Meskipun perempuan yang hadir hanya 2 orang namun tampaknya yang laki-laki memiliki semangat menangani masalah ini seraya mengucapkan syukur pada Allah karena banyak dukungan, Ia uga meminta mitra bersikap tenang karena yang menjadi korban dalam hal ini bukan hanya perempuan saja.

Mengingatkan ketua panja, Siti mengusulkan agar forum mengizinkan korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual secara langsung untuk berbicara guna melengkapi data panja. [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)

3 Februari 2016 - Siti Mufattahah menilai Bareskrim kurang memiliki semangat dalam mendukung RUU Minol, padahal menurutnya Panitia Khusus (Pansus) RUU Minol memerlukan masukan yang komprehensif agar RUU ini dapat digunakan untuk membatasi tindak kriminal yang disebabkan karena minuman beralkohol.  [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

30 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 DPR-RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Siti Mufattahah fokus pada pendistribusian kartu BPJS Kesehatan ke daerah-daerah. Menurutnya, masih ditemui pengendapan kartu yang seharusnya sudah sampai ke tangan rakyat. Siti menyayangkan anggaran yang mengalir untuk BPJS Kesehatan, tetapi sampai saat ini masih ditemukan masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas sesuai kegunaan kartu BPJS Kesehatan. Terkait sosialisasi lewat media, Siti Mufattahah menyarankan agar melakukan musyawarah desa yang diperantarai oleh kepala desa setempat sehingga target seluruh keluarga Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan, dapat tercapai. [sumber]

Isu Status Kepegawaian Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT)

16 Maret 2016 - Siti mengatakan kalau Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sudah layak diangkat menjadi CPNS karena mereka sudah lama mengabdikan diri & wajar untuk diperjuangkan. Dirinya berharap agar Bidan PTT tetap konsisten dalam perjuangannya. Siti mengatakan, Komisi 9 akan mendorong anggarannya dan pengangkatannya mungkin akan bertahap. Ia melanjutkan, di tangan Ibu, masyarakat kami titipkan.  [sumber

FPT Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan atas nama Poempida Hidayatulloh

26 Januari 2016 - Rapat Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan a.n. Poempida Hidayatulloh yang digelar Komisi 9 DPR-RI, Mufattahah memberi saran dan berharap Pak Poempida presentasikan kelebihannya bahwa Poempida layak menjadi Dewas. [sumber]

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Pada 19 November 2015 - Siti Mufattahah menyampaikan surat dari buruh untuk Presiden yang menyatakan bahwa PP 78bertentangan dengan UU 13 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Menurut Siti Mufattahah,sebenarnya buruh paham akan hak-haknya, dan bukannya tidak mengerti apa-apa. Siti Mufattahah setuju untuk menunda PP 78 dan melakukan kajian dengan Komisi 9 terlebih dahulu karena PP 78 tidak berpihak kepada buruh dan harus dicarikan formulasi yang adil dan baik.

Siti Mufattahah juga menyatakan bahwa ada beberapa PP yang belum dikeluarkan, seperti fasilitas kerja dan pengembangan koperasi, terutama keselamatan kerja. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kemenakertrans.

Siti Mufattahah mengusulkan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas PP 78 karena Menakertrans telah melewatkan satu langkah penting, yaitu uji publik.  [sumber]

Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pada 28 Mei 2015 - Siti Mufattahah menanyakan strategi apa yang akan dilakukan dalam pengawasan penjualan makanan saat menjelang puasa dan meminta publikasi dari temuan BPOM RI agar para konstituen tahu, juga perlu program pengawasan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Siti pun mendukung penuh dilahirkannya Undang-Undang untuk BPOM RI.  [sumber]

Tuntutan Penghapusan Sistem Outsourcing di BUMN

Pada 20 Mei 2015 - Siti terkejut ternyata hasil rekomendasi Komisi 9 tidak dijalankan sama sekali oleh Pemerintah. Siti dorong Komisi 9 untuk mendesak Menteri BUMN hadir dalam Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) nanti. Siti harap Ibu Rini Soemarno (Menteri BUMN) bisa bersikap kooperatif. Siti juga mengatakan harus adanya kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan harus juga ada terobosan baru agar masalah outsourcing bisa dibawa ke Pimpinan DPR. Memang cukup sulit untuk mengadakan Rakergab karena kesibukan dari mitra kerja.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Program BKKBN

Pada 15 April 2015 - Siti memberikan pendapat bahwa program BKKBN pusat secara keseluruhan sangat bagus, tetapi bila implementasi tidak sesuai maka program tersebut tidak akan sukses. Kenaikan peningkatan penduduk masih begitu tinggi, Siti merasa BKKBN Pusat harus lebih kerja keras lagi sudah mempersiapkan untuk program KIE, dan semoga BKKBN Pusat mendukungnya, mohon jangan ditunda.  [sumber]

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Pada 27 Maret 2015 - Siti Mufattahah menilai kinerja BPJS Kesehatan buruk. Minat untuk ikut BPJS kecil karena minimnya sosialisasi terutama di daerah, proses registrasi yang sulit, pelayanan yang kurang maksimal dan diskriminasi terhadap pengguna BPJS di banyak rumah sakit. Siti minta klarifikasi ke DJSN kenapa terjadi defisit pada BPJS Kesehatan karena banyak Rumah Sakit yang tidak dibayarkan tagihannya sehingga terpaksa menolak pasien. Sehubungan dengan PBI, Siti Mufattahah minta klarifikasi dari DJSN apakah mereka sudah terima data BPJS untuk peserta PBI.  [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 - Siti apresiasi apa yang sudah dilakukan BPOM. Namun demikian Siti BPOM masih perlu memperbaiki Sumber Daya Manusia-nya khususnya untuk pengawasan makanan, termasuk obat tradisional dan jamu; memperbaiki metode pelaksanaan pengawasan di tingkat pasar; dan memperbaiki sosialisasi ke akar rumput. Siti minta perhatian khusus BPOM untuk mengawasi penjualan minuman keras (miras) oplosan yang sekarang lagi marak dimana-mana. Siti mengusulkan BPOM untuk segera mengajukan UU ke DPR karena Siti berharap BPOM bisa menjadi birokrasi yang cepat memberikan izin untuk obat yang siap dipasarkan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bangkalan
Tanggal Lahir
02/04/1976
Alamat Rumah
Perum Permata Mediterania Komplek DPR-RI No. A7, RT 001/RW 009. Ulujami. Pesanggrahan. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Barat XI
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan