Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Jawa Barat IV
Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sukabumi
Tanggal Lahir
12/12/1973
Alamat Rumah
Graha Taman HC 6/11. Bintaro Jaya Sektor 9, RT.004/RW.001, Kel. Pondok Pucung. Pondok Aren. Tangerang Selatan. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Barat IV
Komisi
X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Sikap Terhadap RUU

Pandangan Fraksi terhadap RUU Perubahan Ketiga atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI menjadi Usul DPR-RI dan lainnya - Paripurna DPR RI Rapat Pendapat Fraksi-Fraksi

Desy Ratnasari mengatakan mengenai semua fokus untuk penanganan dan antisipasi covid-19 dirinya berharap menekankan kepada seluruh warga, petugas kesehatan dan pihak yang akan memperhatikan bantuan kepada warga yang sakit non-covid-19 tersebut jangan di abaikan karena mereka membutuhkan seperti ibu hamil, anak imunisasi maupun yang lain, sebab saat ini masyarakat takut datang ke RS karena ada covid-19 jangan sampai pas mereka datang ke RS mendapatkan covid-19. Desy menambahkan mengenai semua komisi mengrealokasikan APBN untuk ada pertimbangan khusus untuk menangani realokasi anggaran dalam konteks Covid-19 untuk ada perwakilan setiap komisi dan antar komisi bisa menjadi tim pengawasan ini.


Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja – Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Perekonomian RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Ketenagakerjaan RI.

Desy menuturkan bahwa Fraksi PAN butuh waktu untuk mempelajari draf RUU Ciptaker sehingga DIM yang nantinya dikirimkan,
berkualitas dan masyarakat tidak kecewa apabila RUU ini disahkan menjadi UU. Pada intinya, Desy mendukung untuk pembahasan RUU Ciptaker demi memudahkan hal strategis dan meningkatkan perekonomian.


Tanggapan

Pendalaman Program Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial (Kemensos)

Desy Ratnasari mengatakan lapangan pekerjaan menjadi solusi terbaik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Secara struktural, agak sulit bagi Anggota Komisi 8 untuk membaca alur program Kemensos. Ia yakin seluruh Anggota DPR senang dengan paparan yang mendetail. Ia mengatakan antara kesimpulan raker dengan Mensos dan dengan hari ini yang dipaparkan berbeda. Ia menyampaikan kepada Linjamsos bahwa kesulitan dalam menghadapi kecemburuan sosial itu harus ditanggapi agar masyarakat tahu. Ia menanyakan kategori penerima bansos. Ia menghimbau agar jangan sampai terjadi friksi akibat masalah bansos yang tidak tepat sasaran. Ia juga mengatakan jangan sampai ada selisih angka agar Anggota DPR tidak disalahkan.


Pembahasan Sertifikasi dan Inpassing – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis)

Menurut Desy Ratnasari, data KIP itu masih tumpang tindih. Menurutnya, validasi itu sangat penting. Desy meminta data itu benar-benar menjadi dasar mengeluarkan anggaran. Data itu harus benar tepat sasaran. Jika data format adalah usulan madrasah, Desy bertanya kenapa data itu tidak diusulkan kepada komisi 8. Bagaimana mungkin hal ini disetujui apabila tidak ada data yang jelas, Desy bertanya apakah ada datanya berapa persen yang didapatkan di pemerintahan Jokowi dan sebelumnya.


Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Agama RI

Desy menanyakan kesesuaian target rasio penyuluh dengan perkembangan penduduk Konghucu di Indonesia, karena ia belum pernah mendengar pendidikan Konghucu. Terkait produk halal, Desy tidak melihat adanya objek pengawasan yang dilakukan oleh Kemenag RI. Desy menanyakan proses dan sistem penggantian pada pembatalan haji reguler yang diakibatkan meninggal dunia atau sakit. Ia juga menanyakan DPR mendapatkan submit hasil penelitian Balitbang Kemenag RI atau tidak. Terkait film animasi folklore keagamaan, Desy menanyakan rincian anggaran yang mencapai Rp2 Miliar. Terakhir, Desy meminta agar diberikan penjelasan yang lebih detail mengenai tujuan penggunaan anggaran tambahan dan mengenai output riset di Kemenag RI.


Rencana Kerja Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ta. 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Desy menyampaikan perlu adanya gelar budaya untuk pemulihan korban bencana secara psikologis, namun gelar budaya jangan terkesan sebagai suatu pesta. Menurut Desy, gelar budaya dibuat dengan tujuan traumatic healing and psychologist intervention.


RKA 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Desy mengatakan bahwa lembaga yang tidak vertikal akan memberikan kendala dalam koordinasi, terutama di daerah. Desy juga mengingatkan untuk jangan sampai penanggulangan bencana ini karena strukturnya yang kurang baik sehingga masyarakat jadi dirugikan.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Desy mengatakan anggaran Kementerian PPPA sebesar Rp500 miliar tidak akan meningkat jika industri perumahan belum ada peningkatan signifikan. Desi berpendapat jika Kementerian ingin core-nya menjadi masif maka program harus bertambah.


Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan Isu-isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos)

Desy R membahas mengenai penyandang disabilitas berat yang orangtuanya meninggal. Ia menanyakan strategi Kemensos yang akan segera mengakselerasi untuk pengentasan kemiskinan. Ia juga membahas mengenai hal yang disampaikan Mensos bahwa Kemensos akan menjadi salah satu panitia Asian Para Games dan akan memfasilitasi penyandang disabilitas. Ia berharap tidak hanya memfasilitasi tapi juga membinanya. Ia menyampaikan bahwa ia tergelitik dengan BDT. Ia mengatakan BDT dilakukan dengan dinas-dinas untuk mendata karena berdasarkan pengalamannya tidak banyak yang tahu program Kemensos. Ia menanyakan cara Kemensos mengantisipasi jika terjadi friksi di lapangan.


Evaluasi Pelaksanaan APBN t.a. 2017 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Desy mengatakan semoga dengan adanya IR (industri rumahan) bisa sustainable khususnya dalam konteks keluarga. Desy mengatakan, bila IR dapat diajukan kepada Bappenas dapat meminimalkan jumlah pekerja perempuan di luar negeri. Mengenai sekolah perempuan, Desy sangat mengapresiasi dan menanyakan perkembangannya hingga saat ini. Desy mengatakan, ada ungkapan bahwa kegiatan pendidikan nonformal, semua masih dalam tataran pengetahuan, sementara pemberdayaan tatarannya sudah learning dan peningkatan keterampilan perempuan sehingga bisa berdaya lalu Desy menanyakan, seberapa kuat perempuan berdaya untuk mengelola alamnya sementara kapitalisme di Indonesia semakin bertambah. Desy meminta agar pemaparan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bisa lebih detail agar penambahan anggaran bisa lebih efektif. Untuk hibah MOLIN dan TORLIN, Desy mengatakan perlu mengetahui evaluasi, pelaksanaan, dan pemanfaatannya. Terkait peraturan penetapan perlindungan anak dan perempuan dan pemerintah yang telah mengeluarkan tentang pengasuhan anak yang mulanya berbasis panti menjadi berbasis keluarga, Desy menanyakan perkembangan pelaksanaannya sehingga implementasinya di masyarakat. Mengenai forum anak nasional, Desy mengatakan ini sangat bagus untuk menjadikan anak sebagai pelapor dan pelopor dan Desy meminta agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bisa memberikan solusi terhadap forum anak nasional agar mereka bisa berdaya.


Pembahasan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/LKKP TA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri PPPA dan kepala BNPB

Desy mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi jajaran kementerian dengan beragam upaya untuk penyerapan anggaran. Untuk Kemenag, Desy menginginkan tunggakan tunjangan guru itu bisa dipenuhi. Untuk BNPB, Desy berharap semoga apa yang sedang diselesaikan bisa segera diselesaikan dan kembali WTP, selanjutnya untuk KPPA, tentang laporan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua, anggaran sekitar Rp 2 Miliar namun capaiannya 0, maka Desy bertanya apa yang sudah dikerjakan.


Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Desy meminta adanya perhatian dan mencegah tumpang tindih dalam urusan verifikasi dan validasi maupun pihak yang berwenang kelola data. Desy menanyakan regulasi yang tidak mengizinkan BPS mengelola data kemiskinan. Selanjutnya, ia menanyakan Pusdatin soal koordinasi dara dari Kemenag serta dirinya menyatakan Komisi 8 DPR RI perlu mengetahui data penerima beasiswa bidikmisi. Ia juga menanyakan soal penentuan warga miskin apabila ada perubahan.


Dana EMIS dan SIMPATIKA — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perhimpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Indonesia

Desy menanyakan kendala yang dirasakan oleh para guru. Menurut Desy, ketika semua melek terhadap data, maka semua bisa mendorong kementerian ketika pembahasan anggaran. Desy juga mengatakan ketika para guru menuntut hak, maka para guru juga wajib meningkatkan kewajiban meningkatkan diri.


Akurasi Data Kemiskinan, Permasalahan dan Perbaikan — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Eksekutif Smeru Institute dan Innovator 4.0 Indonesia

Desy menanyakan apa yang harus dilakukan Kementrian agar dapat melakukan update data secara otomatis, sehingga nantinya bentuknya bukan seperti sebuah proyek yang harus membutuhkan anggaran baru dan Desy mempertegas perkataan Daniel yang mengatakan bahwa saat ini belum memungkinkan untuk udpate data secara otomatis, dan bertanya apa yang harus dilakukan Kementerian untuk melakukan hal ini menjadi mungkin sehingga verifikasi ini tidak jadi proyek yang nantinya menjadi alokasi anggaran yang harus DPR setujui dan menanyakan apa yang harus dilakukan Kemensos yang sudah memanfaatkan anggaran APBN yang sudah di setujui sehingga pemanfaatan data ini dapat lebih luas, jadi dari sisi IT sinergitasnya seperti apa.


Penyusunan dan Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat Baleg Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 - Rapat Internal Badan Legislasi DPR-RI

Desy melihat dalam agenda yang sudah disusun bahwa terkait dengan jadwal Harmonisasi RUU Profesi Psikologi itu bertabrakan dengan jadwal dirinya untuk Sosialisasi 4 Pilar, maka Desy meminta untuk dapat diatur ulang jadwalnya terkait jadwal Harmonisasi RUU Profesi Psikologi tersebut.


Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Desy setuju jika rapat ditangguhkan sampai anggaran menjadi 500 M. Ia juga menyetujui untuk menghentikan Rapat Kerja (Raker) jika memang tidak bisa 500 M dan minimal bisa sama dengan tahun 2019.


Pagu dan Persetujuan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Desy mengatakan penguatan kelembagaan pada saat ini tidak satu linear PBDB di daerah sehingga kesulitan dalam koordinasi. Desy menyarankan, sangat penting penguatan kelembagaan satu vertikal agar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan memberikan kuasa untuk menanggulangi bencana, jangan memberikan anggaran terbesar dalam penanggulangan bencana alam di Kementerian Sosial karena akan menjadikan tumpang tindih. Desy mengatakan, komplain yang Desy pernah minta penjelasan saat raker hingga saat ini belum ada. Desy mengusulkan dalam pemilihan pakar supaya tidak mengambil pakar yang hasil titipan tetapi pakar yang benar-benar dibutuhkan.


Pagu Anggaran 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Desy mengharapkan pengelolaan dana pendidikan tingkat universitas semakin transparan sehingga dapat diketahui alokasi dananya. Untuk Kementerian Sosial RI terkait dengan peningkatan anggaran bansos dan PKH, pada 2020 harus ada evaluasi. Untuk pemutakhiran data kesejahteraan sosial, Desy mengatakan perlu adanya program dan daya yang diprioritaskan. Begitupula dengan data PBI BPJS, Desy meminta ada audit kembali.


Program Kerja Kemenparekraf Periode 2019-2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Terkait dengan aksi nyata dalam urusan menciptakan ekosistem, Desy berpendapat bahwa harus pula berbicara dampak terhadap lingkungan hidup, khususnya bagi pengembangan wisata alam, dan Desy melihat dari pemaparan program Menparekraf, belum melihat terkait dampak tersebut. Desy menyampaikan bahwa biasanya dalam pengembangan produk-produk pariwisata itu akan selalu berbenturan dengan konservasi atau pelestarian alam, maka Desy menanyakan bagaimana solusinya. Desy mengapresiasi rencana aksi nyata untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Desy memberi catatan terkait dengan aksi nyata dalam urusan menciptakan ekosistem, kita juga harus bicara dengan dampak lingkungan hidup dan sosial, dan dampak sosial ini, Desy belum melihat sebagai bagian dari ekosistem. Desy ingin dampak SDM yang kita tidak bisa lihat atau tampilan ekosistem ini juga harus dipastikan. Desy menyampaikan bahwa ia suka merasa sedih yang pariwisata 7 terbaik tetapi yang terlihat warung-warungnya saja, kenapa tidak bisa melihat seperti di luar negeri. Desy juga menyampaikan bahwa biasanya pengembangan produk-produk pariwisata itu akan selalu berbenturan dengan konservasi lalu biasanya Bekraf yang selalu kasus itu urusan pemasaran.


Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - Raker Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Desy berharap penyusunan RUU Prioritas ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dijadikan payung hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Desy menyampaikan bahwa Fraksi PAN menerima daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, baik draft A maupun draft B, tentunya dengan perubahan yang terbaik.


Usulan RUU tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PRT) masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)

Desy mengatakan F-PAN mendukung RUU Perlindungan PRT dijadikan Prolegnas Prioritas, ketika UU ini disahkan akan terdapat perubahan-perubahan relasi antar pihak dan harus dipikirkan secara bersama. Desy bertanya apakah semua rumah tangga yang memberi kerja mau diberikan asosiasi, harus dipikirkan dan diantisipasi juga. Desy menyampaikan bahwa RUU PRT juga menekankan pada pelatihan dan pendidikan PRT pada BLK dan peran Pemda harus di dalami juga. Desy mengusulkan JALA PRT untuk menarasikan perlindungan PRT kepada publik melalui televisi atau masuk Indonesia Lawyers Club.


Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar

Desy Ratnasari menyatakan bahwa pada saat duduk kembali jangan berada di tempat rektorat karena takut adanya penguasa, bisa di luar saja. Tutup faktor ketersinggungan di masa lalu. Kemudian, lakukan diskusi di tempat yang netral. Sehingga relasi kuasa menjadi netral. Kemudian, aturan di manapun kita berada itu yang harus ditaati. Ia ingin ketahui adalah kemunculan IPK 3.00 apakah sudah merupakan cerminan kecerdasan intelektual atau berdasarkan rata-rata nilai di universitas tersebut.

Jika aturan tersebut tidak sesuai dengan fenomena rata-rata nilai mahasiswa, maka terjadilah seperti ini. Tidak semua mahasiswa ber-IPK 3.00 ingin terjun di organisasi. Kemudian, apakah punishment ini berjenjang atau karena mereka melakukan sesuatu yang memalukan sehingga langsung di-drop out. Selanjutnya yang lucu adalah satu mahasiswa yang tidak ikut aksi namun meminta drop out karena solidaritas mengapa bisa diloloskan untuk di-drop out. Selain itu, coba ajak diskusi orangtua juga. Rektorat, mahasiswa, dan orangtua duduk bersama.


Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Desy menyatakan apresiasi atas kerjasama dengan semua Deputi dan Menparekraf dalam mengantisipasi virus corona. Fraksi PAN memberikan dukungan dalam peningkatan anggaran untuk di tahun 2021, wajib diikuti untuk terciptanya program yang aktif dan lahirnya inovasi dengan adanya kajian. Desy mengatakan bahwa film, music dan seni pertunjukan bisa menjadi media promosi wisata media yang akan menghasilkan perekonomian untuk pekerja seni didalamnya, sehingga kerjasama dengan Deputi bisa memberikan nilai ekonomi.


Strategi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024 - Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Desy mengatakan ingin melihat ranah kognitif dan moral dapat diaplikasikan dalam pendidikan Indonesia, tentunya dalam suatu lompatan dengan trial error.


Prolegnas Tahun 2019-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 (tentang Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ronald Rofiandri (Pusat Studi Hukum dan Konstitusi) dan Feri Amsari (Pusat Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas)

Menurut Desy Ratnasari, keputusan yang dihasilkan harus berdasarkan data riil di lapangan bukan hanya berdasarkan kajian literatur saja, oleh karenanya Desy mempertanyakan apakah kedua narasumber sudah pernah membuat kajian terkait Omnibus Law atau belum, dan ketika Omnibus Law disahkan, dampaknya akan seperti apa.


Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara

Desy bertanya berapa semester usulan magang yang paling tepat menurut Pimpinan PTS.


Penjelasan Struktur Kemenparekraf, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran - Rapat Kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Desy mengatakan bahwa Menparekraf pernah menyatakan Indonesia travel advisory yang tidak maksimal. Rantai birokrasi yang panjang KBRI itu menjadi terkendala karena Desy yakin mereka tidak memiliki dana. Menurut Desy, hal-hal seperti ini perlu diatasi. Desy juga menanyakan Irisan yang menjadi kerjasama dengan Kemendikbud dimana, jangan sampai tumpang tindih di 2 kementerian. Untuk aokasi DAK 2019 dan realisasinya dengan selisih 118 M, Desy juga memohon penjelasan kemana selisihnya.


Usulan Tambahan Anggaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019 M / 1440 H - Raker Komisi 8 dengan Menag dan Kepala BPKH

Dessy mengapresiasi kinerja Menag dan Kepala BPKH terkait perwujudan penambahan kuota dari Pemerintah Saudi. Namun, ia mengkritisi bahwa jangan sampai terjadi pengurangan atau penyusunan biaya manasik haji yang dapat menurunkan kualitas manasik haji yang ada.


Pembahasan RKA K/L 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Raker Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Desy menolak keras usulan tambahan anggaran yang diusulkan oleh KemenPPPA karena dinilai terlalu kecil. Desy juga tidak akan menyetujui anggaran yang diusulkan oleh KemenPPPA sebelum mendapat penjelasan dari Kementerian Keuangan dan Kepala Bappennas terkait penurunan anggaran yang dilakukan. Desy juga beranggapan bahwa usulan anggaran tersebut tidak akan cukup untuk melakukan program-program pemberdayaan perempuan dan anak . Desy meghimbau bahwa seharusnya KemenPPPA tidak hanya dapat menjalankan fungsi koordinasi saja, tetapi juga melaksanakan fungsi teknis, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Dalam rapat, Desy juga menanyakan langkah apa yang akan dilakukan Menteri PPPA untuk mengantisipasi ruang gerak KemenPPPA yang terbatas.


Evaluasi Penanggulangan Bencana Tahun 2018 - RDP Komisi 8 dengan BNPB

Desy menyebutkan sistem peringatan dini 3-5 tahun ke depan akan ada multi hazard early warning system senilai Rp7,7 Triliun di 34 lokasi. Desy menanyakan Early warning system apa yang dipilih, dan dengan alokasi 34 lokasi early warning system, apa yang akan dipilih mengingat Indonesia beragam kebencanaannya. Serta penyusunan peta bencana wilayah sudah ada di daerah mana dan 2019 ini daerah mana yang akan dipetakan. Wilayah mana yang menanggapi peta wilayah bencana. BPBD di Yogyakarta mengatakan sudah memiliki peta bencana tetapi tidak punya action plan di Deputi Rehab & Rekon ada pendampingan ekonomi di pasca bencana. Desy menyebutkan juga belum mendeskripsikan pendampingan sosial bagaimana programnya. Ketika ada bencana sehingga bisa mengakses program tersebut. Program pendampingan ekonomi itu apakah kasih modal atau pendampingan entrepreneur. Desy juga berpendapat banyak early warning system yang rusak. Bagaimana maintain yang dikelola BNPB jika maintain diserahkan ke pemda dan mereka tidak peduli bagaimana. Desy tidak melihat anggaran maintains. Lalu kemudian saat Desy kunjungan kerja ada anak salah simulasi bencana seharusnya sumuliasi gempa tetapi jadi kebakaran. Bagaimana kepala BNPB bisa antisipasi drilling tidak menggunakan uang, sudah ada car free day, kerja bakti semua itu simulasi yang tidak perlu uang. Lalu ia menanyakan kembali mulai januari hingga maret 2019 apakah sudah membangun pariwisata mitigasi kebencanaan di Kawasan Ekonomi Khusus. Standar Pelayanan Minimal dianggap semua harus mempunyai tetapi tidak adanya political will. Contoh di daerahnya sudah ada bangunan lantai 2 tetapi Damkarnya tidak sampai. Desy benar – benar menunggu jawaban dari kepala BNPB dan apabila tidak disampaikan, Desy mengatakan bahwa akan menunggu terus. Jika perlu sampaikan ke email.


Latar Belakang

Desy Ratnasari terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional mewakili Dapil Jawa Barat IV (Sukabumi) setelah memperoleh 86,450 suara. Desy lebih dikenal sebagai seorang aktris film nasional, pemain sinetron, model, penyanyi, bintang iklan, dan juga pembawa acara kelahiran Sukabumi. Sejak tahun 1990-an Desy terus berkarir di dunia hiburan hingga tahun 2012 dimana Desy menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.

Di masa bakti 2014-2019 Desy bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Pendidikan

SMAN 3, Sukabumi (1989 - 1992

S1 Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta (2002)

S2, Psikologi Terapan, Universitas Indonesia, Jakarta (2005)

S2, Magister Profesi Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta (2010)

Perjalanan Politik

Desy Ratnasari pertama kali terlibat di dunia politik pada sekitar tahun 2013 ketika bergabung menjadi kader PAN. Pada Pileg 2014 Desy lalu mendaftar sebagai calon legislatif dari tempat asalnya yaitu Dapil Jawa Barat IV (Sukabumi). Desy berhasil terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 lolos ke Senayan.

Karir politiknya di PAN cukup menjanjikan karena sejak Februari 2015, nama Desy Ratnasari muncul sebagai kandidat Calon Bupati Sukabumi yang akan diajukan PAN, namun PAN masih melakukan survey terhadap kandidat-kandidatnya (sumber)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penyandang Disabilitas

16 Maret 2016 - Desy menunjukkan bahwa fakta di lapangan, penyandang disabilitas masih hidup miskin dan tersisih. Menurut Desy, upaya pelaksanaan hak disabilitas harus berkelanjutan dari tingkat pusat ke tingkat daerah sehingga penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan disetarakan hingga hidup layak. Desy merasa perlu ada koordinasi pihak terkait dalam implementasi RUU Disabilitas melalui produk di bawahnya. Dengan mengucap bismillah, Desy menyampaikan bahwa Fraksi PAN menyetujui RUU Disabilitas. [sumber]

RUU Penjaminan

14 Desember 2015 - Desy berpandangan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara berekonomi maju di masa yang akan datang. Dengan nilai penjaminan usaha produktif dan non-produktif yang masing-masing mencapai Rp.39,79 Triliun dan Rp.57,39 Triliun, menurutnya negara harus mendukung UMKMK dalam bidang permodalan. Desy mewakili Fraksi PAN menyetujui RUU Penjaminan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

11 September 2017 - Dalam rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Desy mengatakan bahwa drinya tidak bisa menympaikan setuju atau tidak setuju karena belum membaca DIM, kemudian menyarankan ada baiknya kita pahami terlebih dahulu, Desi juga menanyakan mengapa hanya 1 menteri yang datang karena dalam pandangannya RUU dari PKS ini sangat penting. Kemudian Ia menduga apakah mungkin karena tupoksinya MenPPPA makanya hanya 1 menteri yang hadir. Seharusnya jika ini urgensi kita bersama, maka menurut Desy ini harus menjadi prioritas kita bersama. [sumber]

RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU CSR/TJSP/TJSL)

11 Oktober 2016 - Desy mempertanyakan ada atau tidaknya analisis terkait kesenjangan regulasi dan implementasi. Desy melihat bahwa Coorporate Social Responsibility (CSR) tidak secara optimal dilakukan perusahaan yang ada di Indonesia, Jika ada kesadaran sosial dari perusahaan mungkin UU ini tidak akan lahir. Usulan RUU TJSP sebagai sebuah integrasi untuk berdayakan masyarakat. [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

13 April 2015 - Menurut Desy ketika RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB) sah, berarti Negara hadir untuk masyarakat dan tidak perlu lagi ada ormas-ormas sweeping yang meresahkan masyarakat. [sumber]

RUU Kekarantinaan Kesehatan

2 Maret 2016 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli membahas jadwal. Desy berpendapat ada baiknya kita berpikir dua kali sebelum memutuskan dan menyampaikan dengan santun karena RUU ini sudah ada surat presidennya. Dessy mengatakan, lebih baik bila pembahasannya RUU yang lebih komprehensif membahas semuanya, jangan sampai banyak panja, tapi anggotanya tarik-tarikan.[sumber]

Tanggapan

Pekerja Sosial

29 Januari 2018 - Desy menceritakan bahwa sebetulnya sejak kemarin ia melakukan kunjungan kerja dengan pekerja sosial atau non pekerja sosial. Desy menanyakan bagaimana pemerintah bisa menghargai kinerja mereka (pekerja sosial) dan tidak dengan merendahkan pekerja sosial karena negara banyak melibatkan relawan, penyuluh, dan yang lainnya. Desy kembali menekankan bahwa dalam praktiknya pekerja sosial diurus oleh Kementerian namun yang banyak mendaftar justru tenaga sosial bahkan pekerja sosial. Selagi kunjungan kerja ke luar negeri atau ke daerah itu Desy mendengar pekerja sosial kebanyakan direkrut oleh NGO (non government organization-organisasi non pemerintah) yang memang membuktikan mereka dan terkadang kualitasnya bisa lebih bagus. [sumber]

RKA-K/L 2017 Kementerian Agama

27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Desy melaporkan bahwa banyak sekali laporan dari daerah pemilihan Desy mengenai proposal yang sering sekali mengalami lempar-lemparan. Desy sangat berharap penjelasan yang lebih jelas terutama bantuan untuk masjid. Anggota Fraksi PAN ini menanyakan bagaimana sistematika bantuan masjid dan musala kepada daerah dan apakah desa sadar kerukunan adalah program desa tanggap bencana atau desa seperti dari kementerian yang lainnya. Desy meminta penjelasan desa sadar kerukunan dan kampanye media publik. Desy mengatakan bahwa hal seperti ini sebaiknya diberitahukan ke anggota DPR agar bisa dilakukan evaluasi dan monitoring. Desy Ratnasari menduga ada poin tentang image building Bimas Islam. Ia melanjutkan dengan pertanyaan Apa yang ingin di-building. Desy menyarankan bahwa mengenai hal ini hanya perlu action. Desy mengaku bahwa ia belum melihat kapan dan di mananya terkait pemberdayaan ekonomi umat di daerah 3 T Desy menambahkan apabila sistemnya meraba-raba terhadap bantuan daerah 3 T ditakutkan tidak efisien. Desy menyampaikan bahwa kriteria harus jelas, jangan sampai ada miswewenang yang nantinya akan membuat anggaran ini tidak terserap. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

20 Juni 2016 - Desy menanyakan tentang pengembangan sarana dan prasarana usaha dan tentang Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Desy juga berpendapat bahwa indikator target rehabilitasi Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos) di tahun 2017 banyak yang kualitatif; padahal yang seharusnya adalah kuantitatif. [sumber]

Sumber Daya Perguruan Tinggi di Indonesia

21 Januari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Dessy menanyakan soal pemetaan dampak surat Dikti terhadap PTAIN di Pendis. Desy ingin mengetahui lebih lanjut tujuan dampak pemetaan tersebut dari surat edaran Perguruan Tinggi, serta jalan keluar dan antsipasi untuk mengatasi masalah Perguruan Tinggi Islam. [sumber]

Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak

30 September 2015 - Desy mempertanyakan tentang bagaimana program kesetaraan gender, capaian kinerja kota layak anak, perbedaan kabupaten/kota layak anak dengan yang tidak, serta sejauh mana peran P2TP2A dalam ikut campur dengan polisi maupun MA terkait hak asuh seorang anak. [sumber]

Panja Perlindungan Anak

21 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini-Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS), dan Dir. Pendidikan Agama Islam (PAI), Desy bertanya tentang kurikulum non-kurikuler, apakah ada gap yang terdapat antara kurikulum dengan pelaksanaannya di lapangan, lalu apa yang bisa dilakukan terkait hal tersebut. Mengenai penumbuhan potensi unik dari setiap siswa, dengan murid yang sedikit di sekolah swasta dan pengampunya hanyalah beberapa guru saja, Desy bertanya bagaimanakah antisipasinya mengingat di sekolah negeri semuanya dilakukan penyeragaman. Dan Desy juga bertanya untuk keluarga pendidik, strategi pelaksanaannya seperti apa. Desy menyatakan bahwa pendidikan tentang kejujuran dan kedisplinan harus diutamakan karena jauh lebih penting. Desy juga sempat melakukan interupsi pada saat Dikdasmen sedang menyampaikan tanggapannya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari anggota komisi 8, Desy bertanya sejauh manakah kapabilitas guru untuk menjelaskan makna dari game yang dikatakan oleh Dikdasmen Hamid Muhammad akan menjadi cara penyampaian materi mengenai korupsi dan lalu lintas. [sumber]

Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Agama

26 Mei 2015 - Desy menyampaikan pesan titipan dari Pimpinan untuk Kementerian Agama, "apakah soal kantor Kanwil Sultra sudah dijawab?" [sumber]

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 - Desy minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) apa kendala yang dialami PKH di lapangan. Sehubungan dengan penyebaran PKH, Desy minta data ke Dirjen Linjamsos agar bisa tahu di fase mana terjadi ‘perubahan mindset’ dari peserta PKH. Menurut Desy dengan data, Komisi 8 bisa evaluasi efektivitas dari PKH, dampak dari program diskusi periodik keluarga dan program penyandang disabilitas. Desy minta data-data peserta yang sedang dalam fase resertifikasi dan sedang ikut PKH sebelum masa reses. [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 8 April 2015 - Desy banyak mempertanyakan proses kerja penanggulangan bencana. Pada Kemenkes, dirinya meminta penjelasan apakah terdapat program untuk penyakit baru dan bagaimanakah mekanisme dalam menanggulanginya. Desy pada BNPB juga mempertanyakan mengenai pencegahan bencana yang berbasis kearifan lokal dan menyinggung traumatic healing pada korban yang menurutnya selama ini belum pernah terjadi. [sumber]

Evaluasi Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana

Pada 7 April 2015 - Desy tidak ingin harus menunggu sampai ada rakyat yang kesusahan terlebih dahulu baru Kementerian Sosial, BNPB dan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi. Desy minta masukan dari Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dan BNPB mekanisme belanja alternatif yang tidak mengurangi kewenangan BNPB namun tidak bertele-tele dalam menghadapi bencana. [sumber]

Anggaran Kementerian Agama

Pada 11 Februari 2015 - Desy meminta pertanggung jawaban dari Menteri Agama terkait komitmen dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) untuk memajukan madrasah dimana ada selisih sebesar Rp.1.2 triliun antara pengajuan dan realisasi pemberian dana untuk Pendis. [sumber]

Program Kementerian Agama untuk Jamaah Haji

Pada 27 Januari 2015 Desy menanyakan status perkembangan dari inisiatif Kemenag untuk jamaah haji yang lokasi pemondokannya di Mekkah jauh tetapi ingin tawaf lebih sering. [sumber]

Masukan terhadap RUU Pekerja Sosial

28 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 8 dengan Prodi Kesos UIN, UMJ dan STKS Bandung, Desy mengatakan bahwa RUU ini memberikan perlindungan useryaitu masyarakat agar dapat melindungi pekerja sosial agar pelayanan yang diberikan lebih legitimate. Desy menjelaskan bahwa sebagai anggota dewan bisa juga antisipasi terhadal persepsi-persepsi bahwa mereka butuh dilindungi karena juga Warga Negara Indonesia dan era globalisasi setiap pekerjaan memiliki payung hukum melalui asosiasi dari regional sampai internasional. Desy menjelaskan banyaknya irisan yang membuat ada profesi lain, ada eksklusifitas, tentunya kami juga mengantisipasi pemikiran lainnya, di sisi lain bahwa di setiap profesi harus memiliki payung hukum untuk memproteksi,tentunya ini pemikiran kami. Terkait hal tidak adil bagi profesi lain, Desy yakin dunia kerja di Indonesia bisa meraih yang lain, general job dan specialist job, jadi pekerja Indonesia yang masuk duluan, jangan sampai asing. Desy menjelaskan bahwa ketika profesi pekerja sosial masuk ranah irisan, bukan capability mereverse ke pekerjaan lain, jadi UU ini dapat memberikan keberadilan, jadi job desc-nya harus disosialisasikan, dan Desy menyampaikan bahwa Komisi 8 ingin adanya RUU ini dapat menimbulkan sinergitas untuk yang lainnya, saya ingin konflik internal tidak ada, jangan sampai UU ini lahir ada konflik sebenarnya pekerja sosial atau pekerjaan sosial. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sukabumi
Tanggal Lahir
12/12/1973
Alamat Rumah
Graha Taman HC 6/11. Bintaro Jaya Sektor 9, RT.004/RW.001, Kel. Pondok Pucung. Pondok Aren. Tangerang Selatan. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Barat IV
Komisi
X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif