Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Jawa Barat IV
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sukabumi
Tanggal Lahir
12/12/1973
Alamat Rumah
Graha Taman HC 6/11. Bintaro Jaya Sektor 9, RT.004/RW.001, Kel. Pondok Pucung. Pondok Aren. Tangerang Selatan. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Barat IV
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Desy Ratnasari terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional mewakili Dapil Jawa Barat IV (Sukabumi) setelah memperoleh 56,397 suara.  Desy lebih dikenal sebagai seorang aktris film nasional, pemain sinetron, model, penyanyi, bintang iklan, dan juga pembawa acara kelahiran Sukabumi. Sejak tahun 1990-an Desy terus berkarir di dunia hiburan hingga tahun 2012 dimana Desy menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.

Di masa bakti 2014-2019 Desy bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. 

Pendidikan

SMAN 3, Sukabumi (1989 - 1992

S1 Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta (2002)

S2, Psikologi Terapan, Universitas Indonesia, Jakarta (2005)

S2, Magister Profesi Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta (2010)

Perjalanan Politik

Desy Ratnasari pertama kali terlibat di dunia politik pada sekitar tahun 2013 ketika bergabung menjadi kader PAN.  Pada Pileg 2014 Desy lalu mendaftar sebagai calon legislatif dari tempat asalnya yaitu Dapil Jawa Barat IV (Sukabumi). Desy berhasil terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 lolos ke Senayan.

Karir politiknya di PAN cukup menjanjikan karena sejak Februari 2015, nama Desy Ratnasari muncul sebagai kandidat Calon Bupati Sukabumi yang akan diajukan PAN, namun PAN masih melakukan survey terhadap kandidat-kandidatnya (sumber

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penyandang Disabilitas

16 Maret 2016 - Desy menunjukkan bahwa fakta di lapangan, penyandang disabilitas masih hidup miskin dan tersisih. Menurut Desy, upaya pelaksanaan hak disabilitas harus berkelanjutan dari tingkat pusat ke tingkat daerah sehingga penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan disetarakan hingga hidup layak. Desy merasa perlu ada koordinasi pihak terkait dalam implementasi RUU Disabilitas melalui produk di bawahnya. Dengan mengucap bismillah, Desy menyampaikan bahwa Fraksi PAN menyetujui RUU Disabilitas.  [sumber]

RUU Penjaminan

14 Desember 2015 - Desy berpandangan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara berekonomi maju di masa yang akan datang. Dengan nilai penjaminan usaha produktif dan non-produktif yang masing-masing mencapai Rp.39,79 Triliun dan Rp.57,39 Triliun, menurutnya negara harus mendukung UMKMK dalam bidang permodalan. Desy mewakili Fraksi PAN menyetujui RUU Penjaminan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

11 September 2017 - Dalam rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Desy mengatakan bahwa drinya tidak bisa menympaikan setuju atau tidak setuju karena belum membaca DIM, kemudian menyarankan ada baiknya kita pahami terlebih dahulu, Desi juga menanyakan mengapa hanya 1 menteri yang datang karena dalam pandangannya RUU dari PKS ini sangat penting. Kemudian Ia menduga apakah mungkin karena tupoksinya MenPPPA makanya hanya 1 menteri yang hadir. Seharusnya jika ini urgensi kita bersama, maka menurut Desy ini harus menjadi prioritas kita bersama. [sumber]

RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU CSR/TJSP/TJSL)

11 Oktober 2016 - Desy mempertanyakan ada atau tidaknya analisis terkait kesenjangan regulasi dan implementasi. Desy melihat bahwa Coorporate Social Responsibility (CSR) tidak secara optimal dilakukan perusahaan yang ada di Indonesia, Jika ada kesadaran sosial dari perusahaan mungkin UU ini tidak akan lahir. Usulan RUU TJSP sebagai sebuah integrasi untuk berdayakan masyarakat. [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

13 April 2015 - Menurut Desy ketika RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB) sah, berarti Negara hadir untuk masyarakat dan tidak perlu lagi ada ormas-ormas sweeping yang meresahkan masyarakat.  [sumber]

RUU Kekarantinaan Kesehatan

2 Maret 2016 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli membahas jadwal. Desy berpendapat ada baiknya kita berpikir dua kali sebelum memutuskan dan menyampaikan dengan santun karena RUU ini sudah ada surat presidennya. Dessy mengatakan, lebih baik bila pembahasannya RUU yang lebih komprehensif membahas semuanya, jangan sampai banyak panja, tapi anggotanya tarik-tarikan.[sumber]

Tanggapan

Pekerja Sosial

29 Januari 2018 - Desy menceritakan bahwa sebetulnya sejak kemarin ia melakukan kunjungan kerja dengan pekerja sosial atau non pekerja sosial. Desy menanyakan bagaimana pemerintah bisa menghargai kinerja mereka (pekerja sosial) dan tidak dengan merendahkan pekerja sosial karena negara banyak melibatkan relawan, penyuluh, dan yang lainnya. Desy kembali menekankan bahwa dalam praktiknya pekerja sosial diurus oleh Kementerian namun yang banyak mendaftar justru tenaga sosial bahkan pekerja sosial. Selagi kunjungan kerja ke luar negeri atau ke daerah itu Desy mendengar pekerja sosial kebanyakan direkrut oleh NGO (non government organization-organisasi non pemerintah) yang memang membuktikan mereka dan terkadang kualitasnya bisa lebih bagus. [sumber]

RKA-K/L 2017 Kementerian Agama 

27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam),  Desy melaporkan bahwa banyak sekali laporan dari daerah pemilihan Desy mengenai proposal yang sering sekali mengalami lempar-lemparan. Desy sangat berharap penjelasan yang lebih jelas terutama bantuan untuk masjid. Anggota Fraksi PAN ini menanyakan bagaimana sistematika bantuan masjid dan musala kepada daerah dan apakah desa sadar kerukunan adalah program desa tanggap bencana atau desa seperti dari kementerian yang lainnya. Desy meminta penjelasan desa sadar kerukunan dan kampanye media publik. Desy mengatakan bahwa hal seperti ini sebaiknya diberitahukan ke anggota DPR agar bisa dilakukan evaluasi dan monitoring. Desy Ratnasari menduga ada poin tentang image building Bimas Islam. Ia melanjutkan dengan pertanyaan Apa yang ingin di-building. Desy menyarankan bahwa mengenai hal ini hanya perlu action. Desy mengaku bahwa ia belum melihat kapan dan di mananya terkait pemberdayaan ekonomi umat di daerah 3 T Desy menambahkan apabila sistemnya meraba-raba terhadap bantuan daerah 3 T ditakutkan tidak efisien. Desy menyampaikan bahwa kriteria harus jelas, jangan sampai ada miswewenang yang nantinya akan membuat anggaran ini tidak terserap. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

20 Juni 2016 - Desy menanyakan tentang pengembangan sarana dan prasarana usaha dan tentang Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Desy juga berpendapat bahwa indikator target rehabilitasi Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos) di tahun 2017 banyak yang kualitatif; padahal yang seharusnya adalah kuantitatif.  [sumber]

Sumber Daya Perguruan Tinggi di Indonesia

21 Januari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Dessy menanyakan soal pemetaan dampak surat Dikti terhadap PTAIN di Pendis. Desy ingin mengetahui lebih lanjut tujuan dampak pemetaan tersebut dari surat edaran Perguruan Tinggi, serta jalan keluar dan antsipasi untuk mengatasi masalah Perguruan Tinggi Islam. [sumber]

Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak

30 September 2015 - Desy mempertanyakan tentang bagaimana program kesetaraan gender, capaian kinerja kota layak anak, perbedaan kabupaten/kota layak anak dengan yang tidak, serta sejauh mana peran P2TP2A dalam ikut campur dengan polisi maupun MA terkait hak asuh seorang anak.  [sumber]

Panja Perlindungan Anak

21 September 2015 -  Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad,  Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini-Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS), dan Dir. Pendidikan Agama Islam (PAI), Desy bertanya tentang kurikulum non-kurikuler, apakah ada gap yang terdapat antara kurikulum dengan pelaksanaannya di lapangan, lalu apa yang bisa dilakukan terkait hal tersebut. Mengenai penumbuhan potensi unik dari setiap siswa, dengan murid yang sedikit di sekolah swasta dan pengampunya hanyalah beberapa guru saja, Desy bertanya bagaimanakah antisipasinya mengingat di sekolah negeri semuanya dilakukan penyeragaman. Dan Desy juga bertanya untuk keluarga pendidik, strategi pelaksanaannya seperti apa. Desy menyatakan bahwa pendidikan tentang kejujuran dan kedisplinan harus diutamakan karena jauh lebih penting. Desy juga sempat melakukan interupsi pada saat Dikdasmen sedang menyampaikan tanggapannya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari anggota komisi 8, Desy bertanya sejauh manakah kapabilitas guru untuk menjelaskan makna dari game yang dikatakan oleh Dikdasmen Hamid Muhammad akan menjadi cara penyampaian materi mengenai korupsi dan lalu lintas. [sumber]

Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Agama

26 Mei 2015 - Desy menyampaikan pesan titipan dari Pimpinan untuk Kementerian Agama, "apakah soal kantor Kanwil Sultra sudah dijawab?"  [sumber]

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 - Desy minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) apa kendala yang dialami PKH di lapangan. Sehubungan dengan penyebaran PKH, Desy minta data ke Dirjen Linjamsos agar bisa tahu di fase mana terjadi ‘perubahan mindset’ dari peserta PKH. Menurut Desy dengan data, Komisi 8 bisa evaluasi efektivitas dari PKH, dampak dari program diskusi periodik keluarga dan program penyandang disabilitas. Desy minta data-data peserta yang sedang dalam fase resertifikasi dan sedang ikut PKH sebelum masa reses.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 8 April 2015 - Desy banyak mempertanyakan proses kerja penanggulangan bencana. Pada Kemenkes, dirinya meminta penjelasan apakah terdapat program untuk penyakit baru dan bagaimanakah mekanisme dalam menanggulanginya. Desy pada BNPB juga mempertanyakan mengenai pencegahan bencana yang berbasis kearifan lokal dan menyinggung traumatic healing pada korban yang menurutnya selama ini belum pernah terjadi.  [sumber

Evaluasi Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana 

Pada 7 April 2015 - Desy tidak ingin harus menunggu sampai ada rakyat yang kesusahan terlebih dahulu baru Kementerian Sosial, BNPB dan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi. Desy minta masukan dari Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dan BNPB mekanisme belanja alternatif yang tidak mengurangi kewenangan BNPB namun tidak bertele-tele dalam menghadapi bencana.  [sumber]

Anggaran Kementerian Agama 

Pada 11 Februari 2015 - Desy meminta pertanggung jawaban dari Menteri Agama terkait komitmen dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) untuk memajukan madrasah dimana ada selisih sebesar Rp.1.2 triliun antara pengajuan dan realisasi pemberian dana untuk Pendis.  [sumber]

Program Kementerian Agama untuk Jamaah Haji

Pada 27 Januari 2015 Desy menanyakan status perkembangan dari inisiatif Kemenag untuk jamaah haji yang lokasi pemondokannya di Mekkah jauh tetapi ingin tawaf lebih sering.  [sumber]

Masukan terhadap RUU Pekerja Sosial

28 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 8 dengan Prodi Kesos UIN, UMJ dan STKS Bandung, Desy mengatakan bahwa RUU ini memberikan perlindungan useryaitu masyarakat agar dapat melindungi pekerja sosial agar pelayanan yang diberikan lebih legitimate. Desy menjelaskan bahwa sebagai anggota dewan bisa juga antisipasi terhadal persepsi-persepsi bahwa mereka butuh dilindungi karena juga Warga Negara Indonesia dan era globalisasi setiap pekerjaan memiliki payung hukum melalui asosiasi dari regional sampai internasional. Desy menjelaskan banyaknya irisan yang membuat ada profesi lain, ada eksklusifitas, tentunya kami juga mengantisipasi pemikiran lainnya, di sisi lain bahwa di setiap profesi harus memiliki payung hukum untuk memproteksi,tentunya ini pemikiran kami. Terkait hal tidak adil bagi profesi lain, Desy yakin dunia kerja di Indonesia bisa meraih yang lain, general job dan specialist job, jadi pekerja Indonesia yang masuk duluan, jangan sampai asing. Desy menjelaskan bahwa ketika profesi pekerja sosial masuk ranah irisan, bukan capability mereverse ke pekerjaan lain, jadi UU ini dapat memberikan keberadilan, jadi job desc-nya harus disosialisasikan, dan Desy menyampaikan bahwa Komisi 8 ingin adanya RUU ini dapat menimbulkan sinergitas untuk yang lainnya, saya ingin konflik internal tidak ada, jangan sampai UU ini lahir ada konflik sebenarnya pekerja sosial atau pekerjaan sosial. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sukabumi
Tanggal Lahir
12/12/1973
Alamat Rumah
Graha Taman HC 6/11. Bintaro Jaya Sektor 9, RT.004/RW.001, Kel. Pondok Pucung. Pondok Aren. Tangerang Selatan. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Barat IV
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan