Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Banten III
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Flores
Tanggal Lahir
09/02/1961
Alamat Rumah
Jl. Singosari No.113, RT.001/RW.025, Kelurahan Bencongan. Kelapa Dua. Kabupaten Tangerang. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Banten III
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

M. Ali Taher adalah politikus senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.  Ali Taher terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili Dapil Banten III setelah memperoleh 62,279 suara. Ali Taher adalah mantan dosen ilmu keperawatan dan pernah menjadi Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta Timur.  Ali Taher dikenal kedekatannya dengan Ketua Umum PAN periode 2015-2020 Zulkifli Hasan.  Ali Taher adalah Staf Ahli Menteri Kehutanan (2010-2014) ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan (2009-2014).

Di masa kerja 2014-2019 Ali Taher bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kesehatan dan kependudukan. Pada bulan Mei 2016, Ali Taher menggantikan Saleh Partaonan Daulay sebagai Ketua Komisi VIII DPR-RI yang membidangi sosial dan agama.

Di 2011 saat Ali Taher menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kehutanan, ia diduga terlibat dalam kasus mafia ijin pengelolaan hutan dan diadukan oleh LSM Indonesia Mandiri dan Forum Komunikasi Pengacara Muda ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (sumber)

Pendidikan

S1, Hukum, Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1987)

S2, Magister Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta (2002)

S3, Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung (2012) 

Perjalanan Politik

M Ali Taher sudah gemar berorganisasi sejak di bangku SLTA dan menjadi Ketua OSIS.  Berlanjut di jenjang kuliah, Ali Taher pernah menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Ali Taher aktif di organisasi sayap kepemudaan Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah dan juga Partai Golkar yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).  Ali Taher sempat menjadi Sekretaris Jendral Pemuda Muhammadiyah (1989-1993) dan Ketua DPP KNPI.

Di 1997 Ali Taher adalah kader dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan mewakili PPP menjadi Anggota MPR-Ri (1997-1999). Sejak reformasi Ali Taher bergabung di PAN dan maju mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Pileg 2004 (Dapil Banten II) dan lagi di Pileg 2009 (Dapil Banten III) tetapi tidak terpilih.   

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Bank Penyetor Dana Haji

4 Desember 2017 - Ali Taher mangatakan bahwa secara umum dirinya memahami aspirasi mitra. Ia juga menambahkan akan menyampaikannya kepada Kementerian Agama (Kemenag). Ia menyatakan jika setiap perkataaan memiliki nilai jika ada perbuatan. Lantas ia menambahkan, jika memperjuangkan aspirasi rakyat maka tidak boleh lelah, sekalipun tidak sepandangan dengan diri sendiri. Ali menambahkan, Komisi 8 tidak pernah menolak tamu untuk audiensi dari manapun. Ia mengatakan, ada dua unsur di dalam ilmu politik, yakni aspirasi dan ekspektasi. Untuk itu, Ia meyatakan bahwa momentum saat ini adalah evaluasi pelaksanaan haji 2017. [sumber]

Usul Pembentukan Pansus Eks-Korban Penggusuran Maluku dan Maluku Utara

15 Juni 2017 - Pada Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan DPRD Sulawesi Tenggara, Ali mengatakan bahwa pikiran, usul, dan saran sudah dicatat oleh Komisi 8 DPR-RI tentang keberadaan eks-pengungsi Maluku dan Maluku Utara dan usulan Rp10.000.000 per-KK (Kepala Keluarga) sebagai bentuk tanggung jawab moril dan konstitusional DPR-RI selalu kolektif kolegial. Ali berpendapat bahwa kinerja DPR lebih cepat dari kinerja DPRD. Ali berharap agar keinginan semua elemen masyarakat sudah didengar. [sumber]

Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

25 Juli 2016 - Kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ali menanyakan beberapa hal, yaitu bagaimana hubungan hukum antara pasien dengan dokter, bagaimana pandangan IDI tentang faktor kriminal terhadap anak dengan kebutuhan hukum yang diperlukan, dan solusi apa yang diberikan IDI agar Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang yang berjalan. Selain itu, Ali juga menanyakan apakah IDI memandang Perppu ini sebagai kebutuhan atau karena politik, serta apakah kebiri merupakan sebuah tindakan medis atau bukan. Mengenai pemasangan chip, 

Ali mananyakan kepada Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), bagaimana bila ada pelaku berupaya menghilangkan chip tersebut. Menurut Ali, Perppu ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberi jaminan perlindungan terhadap anak, bahkan pengakuan. Ali menegaskan bahwa jangan sampai pembicaraan mengenai Perppu Kebiri hilang begitu saja dan tidak ada turunannya.  [sumber]

RUU Kebidanan

2 Februari 2016 - Taher menyampaikan bahwa lahirnya UU disebabkan oleh dua hal, yakni kebutuhan dan rekayasa politik. Terkait hal itu, Taher menegaskan bahwa RUU Kebidanan harus selesai tahun ini juga karena sangat dibutuhkan. Menurut pandangan Taher, upaya Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sudah sangat maksimal.

Taher berpendapat bahwa bidan juga harus mempunyai attitudeknowledge, dan skill. Sedikit bercerita, Taher pernah melakukan pertemuan dengan Ikatan Bidan di Banten. Dari pertemuan tersebut, Taher menyimpulkan bahwa evaluasi memang perlu dilakukan agar lulusan bidan memiliki skill.

Menurut Taher, UU Kebidanan harus meliputi hak dan kewajiban bidan, termasuk melanjutkan pendidikan kebidanan. Selain itu, Taher juga meminta IBI untuk mendorong akademi kebidanan untuk mendapatkan lulusan yang berkualitas.  [sumber]

RUU Perlindungan Pekerja di Luar Negeri (RUU PPILN)

19 Januari 2016 - Ali Taher menyampaikan kepada Forum bahwa seharusnya rapat ini turut menghadirkan BNP2TKI.  [sumber]

RUU PPILN - Penyerahan Hasil Panja

26 Agustus 2015 - Dalam rapat Komisi 9 dengan Panja Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mewakili Fraksi PAN, Ali menyetujui draft RUU PPILN, sekaligus menyetujui hasil kerja Panja RUU PPILN. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Masukan terhadap RUU Pekerja Sosial

28 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 8 dengan Prodi Kesos UIN, UMJ dan STKS Bandung, Ali Taher mengatakan bahwa Komisi 8 menangkap semua pesan, ada kerangka teoritis sudah, akademis sudah, intinya UU ini mau jadi atau tidak, jadi Komisi 8 ingin agar UU ini jadi P1, bukan P3 agar masuk proritas masa sidang depan. Ali Taher menanyakan UU ini dua pendekatannya, butuh atau rekayasa politik, jadi ini keduanya perlu, maka usul, saran, rekomendasi dan masukan jadi sangat penting, paling tidak segera bicarakan ke pemerintah agar masuk ke Badan Legislasi dan segera diputuskan. Ali Taher menghimbau teman-teman penting kolaborasi untuk menyamakan satu presepsi, ketika perdebatan di pemerintah sudah final, jangan sampai Komisi 8 punya maunya sendiri. Ali Taher menyarankan pengertian relawan perlu diperhatikan untuk dimasukan dan dibicarakan. Mohon dibaca UU Nomor 12 tahun 2011mengenai P3 atau tata cara pembentukan perundang-undangan. Ali Taher menjelaskan di samping ini ada Undang-Undang PKS, bukan Undang-Undang politik, tetapi UU Penghapusan Kekerasan Sosial. Ali Taher menyarankan agar dasar-dasar dan kolaborasi antar sesama juga disamakan persepsinya dan tentang kerelawanan, sertapenghapusan kekerasan socialdan LGBT juga ini masuk dalam permasalahan sosial. Ali Taher menanyakan bagaimana UU integrasi alam pikiran konstitusional. [sumber

RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU P-KS dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) selaku Ketua Komisi 8 Ia meminta maaf karena memiliki tugas-tugas lain di luar kantor.  Ali menerangkan bahwa UU lahir dari sebuah teori yang disebut dengan teori Sociological Jurisprudence dan juga social engineering. Ali mengaku mengikuti mengikuti perkembangan dalam media massa dan juga alur berpikir mitra-mitra di  berbagai literatur dan Ia berpikir spirit tersebut harus kita padukan dalam konsep hukum terutama hukum positif oleh karena itu pendekatannya ada dua, Sociological Jurisprudence artinya karena kebutuhan bukan dia lahir karena social engineering bukan karena rekayasa politik maka referensi-referensi yang mendalam penting untuk kita mempelajari substansi hukum, struktur hukum, dan juga pada akhirnya dalam konteks penegakkan budaya hukum. Sebagai penutup, Ali menanyakan bagaimana agar dari segi teori politik hukumnya bisa terwujud dalam konteks ius constituentum-nya menjadi hukum positif menjadi ius constituum-nya. [sumber]

11 September 2017 - Dalam rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ali Taher berpendapat bahwa saat ini kita dihadapkan masalah kompleksitas tentang perempuan, Indonesia masuk dalam keadaan darurat, kasus kekerasan wanita, tahun 2014-2017 mencapai lebih dari 50% kekerasan wanita, tahun 2014 52% dari 4.268 kasus, tahun 2015 58% dari 6.726 dan tahun 2016 48% dari 3.338 laporan kasus dan kasus pedofilia ternyata tertinggi di Asia karena di waktu yang singkat terjadi sangat signifikan.

M Ali Taher menambahkan data menunjukan dari 4 tahun terakhir kasus kekerasan anak meningkat, indonesia menempati peringkat tertinggi di wilayah Asia Tenggara masalah pedofilia. Pada tahun 2015 sekitar 15% terjadi kasus kekerasan seksual anak, 2016 sebanyak 48% kekerasan seksual dari 339 kasus seksual yang tercatat masuk. M Ali Taher juga menjelaskan kekerasan seksual di ranah KDRT kasus perkosaan merupakan yang tertinggi, sehingga pembentukan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual harus segera hadir. Sebagai pimpinan rapat, Ali Taher kemudian mengesahkan Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. [sumber]

Tanggapan

Penanggulangan Bencana Gempa Lombok dan Rencana Anggaran BNPB Tahun 2019

5 September 2018 – Komisi 8 rapat dengan BNPB. Ali mengatakan Anggaran ini tidak cukup dan hanya bisa menutupi, harus ada koordinasi dan silaturahim dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.[sumber]

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Ali menjelaskan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan negara yang ditetapkan setiap tahun oleh UU dan bertanggung jawab sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. APBN, Perubahan APBN dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan oleh Undang-Undang. Dengan alokasi sekitar 59 T yang diharapkan mampu mendukung menyelesaikan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Ali menanyakan apa saja program kerja dalam RKA K/L Tahun 2019 dari Kemensos RI dan dialokasikan untuk program nasional prioritas. [sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019 

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 8 dengan KemenPPPA, Ali menanyakan apa saja indikator keluarga bahagia, Ali menawarkan bahwa ia memiliki bukunya bila mau akan dicetak melalui Kementerian PPPA. Ali menambahkan merespon Ibu Itet aspek legalitas memerlukan koordinasi kepada Presiden, DPR, Kemenpar, dan koordinasi dengan lembaga terkait dan perlu ada perlindungan, jaminan, kepastian, dan untuk aspek teknis anggaran masih ada. Ali mengingat saat itu telah didiskusikan jika ada penambahan angka Rp200 Miliar mendapatkan prioritas untuk dapat disetujui karena diBadan Anggaran dari Komisi 8 ada sekitar 4/5 orang. [sumber

RAPBN 2019

6 Juni 2018Pada rapat dengan Komisi 8 dengan BNPB. Ali mengatakan bahwasanya bencana merupakan sunatullah, tetapi informasi itu sangat penting dan persebaran ke daerah pilihan didukung oleh BNPB, dan anggaran ini harus diperjuangkan, serta komunikasi dengan Badan Anggaran (Banggar) tidak lepas. [sumber]


5 Juni 2018 - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Ali mengapresiasi bahwa pembahasan Mensos sangat komprehensif dan point-point jelas. Ali mengucapkan selamat kepada Kemenetrian Sosial sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, karena membangun bangsa harus you ok I’m ok. Ali mengatakan masalah data ada 2 kategori, awalnya Badan Pusat Statistik (BPS) jika menerima data pasti ada data politis dan data real. [sumber]

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Ali berpendapat bahwa BPKH harus secepatnya dibentuk dan seleksinya juga harus selektif. Ali juga merasakan kegelisahan mengenai keeksistensian Kementerian Agama, kalau Undang-Undang Haji mau disahkan dan Pendidikan Islam (Pendis) tidak berjalan dengan baik maka akan dibawa ke Kemendikbud. Ali tidak mau bila sebagai ketua komisi, ada fraksi Golkar, PKS, PKB, hingga 2 professor jika sampai Kemenag ditutup. Menurut Ali investasi yang sifatnya sarpras bisa ditunda terlebih dahulu untuk bayar inpassing. [sumber]

Realisasi APBN 2015 -  Baznas, BWI, dan BPPMI

4 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI), Ali mengatakan tadinya merasa agak sedikit pesimis dengan Baznas. Menurut Ali, usulan mengenai rehabilitasi kantor itu menjadi sesuatu yang sangat rasional. Ali menjanjikan akan membantu dengan Komisi 7 di rapat dengan Banggar. Ali menanyakan bagaimana pemetaan kemiskinannya. Sampai akhir 2015, orang miskin di Indonesia mencapai 27 juta jiwa. Ali menanyakan juga tentang pembinaan mualaf. Ali memberikan apresiasi tinggi untuk Baznas. Kepada BWI, Ali mengatakan yang perlu dilakukan pertama kali bukan soal wakaf produktif, tetapi selamatkan aset dan legalitasnya dulu. Terkait Masijd Istiqlal, Ali menilai Masjid Istiqlal ini mulai kumuh dan dimakan usia. Oleh karena itu, renovasi sangat perlu. Ali mengusulkan agar Masjid Istiqlal ditambahkan lagi pagar, lebih baik dibongkar lalu dibuat seperti monas. Ali meminta penjelasan tentang struktur biaya pegawai di Masjid Istiqlal agar dapat dibedah. Ali mengatakan akan mengawal usulan anggaran ini, asalkan mengikuti norma keuangan yang ada. Anggaran tersebut juga harus rasional, objektif, dan fokus. Ali mengatakan di Pendis dirinya memperjuangkan membangun STAIN di NTT. Ali mengusulkan mungkin Baznas dapat membantu mencari tanah. [sumber]

Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

27 April 2016 - Ali setuju bila patient safety menjadi garda terdepan. Menurut Ali, yang diinginkan sudah dapat substansinya, regulasinya suda aha tetapi implementasinya belum terjadi karena implementasi dilapangan itu tidak mudah. Ali merasa perlu waktu untuk mencapai usul yang konkret karena tak semudah membalikan tangan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan

19 April 2016 - Menurut Ali, bekerja sama lah dengan rumah sakit seperti Rumah Sakit Carolus dan Rumah Sakit Husada serta kaitan dengan Rumah Sakit Vertikal, jangka pendek perlu ditegaskan dalam tujuan dan fungsi.  [sumber]

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

19 November 2015 - Ali meminta Kemenakertrans untu mengevaluasi kembali PP 78 karena belum memenuhi prinsip kewajaran dan keadilan. Menurut Ali Taher, PP 78 ini dibuat dalam keadaan yang tergesa-gesa dan bukan atas dasar kebutuhan. PP 78 ini juga terlampau dipolitisi dan sepihak. Ali merasa wajar bila Fraksi PAN meminta agar PP ini dievaluasi.

Ali tidak setuju dengan pendapat Menakertrans karena menurutnya TKI adalah pahlawan devisa yang harus dilindungi dan diberi kepastian. Ali sering memberi ceramah tentang empat pilar, dirinya merasa malu karena dirasa seakan anggota DPR hanya mainan saja. Ali Taher juga mengingatkan bahwa Menakertrans masih muda dan seharusnya mempunyai spirit untuk membangun negeri yang lebih besar.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2016

Pada 3 Juni 2015 - Ali mengemukakan bahwa perlu adanya koordinasi oleh BNP2TKI dengan lembaga imigrasi mengenai TKI dan perlu adanya antisipasi mengenai permasalahan pemulangan TKI.  [sumber]

Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015

Pada 28 Mei 2015 - Ali menganjurkan perlu adanya RUU mengenai kelembagaan BPOM RI, karena regulasinya masih sangat terbatas. Hasil dari temuan reses, perlu untuk BPOM RI memperluas wilayah kerja dan juga penambahan tenaga kerja. Ali juga mengapresiasi kerja bagus dan positif BPOM RI tetapi regulasinya terbatas.  [sumber]

Tuntutan Penghapusan Sistem Outsourcing di BUMN

Pada 20 Mei 2015 - Ali menyatakan sebenarnya respon yang harus dilakukan DPR dalam hal ini adalah respon yuridis bukan respon politis. Menurut Ali Komisi 9 perlu merespon secara yuridis apa yang disuarakan oleh Gerakan Bersama Pegawai BUMN (GEBER BUMN). Dan menurut Ali Komisi 9 harus menguatkan kembali hasil Panitia Kerja (Panja) tahun 2013 lalu supaya bisa dieksekusi dengan pengawalan Komisi 9.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjalankan Program BKKBN

Pada 15 April 2015 - Ali menghimbau BKKBN Pusat jangan hanya wacana saja dalam kebijakan, tetapi harus memastikan bahwa program tersebut terlaksana. Fungsi dari koordinasi provinsi sangat penting agar program tersebut dalam berjalan lancar. Perlu juga adanya penjelasan kepada masyarakat desa mengenai apa itu kontrasepsi dan bagaimana cara mendapatkan dan menggunakannya.  [sumber]

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anestesi)

7 April 2015 -  Ali minta klarifikasi ke Enseval berapa Buvanest Spinal yang didistribusi ke Banten dan ke rumah sakit mana saja. Ali juta minta klarifikasi apa yang dimaksud oleh Direksi Kalbe bahwa Kalbe itu ‘bersih’.  [sumber]

6 April 2015 - Ali menggaris bawahi ada 3 faktor yang terjadi di lingkungan kesehatan yaitu etika, disiplin dan faktor yuridis. Ali menilai keselamatan pasien sepertinya diabaikan dan tidak ditindaklanjuti. Panitia Kerja (Panja) bukan mencari kesalahan tetapi mencari solusi kebaikan. Satu nyawa pasien sangat berarti.  [sumber]

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1 April 2015 - Ali Taher menilai tarif iuran harus selalu dievaluasi terlebih dahulu. Ali Taher merasa keberatan jika beban biaya langsung tidak mengena kepada masyarakat. Ali Taher saran agar anggaran untuk program Nusantara Sehat digunakan untuk mengembangkan Puskesmas karena menurut Ali Taher jauh lebih efektif.  [sumber]

Pada 27 Maret 2015 - Dari hasil penyamaran sebagai pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Tangerang, Ali Taher menilai pelayanan BPJS masih belum memadai. Ali Taher saran agar sosialisasi BPJS dikuatkan karena menurutnya lemah sekali. Menurut Ali Taher DJSN adalah regulator. Ali Taher menekankan 2 fungsi pokok DJSN yaitu evaluasi dan mengkaji. Ali Taher minta DJSN untuk evaluasi dan mengkaji peran kesehatan dalam program Nawacita-nya Pemerintah itu persisnya seperti apa karena menurut Ali Taher kesehatan lebih penting daripada pembangunan tol-tol.  [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 - Ali Taher menilai BPOM seharusnya mempunyai cakupan pengawasan yang lebih luas termasuk untuk mengawasi minuman keras (miras) oplosan. Ali Taher saran untuk ada UU khusus BPOM yang memberikan BPOM keleluasaan untuk mengawasi produsen (sekarang masih dibawah Kementerian Perdagangan). Ali Taher juga menyarankan BPOM lebih aktif untuk sosialisasi di televisi agar bisa dikenal lebih baik oleh publik.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Flores
Tanggal Lahir
09/02/1961
Alamat Rumah
Jl. Singosari No.113, RT.001/RW.025, Kelurahan Bencongan. Kelapa Dua. Kabupaten Tangerang. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Banten III
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan