Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Jawa Tengah VIII
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Cilacap
Tanggal Lahir
31/10/1967
Alamat Rumah
Jl. Kebon Jeruk Raya No.21, RT.005/RW.01, Kel. Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Jakarta Barat. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Tengah VIII
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Achmad Mustaqim adalah petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Achmad berhasil terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili Dapil Jawa Tengah VIII setelah memperoleh 14,620 suara. Achmad dikenal sebagai salah satu penggerak PPP kubu Romi dalam perseteruan internal PPP akhir-akhir ini. 

Achmad adalah seorang profesional dibidang pariwisata dan perdagangan. Achmad pernah tercatat sebagai Direktur Operasional Pasir Putih Resort Bengkulu, Wakil Ketua di Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) Bengkulu dan Wakil Ketua Bidang Pariwisata & Promosi Internasional Kamar Dagang & Industri (KADIN) Bengkulu.

Pada masa kerja 2014-2019 Achmad bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, pemberdayaan perempuan dan sosial.

Pendidikan

S1, Pertanian, Universitas Soedirman, Purwokerto(1993)
S2. Magister Management, Universitas Padjajaran, Bandung (2003)

Perjalanan Politik

Berasal dari PPP kubu Romi. Achmad memulai karir politiknya melalui Senat UNSOED pada era 1991an. Karir politik beliau mulai berkembang semenjak aktif berkiprah di Bengkulu. Berawal dari menjabat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dan kini menjadi Ketua DPW PPP Bengkulu. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas),  Menurut Achmad, ada yang lebih urgent dari kepedulian Lapindo yaitu utang kepada guru honorer sebesar Rp1,3 triliun. Achmad tidak setuju untuk penerimaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari Rp4 Juta ke Rp6 Juta dan langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah adalah mendorong laju perekonomian.

Kemudian, Achmad menbacakan pandangan mini Fraksi PPP tentang RUU RAPBN 2017. Penyusunan asumsi makro harus realistis agar stabilitas ekonomi terjaga. Fraksi PPP menilai ada peningkatan anggaran transfer daerah dan desa, seharusnya ada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fraksi PPP melihat pembiayaan pembangunan meningkat. Anggaran pendidikan meningkat 20% setiap tahun, tapi belum ada indeks kualitas pendidikan. Fraksi PPP menilai target penerimaan negara selalu gagal mencapai target, ekonomi tumbuh setiap tahun tapi tax ratio tetap rendah. Fraksi PPP mendorong untuk dilakukannya reformasi perpajakan serta perlu dilakukan perbaikan belanja dalam penyerapan anggaran, dan Fraksi PPP juga menyetujui untuk membawa RUU RAPBN 2017 ini pada tingkat selanjutnya. [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)

17 Juni 2016 - (Pikiran Rakyat) - Meski pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) sudah masuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), namun masih ada perbedaan yang ekstrem terkait judul RUU. Di satu sisi, DPR tetap menghendaki pakai larangan, sementara pemerintah menolak judul larangan.

Hal itu ditegaskan anggota Pansus RUU Minol Ahmad Mustaqim dalam percakapannya dengan pers Jumat, 17 Juni 2016 di Jakarta. Alasan DPR, dengan memakai judul larangan karena mengacu UU tentang Tata Cara Penyusunan UU, bahwa hal itu dimungkinkan.

Selain itu sudah ada padanan, yaitu UU No.5/2003 yaitu UU Larangan Persaingan Usaha. “Sikap pemerintah tetap keukeuh, tidak mau judul tersebut, sebab asumsinya dengan larangan berarti telah meniadakan semuanya. Sikap DPR khususnya FPP sebagai pengusul RUU ini, kata Mustaqim, meski judulnya larangan, tetapi tetap ada pengecualiannya. Diantaranya terkait pariwisata, adat istiadat juga upacara keagamaan tertentu.

Sejauh ini lanjut dia, dari perdebatan panjang akhirnya ada kesepakatan bahwa pembahasan RUU mengesampingkan judul, dan masuk ke pembahasan batang tubuh. Dari 164 DIM, telah dibahas 35 DIM dan normalnya pembahasan RUU dua masa sidang. Tapi jika dilihat waktu efektif tinggal dua sebelum libur lebaran maka kemungkinan bisa tiga masa sidang.

Melihat kondisi ini, Mustakim berharap kita harus punya kesadaran bersama untuk segera menyelesaikan RUU ini, apalagi masuk dalam daftar RUU Prioritas. Ditegaskan, terjadi pelecehan seksual akhir-akhir ini selalu dilakukan habis mabuk. Apakah sumbernya karena minuman beralkohol (minol) atau non alkohol, itu berawal dari minuman keras.

“Kita harus menggugah semua pemangku kepentingan bahwa sudah harus melakukan pelarangan pada titik tertentu untuk bisa mereduksi resiko-resiko yang lebih lanjut bagi generasi muda. Masa depan Indonesia sangat tergantung seberapa jauh kita membuat UU dimana generasi muda bisa berdiri tegak di luar ketergantungan terhadap miras dan minol. Karena itu sudah waktunya Indonesia menerapkan pelarangan meski ada ruang pengecualian,” ujarnya.  [sumber]

RUU Penyandang Disabilitas

Pada 27 Mei 2015 - Mustaqim mengingatkan sejumlah perubahan yang terdapat dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 dan menekankan Pemerintah agar mengimplementasikan seluruh anggaran bagi penyandang disabilitas.  [sumber]

Tanggapan

Penanggulangan Bencana Gempa Lombok dan Rencana Anggaran BNPB Tahun 2019

5 September 2018 – Komisi 8 rapat dengan BNPB. Ahmad mengatakan seyogyanya bisa dipetakan akhir-akhir ini, karena bencana banyak dan melihat pada bencana berdampak pada suatu hal, Ahmad menambahkan tentang perekonomian yang terjadi di bencana, kita lihat alokasi anggaran Rp7,5 M. Kalau kita lihat untuk apa anggaran sebesar itu di Lombok, padahal presiden memberikan lebih.[sumber]

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Achmad mengatakan dengan anggaran Badiklit 4,6 dengan segudang pemikiran dan ide, sanggupkah Kemensos itu bisa menjadi diatas harapan-harapan tersebut. Karena menurutnya, bagaimana pun juga seiring dengan perubahan globalisasi yang serba digital ini, tentu butuh pendekatan-pendekatan sosial untuk menjadi hal yang konkret. [sumber]

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Achmad mengapresiasi adanya surplus Rp106 Miliar terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, ada pendapatan dari haji khusus sebesar Rp48 Miliar, kalau dari reguler Rp118,2 Miliar dalam pelaksanaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)-nya menurutnya. Mustaqim menambahkan jumlah kuota haji reguler dan khusus terus bertambah, harusnya pendapatan juga bertambah. Mengenai  direct cost. Menurut Achmad, Rp26 Miliar akan terakumulasi. Biasanya akan semakin besar, akan sangat fantastis. Achmad berpendapat alangkah tidak adil bila Direktur Keuangan mencantumkan konversi asing sedangkan finalnya dipakai rupiah. Menurut Achmad, dengan efisiensi yang lebih besar diharapkan menambahkan surplus. Achmad menanyakan terkait dengan BPKH dengan adanya pengunduran batas waktu pendaftaran. Achmad bertanya  apakah karena minimnya pendaftar hal seperti itu terjadi. Achmad bercerita kepada temannya, ada yang ahli ekonomi syariah ada juga yang ahli akuntan mendaftar jadi anggota BPKH tetapi tidak jadi. Masalah sertifikasi dan inpassing, pada saat ia ikut dorong penambahan dana, Sekjen memberikan data. Kekurangan anggaran yang tidak berubah. posisi proyeksi diharapkan selesai pada tahun 2018 namun Mustaqim tidak yakin bisa lunas. [sumber]

Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

12 Januari 2017 - Achmad Mustaqim minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) berapa jumlah orang yang daftar ke Direktorat PHU dan berapa yang mendapat izin. Mustaqim mengingatkan bahwa ia belum pernah mendapat presentasi terkait klasifikasi perizinan penyelenggara ibadah umrah. Mustaqim ingin tahu mekanisme perizinan menimbang banyaknya pendaftaran penyelenggara ibadah umrah.

Menurut Mustaqim banyak biro travel yang berani mengkoleksi dana jamaah walaupun tanpa memiliki izin. Mustaqim menilai wajar untuk dibuat sebuah daftar blacklist dan dengan ketegasan Pemerintah maka kasus-kasus penipuan dapat diminimalisasi.    [sumber]

Realisasi APBN 2015 -  Baznas, BWI, dan BPPMI

4 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI), Mustaqim mencoba kalkulasi anggaran di Bimas Islam ada dana untuk dialokasikan. Mustaqim merasa miris karena tiga badan ini berskala nasional, tetapi dananya kecil. Mustaqim mengatakan saat mengadakan rapat kerja dengan menteri ada satu pernyataan macan untuk mendirikan Universitas Islam Internasional di Jakarta. Saat itu Mustaqim mengkritik, seharusnya Istiqlal dulu yang diprioritaskan, karena Istiqlal adalah cermin. Tahun lalu, BPPMI hampir mendapatkan dana Rp25 Miliar, tetapi penyerapannya buruk, sehingga diputuskan untuk tidak memberikan sebanyak itu lagi. Mustaqim menilai laporan ini masih normatif, banyak yang sama, tetapi ada satu entry point. Programnya tidak ada yang kreatif, Mustaqim menyarankan untuk mengadakan lagi Istiqlal Fair. Mustaqim mengatakan setuju untuk mengusulkan dana bantuan tahun lalu sebesar Rp25 Miliar. Terkait BWI, Mustaqim menilai pengawalan BWI lemah terhadap aset wakaf yang bisa diselamatkan oleh negara. Supervisi hukumnya kurang kuat dan kurang terlihat. Terkait dengan wakaf produktif, Mustaqim ingin perincian bagaimana penerapan wakaf produktif di wilayah modern. Mustaqim menanyakan bagaimana entry point agar dapat didorong dari anggaran. Mustaqim juga menanyakan mengapa Baznas dan BWI tidak dioptimalisasikan saja menjadi satu gedung. Mustaqim merasa tertarik dengan pertumbuhan 10,71 persen, salah satunya Rumah Sehat Baznas. Mustaqim menilai program ini sungguh fantastis, ketika berkunjung ke Sidoarjo pasien Rumah Sehat Baznas sangat terlayani. Mustaqim mengatakan DPR ini lembaga politis, DPR akan mendorong anggaran jika badan ini konsen di daerah-daerah pemilihan. Mustaqim mengatakan Baznas anggarannya juga berasal dari Komisi 8 DPR RI. Mustaqim mengatakan bahwa DPR juga ingin ikut terlibat karena mewakili daerah pemilihan masing-masing.[sumber]

Anggaran Kementerian Agama

24 Juni 2016 - Sebagai perwakilan Komisi 8 di Badan Anggaran (Banggar), Achmad mengaku sudah berjuang agar anggaran Kementerian Agama (Kemenag) tidak dipotong. Achmad melihat bahwa secara kalkulasi, anggaran para mitra kerja Komisi 8 tergantung baik tidaknya program untuk masyarakat. Achmad juga melihat bahwa belum ada penekanan anggaran yang sesuai secara angka. Achmad meminta maaf kepada Mitra Kerja yang datang hari ini karena terlalu keras saat membahas anggaran. Achmad mengaku, hal itu bertujuan agar pendalaman anggaran Mitra Kerja menjadi lebih lengkap.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

24 Juni 2016 - Achmad menilai ia belum melihat program Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) yang reasonable, yang bisa diperjuangkan di Badan Anggaran (Banggar).  [sumber]

16 Juni 2016 - Pada saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (MenPP-PA), ada yang membuat Achmad tertarik, yakni kenaikan pagu anggaran KemenPP-PA sebesar 19 persen. Hal itu dinilai Achmad irasional karena di 2016 justru ada pemotongan sebesar Rp.1,5 Triliun pada pagu anggaran KemenPP-PA, karena di tahun 2016 belum ada hasil perolehan pendapatan pajak. Menurut Achmad, seharusnya anggaran 2017 disusun berdasarkan perolehan pajak di tahun sebelumnya, dan telah sama-sama diketahui bahwa perolehan pajak tahun ini adalah yang terendah.

Achmad mempertanyakan kenapa KemenPP-PA bersedia anggarannya diturunkan sebesar 25,5 persen. Achmad dan Komisi 8 mendukung KemenPP-PA untuk meng-cover masalah perempuan dan anak yang sekarang ini sedang parah-parahnya. Achmad mencurigai KemenPP-PA belum memiliki kompetensi mengelola anggaran. Kalau disetarakan dengan Kementerian Sosial, Achmad yakin anggaran KemenPP-PA masih bisa diperjuangkan dan anggarannya bisa naik lagi.

Achmad mempertanyakan output dari ratusan program kerja yang telah disusun KemenPP-PA. SesmenPP-PA menaruh perhatian pada kesetaraan gender, tetapi dekonsentrasi hanya 11,3 persen. Achmad menilai KemenPP-PA tidak memperhatikan dana dekosentrasi secara proporsional. Menurut SesmenPP-PA itu sudah naik, tetapi belum bagi Achmad. Achmad menyampaikan bahwa posisi KemenPP-PA basisnya di daerah, tetapi di Bengkulu KemenPP-PA mengaku tidak bisa turun ke daerah. Pada tahun lalu, SesmenPP-PA mengalokasikan dana pelatihan politik untuk kepala daerah perempuan sebesar Rp.50 Miliar. Terkait hal itu, Achmad dan Komisi 8 merasa belum dilibatkan, padahal basis keduanya adalah politik. Pendekatan SesmenPP-PA dinilai birokratis oleh Achmad.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

24 Juni 2016 - Selanjutnya, Achmad meminta BNPB mendalami peta potensi rawan bencana hingga tingkat kabupaten untuk meminimalisir bencana. Mewakili Fraksi PPP, Achmad sepakat dengan perubahan anggaran yang sudag diperjuangkan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

20 Juni 2016 - Achmad menanyakan tentang partnership Kementerian Sosial (Kemensos) dengan pihak terkait lainnya. Achmad juga menanyakan mengapa persyaratan KUBE dialihkan. Lalu, beliau menanyakan konsep dan target dari Program Desa Sejahtera Mandiri (DSM).  [sumber]

14 Juni 2016 - Achmad setuju dengan anggaran lebih dari Rp.17 Triliun dan alokasi berdasarkan unit. Namun menurutnya, program yang ada pada APBN 2017 perlu dikaji lebih dalam untuk menentukan gambaran terkait anggaran yang telah disampaikan.  [sumber]

Sumber Daya Perguruan Tinggi di Indonesia

21 Januari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Mustaqim menanyakan tentang bagaiman cara meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. Mustaqim memaparkan bahwa ada sebuah degradasi kualitas di UIN dkarena masih ada mahasiswa yang belum bisa membaca Al-Quran, apakah ini karena perubahan kurikulum atau visi yang besar. Mustaqim juga memaparkan bahwa belum pernah ditemukan data peningkatan konsep pendidik di Pendidikan Islam sehingga diperlukan konsep untuk menjaga kesamaan kualitas. Mustaqim juga tak luput menanyakan soal bagaimana untuk menjaga kesamaan kualitas, konsep Pendidikan Tinggi yang baik terkait peningkatan tenaga pendidik agar bisa dilakukan sharing ke Pendidikan Islam serta bagaimana untuk melakukan indeks kualitas dosen agar kualitas dosen sama baik di Perguruan Tinggi maupun di Pendidikan Islam. [sumber]

Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

13 Januari 2016 - Mustaqim menyebutkan bahwa tugas Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) adalah menganalisa penyelenggaraan ibadah haji. Namun dari materi rapat yang dibawa KPHI, Mustaqim tidak melihat KPHI sebagai pengawas sesungguhnya.

Mustaqim cukup tertarik pada rasio penambahan petugas haji dari TNI dan Polri. Mustaqim menilai ruang untuk memasak yang direkomendasikan untuk jamaah haji akan menjadi anomali. Menurut Mustaqim, yang harus dicari solusi adalah tentang dapur karena secara umum hotel untuk jamaah haji sudah bagus.  [sumber]

Pernikahan Sejenis

2 Juli 2015 - (Suara.com) - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PPP Achmad Mustaqim mengatakan pernikahan sejenis yang sudah dilegalkan di Amerika dan Australia akan berpengaruh ke Indonesia.

"Kalau bicara pengaruh ya untuk kelompok tertentu di Indonesia tentunya ada pengaruh, minimal mereka ya terinspirasi," ujar Mustaqim kepada Suara.com di gedung Nusantara II, Kamis (2/7/2015).

Namun, ia mengingatkan Indonesia bukan negara liberal, seperti Amerika Serikat.

"Tapi ingat, negara kita adalah negara yang menganut ideologi Pancasila, bukan liberal sebagai contoh di negara Amerika dan Australia," tambahnya.

Mustaqim mengatakan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia tidak mungkin bisa melakukan pernikahan sejenis dengan dalil apapun. Karena tidak ada pembenaran sama sekali terhadap hal tersebut, katanya.

"Tidak bisa untuk kelompok tertentu dengan mengatasnamakan hak asasi demi keinginannya. Tapi kemudian juga merusak hak asasi orang lain atau yang mayoritas," katanya.

Secara terang-terangan dia menyatakan tidak setuju dengan pernikahan sejenis dilegalkan di Indonesia.

"Saya secara pribadi termasuk yang tidak setuju terhadap hal tersebut untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan konteks kita yang berideologi Pancasila, dan berketuhanan yang maha esa," katanya. (sumber)

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015 - 2016

Pada 16 April 2015 - Menurut Achmad program-program yang dipaparkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) sangat normatif dan tidak inovatif. Achmad minta klarifikasi ke MenPPPA status perkembangan dari program-program KemenPPPA. Achmad saran KemenPPPA bisa sinergi dengan Kementerian Sosial untuk program agar skala program menjadi masif dan jangkauan lebih luas.  [sumber]

Managing Disaster Risk Nasional - Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 15 April 2015 - Mustaqim menanyakan prioritas penggunaan dana bencana jika suatu waktu di daerah terjadi bencana dengan anggaran yang cukup minim.  [sumber]

Anggaran dan Program Penanggulangan Bencana

8 April 2015 - Mustaqim mengatakan bahwa perubahan iklim yang cepat bila lambat diantisipasi akan menimbulkan efek psikologis ke masyarakat. Informasi perubahan iklim yang lambat membuat masyarakat menjadi skeptis dan tidak peduli dengan bencana alam. Mustaqim mengatakan bahwa Indonesia harus memanfaatkan risk index untuk melakukan evaluasi perubahan iklim dan menginformasikannya ke masyarakat.  [sumber]

Evaluasi Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Resiko

7 April 2015 - Menurut Achmad setiap orang berhak mendapat bantuan apabila terkena musibah. Menurut Achmad Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sering mengeluh terhadap BNPB Pusat. Achmad berharap BNPB proaktif meminimalisasi kejadian-kejadian overlap dengan BPBD dilapangan dalam penanganan bencana.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Cilacap
Tanggal Lahir
31/10/1967
Alamat Rumah
Jl. Kebon Jeruk Raya No.21, RT.005/RW.01, Kel. Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Jakarta Barat. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Tengah VIII
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan