Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Banten III
Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Batu Bara
Tanggal Lahir
24/09/1963
Alamat Rumah
Jl. Alam IV Blok A, No.21. Villa Ilhami. RT.001/RW.003. Kelurahan Kelapa Dua. Kelapa Dua. Tangerang. Banten
No Telp
081 110 0946

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Banten III
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Latar Belakang

Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Banten III setelah memperoleh 59,048 suara.  Irgan adalah petinggi dari PPP dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jendral DPP PPP.  Di periode 2014-2019, Irgan bertugas lagi di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kesehatan, transmigrasi dan kependudukan. Di periode sebelumnya Irgan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX.

Masa kerja Irgan di periode 2009-2014 lalu penuh dengan kontroversi. Irgan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR-RI terkait kasus pertikaian antara sesama anggota Komisi IX terkait proyek pengadaan vaksin flu burung senilai Rp.2,3 triliun (sumber1); ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap proyek Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) di tahun 2011 (sumber2); dan lagi ke KPK sebagai saksi dari kasus korupsi dana haji 2012-2013 oleh mantan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali. (sumber3).

Pendidikan

S1, Universitas Medan Area, Medan (1989)

S2, Ilmu Komunikasi, Universitas Jayabaya, Bogor (2011) 

Perjalanan Politik

Irgan Chairul Mahfiz mengawali karir politiknya dengan aktif berorganisasi di bangku kuliah. Di 1990 Irgan menjabat sebagai Ketua Komunikasi Umat dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). 

Pada masa akhir Orde Baru di 1997, Irgan terpilih menjadi Anggota MPR-RI dan juga mendapat kepercayaan menjadi Staf Ahli Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Bulog di Kabinet Pembangunan VI, Beddu Amang. Masa kerja Irgan di DPR selesai di 1999.

Di 2001 Irgan kembali mendapat kepercayaan menjadi Staf Khusus dari Menteri Sosial RI yang juga kader dari PPP, Bachtiar Chamsyah.

Irgan kemudian menjadi kader PPP di 2003 bergabung di organisasi sayap kepemudaan PPP yaitu Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI). Irgan menjabat sebagai Ketua Umum PP GMPI periode 2003-2008. Kinerja Irgan semakin mendapat perhatian dan oleh partai diminta untuk menjabat sebagai Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP periode 2006-2008.

Di Pileg 2009, Irgan mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014.  Irgan bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kesehatan, transmigrasi dan kependudukan. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Pembentukan AKD untuk Pengawasan Kemenko

7 Juni 2018– Raker Banggar dengan Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Maritim, Menko Perekonomian.Irgan mengusulkan untuk membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI yang akan mengawasi menko, karena selama ini menko belum ada mitra kerja yang mengawasi. Rapat di banggar hanya menyetujui anggaran tapi pengawasan belum ada. [sumber]

BPJS Ketenagakerjaan

29 November 2017 – Pada rapat komisi 9 dengan  Direktur Utama (Dirut) dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (BPJS_TK). Irgan menyoroti arus bawah seperti transportasi online dalam kaitannya dengan BPJS-TK, karena seperti  mengetahui setiap harinya selalu ada saja kecelakaan yg terjadi.sumber]

Dana Alokasi Khusus Kesehatan

29 Mei 2017 - Irgan mengungkapkan bahwa masukan yang diberikan cukup bagus dan sisi perencanaan akan jadi perhatian utama Komisi 9. Irgan menyatakan, terkadang APBN-P itu fluktuatif, sehingga Daerah harus menyesuaikan dengan pola kerja Pemerintah Pusat, pelaksanaan pencairan jika bisa dilakukan 2 kali agar lebih dipercepat, jika bertahap kadang tidak sesuai kebutuhan.

Irgan juga bertanya pelaporan DAK Kesehatan yang totalnya Rp20 Triliun, namun yang baru dilaporkan itu Rp7,2 Triliun. Irga menanyakan apa saja kelebihan dan kekurangan DAK Kesehatan. Irgan meminta penjelasannya dan Irgan berharap semoga kedepannya semua permasalahan dapat dipertajam lagi agar kedepannya lebih optimal.   [sumber]

Perluasan Kepersertaan Sektor Informal

25 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat-Repulik Indonesia (DPR-RI) dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Irgan meminta klarifikasi tentang surat serikat pekerja dan informasi lebih lagi tentang BPJS ketenagakerjaan. [sumber]

Vaksin dan Obat Palsu

26 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),  Irgan meminta laporan tertulis terkait hasil penelitian vaksin palsu. Irgan berpendapat bahwa obat palsu sudah menggurita. Akan tetapi, yang mencuat malah vaksin palsu. Ia menanyakan terkait dampak signifikan dari perubahan peraturan dalam pengatasan obat palsu. Irgan juga bertanya apakah penambahan apoteker yang disarankan KPPU memiliki dampak. Irgan menyampaikan bahwa penyebaran tenaga kesehatan memang secara umum belum begitu maksimal sehingga jangankan berbicara penyebaran di level kabupaten/kota, di provinsi saja belum maksimal.  [sumber]

RAPBN 2017– Menakertrans

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,  Irgan meminta kejalasan perihal roadmap 10 juta lapangan kerja kepada mentri dan perincian anggaran setiap kerdirjenan. [sumber]

Anggaran Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) dan Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

8 Juni 2016 - Irgan tidak setuju dengan adanya pemotongan yang harus dilaksanakan para mitra karena menurutnya anggaran pada tahun 2016 ini sudah minim dan harus diirit lagi. Irgan meminta teman-teman Komisi 9 untuk menolak pemotongan dari Pemerintah secara tegas tidak hanya mengamini saja.  [sumber]

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Nasional Kesehatan

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional tanggal 27 Maret 2015 - Irgan menggaris bawahi bahwa DJSN tidak hanya mencakup kesehatan tetapi aspek jaminan sosial lainnya Irgan juga menggaris bawahi bahwa kita sudah ada komitmen untuk kesehatan oleh karena itu pendanaan tidak ada masalah. Irgan setuju usulan kenaikan iuran untuk PBI. Irgan saran agar dilakukan rekonstruksi ulang pola pembayaran BPJS dan PBI. Irgan saran agar anggaran sebesar Rp.20 triliun di Kementerian Kesehatan digunakan saja untuk PBI. Irgan juga saran agar dipertimbangkan untuk membentuk BPJS ASN (Aparatur Sipil Negara) dari gabungan Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun) dan Asabri (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Batu Bara
Tanggal Lahir
24/09/1963
Alamat Rumah
Jl. Alam IV Blok A, No.21. Villa Ilhami. RT.001/RW.003. Kelurahan Kelapa Dua. Kelapa Dua. Tangerang. Banten
No Telp
081 110 0946

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Banten III
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan