Nasional Demokrat - Maluku Utara

Komisi XI - Keuangan dan Perbankan

Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Hatari menjelaskan bahwa kami menyampaikan apresiasi tertinggi-tingginya untuk Menteri Keuangan dan segala jajarannya yang telah menyiapkan banyak hal, RUU ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas sektor keuangan untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Kami terima RUU ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Potensi Penerimaan Tax Amnesty dan Repatriasi Dana — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia

Menurut Hatari, sikap-sikap optimistik harus menyertai kebijakan terkait RUU tentang Tax Amnesty. Ia berharap RUU tentang Tax Amnesty setelah diundangkan dapat efektif dan tidak gagal.

Masukan terhadap RUU Tax Amnesty - RDPU Komisi 11 dengan Pakar

Hatari menyarankan agar APBNP dipercepat pembahasannya agar target ambisius dapat direvisi.

Tanggapan

RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas

Terkait serapan anggaran tahun 2023 posisi pada tanggal 6 September itu baru 52% kalau mau dihitung rata-rata tinggal 3 bulan lagi. Maka Achmad menanggapi, kalau mau dihitung rata-rata seharusnya sudah lebih 4 kali, sementara DIPA-nya direvisi pada tanggal 21 Agustus.

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Hatari mengatakan Komisi 11 DPR-RI menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2022 yang luar biasa. WTP 12 tahun berturut-turut adalah spektakuler, bahkan tindak lanjut rekomendasi BPK RI sudah mencapai 85,46%, dan mudah-mudahan rekomendasi 14,54% bisa diselesaikan tahun ini.

RKA dan RKP LKPP Tahun 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala LKPP

Achmad menyampaikan bahwa terkait pendampingan proyek strategi pemerintah daerah khususnya soal sampah, apa bapak punya data bahwa sampah ini yang paling terbanyak adalah di Bali? Ada beberapa kabupaten di Jawa Tengah seperti Probolinggo itu sampah yang terbanyak di Indonesia. Jadi kalau LKPP hanya fokus pada sampah yang ada di Bali satu lagi di Kediri terlalu sedikit. Padahal persoalan sampah ini persoalan yang krusial sekarang di Indonesia. Yang berikut bagaimana atau pernah kah LKPP mengukur 3E efektif efisiensi dan ekonomi dan outcome kinerja anggaran. Lalu, Bagaimana LKPP anggaran yang yang berbasis sosial dan impact dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Berikutnya sistem LKPP sudah berbasis digital tetapi kenapa masih terjadi korupsi.

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Hatari mengatakan bahwa dalam satu Raker dengan OJK, Hatari mengatakan bahwa kinerja OJK tidak membanggakan publik. Jangan sampai, Pemerintah banyak membuat narasi dan meminta persetujuan DPR tetapi regulasi itu menyusahkan rakyat. Banyak sekali asuransi yang bukan plat merah pada bermunculan, siapa yang mengawasi ini? Ada Manulife, ada lagi sekarang pinjaman online dan segala macam, siapa yang mengawasi ini. DIM 3120, OJK tidak menyetujui permohonan penyelesaian kerugian. Seperti Asuransi Jiwasraya tenggelam begitu saja, jadinya kasian. Fraksi Partai NasDem mengharapkan bahwa UU ini harus lebih memperkuat peran daripada OJK, jangan diintervensi, sebab lembaga ini baru dibentuk sudah timbul pro dan kontra, hampir-hampir dibatalkan oleh MK. UU ini secara hukum mengikat tupoksi daripada OJK, jangan terulang lagi. Kami ini dipilih oleh rakyat dan rakyat memiliki harapan agar kebijakan-kebijakan Pemerintah dapat menjanjikan kepastian bagi rakyat yang memilih kami. UU ini menjadi suatu pegangan bagi OJK, tidak boleh diintervensi. Barangkali ada pemikiran Komisi 11 bahwa seluruh pembiayaan OJK tidak atas beban APBN. Apakah kita pernah mendengar OJK mencabut izin suatu bank yang bermasalah. Semua tergantung setoran. Kalau ditinjau kembali bahwa seluruh pembiayaan atas beban APBN untuk OJK, mungkin barangkali lain kasusnya.

Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Sekjen BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP)

Hatari menyampaikan selamat kepada kepala BPS yang baru dilantik. Ia sangat mengapresiasi atas kinerja yang mungkin ini berbeda dari dapil lainnya. Ia mengatakan fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada kunker spesifik bahwa dari tahun ke tahun pengelola keuangan semakin membaik dalam pemerintahan. Ia pernah diundang BPK sebagai narasumber tentang peningkatan LKPD dan hasil pemeriksaan BPK. suatu audit dianggap belum bisa selesai kalau laporan hasil pemeriksaannya belum selesai. Ia mengatakan sepertinya ini hanya melempar rekomendasi untuk tindak lanjut tetapi tidak mengawal tindak lanjut itu sampai selesai. Ia mengingatkan pada waktu pembahasan RKA lalu, Komisi 11 memberikan persetujuan kepada BPK untuk menambah platform pemeriksaan. Kalau pemeriksaan reguler, maka hasilnya biasa-biasa saja. Ia mengatakan pada pembahasan RKA tahun lalu, Komisi 11 sudah menyetujui platform anggaran BPK untuk pemeriksaan tujuan tertentu. Ia mengatakan banyak uang daerah dipakai tanpa SKPD padahal di daerah ada BPK dan BPKP. Ia mengatakan rata-rata WTP, WDP sedikit sekali dan terakhir kunker di NTB ini apresiasi rata-rata baik. Ia tidak bermaksud mendramatisir. Menurutnya, BPKP yang tadinya terkotor di Indonesia menjadi bersih. Untuk BPS, data yang valid merupakan sesuatu yang krusial karena itu para publik dan ekonom menyuarakan alasan pembentukan bank data. Ia mengatakan BPS adalah pusat data statistik terpercaya untuk semua. BPS ini harus mentransformasi menjadi independen karena BPS bukan bawahan Bappenas. Ia mengatakan ini dari statistik, yang sejahtera memakan jatah orang yang tidak sejahtera. Ia menyampaikan tidak sulit seseorang itu memberikan surat keterangan dari lurah bahwa ia miskin padahal ia kaya. Mengenai dana desa, ia mengatakan kebijakan ini diharapkan menjadi daya ungkit stimulus untuk pembangunan desa namun tujuannya bergeser menjadi ATM bagi para politisi. Ia mengatakan ada Kabupaten yang menggunakan dana desa untuk pilkada dan ada 126 daerah pilkada serentak pada 2017. Apabila incumbent maju lagi, maka bisa jadi dana desa ini dipakai oleh incumbent tersebut. Ia menghimbau jangan sampai dana desa digunakan incumbent untuk pilkada serentak. Menurut penuturan Presiden, terdapat 123 kegiatan yang terlambat ditetapkan kontraknya. Ia menanyakan mengenai orang desa yang mau melakukan eksekusi pembayaran jika defisitnya masih 0. Ia mengatakan dari aspek waktu hanya 12 bulan, maka ia mempertanyakan finalisasi yang harus dilakukan untuk semua dokumen kontrak. Ia menyampaikan seharusnya langsung main begitu tahun anggaran baru dimulai. Ia meminta BPK dikawal agar tindak pemeriksaan itu betul-betul dilaksanakan. Jangan sampai dibiarkan hingga bertahun-tahun dan ia berharap BPK lebih fokus pada pemeriksaan tujuan tertentu.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Anggito

Hatari mengatakan bahwa kalau msalah pemeriksaan benar maka tidak perlu ada tax amnesty, semoga anda terpilih menjadi kepala BPK agar dapat melalukan restorasi APBN-P sudah dibuat tetapi fungsinya belum terlaksana sampai sekarang. Senilai Rp57 triliun dana sosial masih belum diketahui arahnya, adakah BPK di negeri ini karena ini cukup besar.

Peran Pasar Modal dalam Peningkatan Ekonomi Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI)

Ahmad H menanyakan mengenai efektivitas kerjasama BEI dengan OJK dan BI. Ia juga menanyakan cara BEI menghadapi krisis ekonomi, kisaran waktu nilai fluktuatif menjadi stabil, cara menanggulangi krisis global, dan perlu atau tidaknya suku bunga BI turun. Ia menanyakan sudah efisien atau belum pasar modal Indonesia jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia

Pandangan Mini Fraksi Atas Rancangan Undang Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM

Hatari menjelaskan sasaran RUU JPSK menjaga stabilitas sistem keuangan agar berjalan normal dan berdampak positif pada perekonomian nasional karena RUU JPSK pada dasarnya untuk mencegah krisis dan sasaran RUU JPSK menjaga stabilitas keuangan nasional. Fraksi NasDem menyetujui RUU JPSK untuk dibahas sesuai tata tertib DPR-RI pada tahapan berikutnya.

Kepemilikan Asing di Perusahaan Asuransi, PMN, dan Alokasi Anggaran 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Hatari meminta untuk adanya sinergitas antara OJK dan Kemenkeu.

Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2014 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintahan (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Hatari mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud mendramatisasi, tapi pendampingan BPKP di Pemda itu mustahil bisa WTP secara menyeluruh.

Panitia Kerja (Panja) Belanja Negara — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Achmad Hatari mengatakan ada beberapa permasalahan di ruang fiskal karena daya serap K/L rendah. Penerimaan yang tidak sesuai target dan ada penurunan opini BPK di K/L dari WTP menjadi disclaim. Ia menanyakan alasan tidak dilakukan rasionalisasi K/L ke infrastruktur fasilitas sosial di daerah. Ia menanyakan ada atau tidaknya penambahan anggaran K/L di APBNP setelah nambah di APBN.

Pembahasan Pendahuluan RAPBN, Nota Keuangan, dll — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (Panja) Belanja Transfer Daerah

Hatari mengatakan belum melihat keberpihakan dalam masalah transfer daerah. Ia meminta penetapan alokasi transfer daerah mempertimbangkan laporan dari BPK dan DBH, serta kontrol dana desa agar tidak bisa digunakan untuk pilkada. Ia mengapresiasi atas perubahan perspektif dalam pengelolaan anggaran transfer daerah.

Privatisasi 4 BUMN — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Perwakilan Menteri Keuangan

Hatari mengatakan jangan-jangan BUMN menggunakan PMN untuk bayar hutang, bukan modal. Kondisi fiskal sedang badai tetapi malah disuntik PMN, lalu dividennya juga tidak ada.

Rencana Kerja Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 sampai Tahun 2022- Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hatari berharap agar komitmen yang dipaparkan bukan hanya sebuah khayalan dari OJK.

Transfer Daerah Tentang RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Hatari mengatakan dapilnya di Maluku Utara dan Papua. Ia mengabdi terus di Papua selama 40 tahun. Ia meminta agar dana desa jangan ditumpuk pada Menkeu. Ia mengatakan Menkeu hanya fungsi alokasi dan distribusi, selebihnya bukan wewenang Menkeu. Ia mengingatkan dalam 130 hari ke depan ada 101 daerah yang melakukan pilkada serentak. Pada kesempatan ini tidak ada salahnya Banggar mengingatkan agar jangan lagi terjadi dana desa yang digunakan tidak sesuai fungsinya. Ia mengatakan Komisi 11 bermitra dengan BPK. Kemenpora mendapatkan WTP tapi 2 bulan kemudian Menterinya masuk penjara. Ia meminta hal tersebut diperhatikan. Ia menanyakan penindaklanjutan laporan hasil temuan BPK. Ia juga mengatakan laporan APBD harus baik, tata kelolanya juga harus baik. Ia menghimbau jangan smapai 3 tahun langsung menguap. Ia mengatakan berdiskusi dengan Komisi 11 terkait persentase anggaran daerah otsus. Ia menyampaikan Dirjen mempunyai fungsi alokasi terkait penyaluran dana ke daerah. Ia mengatakan fiskal Indonesia mengalami guncangan, pemotongan anggaran baik pembekuan anggaran merupakan jalan yang elegan dan harus dilakukan. Dana desa diharapkan menjadi stimulus pembangkit desa dan menjadi solusi tapi solusinya malah bermasalah. Ia mengatakan banyak instrumen yang diciptakan Kemenkeu sebagai keberpihakan terhadap daerah. Pemotongan anggaran bisa dikembalikan apabil adaerah sudah menetapkan APBD dan kurang proporsi dana desa menurut UU No. 62 Tahun 2012 terpenuhi. Ia meminta tidak hanya fokus dengan Kemenkeu tapi juga sounding dengan Kemendagri.

Asumsi Makro Ekonomi dan Target Pembangunan dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 11 Rapat Kerja Lanjutan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia

Hatari mengapresiasi penyaluran DAK yang berbasis kinerja. Hatari menyampaikan bahwa ada beberapa
kabupaten yang melakukan manipulasi data, baik luas wilayah maupun jumlah penduduk, hanya untuk menaikkan DAK. Hatari menyampaikan ada 200 desa yang belum menerima dana desa, Hatari meminta Menkeu mencek datanya. Penetapan APBD harus tepat waktu. Hatari mengatakan surat tanggal 28 Maret 2017 tentang pelaksanaan Musrembang tahun 2018, tidak digubris oleh Bappeda. Hatari mengatakan penempatan dana antar bank di daerah khususnya harus diperhatikan. Hatari menyampaikan target bea cukai di Maluku Utara sudah melampaui target.

Pandangan Mini Fraksi-Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Hatari menyampaikan pandangan mini F-Nasdem atas RUU RAPBN-P TA 2016. F-Nasdem menuntut agar
pemerintah memperhatikan kebijakan fiskal. F-Nasdem memandang alokasi anggaran yang lebih berkualitas lebih penting daripada kuantitas. F-Nasdem memahami adanya perubahan APBN untuk melakukan penyesuaian. F-Nasdem memandang inflasi harus dijaga.

Dana Desa dan Transfer Daerah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Hatari mengatakan bahwa ia mengelola dana otonomi khusus, jadi ia mengetahui karakteristiknya. Menurut Hatari proporsi antara Papua dan Papua Barat sudah benar. Jika likuidas memungkinkan nominal untuk Papua bisa ditambahkan. Ada daerah yang tidak pernah sama sekali mentransfernya, tetapi digunakan untuk pilkada dan politik.

Lanjutan dengan Menteri Keuangan Privatisasi 4 BUMN – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Hatari mempertanyakan bagaimana kita melihat likuiditas, solvabilitas keuangan mereka, jangan sampai PMN ini digunakan untuk bayar hutang. Hatari mempertanyakan terkait dengan APBN induk PLN diberikan PMN sebesar Rp10 Triliun tetapi diAPBNP diberikan sebesar Rp13 Triliun. Hatari mengatalan bahwa PMN yang disebar ke wilayah timur hanya 9%, ini sangat terlihat jelas diskriminasi. Hatari mendukung PMN tetapi harus spending quality, karena Rp44 Triliun bukan jumlah yang kecil. Hatari mengatakan bahwa PMN ini dialoksaikan untuk APBN induk bukan untuk perubahan, sehingga dana ini untuk dapat disetujui.

Keputusan PMN 2016 atau 2017 dan Perkembangan APBN 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Hatari mengatakan bahwa masalah dalam pemberian gaji sering menjadi masalah, apalagi di daerah perbatasan atau pegunungan. Panja Komisi 11 DPR-RI mendalami dengan pergi ke Sentul dnegan domain yang dapat sengketa modal, karena kami sudah mendapatkan pengalaman dari BUMN yang mendapatkan modal. Hatari mengatakan bahwa tax amnesty dahulu ada sinisme, tetapi saat ini sudah
terbukti. Terkait dengan PMN yang mengejutkan Komisi 11 DPR-RI adalah mengenai Lapindo sebesar Rp54,3 Miliar yang sudah lama dirancang untuk penyelesaian Lapindo. Ada kurang lebih 26 berkas yang berharga sebesar Rp300 Miliar dan berkas lainnya seharga Rp700 Miliar. Bahwa Lapindo ini ada historikalnya dan ini masih bingung untuk masalah ini, mereka meminta ditanggungkan saja karena datanya fluktuatif da nada masyarakat yang tidak puas. Sehingga Hatari meminta untuk adanya kepastian mengenai Lapindo. Terkait dengan BPJS Kesehatan Hatari sudah konsultasi tentang plus
minusnya, atas rekomendasi BPK ada hal yang harus diperbaiki. BPJS belum optimal dalam sosialisasi khususnya kecelakaan lalu lintas, ketenagakerjaan dan lain-lain. hatari mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang secara ekonomi sejahtera ini mereka akan merampok hak dari rakyat yang seharusnya mendapatkan hak untuk mendapatan BPJS Kesehatan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan RI

Hatari mengakui bahwa terjadi ketimpangan antar daerah terutama di kawasan timur. Menurutnya, yang namanya kemiskinan absolut tidak akan mampu bergeser jika daya beli masyarakatnya rendah. Hatari mengatakan bahwa dana desa memang menjadi isu politik yang tidak dapat dilimpahkan seluruhnya kepada Kemenkeu RI, untuk pengawasannya dapat dilakukan oleh Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Terkait kapasitas fiskal, Hatari menyampaikan jika kapasitas fiskal Maluku tidak lebih besar dari Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur. Hatari mengaku belum melihat keberpihakan Kemenkeu RI pada daerah. Terakhir, Hatari mengimbau agar distribusi dana desa dapat lebih diperhatikan dan memohon agar Eselon I dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi.

FPT Calon Kantor Akuntan Publik — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik

Hatari mengatakan Komisi 11 perlu penjelasan lebih lengkap mengenai status KAP Wisnu ini. Ia meminta penjelasan lebih lengkap mengenai pengalaman junior auditor. Ia mempertanyakan ketidak cacatan hukum pada sumber daya manusia di KAP Wisnu yang baru dua tahun sudah memiliki sertifikasi IAI. Ia menanyakan 32 hari audit ini standar dari KAP Sriyadi atau tergantung. Ia membahas di paper tidak disebutkan kualifikasi tim auditor. Ia juga menanyakan KAP ini menawarkan Rp1,8 Miliar atau Rp2 Miliar ke BPK. Ia mengatakan yang melakukan Fit and Proper Test adalah Komisi 11, jadi Komisi 11 perlu mengetahui kualifikasi auditor. Ia menanyakan alasan KAP Husni mengaudit sampai 70 hari dan kualifikasi para auditor. Ia menanyakan kepada KAP Heliantono mengenai sudah berapa kali mengaudit BPK dan sertifikasi auditornya serta alasan audit lama sekali sampai 100 hari. Ia menanyakan kepada KAP Doli mengenai tenaga audit dan menanyakan penyerahan laporan karena menurutnya 100 hari cukup lama.

Musyawarah Rencana Pembangunan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Hatari berharap Menteri tidak punya telinga panas atau tersinggung dengan yang Komisi 11 sampaikan. Menurutnya, materi yang disampaikan menarik sekali, tetapi ia masih mempertanyakan konsistensinya. Ia mengatakan sepertinya Menteri sejak menjadi Kepala Bappenas belum pernah kunjungan ke wilayah rumit di Indonesia Timur. Ia menyinggung mengenai dana Desa yang tidak tersalurkan, tetapi digunakan untuk kepentingan politik seperti pilkada. Ia meminta ketua Bappeda harus ada kualifikasi dan sertifikasinya. Ia berharap musrenbang tidak hanya jadi retorika belaka karena programnya itu-itu saja. Ia meminta Kepala Bappenas berkunjung ke Morotai.

Postur Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Hatari mengatakan jika bisa transfer dana daerah jangan saat penutupan tahun anggaran. Transfer daerah dilakukan pada akhir tahun nanti tidak dapt diserap dengan baik, namun menjadi Silpa. Hatari juga berharap semoga dana transfer daerah jangan dikirim pada bulan November, apalagi Desember.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Abdul L

Hatari menyampaikan bahwa di Kepri ada Kabupate yang 5 tahun terakhir di bawha WDP, sepertinya BPK tidak memberikan pendapat sehingga Hatari mempertanyakan dimana peran BPK dalam asistensi dan pendampingan. Saat ini begitu mudahnya BPK memberikan predikat, Hatari meminta untuk tidak terlalu mudah dalam memberikan predikat.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Bambang

Hatari mengatakan suatu pemeriksaan tidak dapat selesai jika ini belum diselesaikan, yang terpenting adalah rekomendasi sudah disampaikan dan kasus harus sampai final.

Pendalaman BUMN untuk Penentuan PMN pada RAPBN 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)

Hatari mempertanyakan apakah neraca ini sudah diaudit dan Hatari meminta penjelasan mengenai piutang. Karena jangan sampai peminjaman ini dipakai untuk pembayaran hutang, jadi untuk menambah permodalan. Hatari menyampaikan bahwa Komisi 11 DPR-RI berharap pinjaman ini bukan untuk membayar hutang, dan Hatari mengapresiasi atas presentasi yang sudah disampaikan. Hatari mempertanyakan berapa lapas setelah pajak., karena Hatari melihat bahwa disini lapas sebelum pajak. Hatari meminta penjelasan mengenai pemasukan PII berapa karena agar kami yakin untuk memberikan suntukan dana untuk PII. Dari yang sudah dilihat Hatari mempertanyakan apakah Indonesia hanya sekitar Semarang saja, apakah NTT bukan Indonesia. Terkait dengan air bersih, Hatari merasa surat dari Kemendagri mengeai PDAM belum dicabut. PDAM karena tidak memberikan banyak ke APBD
dilarang memberikan kontribusi ke daerah, tetapi disini PII malah menjamin PDAM. PT PII mendapat pinjaman dari world bank sebanyak 2,5 juta dollar.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Emita Wahyu Astami

Hatari mempertanyakan kenapa Ibu tertarik menjadi anggota BPK, dan bagaimana komentar Ibu terkait dengan kinerja BPK saat ini di tengah-tengah kondisi fiskal yang kritis.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Bahrullah

Hatari mengatakan ada pertanyaan yang tidak harus dijawab, tetapi berharap untuk menjadi perenungan sehingga ada beberapa yang harus dijawab. Seperti kasus pada tahun 2008 yang terbongkar ditahun 2011, bahwa pengalaman itu yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengawalan. Terkait dengan profesional jangan sampai terkena virus-virus politisasi, karena yang terjadi adanya kepala daerah yang mengganti kepala keuangan sampai setahun ada 3 kali pergatian. Terkait dengan
WTP Hatari mempertanyakan kenapa ada daerah memiliki hutang begitu besar, hutang tersebut dari dana bagi hasil SDA.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Rusli

Hatari menyampaikan bahwa DPR-RI dikejutkan bahwa pada APBN 2016 tidak realistis dan kredibel, sehingga Hatari meminta pedapat mengenai hal APBN yang kemarin terjadi. Hatari mempertanyakan
apakah Bapak yakin bahwa WTP tidak ada kelonggaran, karena dilaporan menunjukkan bahwa laporan WTP tetapi adanya kelonggaran sana-sini.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Safrudin

Hatari mengatakan jika suatu pemeriksaan belum dinyatakan selesai jika tindak lanjut belum selesai, karena selama ini tindak lanjut BPK tidak dikawal dengan baik. Terkadang penjelasan terlalu normative oleh BPK dan realitasnya tidak ada.

Evaluasi Kinerja dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Hatari berharap sistem PPH harus lebih transparan dan akuntabel serta cross sharing dengan lembaga lain. Hatari mengusulkan dilakukannya tax holiday dan penyesuaian penghasilan harus berdasarkan data yang benar.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) — Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI

Hatari merasa terpukul atas kejadian yang terjadi. Menurutnya, dalam pengamatan Komisi 11 DPR-RI, Kemenkeu RI belum optimal mengubah mindset dan mekanisme kontrol check and balance. Namun, Menteri Keuangan RI sudah luar biasa dalam menjaga fiskal agar tetap berkesinambungan. Hatari berpendapat perlunya saling menukar informasi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Terakhir, ia mengusulkan agar petugas kebersihan sampai menteri mempunyai NPWP, karena ini berpengaruh pada wajib pajak.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Bank Indonesia atas nama Dwi Pranoto

Hatari mengatakan bahwa sulitnya mendapatkan akses permodalan. Ia juga berpendapat alasan suku bunga BI tidak ingin turun. Padahal, negara lain sudah turun. Terakhir, Hatari menginginkan untuk Papua dan Maluku diberikan kemudahan aksesnya.

Fit and Proper Test Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Hendy S

Hatari merasa ia tidak perlu bertanya karena semua yang disampaikan sudah tercatat dengan baik. Ia berharap calon terpilih untuk menjadi Deputi Gubernur BI dan diberikan jalan yang terbaik.

Fit and Proper Test Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Bank Indonesia Atas Nama Dody Budi Waluyo

Achmad Hatari menjelaskan bahwa kalau saudara terpilih bagaimana cara bekerjasama dengan DPRD di daerah untuk menurunkan inflasi dan kenapa Bank Indonesia suku bunganya masih tinggi.

Evaluasi Anggaran Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Ketua Umum Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Waketum DK OJK)

Hatari mengatakan terdapat banyak pembiasan atas pertanyaan yang kemarin ia sampaikan. Ia menyampaikan kalau sistem penyusunan anggaran harusnya direncanakan dulu pendapatan ini kurang dari target atau over target. Tapi kalau OJK berbeda. Ia meminta penjelasan. Jadi, Komisi 11 uji koefisien ini tetap 11,1%. Ia mengatakan sepertinya OJK ini merencanakan dulu belanjanya baru mencari uang. Ia menyampaikan OJK harus secepatnya menyesuaikan hal yang dimandatkan dalam UU.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Taufik Hendra Kusuma

Hatari melihat daftar pusataka hanya mencantumkan pokok pengelolaan APBN dan untuk pengelolaan APBD rujukannya bukan UU APBN. Birokrasi keuangan di BPK harus mengetahui landasan pengelolaan uang daerah.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Sumurung

Hatari mengatakan bahwa Guburner Sumut baru dikasih WTP, tetapi 2 bulan kemudian masuk penjara.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Sumurung

Hatari mengatakan bahwa Guburner Sumut baru dikasih WTP, tetapi 2 bulan kemudian masuk penjara.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Sutrisno

Hatari meminta untuk dijelaskan mengenai audit darurat, karena dirinya belum pernah mendengar mengenai audit darurat. Hatari mengatakan bahwa kesimpulan Bapak ini harus bersifat independen, contohnya dalam mengambil keputusan terakit kerugian negara. Dari berbagai aspek termasuk kinerja BPK saat ini belum profesional dan belum layak, apalagi kondisi kita saat ini fiskalnya kritis. Hatari meminta penjelasan mengenai konsepnya seperti apa jika terpilih nanti. Hatari mengatakan terkait dengan pemotongan anggaran di tengah UU tentang APBNP sudah memasuki aspek individualistis.

Fit and Proper Test Calon Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Atas Nama Tony P

Hatari sepakat bahwa untuk calon Tony tidak ada yang kurang. Hatari juga menanyakan kira-kira instrumen apa yang akan dilakukan apabila terpilih sebagai anggota BSBI.

Pembahasan Terkait Evaluasi Permasalahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melanjutkan Raker Tanggal 9 Februari 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hatari berterima kasih karena pertanyaannya sudah direspon dan ia merasa sama dengan yang lain. Ia mengatakan hari ini ia tetap pada pandangan bahwa jawaban Menko ini adalah jawaban standar dan terlalu klasik. Bisa dibilang ini alasan dari jaman dulu. Ia menyampaikan mungkin kalau Tuhan berwujud manusia, masyarakat Maluku Utara ini pasti berkomentar alasan mereka tidak dilahirkan di Pulau Jawa. Ia menceritakan ketika kunker ke Papua, mama di Papua menjual sayur dan itu mengambil perkreditan di bank. Tapi, mereka ingat hanya ia saja anggota DPR RI pusat yang tidur di masjid sambil makan pop mie. Ia mengatakan omset di Tanah Abang kini kurang 40%.

Pengambilan Keputusan Anggaran Tahunan Bank Indonesia Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia

Achmad Hatari mengatakan bahwa fokus Bank Indonesia sudah bagus tapi cluster harus difokuskan pada komponen yang membuat inflasi naik, supaya tupoksi Bank Indonesia dapat dijalankan dengan baik.

Permasalahan Bumiputera — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hatari mengatakan pertemuan kali ini tidak bermaksud membangun opini liar yang mengalami pembiasan. Ia menyebutkan betapa buruknya manajemen pengelolaan Bumiputera. Ia mengatakan klaim polis untuk kantor tingkat daerah tidak masalah, tapi manajemennya di pusat bobrok. Ia dan keluarnya termasuk di antara 6.000.000 pemegang polis. Ia ingin OJK memainkan peran yang sentral. Ia tidak ingin OJK membiarkan proses pembusukan. Ia meminta agar kejadian AJB Bumiputera tidak sampai terjadi seperti tahun 1998. Ia menghimbau agar jangan sampai bom waktu meledak.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Widodo

Hatari mengatakan bahwa perlu adanya intensitas peningkatan dengan tujuan tertentu sesuai dengan pemaparan Bapak. Hatari mempertanyakan terkait dengan sumber waras yang dicantumkan dalam abstrak.

Rancangan Undang-Undang Pendapatan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

Hatari mengatakan ia pernah menjadi orang di daerah 41 tahun. Ia menyampaikan bahwa usia UU PNBP sudah 21 tahun, maka akan dilakukan pembaharuan. UU ini tidak membahas tentang pembahasan Pasal pembagian hak dengan daerah. Ia berharap mitra membaca draf RUU ini secara utuh, bukan parsial. UU ini tidak membahas hak pembagian daerah. Ia mengatakan ada provinsi yang sampai saat ini APBDnya belum dievaluasi Kemendagri. Ia menyampaikan bahwa ia anggota banggar dan memang Rp100 Miliar disediakan untuk infrastruktur publik, namun ada syaratnya dan tidak otomatis. Ia mengatakan penghematan Rp68 Triliun ke daerah. Ada Rp19,7 Triliun pembekuan oleh Menkeu terhadap 167 Kabupaten/Kota. Ia menceritakan Menkeu mengatakan di ruangan ini bahwa 169 pembekuan pada bulan Desember sudah ditransfer ke daerah. Untuk pemotongan Rp68 Triliun, Komisi 11 belum mendapatkan penjelasan dari Menkeu. Ia menyampaikan untuk DAK kalau tata kelola dan daya serap parah maka tidak ditransfer lagi DAKnya. Ia mengatakan penghematan tidak hanya di daerah tapi Kementerian/Lembaga juga sebesar Rp65 Triliun. Ia menyampaikan DAK ini dana-dana yang ditetapkan secara pasti, tidak boleh pindah ke program-program lain. Ia mengatakan yang namanya penyertaan modal harus ada dividen. Bahwa kalau bisa di deposito dan portofolio risiko rendah. Ia menyampaikan ia di Kabupaten menjadi Kepala Badan di Provinsi dan dijadikan kepala biro, namun ia mengundurkan diri. Ia mengatakan Komisi 11 berpihak pada mitra dan bersumpah akan memperjuangkan dapil. Ia membahas perkataan Menkeu bahwa kurang bayar sudah tuntas dan jika mitra mengatakan belum ditransfer, Komisi 11 akan mengecek dan sounding ke Menkeu. Ia mengatakan semua kalau program dan kegiatan memakai benchmark nawacita. Ada 30.000 pegawai Ditjen Pajak yang harus mengawasi 20.000.000 orang Indonesia. Ia menyampaikan Komisi 11 terus melakukan RDP dengan Kementerian. Dengan Bappenas, Komisi 11 mengatakan ada penjaga sekolah malam yang dijadikan Kepala Bappeda. Ia mengatakan Komisi 11 merencanakan bahwa Ketua Bappenas melakukan sertifikasi, jadi tidak bisa asal tunjuk. Ia membahas itulah persoalan titik singgung di daerah. Jadi, nawacita-nawacita ini kan benchmark dari Pak Joko Widodo. Ia mendengar Pemerintah sedang menekan agar dokter spesial ke daerah. Jadi, memang ini kan soal kesehatan, bukan bidang dari Komisi 11, tapi nantinya Komisi 11 akan mengundang Kementerian tadi untuk ditanyakan. Ia menyampaikan infrastruktur sosial persentasenya sedikit sekali. Pemerintah fokus pada infrastruktur ekonomi. Ia mengatakan orang desa ini sepeda aja tidak punya, jadi kapan mereka bisa menikmati jalan tol. Ia menyampaikan atas nama fraksi dan Komisi 11 dan pribadi pertemuan kali ini serentak.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia a.n. Lana

Hatari mengatakan bahwa BSBI dibentuk berdasarkan undang-undang dan berperan sebagai alat kontrol dari Komisi 11 DPR-RI terhadap Bank Indonesia. Kinerja dari badan supervisi itu outcome-nya untuk konsumsi eksternal. Di undang-undang, rekomendasi BSBI disampaikan ke DPR-RI, Bank Indonesia dan Komisi 11 DPR-RI secara triwulan. Menurut Hatari, seharusnya visi dan misi seharusnya sudah jalan dan check and balance adalah hal yang penting. Hatari menanyakan bagaimana bila tidak ada kesepakatan antara BI dan BSBI.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Atas Nama Chaerul Djakman — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Chaerul Djakman

Achmad Hatari mengatakan bahwa dalam periode tiga tahun ada 118 rekomendasi dan hanya 81 rekomendasi yang ditindaklanjuti maka 19 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti menjadi perhatian, progres harus disampaikan pada Komisi 11 DPR terkait pertanggung jawaban keuangan ini yang paling ia pertanyakan secara krusial, apabila ada ketidaksepakatan antara Bank Indonesia dengan BSBI maka check and balance-nya bagaimana anggaran BSBI tidak include dalam anggaran tahunan Bank Indonesia dan apa kendala yang dialami BSBI sehingga ingin bersikukuh anggaran BSBI terpisah dari Bank Indonesia.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) a.n. Hikmahanto

Menurut Hatari seharusnya tanpa diminta harus dilaporkan kepada Komisi 11 DPR-RI dan jika terpilih harus memperbaiki untuk permasalahan tersebut.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Calon Pemeriksa Laporan Keuangan BPK Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kantor-Kantor Akuntan Publik

Ahmad Hatari mengatakan ada KAP yang sudah berusia 44 tahun dan 10 tahun terakhir sudah mengaudit sebanyak 110 entitles menurutnya luas biasa. Ia menanyakan persentase skoring antara SPI dengan kepatuhan dari 6 KAP yang ada. Ia juga menanyakan kepatuhan yang lebih tinggi atau SPI yang lebih tinggi. Ia mengatakan terkait alokasi waktu juga penting tetapi yang paling penting adalah kualitas dari audit. Ia menyebutkan ada yang mengalokasikan waktu kurang lebih 45 hari selesai dan ada juga yang 90 hari baru selesai. Ia mengatakan bahwa permintaan Komisi 11 jangan sampai lebih dari 75 hari. Menurutnya 90 hari pengerjaan terlalu lama karena KAP disini adalah KAP yang hebat.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Indra

Hatari mengatakan bahwa parameter yang disampaikan terlalu teoritik, karena indikator dalam membentuk daerah otonom baru adalah variabel yang harus diukur jelas. Sehingga jika mau masuk ke wilayah empirik itu tidak sesederhana itu.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK-RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK-RI a.n. Suharmanta

Hatari mengatakan bahwa sekarang ini permasalahan di bidang anggaran tidak ada lagi yang terlambat. Lalu, Hatari menanyakan permasalahan yang ada untuk saat ini.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK-RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK-RI a.n. Bambang Pamungkas

Hatari mengatakan bahwa kondisi saat ini prosesnya menuju ke outcome masyarakat yang maju dan sejahtera. Pertumbuhan opini BPK-RI saat ini secara agregat meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara kuantitas memang naik, tetapi untuk kualitas menurut Hatari perlu diuji parlementernya.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK-RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK-RI a.n. Mahendro Sumardjo

Hatari mengatakan bahwa sementara DPR-RI mengetahui BPK-RI salah satu institusi yang harus bertanggung jawab. Menurut Hatari, mghitungkan secara definetif itu sangat dipertanyakan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI atas nama Ismono Wijayanto

Hatari mengatakan bahwa bukti empiris menunjukkan ketika Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan, maka tindak lanjutnya tidak dikawal, dimana ada 755 rekomendasi tidak ditindaklanjuti.

Kinerja Keuangan dan Pembahasan Kasus-Kasus Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BRI (Persero) Tbk

Hatari mengatakan bahwa materi yang dipaparkan oleh Bank Mandiri tidak menyebutkan tentang kontribusi Bank Mandiri dari fiskal ke arah yang positif. Hatari berharap agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat meminimalisir kesenjangan dan memperbaiki keadilan ekonomi. Terakhir, Hatari meminta agar KUR tidak hanya diproyeksikan kepada daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi saja.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Soetrisno

Hatari menanyakan pandangan calon soal keprofesionalan BPK.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Sjarifudin Mosii

Hatari menanyakan alasan calon memberikan opini istimewa pada salah satu provinsi yang mendapat predikat terkotor. Ia berharap BPK dapat lebih selektif memberikan opini.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

A. Hatari mengapresiasi kinerja BPK selama 12 tahun baru predikatnya WTP. Ia mengatakan Kemenpora setelah terbentuknya entitas ini sampai dengan hari ini disclaimer terus. KKP semangat menenggelamkan kapal dan Komisi 11 mengapresiasi. Ia mengatakan sebagai mitra harapan Komisi 11 menjadi perhatian termasuk disclaimer dan temuan BPK segera ditindaklanjuti. Ia bersepakat bahwa satu audit belum selesai kalau entitasnya belum ditindaklanjuti yang bersangkutan. Data dari BPS cukup baik namun daya serapnya masih rendah, hanya 33%. Ia mengatakan ke depan bisa terdongkrak dengan baik. Ia mengatakan setiap tahun, daerah melaporkan data ke Kementerian dalam negeri terjadi pembiasan yang luar biasa. Ia mengatakan sistem terintegrasi tercanggih ternyata tidak mampu mendeteksi kecurangan karena sistem juga dari tangan manusia. Ia mengatakan 4 tahun terakhir, pagu dan realisasi tidak balance bahkan kinerja penyerapannya belum membanggakan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. M. Ridwansyah

Hatari menanyakan alasan calon melakukan asistensi.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Razaki Persada

Hatari meminta apabila calon diterima, maka dijalankan teori dan pengalamannya.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Atas Nama John Reinhard

Hatari mengatakan bahwa jika ia memilih John, maka kasus Sumber Waras lebih setuju ditangani oleh KPK.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Pradi Achyarsyah

Hatari menanyakan kinerja calon berdasarkan UU atau campur tangan orang lain.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Deddy Supriady Bratakusumah

Hatari mengatakan publik bertanya bahwa tidak ada korelasi antara WTP dengan terjadinya perubahan secara terukur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Gunawan Sidauruk

Hatari mengatakan bahwa setelah 60 hri jika tidak ditindaklanjuti maka harus dicara alternative lain, dan batasan 60 hari berarti hasil pemeriksaan dianggap sudah diaudit.

Pembentukan Tim Perumus Transfer ke Daerah dan Dana Desa — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Hatari mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak lagi bersifat final. Namun, berdasarkan fiskal. Ia menyampaikan DAK harus berbasis kinerja dengan melihat output dan outcome. Menurut Hatari, Pemerintah menaikkan 10% dana desa dan itu sudah penuhi.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Agung Firman Sampurna

Hatari mengatakan persentase masih di bawah 30%. Ia juga menanyakan kasus e-KTP memiliki kompleksitas bagi BPK. Hatari menanyakan kepastian soal opini BPK tidak bisa dirundingkan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Hendra Susanto

Menurut Hatari, seorang pemeriksa tidak harus memiliki latar belakang bisnis tetapi punya predikat teknik.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. I Gede Kastawa

Hatari menanyakan eksistensi istilah WTP.

Permasalahan Batasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Terkait presentase, Hatari mengingatkan bahwa jangan sampai tidak ada keseimbangan dan jangan sampai piramidanya terbalik. Hatari mengatakan bahwa Komisi 11 DPR-RI menggelar RDP dengan OJK. OJK membiarkan proses pembusukan. Prosentase tersebut tidak boleh dibalikkan dan harus ada keseimbangan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Max Pohan

Hatari mengatakan permasalahan BPK belum ditindaklanjuti dan juga solusi terlalu rendah.

Fit and Proper Test — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Edy Setiadi

A. Hatari menanyakan peran INKP dalam mendukung peningkatan likuiditas.

Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia

Hatari mengharapkan predikat WTP dapat meningkatkan kualitas anggaran dan menanggap SKB 3 menteri tidak efektif dan perlu dikaji kembali. Hatari juga mengatakan bahwa Fraksi Nasdem memberikan catatan agar kedepan pemerintah lebih hati-hati dalam menetapkan target perpajakan dan menyatakan dapat menyetujui RUU APBN 2016 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Fit and Proper Test Calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Ketua DK OJK an. Wimboh Santoso

Hatari mengatakan BTN tidak diberikan sanksi dan oleh sebab itu, OJK akan dibiayai oleh APBN.

Fit and Proper Test Calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon DK OJK an. Nurhaida

Hatari menanyakan optimisme calon untuk menambah 180 emiten baru. Ia juga berharap pasar modal dapat ikut menopang likuiditas.

Fit and Proper Test (FPT) Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Tirta Segara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tirta Segara

Achmad Hatari menjelaskan bahwa masalah utama dalam paparan saudara adalah tentang sosialisasi lebih kepada stakeholder bank dan lembaga keuangan non bank dan kepada masyarakat masih kurang. Suku bunga di tingkat ASEAN masih menunjukan Indonesia tertinggi semoga saudara dapat mengatasinya.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Atas Nama Padri Achyarsyah

Hatari bertanya kepada Padri apabila nanti kalau Padri terpilih, Padri akan bekerja berdasarkan undang-undang atau berdasarkan petunjuk campur tangan orang lain.

Postur Sementara Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia

Hatari mengatakan bahwa keluhan mengaudit dana desa adalah tidak tersedianya komponen. Hatari juga mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri mengakui kelemahan utama ada pada inspektorat.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Hatari menyampaikan bahwa BPK-RI terlalu mudah memberikan opini dan menjadikan opini tersebut sebagai komoditas. Hatari menyampaikan banyak opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dibayar. Hatari menilai metodologi pengukuran kemiskinan sudah usang. Oleh karena itu, BPS perlu melakukan terobosan terkait Dana Desa  dan tata kelolanya.

Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) — Komisi 11 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Dadang Suwarna

Hatari bertanya kepada Dadang, bagaimana kinerja Dadang dalam hiruk pikuk pajak, dan bagaimana kinerja Dadang untuk menertibkan di direktorat jenderal pajak.

Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) — Komisi 11 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Agung Firman Sampurna

Hatari bertanya kepada Agung, apakah kasus-kasus e-ktp mempunyai kompleksitas bagi BPK RI. Hatari menjelaskan bahwa BPK RI terlalu mudah mengeluarkan opini untuk suatu entitas.

Penjelasan dari Menteri Keuangan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perpajakan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Achmad Hatari mengatakan bahwa dasar pemerintah menerbitkan Perppu ini apabila negera dalam keadaan darurat, oleh karena itu bangsa saat ini dalam keadaan darurat kalau kita analogikan secara mendalam.

Fit and Proper Test Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Firmanzah

Achmad Hatari bertanya kepada Firmanzah terkait metode apa yang dilakukan atau akan dilakukan untuk sosialisasi ke masyarakat, bagaimana bapak mendesain struktur yang dapat mendorong sektor jasa keuangan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Kembaga Tahun 2018 dan Pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Hatari mengatakan bahwa tata kelola dana desa menjadi isu yang terkemuka. Jika Hatari melihat indikator outcome, ia cukup mengapresiasi. Namun sedikit tambahan bahwa pengelolaan dana desa agar terus menerus dilakukan.

Penetapan Penyesuaian RKA — Komisi 11 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Menteri Keuangan, Bappenas, Sekjen BPK, BPS, BPKP, dan LKPP

Achmad mengatakan bahwa terdapat perkembangan baru yang perlu di sounding yaitu dana desa yang terus terbuka. Kemenpdt berkali-kali mengatakan di media akan mengevaluasi per 6 bulan sekali, padahal seharusnya 3 bulan sekali.

Penetapan Penyesuaian RKA — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (Raker) dengan Wakil Menteri Keuangan, Bappenas, Sekjen BPK, BPS, BPKP, dan LKPP

Achmad mengatakan bahwa alokasi anggaran ini sudah berkali-kali dibahas, Achmad mengatakan bahwa kebetulan dirinya adalah anggota banggar tetapi ada perkembangan baru yang perlu di sounding adalah dana desa yang terus terbuka, kemenpdt yang berkali-kali mengatakan di media akan mengevaluasi per-6 bulan sekali, dari yang seharusnya 3 bulan sekali.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK an. Franky Ariyadi, Bambang Joko Pratondo, Sardin Lingga, Deddy Supriady Bratakusumah, Soermadjijo, dan Pangulu Oloan Simorangkir

Hatari menyampaikan bahwa dari calon-calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebelumnya, terungkap bahwa performance audit adalah nomor 2 oleh BPK. Hatari berpendapat, terkadang bila menilai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai alat bebas korupsi, padahal tidak ada hubungan. Hatari menjelaskan bahwa dirinya menemukan rekomendasi BPK sudah lebih 4 tahun tidak ditindaklanjuti dan BPK mengatakan menyerah terhadap hal ini. Hatari mengungkapkan, di setiap provinsi jumlah temuan dan tindak lanjut terlalu jauh. Selanjutnya, Hatari memberikan apresiasi terhadap paper yang diberikan oleh Dr. Soemardjijo. Hatari menanyakan pendapat Dr. Soemardjijo mengenai komoditas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terakhir, Hatari menyampaikan bahwa sejak tahun 1993, Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), pada wilayah Indonesia Timur hanya di Makassar dan setelah itu setiap provinsi dibentuk perwakilan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Sriyadi Elly Sugeng dkk, Husni Muharam dkk, Pieter Uways dkk — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hatari menanyakan penawaran apa dan jumlahnya yang diberikan KAP Sriyadi. Ia menyampaikan bahwa ia membaca ada Provinsi yang tata kelolanya parah sekali dan hutangnya banyak tapi diberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, hal tersebut memang sudah bukan rahasia lagi karena pernah terjadi di K/L dan menjadi sebuah komunitas. Ia mengatakan pada tahun 2016 BPK tidak memberikan pendapat pada sejumlah K/L termasuk Kemenpora dan KKP. Ia menanyakan pendapat KAP Sriyadi atas hal tersebut. Ia memberitahukan bahwa Komisi 11 berkali-kali menyarankan kepada BPK supaya intensitas audit diperbanyak dengan pemeriksaan tujuan tertentu dan bila harus dilakukan investigasi. Sementara itu, di tubuh BPK sendiri banyak ditemukan temuan fiktif. Ia mengatakan bahwa 6 bulan pertama BPK akan melakukan laporan audit di sidang Paripurna. Dari sana banyak laporan yang fiktif dan Komisi 11 tidak mengetahui dari BPK tetapi dari KAP. Ia menanyakan kebenaran laporan fiktif tersebut. Ia mengatakan pada 2011-2013 sudah disinggung bahwa KAP HMR mengaudit BPK RI. Selama melakukan audit itu, Komisi 11 baru mendapat hasil audit di 2016. Menurutnya, itu gila. Ia menanyakan saran KAP HMR terhadap BPK karena berkaitan dengan prinsip. Ia menanyakan sisa lebih anggaran akan diapakan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Widjanarko, S. Palambang, Adil Tobing, Syarkawi Rauf, Haryo Budi Wibowo dan Ilham

Hatari membahas mengenai persoalan BPK tentang penomoran performance audit dimana beberapa calon juga mempersoalkan masalah tersebut, yaitu pemeriksaan keuangan 627 temuan, pemeriksaan kinerja 327 temuan, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 324 temuan. Ia mengatakan tindak lanjut dari rekomendasi temuan BPK tersebut seperti tidak menjadi konsentrasi tersendiri. Ia menyampaikan bahwa calon anggota atas nama Syarkawi tidak merujuk pada Pasal 6 dan Pasal 9 tentang UU Keuangan Negara, dimana Pasal 6 berbunyi untuk pelaksanaan APBN, Presiden memberi kekuasaan pada K/L dan Pasal 9 berbunyi pada Pemda diserahkan sepenuhnya. Menurutnya, PDTT juga cukup penting karena pemeriksaan reguler tidak akan ditemukan sampai akar. Ia sepakat dengan BPK mengenai PDTT yang harus diperbanyak daripada pemeriksaan reguler. Ia mengatakan saat ini BPK terlalu banyak memberi opini bagi entitas. Ia menyampaikan bahwa BPK hanya audit tata kelola keuangan sehingga tidak saja signifikansi dengan kesejahteraan rakyat. Ia menanyakan sudah berapa kali calon anggota atas nama Syarkawi diperiksa BPK. Ia mengatakan jika hasil rekomendasi dibiarkan, itu bukan audit. Menurutnya, audit baru selesai jika seluruh temuan ditindaklanjuti.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Wewe Aggraeningsih, Agus Joko Pramono, Sutrisno, Marwata, Endang Sekendar, dan Rachmat Manggala Purba

Hatari mengatakan kepada Sutrisno (Calon Anggota BPK), yang di OTT oleh KPK adalah personal dan terjadi di SKPD, jadi Sutrisno tidak memberi solusi, hanya reasoning. Hatari mengatakan Marwata (Calon Anggota BPK) menyampaikan bahwa BPK menomor duakan audit kinerja, terlihat di halaman 3 disampaikan bahwa pemeriksaan keuangan sebanyak 624 obyek dan audit kinerja sebanyak 324 obyek. Dalam kunjungan kerja, Komisi 11 DPR menemukan bahwa jumlah temuan dan tindakan tidak sebanding, berarti BPK belum menyarankan atau menindaklanjuti semua temuan BPK. Hatari mengatakan Endang (Calon Anggota BPK) berada di luar sistem, maka bisa menyerang sistem habis-habisan, tetapi jika nantinya sudah masuk sistem maka akan diam seribu bahasa.

Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Atas Nama Wiwiek Sisto Widayat

Hatari mengatakan bahwa perkiraan kajian Bank Indonesia bulan Februari mengatakan pertumbuhan Indonesia di 7,3-7,8. Ekspor tambang akan melambat. Oleh karena itu, Hatari berharap Wiwiek dapat terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Untuk LKPP, Achmad Hatari mengatakan bahwa data LKPP sedikit mengalami kendala terkait manajemen infrastruktur LPSE dengan SDM yang belum mumpuni.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik)

Hatari mengatakan bahwa kesimpulannya sederhana yaitu asumsi pertumbuhan yang ditargetkan sebesar 5,4-5,8 terkesan ambisius. Oleh karena itu, Pemerintah diberikan ruang untuk mendalami satu sampai dua hari kedepan. Kemudian, apresiasi diberikan untuk kebijakan makro fiskal. Ia membahas terkait pertumbuhan, bahwa yang harus didahulukan adalah stabilitas perekonomian dalam jangka pendek. Ia menyampaikan untuk ketua Bappenas bahwa ia mengapresiasi kesepakatan yang sudah terwujud,untuk musrengbang diikutsertakan.

Laporan Panja Pemerintah Pusat — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Hatari menambahkan catatan terkait transfer daerah dan dana desa diharapkan pemerintah lebih konsern atas tata kelolanya terutama di kawasan Indonesia Timur, lalu di Klaten penggunaan dana desa sudah berefek ganda tetapi di Indonesia Timur mohon pemerintah lebih mengawasi lagi.

Hatari juga menanyakan sesungguhnya jumlah desa ada berapa. Catatan penting pemerintah diharapkan tahun ini dan seterusnya tidak ada lagi daerah yang tidak mengusulkan DAK tetapi dapat, contoh ada 109 pemerintah daerah mengusulkan tetapi tidak dapat, lalu terdapat 31 pemerintah daerah dapat lebih dari yg diajukan proposal.

Terkait transfer daerah, pemerintah perlu keluarkan regulasi pendampingan dana desa dari perguruan tinggi. Di kawasan Timur ada aparat keamanan atur tata kelola dana desa. A Hatari menyampaikan bahwa Fraksi Nasdem ingin pendampingan dana desa gunakan perguruan tinggi karena di Klaten berhasil.

Asumsi Makro dan RAPBN 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Achmad mengatakan mengenai defisit transaksi berjalan dimana cadangan devisa cenderung terkuras dengan data yang dielaborasikan USD119 Miliar. Ia menanyakan cadangan devisa sesungguhnya per Agustus 2018 sebesar Rp117,9 atau Rp119,8. Ia menyampaikan kepada Menkeu bahwa tabulasi angkanya oke, tapi harus dipertimbangkan juga asumsi makronya dan harus lebih sesuai dengan moderat karena sedang digunakan kebijakan moneter yang ketat. Terkait dengan pelemahan nilai tukar, ia berharap Pemerintah melakukan perubahan asumsi karena belum ada tanda-tanda yang baik. Untuk BPS, ia membahas mengenai data kemiskinan correct dengan data otoritas fiskal. Kepada Bappenas, ia menyampaikan bahwa Menteri tidak merekomendasikan untuk merevisi khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan bukan untuk ditiadakan namun untuk penangguhan di tengah kondisi saat ini. Ia juga mengatakan bahwa inflasi cukup terkendali.

Protokol Penyetujuan ASEAN Framework Aggreement on Service (AFAS) dan Perubahan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Hatari mengatakan bagaimana pendekatan dan status kepegawaian jabatan fungsional, apakah harus melepaskan jabatan eselon, karena auditor utama adalah PNS dan banyak pegawai eselon 2 di Kementerian Dalam Negeri yang menjadi anggota BPK, jangan sampai ada yang dirugikan. Hatari mengatakan Komisi 11 pernah melakukan fit and proper test kepada 28 calon anggota BPK dan mengusulkan substansi test dibahas dalam Panja.

Pengesahan Anggaran DAK Fisik, Reguler, Afirmasi, Penugasan, dan DID — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Hatari mengatakan terkait kesimpulan poin 1-5 itu sifatnya moderat, penekanannya pemerintah harus konsisten, ini jangan hanya euforia. Hatari juga membahas tentang bagaimana dengan SKB 3 menteri. Perlu disampaikan agar Kemenkeu punya kewenangan alokasi dan supervisi dan sejauh ini dana transfer daerah dan DAU belum dievaluasi secara value of money yang dapat menimbulkan efektivitas. Selain itu terkait dana desa tidak pernah dievaluasi mulai input hingga outcome proses. Hatari juga menanyakan terkait kenapa Bappenas tidak memberikan rekomendasi tetapi kenapa daerah itu diberikan DAK afirmasi. Hatari juga mengatakan bahwa Halmahera Timur tidak pernah mengusulkan, tapi dapat, tetapi setelah itu pakai rompi KPK, dan menurutnya pemerintah harus betul-betul konsisten jangan hari ini sepakat besok tidak sepakat.

Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 dan Pandangan Fraksi-Fraksi atas Keterangan Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2021 - Rapat Paripurna DPR-RI

Hatari menyampaikan pandangan dari Fraksi Nasdem. Dampak negatif ini akan menyebabkan kelambatan pertumbuhan perekonomian Indonesia, tambahan belanja yang digunakan akibat Covid-19. Pada prinsipnya pemerintah harus memaksimalkan dana-dana pinjaman dan harus menghilangkan ego sektoral antar institusi. Setelah mencermati secara mendalam Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang dibacakan oleh Pemerintah, Fraksi Nasdem melihat Pemerintah harus secara cermat menggunakan anggaran yang ada. Fraksi Nasdem memahami penjelasan pemerintah terhadap Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ini untuk mengurangi risiko terjadinya kegagalan dan yang akan menyebabkan keuntungan negara lain. Fraksi Nasdem mendesak pemerintah untuk harus meningkatkan cadangan gas dan minyak dengan solusi mencari sumber-sumber cadangan baru. Dokumen KEM-PKF disusun dalam kondisi pandemi yang telah mengubah tatanan. Banyak kendala di dalamnya termasuk ketidakpastian global. Selain menyebabkan mandek dunia usaha, juga terhadap investasi. Kegiatan perdagangan global juga melambat, pariwisata menurun ke titik terendah dan investasi melemah. Kebijakan pemerintah 2020 dengan Perppu nomor 1/2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU 2/2020 untuk menjaga stabilitasi ekonomi menjadi landasan tepat dalam menyusun KEM-PKF. Tetapi di dalam Perppu ini tidak hanya terbatas pada penanganan Covid-19, tetapi juga sektor lainnya. Fraksi Nasdem berharap pemerintah memikirkan pengelolaan dana yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU). Nasdem juga berharap Bank Indonesia (BI) mampu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memantau kondisi keuangan dan kepentingan bangsa harus diperhatikan. Pemerintah akan memaksimalkan sumber dana dan sisa anggaran lebih dan menghindari ego sektoral. Lalu terkait kebijakan moneter, BI akan memanfaatkan suku bunga untuk menjadi kebijakan umum yang umum. Nasdem berharap terus menerus dikoordinasikan dan disusun dengan detail agar masing-masing institusi dapat mengerjakannya dengan baik. Setelah mencermati KEM-PKF, Nasdem berpandangan telah sesuai dengan harapan kita mengingat kebijakan fiskal 2021 perlu ditempuh dengan proses recovery ekonomi nasional dan Nasdem menilai Pemerintah telah berupaya dengan cermat dan memperhatikan situasi saat ini, namun Fraksi Nasdem memberikan beberapa catatan yaitu pertumbuhan ekonomi dari Pemerintah sudah optimistik, namun masih tinggi mengingat kegiatan ekonomi masih belum pasti. Namun demikian, Nasdem memahami penetapan angka tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi penghujung tahun ini. Kedua, terkait inflasi (2,0-4,0%) sudah sesuai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, namun pemerintah tetap konsisten dalam memastikan pasokan pada masyarakat dan harga terjangkau. Ketiga, suku bunga (6,67-9,56%), Nasdem memahami bahwa besaran itu dipengaruhi supply dan demand dan kondisi ekonomi makro. Nasdem meminta pemerintah meminimalisir risiko meningkatnya pembayaran bunga utang yang tinggi dan membebani APBN. Pemerintah juga harus memahami situasi pasar. Keempat, nilai tukar 14-15 ribu/dollar ini rasional. Nasdem menghargai kerja pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar terhadap dollar. Nasdem meminta pemerintah meningkatkan sinergitas dalam memitigasi dampak Covid-19. Hal ini penting untuk menghilangkan kepanikan di pasar global. Keenam, Pemerintah mengusulkan lifting migas, Nasdem meminta pemerintah untuk menemukan cadangan migas baru dan meningkatkan produktivitas.

Pengambilan Keputusan Rencana Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan

Achmad Hatari menjelaskan bahwa hal-hal teknis dan penganggaran sudah dilewati dan malam ini lebih fokus pada pesan politik DPR kepada pihak OJK, jadi jangan berkutat pada masalah teknis berikut dengan tidak mengurangi rasa hormat jangan beri waktu lagi untuk anggota berbicara agar rapat berjalan secara efektif.

Kinerja Himpunan Bank Negara, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI

Hatari mengatakan bahwa untuk Bank Mandiri komposisi aset yang tercantum di paparan hanya tercantum aset yang lancar saja dan terdapat Rp 278,5 Triliun platfrom yang tersedia dari Bank Mandiri yang realisasinya 177,8 dari penggabungan 2 kompenen ini sedangkan BRI terdapay beberapa jumlah yang belum di audit oleh BPK dan ini masih nunggu penyelesainnya tetapi terdapat beberapa yang sudah baik. Achmad Hatari menyampaikan bahwa harapan di komisi 11 kalau skema pemerintah ini tidak berubah jangan berbicara kesenjangan dan kemiskinan karena itu merupakan permainan kata-kata saja, ia juga berasumsi bahwa perbankan ini pesimistik untuk pembayaran kembali begitu pula pada hutang negara dan pemerintah yang kini meningkat, menurutnya hal ini yang dapat menjawab adalah perbankan. BRI adalah bank tertua di Indonesia tetapi tidak membangun kantor kas di daerah dapilnya.

Panja Transfer Daerah dan Dana Desa - Banggar DPR RI Raker dengan Koordinator Panja Pemerintah

Hatari mengatakan seharian ini, mengulas tentang dana desa sejak 2015 ini ia menambah, bahwa Pemerintah perlu lagi concern melakukan konsolidasi pengelolaan dana desa, Pemerintah harus mengakui dan jujur ke DPR mengenai value of money. Pemerintah belum mengetahui titik singgungnya tentang efektivitas, efisiensi, ekonomis. Pemerintah konsentrasinya mudah-mudahan ini tercapai. Apalagi disinggung existing Rp3 Triliun Pemerintah betul concern akan hal ini.

Selanjutnya, Hatari menegaskan kita terlalu banyak berdiskusi hal normatif, tapi realitas kontradiktif. Berdasarkan keluar msuk kampung begitu. Kita merekam denyutan mereka. Insya Allah kami membawa keluhan ini kepada Pemerintah. Semoga ini tidak muncul setiap tahun. Dana desa sejak 2015, kebijakan populis ini trus menjadi aroma konflik bahkan menimbulkan keretakan sosial di desa. Kami menghimbau ada desa-desa yang sama sekali satu rupiah pun tidak dipergunakan Untuk kegiatan desa, tapi untuk kepentingan politik. Hati-hati 270 daerah akan melakukan Pilkada serentak. Hati-hati transfer dana desa tahap 1 di tahun 2020. Riskan sekali, ini bukan hoaks. Kemudian mengenai dana insentif daerah, saya tdk lihat Terkait penetapan waktu. Kenyataan di hal 8 trkait dgn kualitas perencanaan. Paling lambat 1 bulan sebelum berakhir tahun anggaran, APBD sudah ditetapkan. Sampai bulan Maret atau April, belum ditetapkan sudah setahun tahun anggaran berjalan, baru mulai. Harus ada warning kepada daerah. Kalau hanya permainan kata-kata, daerah tidak mendengar itu.

Proyeksi Perekonomian dan Perbankan Tahun 2019 – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Himbara

Hatari mempertanyakan dari perhitungan deviden yang tidak mencapai 1% dari tahun 2016 sampai tahun 2017 yang hanya bergeser diposisi 0,5% saja.. sedangkan menurut dari perbankan di tahun 2019, sehingga Hatari mempertanyakan dalam menggunakan asumsi dasar apakah optimis ataupun pesimis, dan sejauh mana perbankan dalam mengelolanya. Dan pada tahun 2019 pemerintah akan
melakukan restorasi perkembangan SDM, sehingga dalam hal ini perbankan akan melakukan apa. Hatari menyatakan bahwa pada saat ini pemerintah masih massif dalam melakukan infrastruktur dan
masih mencari biaya yang murah, sehingga Hatari mempertanyakan peran Himbara dalam menyikapi masalah tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Achmad Hatari mengatakan bahwa dalam kondisi ekonomi ini salah satu yang menjadi permasalahan adalah kenaikan harga tiket peswat. Hatari menanyakan apakah ada kebijakan kelonggoran tarif dari APBN agar dapat mendorong pertumbuhan sektor rill.

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Achmad mengapresiasi kinerja dari Kemenkeu dan menanyakan alasan mengenai satu kementerian yang capaian realisasi belanjanya belum mencapai 0,96%, yaitu KESDM. Menurutnya, Menkeu perlu memonitoring penyerapan K/L yang masih rendah agar tidak terjadi reposisi pada 31 Desember. Ia mengatakan bahwa dana desa bukan milik kepala desa tetapi dana desa milik masyarakat desa. Ia juga mengatakan ketika eksekusi tahap 1 sampai bulan Juni, di desa terdapat pembuatan tahlilan menggunakan dana desa dan Kementerian tidak mengetahui. Ia menyampaikan bahwa banyak yang mengklaim dana desa merupakan milik pemerintah desa.

Pertumbuhan Jumlah Investor, dll – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bursa Efek Indonesia dan Asosiasi Analis Efek Indonesia, dll

Achmad mengatakan ingin mengetahui mekanisme BEI terhadap laporan keuangan PT. Garuda Indonesia dan juga isu-isu terkini. Menurutnya, penempatan dana nasabah itu terkadang seperti ada pemaksaan tetapi ketika polis dicairkan malah ditampung bahkan terkadang nasabah sudah mengalami masalah sosial lainnya. Ia melihat terdapat 6 poin dari notasi khusus yang rata-rata memenuhi standar norma akuntansi dari opini termasuk pernyataan failed. Tapi, hanya ada 1 poin yang masih ada kelonggaran walaupun sudah dinyatakan failed. Kemudian ia menyampaikan terkait dengan sebaran investor pasar saham Indonesia, ia melihat hal tersebut kecil sekali padahal ada 4 provinsi di kawasan tersebut yang transaksinya juga bahkan tidak ada 1% dibandingkan dengan kawasan yang lain. Ia mengatakan berdasarkan grafik yang mencatat beberapa tahun, Indonesia masih tertinggal jauh dari Thailand dan baru bisa beranjak di tahun 2018.

Kebijakan Trasfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Panja Pemerintah

Hatari mengatakan dalam pertumbuhan ekonomi, distribusi setiap RKP fokusnya selalu di Jawa, skema ini sudah ada jauh sebelum orde baru, pemerintah menyerahkan kepada kawasan yang tidak disertai penyerahan kewenangan ekonomi. Hatari juga mengatakan bahwa salah satu arah kebijakan fiskal adalah APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan SDM. Indonesia merdeka sudah 70 tahun tetapi hanya ada 3.280 dosen yang berpredikat S3 padahal setiap tahun RKP mengangkat tema SDM.

RKA K/L Tahun Anggaran 2020 - Raker Banggar dengan Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Polhukam dan Menko Kemaritiman

Hatari menjelaskan bahwa perlu diperhartikan utang pemerintah dan utang swasta ini terus meningkat, padahal Indonesia sedang membutuhkan investasi dan pembangunan infrastruktur. Jika ini terus berlanjut, Hatari berpendapat bagaimana bisa pemerintah mengamankan APBN nantinya. Hatari menyampaikan perlu juga diperhatikan bahwa penerimaan negara sampai dengan Mei 2019 hanya berjumlah 33,04% atau sekitar Rp728T dari target Rp1025T. Sementara untuk penerimaan dari sektor pajak, hanya berjumlah 31,48% atau sekitar Rp496,5T dari target Rp1557T. Hatari menyampaikan bahwa sulit sekali orang tua mengirim SPP kepada anak anaknya yang berkuliah di daerah seperti Ternate, Makasar dan lain-lain, hal ini disebabkan karena tidak adanya kantor kas negara di daerah tersebut. Hatari juga menyampaikan bahwa keberadaan air bersih ini juga masih sangat minim di daerah-daerah tertinggal, termasuk juga di dapilnya, Maluku Utara. Mereka sehari-hari menggunakan air laut untuk mandi. Hatari menjelaskan bahwa dana desa diharapkan menjadi stimulus dan solusi, ternyata di banyak tempat dana desa ini muncul menjadi solusi yang bermasalah, pemerintah harus jujur bahwa selama ini pemerintah belum melakukan evaluasi dana transfer ke daerah, apalagi yang terkait dengan Nawacita. Kepala desa yang belum prnah menerima uang sebanyak itu tibatiba ketika diberikan uang yang banyak menjadi kaget, dan mereka seringkali menyalahgunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Hatari mengkritisi pemerintah harus jujur jika selama ini mereka belum pernah melakukan evaluasi transfer dana desa ke daerah.

Program Prioritas Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PPN/Bappenas

Hatari menyampaikan keperihatinannya terhadap anggaran dari Bappenas ini untuk dapat ditambahkan karena kinerjan dari Bappenas mengalami peningkatan. Hatari mempertanyakan butuh waktu berapa lama agar asset ini menjadi residu, karena jika setiap tahun disediakan dana sewa yang cukup besar. Hatari mempertanyakan terkait dengan halaman 12 bahwa ada 1 program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, apakah rekomendasi hasil pengawasan ini identik dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau tidak. Hatari mengatakan perlu adanya program yang bisa mengundang Anggota karena memang kami yang mengetahui permasalahan di daerah.

Fit and Propert Test Calon Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia - FPT Komisi 11 dengan Destry Damayanti

Hatari menjelaskan jika bicara inflasi pasti ada supply demand, maka Hatari menanyakan jika Destry Damayanti terpilih, apa strategi untuk mengatasi inflasi ini.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global - RDP Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hatari menyampaikan bahwa pada rapat sebelumnya dengan BTN, banyak sekali masalahnya, dan temuan sebanyak itu tindak lanjutnya masih on process dan mereka juga mengakui masalah itu. Temuannya ada 40 dan baru ditindaklanjuti 13 lalu, dan itu baru 2019 saja. Hatari menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi global sebagai bangsa, tidak ada yang bisa mengira masalah trade war ini kapan bisa diselesaikannya.

Temuan BPK Tahun 2017 pada KPR Sejahtera 2017 - RDP Komisi 11 dengan BTN

Hatari berpendapat dari paper yang disampaikan BTN, dalam menjalankan bank negara ini sudah mengabaikan tingkat kehati-hatian. Hal ini ditunjukkan dari temuan BPK yang sangat material. Hatari berpendapat kondisi semacam ini berpengaruh terhadap laba bersih. Merangkak dari Tahun 2013 - 2018 atau persentase per tahun 5,7. Dengan kecilnya laba bersih, sudah sangat berpengaruh terhadap deviden dan deviden disini sangat cukup kecil. Seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini diharapkan bisa ditindaklanjuti, jangan hanya status on progress tetapi tidak ditindaklanjuti. Hatari menilai progres daripada tindak lanjut ini barangkali belum ter-cover. Ini diperlukan dan BTN harus melengkapi ini.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Shohibul Imam

Hatari mempertanyakan kenapa IHPS tidak disertakan dalam susunan bulan kedepan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Syarkawi Rauf

Hatari menyatakan bahwa dari penjelasan yang disampaikan agak kontradiktif terkait dengan jenis peeriksaan, bahwa terlihat BPK masih belum dan tidak tegas terkait dengan kinerja. Sementara kinerja di tabel ini 0% kinerja dan PDTT juga, karena mereka hanya memprioritaskan audit keuangan saja,
jika ini terus diprioritaskan aka akan menyalahi aturan.

Indikator Asumsi Ekonomi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik

Untuk kepala BPS, Achmad Hatari menjelaskan bahwa skema strategis kebijakan fiskal 2020 dengan tema pemerintah. Tingkat pengangguran terbuka pada tingkat pendidikan, ada persentase selama 4 tahun terakhir pergerakannya sangat lambat. Ia juga mengatakan bahwa BPS pernah memberikan predikat kepada salah satu pemerintah provinsi dengan nominasi indeks kebagian tertinggi. Oleh karena itu, Achmad menanyakan seperti apa indikatornya karena masyarakat bertanya-tanya sedangkan indeks kemiskinan meningkat. Asumsi inflasi cukup stabil, tetapi disisi supply masih cost, seperti tiket pesawat dan suku bunga. Achmad menanyakan apakah hal hal seperti ini tidak akan berubah untuk inflasi APBN tahun 2020.

Usul Terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Kasus Hutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) – Komisi 9 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Kesehatan (Menkes), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Achmad mengatakan bahwa tujuan mitigasi pada defisit akan berjalan pada biaya iuran dan pendapatan hanya narasi saja. Ia mengatakan defisit BPJS meningkat menjadi Rp 9 Triliun dari Rp 5 Triliun menjelang beberapa bulan dan sekarang menjadi Rp 15 Triliun. Menurutnya, hal tersebut adalah crucial point dimana manipulasi data dan tata kelolanya kacau karena defisit Rp 32 Triliun. Menurutnya, walaupun Menteri Keuangan menjamin defisit bisa ditutup dari besaran yang ada, tapi Komisi 11 yakin bahwa masalahnya tidak hanya sampai hal tersebut. Ia mengatakan ia mewakili rakyat yang tinggal didaerah 3T dimana masyarakatnya tidak pernah mendapatkan jaminan kesehatan. Di Halmahera Selatan ada dokter yang menolak BPJS. Ia menyampaikan narasinya tidak perlu terlalu banyak karena Badan Pengawas Pembangunan menjelaskan bahwa hal tersebut bermasalah. Berdasarkan data, terdapat 17,17 juta yang NIKnya bermasalah dimana kolom fakses kosong dan sisanya sudah meninggal. Hasil audit BPK, terdapat 528.000 pekerja belum didaftarkan dan masih banyak yang tidak melaporkan gaji dengan benar. Menurutnya, jika bisa memberikan government guarantee dan kalau dapat memberikan RP 80 Triliun, maka tidak akan defisit lagi. Ia mengatakan Komisi 11 dan Komisi 9 harus membentuk pansus terkait hal tersebut. Ia juga menanyakan keberadaan OJK karena tindakan preventifnya tidak ada. Ia menanyakan risiko sosial pada pasien yang belum sembuh tapi harus pergi dari kamar karena platformnya sudah habis. Ia mengatakan hal tersebut yang terjadi di lapangan.

Uji Kompetensi dan Kelayakan Calon Anggota BPK RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Suharmanta

Achmad Hatari mengatakan bahwa jumlah desa itu tidak sebesar yang saudara tampilkan. Saudara secara sengaja hilangkan hampir 3000 desa yang totalnya sekitar 74000 desa, ini hilangnya banyak sekali.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wewe Anggreaningsih

Achmad Hatari mengatakan bahwa saudara ingin menjadi anggota BPK tetapi kualitas narasinya lemah, terus di dalam paper saudara halaman 3 itu menurutnya kualitas kontrolnya juga sangat lemah.

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang RAPBN TA 2020 serta Nota Keuangannya - Rapat Paripurna DPR-RI

Hatari menyampaikan pandangan dari Fraksi Nasdem, sebagai berikut: Dengan selesainya kontestansi pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR dan DPRD, maka diharap bisa membangun hubungan harmonis baik dengan masyarakat ataupun sesama anggota agar bisa memaksimalkan APBN 2020 untuk akselerasi daya saing. RAPBN 2020 dengan pendapatan negara Rp2275T, NasDem memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah. Dengan arah knebijakan fiskal yag optimis dan nyata akan mampu memberikan pondasi yang kuat. NasDem mendorong agar pemerintah menurunkan persentase defisit dengan meningkatkan kualitas dengan nmendukung program prioritas dengan mencari sumber dana yang hati-hati.NasDem mengingatkan agar pemerintah bisa memperbaiki basis data informasi dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Secara keseluruhan belanja negara meningkat Rp67,7T. Belanja pemerintah pusat meningkat Rp142,8T. NasDem mengharapkan agar Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian. Nasdem mengharapkan belanja tersebut dapat mendorong ekonomi ke depannya. Kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan dan ketimpangan menurun. Pemerintah optimis pembangunan kualitas manusia akan terus disiapkan. Nasdem menyarankan mendorong ekspor, menjaga inflasi rendah dengan hnarga yag mencapai masyarakat. Meningkatkan penurunan tingkat penyimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. NasDem menyatakan RUU APBN 2020 dapat dibahas ditingkat selanjutnya dan menjadi UU APBN 2020

Indikator Kinerja – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Achmad mengucapkan selamat kepada Bappenas atas WTP 14x dan menanyakan kinerja penyerapan di tahun 2019 per 27 Agustus yang masih dibawah 50%. Ia mengatakan masih ada 4 bulan lagi sebelum 2020 dan harus optimis bisa meningkat lagi. Ia juga menanyakan mengenai kantor BPKP di Maluku Utara dan Papua Barat. Ia mengatakan kepada BPK mengenai tindak lanjut dari semua provinsi atau dari 542 di tahun 2018 yang telah diserahkan terdapat 443 predikatnya WTP dan menanyakan permasalahan dari tidak bisa dilaksanakannya rekomendasi yang terdiri dari 5.312 rekomendasi atau 1% setara dengan 16,91 Triliun. Menurutnya, Rp 16,91 Triliun atau sekitar 17 Triliun itu tidak kecil dan kalau berhasil bisa dipindahkan untuk membangun kantor BPKP di Papua Barat dan Maluku Utara bahkan juga di Gorontalo. Ia menanyakan mengenai BPK mempergunakan mottonya bahwa opini BPK adalah suatu pernyataan profesional yang tidak bisa ditawar menawar atau tidak bisa dirundingkan. Ia menanyakan kepada BPS mengenai distribusi penduduk bekerja yang berusia SD ini sekitar 45% yang tidak memenuhi kebutuhan pasar, padahal motto Indonesia SDM unggul, Indonesia Maju.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas Nama Kukuh Prionggo

Hatari mengatakan dalam biodata, Kukuh menceritakan dari segi hukum.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Heru Muara Sidik

Hatari mengatakan laporan keuangan 2018 belum disajikan oleh Heru Muara Sidik, padahal laporannya sudah ada dan WTP. Hatari mengatakan tidak mengerti TW itu apa.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Muhammad Yusuf Ateh

Hatari mengatakan bingung terkait APIP yang adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan tidak sama dengan BPK, padahal pemeriksaannya fokus pada pengelolaan keuangan negara dan daerah. Hatari mengatakan M.Yusuf Ateh tidak mencantumkan UU Keuangan Negara, mengapa tidak mencantumkan mandat negara kepada BPK.

Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)

Hatari bertanya apa yang menjadi perhatian dalam kegiatan capacity building.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Achmad Hatari memberikan masukan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mempermudah pinjaman.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Direktur Utama Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)

Achmad Hatari menanyakan terkait data KUR ASKRINDO ini bagaimana karena ia membandingkan data yang dipaparkan jauh sekali. Ia juga menanyakan mengapa di berbagai provinsi yang terleta di timur penyaluran KURnya sangat kecil.

RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas

Hatari meminta untuk memperkecil ketimpangan pembanguan antar wilayah agar tidak ada lagi wilayah yang menginginkan untuk memisahkan diri, dan Anggota Komisi 11 bisa diikut sertakan dengan agenda Bappenas. Terkait dengan penyusunan anggaran Kementerian dan Lembaga belum sepenuhnya memenuhi proses. Mekanisme pagu indikatif sebagai dasar Kementerian dan Lembaga semakin tidak jelas. Hatari mempertanyakan mengenai RKP yang belum disampaikan secara jelas dan belum adanya mekanisme untuk menjami kesesuaian yang dimana ini menjadi catatan untuk Deputi.

Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Achmad Hatari meminta penjelasan terkait Pemerintah menilai kinerja PT. Hutama Karya sedang tidak stabil, tetapi tetap di suntik modal. Hatari juga mengusulkan Komisi 11 DPR-RI perlu rapat dengan semua BUMN terkait dividen, laba dan pajak. Untuk Menteri Keuangan, Hatari memberikan usul untuk memberi warning kepada semua kepada daerah agar mereka tetap pada peraturan. Terkait pengembangan infrastruktur, Hatari memberikan saran untuk daerah Maluku perlu dibangun agar tidak tertinggal.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF)

Hatari mengatakan LMAN adalah suatu otonom yang bekerja secara korporat, oleh sebab itu LMAN dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip layaknya seperti korporat. Terkait komersialisasi aset, Hatari bertanya apakah jika aset itu tidak disewakan lagi oleh perseroan tersebut ada pengaruhnya tidak cash low terhadap manajemen aset negara. Terkait dengan Undang-Undang 1/2004, proporsi sebagaimana disampaikan bukan hanya aset tetapi termasuk juga utang kalau itu dari aspek kadaluarsa itu bisa dihapus yang tentu ada kategorisasinya mana yang menjadi persetujuan Menteri Keuangan dan mana yang harus disetujui oleh DPR.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Hatari mengatakan agar LPS tidak identik dengan Asuransi Bumi Putera. Hatari bertanya mengapa tidak dicantumkan aktiva tetap. Perlunya laba sebelum pajak dan laba sesudah pajak karena ini terlalu simpel. Ada 111 bank di Indonesia dengan kemungkinan menjadi bank terbanyak di Asia. LPS harus berusaha supaya sustainable ke depan sebagai penjamin simpanan karena komitmen itu mahal. Perlunya saling memberikan penguatan karena sebagai mitra. Jika diadakan rapat selanjutnya, proyeksi laporan keuangan LPS harus dibedah terkait aktiva tetap, aktiva lancar, dan laba.

Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Achmad Hatari mengatakan bahwa kinerja BPS sudah tidak diragukan dan Komisi 11 DPR-RI sangat mendukung sepenuh hati terkait pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020. Menurut Achmad, sinergitas otoritas khusus terkait dengan data harus diakui memang lemah, dan ini terjadi setiap tahunnya ketika DPR menyusun asumsi makro, tetapi Komisi 11 DPR-RI yakin bahwa Kepala BPS mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Achmad Hatari berharap dengan adanya sensus penduduk di tahun 2020, BPS mampu memetakan secara jelas dan menghasilkan data yang akurat terkait jumlah penduduk Indonesia, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Badan Pusat Statistik

Hatari menyampaikan bawa para ekonom (Ikatan Sarjana Ekonomi) terus bersuara bahwa UU 16 Tahun 1997 perlu direvisi karena usianya sudah 22 tahun, bahkan pemerintah dan DPR harus
membentuk UU tentang data. Ia meminta kepada BPS agar dijawab singkat saja dan untuk detailnya dijawab secara tertulis.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Program Kerja Tahun 2020 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Citibank, Rabobank, Standard Chartered Bank dan ANZ Bank

Ia bangga jika mendapat masukan yang positif dalam rangka memberikan bobot RUU OJK.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Heru Maula Sidik

Hatari meminta penjelasan terkait laporan keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2018 yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf

Hatari hanya menekankan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tidak dapat disamakan dengan BPK. Sebab, pelaksanaan fungsi keduanya berbeda.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Harry Azhar Azis

Hatari mengapresiasi makalah Harry Azhar, menilai makalah ini sederhana tetapi berkualitas. Dalam keberhasilan pemerintah dan lembaga tidak hanya dilihat dari perolehan WTP, tetapi juga capaian kinerja dan peningkatan kesejahteraan, dan Harry Azhar berhasil untuk menyinggung hal tersebut di dalam makalah yang sudah dibaut. Hatari mengatakan pada saat ini dalam pemeriksaan keuangan Negara masih condong pada prinsip kepatuhan dan perundang-undangan, belum pada tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh setiap calon yang menginginkan menjadi anggota BPK.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf Ateh

Hatari mengatakan bingung karena APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) tidak sama dengan BPK. Hatari mengatakan pemeriksaan BPK fokus kepada pengelolaan keuangan negara dan daerah, Hatari bertanya mengapa Yusuf tidak mencantumkan mandat negara kepada BPK.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf Ateh

Hatari mengatakan APIP brbeda dengan BPK, pemeriksaan yang fokusnya adalah pengelolaan keuanagan Negara dan daerah, sedangkan yang disampaikan tidak mencantumkan UU Keuangan Negara. Hatari mempertanyakan atas tidak terdaftarnya yusuf dalam mandate Negara kepada BPK.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK RI- RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Burhanudin

Hatari bertanya, BPK dapat tim terpadu ada diaturan nomor berapa. Hatari mengatakan satu - satunya lembaga negara yang diberi legal standing adalah BPK yang sifatnya internal kontrol.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Arry Widiatmoko

Hatari mempertanyakan apa yang menjadi fenomena actual yang terjadi pada saat ini, dan jika Arry Widiatmoko terpilih menjadi anggota BPK bisa berkonsolidasi dalam membentuk BPK yang mengikuti zaman. Pada saat diberlakukan atas BPK, harus segera diproses secara hukum, dan Hatari mengapresiasi atas kesederhanaan ini sehingga menjadi realitas yang ada.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Ahmadi Noor Supit

Hatari mengatakan dari kesimpulannya bahwa strategi di WTP masih abanyknya kementerian yang WTP tapi berakhir dengan terjerat kasus korupsi, sehingga harapan Hatari adalah Ahmadi Noor jika terpilih menjadi anggota BPK bisa menghidupkan marwah dari setiap lembaga.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK-RI – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Mohammad Husni

Hatari mengatakan bahwa dirinya memaknai keinginan Bapak Husni untuk menjadi Ketua BPK karena Bapak selalu melihat BPK kurang maksimal dan ingin memperbaikinya.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK-RI – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Tarkosunaryo

Hatari mengatakan yang menjadi isu terkini yaitu BPJS Kesehatan. BPJS adalah proses penyusutan, apakah Bapak memiliki solusi atas hal itu karena defisitnya meningkat setiap harinya. Lalu, dalam pemaparan Bapak, tadi disebutkan "bukan hanya soal input, tapi harus ada outcome", Hatari setuju memang bukan hanya input dan outcome-nya tapi juga income-nya.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK RI- RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Iwan Widjanarko

Hatari bertanya apa indikator dan parameter dari BPK kuat, rakyat sejahtera.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK-RI – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Willgo Zainar

Hatari mengatakan tata kelola ini terus menjadi isu yang terbuka karena itu pemerintah perlu mengubah skema tentang penyaluran dana desa.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Padri Alhasyah

Hatari mengatakan terkait dengan tantangan eksternal BPK, Bapak tidak mencantumkan di dalam makalah Bapak tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan eksternal BPK. Lalu, menurut Hatari pada bagian kesimpulan dan saran yang Bapak buat juga masih sedikit kontradiktif.

Fit and Proper Test (FPT) - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK RI atas nama Bambang Pamungkas

Hatari mengatakan Bambang adalah calon dari internal BPK dan di halaman penutup materi Bambang adalah suatu testimoni yang jujur disampaikan. Hatari mengatakan kualitas pertanggung jawaban tercantum dalam opini WTP. Hatari bertanya jika terpilih nantinya, apa yang akan dilakukan pertama kali. Hatari berpandangan bahwa yang jadi sorotan adalah begitu banyak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan ada yang tidak bisa ditindaklanjuti.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Izhardi Mawardi

Hatari meminta agar Izhari dapat menjelaskan secara lebih rinci mengenai transformasi kelembagaan BPK. Transformasi dalam hal apa yang akan dilakukan. Selain itu, hatari juga menanyakan indikator apa saja yang digunakan dalam menetukan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK RI - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK RI atas nama Daniel Lumban Tobing

Hatari mengatakan kalau solusi dan strategi di halaman 11 point ke 5, solusi dan strategi penyelesaian permasalahan dari tahun ke tahun meningkat dan disiini dicantumkan lagi masyarakat masih mempersepsikan BPK belum akuntabel dan transparan. Menurut Hatari, mitos opini WTP tidak ada hubungannya dengan politik. Opini WTP api tidak ada yang membaik, menurut Hatari. Hatari mempertanyakan pendapat Daniel terkait hal itu.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Izhardi Mawardi

Hatari meminta agar Izhari dapat menjelaskan secara lebih rinci mengenai transformasi kelembagaan BPK. Transformasi dalam hal apa yang akan dilakukan. Selain itu, hatari juga menanyakan indikator apa saja yang digunakan dalam menetukan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Konsultasi Terkait PPnBM Kendaraan Bermotor – Rapat Kerja (Raker) Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Simulasi skema baru dengan 2016 dan 2017 lalu skema penerimaan disektor penjualan barang mewah untuk 2019 – 2020. Hatari berpendapat adanya pelonjakan yang tinggi dan mungkin ada penjelasan dari Menteri Keuangan. Hatari juga mempertanyakan perangkat uji emisi CO2 sudah disiapkan atau belum kepada Kemenperin. Hatari mengatakan kalau di Jepang, bila kendaraan sudah berumur 6 tahun maka tidak lagi berkeliaran di jalan raya bukan masalah pajaknya namun lebih kepada usia kendaraan tersebut.

Usulan Skema PPNBM Kendaraan Bermotor – Rapat Kerja (Raker) Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Menurut Hatari, simulasi skema baru dengan 2016 dan 2017 lalu skema penerimaan di sektor penjualan barang mewah untuk 2019 dan 2020. Ada pelonjakan yang tinggi dan mungkin ada penjelasan dari Menkeu. Sedangkan untuk Menperin, Hatari mempertanyakan apakah perangkatan uji emisi CO2 sudah disiapkan oleh Kemenperin? Kemudian di Jepang, bila kendaraan sudah 6 tahun maka tidak lagi berkeliaran di jalan raya. Jadi, bukan pada pajaknya namun lebih pada usia kendaraan tersebut.

Latar Belakang

Achmad Hatari lahir di Tidore tetapi mengabdikan hampir seluruh karirnya di Papua sebagai birokrat di pemerintahan provinsi Papua. Memulai karirnya dari Biro Keuangan Provinsi Irian Jaya di 1973 sampai dengan posisi terakhir sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua (BPKAD, 2007-2013).

Ketika menjabat sebagai Kepala BPKAD Achmad Hatari ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penggunaan dana otonomi khusus 2007 untuk pembangunan jalan fiktif senilai Rp.1.9 miliar di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.

Achmad Hatari merupakan petahana dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 40.744 suara dari dapil Maluku Utara.

Pendidikan

SDN Gurobati (1960-1966)

SMEP Negeri SOA-SIO (1966-1969)

SMEA Negeri SOA-SIO (1969-1972)

Diploma Akademi Ilmu Administrasi/AK (1976-1979)

S1 Ekonomi, Univ. Cendrawasih (1985)

S2 Ekonomi Pembangunan, UGM (2000)

S3 Politik dan Pemerintahan, UNPAD (2005)

Perjalanan Politik

Achmad Hatari memulai karir politiknya di 1985 dengan aktif berorganisasi di organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Irian Jaya (1988-1991) dan juga di Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPD AMPI Irian Jaya (1989-1992).

Beliau menjadi Ketua Umum Kerukunan Keluarga Maluku Utara Provinsi Papua (2008-2013) dan maju sebagai calon gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2013 lalu.

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2018

30 Mei 2017 - Dalam rapat paripurna, Achmad menganggap jika menyongsong APBN tahun anggaran 2018 kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mewakili fraksinya yang memandang bahwa asumsi makro dari pemerintah cukup optimis dan untuk pelaksanaannya Fraksi Nasdem berharap dapat optimis untuk memenuhi nawacita. Selanjutnya pemerintah harus fokus terhadap anggaran pendidikan & kesehatan dari waktu ke waktu yang terus meningkat kemudian untuk jalan di Indonesia timur belum cukup menghubungan antar desa ke desa semakin besarnya dana desa harus dilaksanakan lebih ketat untuk lebih memperhatikan pembangunannya.[sumber]

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

19 Agustus 2015 - Menurut Achmad Hatari aset memiliki sumbangan yang besar dalam laporan penilaian BPK. Oleh karena itu, Achmad minta klarifikasi ke Pemerintah validitas data-data aset yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Hatari meminta ketegasan terkait Pasal 19 ayat 2 karena kata-katanya kurang jelas atau mengambang dan kemungkinan akan menimbulkan polemik. Hatari sebagai perwakilan Fraksi Nasdem tidak ingin ada polemik dalam UU antara komisi 6 dan komisi 11. Oleh karena itu, Hatari berharap ada penegasan Komisi dalam RUU ini. Hatari mengkhawatirkan bahwa UU ini akan memiliki kerancuan. [sumber]

Tanggapan

RAPBN 2019

7 Juni 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Bappenas. Hatari menjelaskan mengenai target proyeksi pekerja menyerapkan sebesar 81%, namun terakhir hanya mencapai 10,10%. Hatari berpendapat bahwa hal ini terdapat perubahan mendasar, perubahan signifikan dan perlu telaah dari Bappenas terkait Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). [sumber]

Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa

4 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Hatari pertama-tama menyampaikan terkait dana desa bahwa yang dilihat sosialisasi dana desa itu Kemenkeu bukan Kemendes dan terkait data saja kita gagal paham, apalagi orang desa. Hatari menyampaikan jumlah desa menurut Kemenkeu dan Kemendagri: 74093 BPKP: 75000. Hatari mempertanyakan data mana yang benar, Hatari juga meminta agar tidak ada Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kab/Kota tidur di LapanganBanteng (Kemenkeu). Hatari berpendapat Menkeu perlu lakukan evaluasi dana transfer daerah agar berdampak 3E (ekonomi, efektif, efisien) dan juga diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dana transfer daerah terutama infrastruktur, misalnya pembiayaan jalan. Hatari menyampaikan apresiasi terhadap tampilan kertasnya,tetapi kemudian Hatari mempertanyakan data mana yang bisa dipercaya karena sekarang jalan tumpang tindih, kemudian dilanjutkan lagi oleh Hatari bahwa yang paling konyol aparat keamanan sudah masuk di dalam pusaran pengelolaan dana desa dan sudah back up. Ini keluhan aparat desa. Hatari menyampaikan bahwa dirinya mewakili rakyat yang tidak beruntung. Hatari menyampaikan bahwa di Maluku Utara 74% laut dan 26% darat. [sumber]

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Hatari mengatakan, Pak Agus adalah sosok yang dikenal ketika masih menjabat direktur utama Bank Mandiri, waktu itu Hatari masih di Papua dan bertemu lagi saat Hatari sudah menjadi anggota DPR. Hatari mengatakan bangga dengan dedikasi seorang Agus Marto yang sering meninggalkan keluarga untuk kepentingan bangsa. Hatari menanyakan upaya apa yang harus dilakukan BI dalam mengatasi penurunan saham gabungan. Hatari mengatakan, menurut statistik kenaikan impor tidak sebanding kenaikan ekspor apalagi ditambah jatuh tempo hutang pemerintah dan swasta akan berpengaruh ke rupiah. [sumber]

Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi & Gubernur Bank Indonesia

10 April 2018 – Dalam rapat dengan Pakar dan Kadin untuk mendapatkan masukan untuk FPT, Hatari menjelaskan bahwa visi Bank Indonesia (BI) memang menjaga stabilitas nilai tukar dan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diproyeksikan sebesar 13.500, sekarang ini sudah hampir memasuki 14.000. Hatari menyatakan bahwa beberapa hari lalu Trumph sudah menandatangani untuk melakukan perang dagang dengan China, dan hal ini akan berdampak pada ekspor baja dan alumunium Indonesia. Hatari berpendapat tidak ada kepala negara yang mengakhiri masa jabatan tanpa berhutang, adapun jasa besar Gusdur yaitu otonomi khusus Papua. Hatari menyampaikan atas nama pribadi dan Komisi 11 terimakasih kepada mitra yang telah hadir memberi penguatan. Hatari berpendapat utang yang tembus Rp4rb triliun merupakan akumulasi dari beberapa presiden termasuk Gusdur dan Hatari berpendapat bahwa hal yang terjadi ini merupakan andil dari Pak Rizal (Menteri zaman Gusdur).[sumber]

Fit and Proper Test

7 Juni 2017 - Pada FPT Komisi 11 dengan Calon OJK, Hatari menanyakan bagaimana masalah asuransi yang sudah digitalisasi. [sumber]

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Achmad mengapresiasi bahwa ternyata pembekuan Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan dibayar awal 2017 sudah dibayar 2016. Achmad ingin Menkeu mengapresiasi kabupaten Maluku Utara karena telah menyediakan dana pengawasan dan dana desa. Di 2017 tax amnesty periode ke dua kurang optimal dan di periode ke tiga Menkeu ada strategi. Hatari memperkirakan pertumbuhan ekonomi mengundang sentimen pasar. Achmad mempertanyakan sejauh mana rencana penggabungan Dirjen pajak dan bea cukai, bagaimana Menkeu bisa kawal pembiayaan infrastruktur yg semakin meningkat di 2017 dan pengaruh pemerintahan Trump terhadap ekonomi Indonesia. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. John Reinhard

21 September 2016 - Dalam Rapar Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK a.n John Reinhard, Hatari menganggap sedikit kontradiktif mengenai KPK, di mana kasus Sumber Waras John tidak berpihak kepada BPK. Ia meminta John untuk mengulas kasus sumber waras tersebut. Hatari meminta penjelasan mengapa John lebih berpihak kepada KPK daripada BPK. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Abdul Latief

19 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Abdul Latief, Hatari berpendapat dari 28 calon Ketua BPK, saudara Abdul adalah calon yang sudah memulai karir lama di BPK. Hatari berharap saudara Abdul dapat terpilih. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Achmad membenarkan terkait keadaan gedung kantor Bappenas yang kurang layak. Achmad yakin jika Bappenas dapat merealisasikan seluruh program-program yang sudah dicanangkan. Ia juga berharap jika Bappenas dapat mengubah suatu perbedaan yang mendasar karena adanya ketimpangan wilayah. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Achmad Hatari mengatakan bahwa persetujuan DPR atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini adalah poin kedua. Kemudian, Achmad menanyakan nominal yang sesungguhnya. Menurut Achmad, fokus pada pasal 10 dinilai berlebihan dibanding pada UU tentang penerbitan SBSN, padahal ada juga ayat 11 dan 12 yang mengatur hal yang sama. Achmad menyayangkan tentang tidak disinggungnya mengenai asas manfaat dan pengaturan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset atas SBSN sehingga sampai saat ini underlying belum dipahami secara komprehensif dan menimbulkan pembiasan makna. Acmad Hatari juga menanyakan nominal sebelum di-carry-over 13,8 persen. [sumber]

RAPBN 2016 - Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pusat Statistik

23 Oktober 2015 - Achmad menggaris bawahi bahwa menurutnya terdapat sejumlah kementerian dan lembaga yang menyebabkan hutang yang tidak tertagih. Achmad mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar jangan ada hasil audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dipaksakan. Achmad menjanjikan apabila BPK memerlukan anggaran, Komisi 11 dapat naikkan anggarannya. Achmad meyakinkan bahwa ia punya niat baik untuk memperbaiki kinerja mitra-mitra kerjanya. [sumber]

Pengalihan Aset Pemerintah ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

22 Oktober 2015 - Terkait pengalihan aset milik Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”), Achmad minta penjelasan ke Menteri Keuangan (Menkeu) apakah hutang-hutangnya juga otomatis dihibahkan juga. [sumber]

RAPBN 2016 - Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial

Pada 22 Juni 2015 - Menurut Achmad materi pemaparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlalu parsial. Achmad menegaskan bahwa Ia dipilih oleh rakyat dan pada masa reses ia tidur ditengah-tengah mereka. Achmad desak Deputi-Deputi Bappenas untuk tidak abstraksikan angka-angka dalam pemaparannya. Masyarakat tidak butuh konsep dan prosedural. Mereka butuh makan. Kita sadar ada pertumbuhan, tapi menurut Achmad pertumbuhan itu hanya dinikmati segelintir orang. Jadi dimana peran institusi Bappenas yang seharusnya adalah ‘corong pembangunan’?

Menurut Achmad kebijakan Pemerintah harus hadir dalam memajukan masyarakat di pinggiran. Achmad menilai sebagai bangsa kita terlalu sombong dan berambisi dalam menetapkan target. Menurut Achmad ini disebabkan karena program-program kerja lewat Bappenas hanya ‘lintasan’ saja dan Bappenas tidak menyeleksi. Achmad menegaskan dan desak Bappenas untuk jangan terlalu mengandalkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Achmad dorong Bappenas untuk mengontrol setiap Kementerian dan Lembaga. Achmad dorong Bappenas untuk tindak-lanjuti keluhan ini dan jangan hanya langsung percaya saja kepada Bappeda. [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Ketua LPS tanggal 26 Maret 2015 - Menurut Achmad kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS) dapat menarik modal asing keluar dan mendorong Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) naik 50 basis point. Kenaikan BI Rate sebesar 50 basis point akan berdampak negatif pada investasi dan ekspansi domestik. Menimbang angka-angka di APBN-P 2015 tidak mungkin direvisi ulang, Achmad saran agar BI dan MenKeu untuk kerja keras mencapai target dan angka-angka yang tercantum di APBN-P 2015. [sumber]

Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada 16 Februari 2015 - Mmenurut Achmad target penerimaan DJBC tidak realistis. Sehubungan dengan barang-barang sitaan yang ada di DJBC, Achmad menilai kalau barang sitaan tersebut tidak dimusnahkan ataupun dilelang nantinya akan menjadi beban untuk DJBC. [sumber]