Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Maluku Utara
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Gurabati, Kepulauan Tidore
Tanggal Lahir
02/01/1955
Alamat Rumah
Jl. Mesjid Condet No.7, RT.015/RW.003, Kelurahan Batu Ampar. Kramat Jati. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Maluku Utara
Komisi

Latar Belakang

Achmad Hatari adalah Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Dapil Maluku Utara. Di periode 2014-2019 Achmad Hatari bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 30 September 2014 memutuskan perubahan perolehan kursi atas calon anggota legislatif dari Dapil Maluku Utara akibat hasil dari Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebelumnya caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Yamin Tawary yang lolos ke DPR. Namun setelah PSU, kursi tersebut beralih kepada Achmad Hatari dari Nasdem. (berita)

Achmad Hatari lahir di Tidore tetapi mengabdikan hampir seluruh karirnya di Papua sebagai birokrat di pemerintahan provinsi Papua. Memulai karirnya dari Biro Keuangan Provinsi Irian Jaya di 1973 sampai dengan posisi terakhir sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua (BPKAD, 2007-2013).

Ketika menjabat sebagai Kepala BPKAD Achmad Hatari ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penggunaan dana otonomi khusus 2007 untuk pembangunan jalan fiktif senilai Rp.1.9 miliar di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. (sumber) (sumber2)

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Negeri Cendrawasih, Jayapura (1985)
S2, Ekonomi Pembangunan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2000)
S3, Politik dan Pemerintahan, Universitas Padjajaran, Bandung (2005)

Perjalanan Politik

Achmad Hatari memulai karir politiknya di 1985 dengan aktif berorganisasi di organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Irian Jaya (1988-1991) dan juga di Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPD AMPI Irian Jaya (1989-1992).

Beliau menjadi Ketua Umum Kerukunan Keluarga Maluku Utara Provinsi Papua (2008-2013)  dan maju sebagai calon gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2013 lalu.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2018

30 Mei 2017 - Dalam rapat paripurna, Achmad menganggap jika menyongsong APBN tahun anggaran 2018 kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mewakili fraksinya yang memandang bahwa asumsi makro dari pemerintah cukup optimis dan untuk pelaksanaannya Fraksi Nasdem berharap dapat optimis untuk memenuhi nawacita. Selanjutnya pemerintah harus fokus terhadap anggaran pendidikan & kesehatan dari waktu ke waktu yang terus meningkat kemudian untuk jalan di Indonesia timur belum cukup menghubungan antar desa ke desa semakin besarnya dana desa harus dilaksanakan lebih ketat untuk lebih memperhatikan pembangunannya.[sumber]

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

19 Agustus 2015 - Menurut Achmad Hatari aset memiliki sumbangan yang besar dalam laporan penilaian BPK. Oleh karena itu, Achmad minta klarifikasi ke Pemerintah validitas data-data aset yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas),  Hatari meminta ketegasan terkait Pasal 19 ayat 2 karena kata-katanya kurang jelas atau mengambang dan kemungkinan akan menimbulkan polemik. Hatari sebagai perwakilan Fraksi Nasdem tidak ingin ada polemik dalam UU antara komisi 6 dan komisi 11. Oleh karena itu, Hatari berharap ada penegasan Komisi dalam RUU ini. Hatari mengkhawatirkan bahwa UU ini akan memiliki kerancuan.  [sumber]

Tanggapan

RAPBN 2019

7 Juni 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Bappenas. Hatari menjelaskan mengenai target proyeksi pekerja menyerapkan sebesar 81%, namun terakhir hanya mencapai 10,10%. Hatari berpendapat bahwa hal ini terdapat perubahan mendasar, perubahan signifikan dan perlu telaah dari Bappenas terkait Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). [sumber]

Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa

4 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Hatari pertama-tama menyampaikan terkait dana desa bahwa yang dilihat sosialisasi dana desa itu Kemenkeu bukan Kemendes dan terkait data saja kita gagal paham, apalagi orang desa. Hatari menyampaikan jumlah desa menurut Kemenkeu dan Kemendagri: 74093 BPKP: 75000. Hatari mempertanyakan data mana yang benar, Hatari juga meminta agar tidak ada Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kab/Kota tidur di LapanganBanteng (Kemenkeu). Hatari berpendapat Menkeu perlu lakukan evaluasi dana transfer daerah agar berdampak 3E (ekonomi, efektif, efisien) dan juga diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dana transfer daerah terutama infrastruktur, misalnya pembiayaan jalan. Hatari menyampaikan apresiasi terhadap tampilan kertasnya,tetapi kemudian Hatari mempertanyakan data mana yang bisa dipercaya karena sekarang jalan tumpang tindih, kemudian dilanjutkan lagi oleh Hatari bahwa yang paling konyol aparat keamanan sudah masuk di dalam pusaran pengelolaan dana desa dan sudah back up. Ini keluhan aparat desa. Hatari menyampaikan bahwa dirinya mewakili rakyat yang tidak beruntung. Hatari menyampaikan bahwa di Maluku Utara 74% laut dan 26% darat. [sumber

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Hatari mengatakan, Pak Agus adalah sosok yang dikenal ketika masih menjabat direktur utama Bank Mandiri, waktu itu Hatari masih di Papua dan bertemu lagi saat Hatari sudah menjadi anggota DPR. Hatari mengatakan bangga dengan dedikasi seorang Agus Marto yang sering meninggalkan keluarga untuk kepentingan bangsa. Hatari menanyakan upaya apa yang harus dilakukan BI dalam mengatasi penurunan saham gabungan. Hatari mengatakan, menurut statistik kenaikan impor tidak sebanding kenaikan ekspor apalagi ditambah jatuh tempo hutang pemerintah dan swasta akan berpengaruh ke rupiah. [sumber]

Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi & Gubernur Bank Indonesia

10 April 2018 – Dalam rapat dengan Pakar dan Kadin untuk mendapatkan masukan untuk FPT, Hatari menjelaskan bahwa visi Bank Indonesia (BI) memang menjaga stabilitas nilai tukar dan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diproyeksikan sebesar 13.500, sekarang ini sudah hampir memasuki 14.000. Hatari menyatakan bahwa beberapa hari lalu Trumph sudah menandatangani untuk melakukan perang dagang dengan China, dan hal ini akan berdampak pada ekspor baja dan alumunium Indonesia. Hatari berpendapat tidak ada kepala negara yang mengakhiri masa jabatan tanpa berhutang, adapun jasa besar Gusdur yaitu otonomi khusus Papua. Hatari menyampaikan atas nama pribadi dan Komisi 11 terimakasih kepada mitra yang telah hadir memberi penguatan. Hatari berpendapat utang yang tembus Rp4rb triliun merupakan akumulasi dari beberapa presiden termasuk Gusdur dan Hatari berpendapat bahwa hal yang terjadi ini merupakan andil dari Pak Rizal (Menteri zaman Gusdur).[sumber]

Fit and Proper Test 

7 Juni 2017 - Pada FPT Komisi 11 dengan Calon OJK, Hatari menanyakan bagaimana masalah asuransi yang sudah digitalisasi. [sumber

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Achmad  mengapresiasi bahwa ternyata pembekuan Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan dibayar awal 2017 sudah dibayar 2016. Achmad ingin Menkeu mengapresiasi kabupaten Maluku Utara karena telah menyediakan dana pengawasan dan dana desa. Di 2017 tax amnesty periode ke dua kurang optimal dan di periode ke tiga Menkeu ada strategi. Hatari memperkirakan pertumbuhan ekonomi mengundang sentimen pasar. Achmad mempertanyakan sejauh mana rencana penggabungan Dirjen pajak dan bea cukai, bagaimana Menkeu bisa kawal pembiayaan infrastruktur yg semakin meningkat di 2017 dan pengaruh pemerintahan Trump terhadap ekonomi Indonesia. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. John Reinhard

21 September 2016 - Dalam Rapar Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK a.n John Reinhard, Hatari menganggap sedikit kontradiktif mengenai KPK, di mana kasus Sumber Waras John tidak berpihak kepada BPK. Ia meminta John untuk mengulas kasus sumber waras tersebut. Hatari meminta penjelasan mengapa John lebih berpihak kepada KPK daripada BPK. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Abdul Latief

19 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Abdul Latief, Hatari berpendapat dari 28 calon Ketua BPK, saudara Abdul adalah calon yang sudah memulai karir lama di BPK. Hatari berharap saudara Abdul dapat terpilih. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),  Achmad membenarkan terkait keadaan gedung kantor Bappenas yang kurang layak. Achmad yakin jika Bappenas dapat merealisasikan seluruh program-program yang sudah dicanangkan. Ia juga berharap jika Bappenas dapat mengubah suatu perbedaan yang mendasar karena adanya ketimpangan wilayah. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset penerbitan Surat Berharga Syariah Negara 

23 Mei 2016 - Achmad Hatari mengatakan bahwa persetujuan DPR atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini adalah poin kedua. Kemudian, Achmad menanyakan nominal yang sesungguhnya. Menurut Achmad, fokus pada pasal 10 dinilai berlebihan dibanding pada UU tentang penerbitan SBSN, padahal ada juga ayat 11 dan 12 yang mengatur hal yang sama. Achmad menyayangkan tentang tidak disinggungnya mengenai asas manfaat dan pengaturan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset atas SBSN sehingga sampai saat ini underlying belum dipahami secara komprehensif dan menimbulkan pembiasan makna. Acmad Hatari juga menanyakan nominal sebelum di-carry-over 13,8 persen.  [sumber]

RAPBN 2016 - Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pusat Statistik 

23 Oktober 2015 - Achmad menggaris bawahi bahwa menurutnya terdapat sejumlah kementerian dan lembaga yang menyebabkan hutang yang tidak tertagih. Achmad mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar jangan ada hasil audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dipaksakan. Achmad menjanjikan apabila BPK memerlukan anggaran, Komisi 11 dapat naikkan anggarannya. Achmad meyakinkan bahwa ia punya niat baik untuk memperbaiki kinerja mitra-mitra kerjanya.  [sumber]

Pengalihan Aset Pemerintah ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

22 Oktober 2015 - Terkait pengalihan aset milik Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”), Achmad minta penjelasan ke Menteri Keuangan (Menkeu) apakah hutang-hutangnya juga otomatis dihibahkan juga.  [sumber]

RAPBN 2016 - Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial

Pada 22 Juni 2015 - Menurut Achmad materi pemaparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlalu parsial. Achmad menegaskan bahwa Ia dipilih oleh rakyat dan pada masa reses ia tidur ditengah-tengah mereka. Achmad desak Deputi-Deputi Bappenas untuk tidak abstraksikan angka-angka dalam pemaparannya. Masyarakat tidak butuh konsep dan prosedural. Mereka butuh makan. Kita sadar ada pertumbuhan, tapi menurut Achmad pertumbuhan itu hanya dinikmati segelintir orang. Jadi dimana peran institusi Bappenas yang seharusnya adalah ‘corong pembangunan’?

Menurut Achmad kebijakan Pemerintah harus hadir dalam memajukan masyarakat di pinggiran. Achmad menilai sebagai bangsa kita terlalu sombong dan berambisi dalam menetapkan target. Menurut Achmad ini disebabkan karena program-program kerja lewat Bappenas hanya ‘lintasan’ saja dan Bappenas tidak menyeleksi. Achmad menegaskan dan desak Bappenas untuk jangan terlalu mengandalkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Achmad dorong Bappenas untuk mengontrol setiap Kementerian dan Lembaga. Achmad dorong Bappenas untuk tindak-lanjuti keluhan ini dan jangan hanya langsung percaya saja kepada Bappeda.  [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Ketua LPS tanggal 26 Maret 2015 - Menurut Achmad kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS) dapat menarik modal asing keluar dan mendorong Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) naik 50 basis point. Kenaikan BI Rate sebesar 50 basis point akan berdampak negatif pada investasi dan ekspansi domestik. Menimbang angka-angka di APBN-P 2015 tidak mungkin direvisi ulang, Achmad saran agar BI dan MenKeu untuk kerja keras mencapai target dan angka-angka yang tercantum di APBN-P 2015.  [sumber]

Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada 16 Februari 2015 - Mmenurut Achmad target penerimaan DJBC tidak realistis. Sehubungan dengan barang-barang sitaan yang ada di DJBC, Achmad menilai kalau barang sitaan tersebut tidak dimusnahkan ataupun dilelang nantinya akan menjadi beban untuk DJBC.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Gurabati, Kepulauan Tidore
Tanggal Lahir
02/01/1955
Alamat Rumah
Jl. Mesjid Condet No.7, RT.015/RW.003, Kelurahan Batu Ampar. Kramat Jati. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Maluku Utara
Komisi